Nusa Tenggara Barat

HKm Santong Lulus Sertifikasi PHBML LEI

HKm Santong Lulus Sertifikasi PHBML LEI 150 150 lei

Hutan yang dikelola masyarakat di areal hutan negara dalam bentuk Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Santong, Nusa Tenggara Barat, menjadi areal HKm pertama yang lulus penilaian sertifikasi ekolabel sistem LEI.

Pada tanggal 14 – 18 Juli dan 26 – 27 Juli 2011 telah dilakukan proses penilaian dan pengambilan keputusan sertifikasi Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBML) skema LEI atas areal HKm Santong yang dikelola oleh Koperasi Tani Manju Bersama Santong, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara. Luas areal HKm yang dinilai adalah seluas kurang lebih 571 ha, yang berada di Desa Santong ( 221 ha) dan Desa Salut ( 350 ha). Lebih dari 800 orang petani menjadi anggota Koperasi dan mengusahakan areal HKm tersebut. Hal ini merupakan bentuk penghargaan/apresiasi dan pengakuan dari konsituent Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) melalui mekanisme sertifikasi pengelolaan hutan lestari kepada para pihak yang terlibat dalam proses pengembangan HKm di wilayah tersebut.

Kondisi hutan sudah multi strata, dimana tegakan didominasi tanaman-tanaman seperti Sengon, Dadap, dan kemiri. Sementara di strata bawahnya didominasi tanaman kopi dan coklat yang telah menghasilkan dan sebagai penopang ekonomi masyarakat pengelola HKm. Areal HKm Santong merupakan areal HKm perintis, yang dikembangkan sejak tahun 1997 pada lahan-lahan yang kritis dan terdegradasi. Hasilnya, dengan pendampingan dan fasilitasi yang terus menerus dari para pihak di daerah, seperti LP3ES yang kemudian sampai sekarang dilanjutkan oleh KONSEPSI, Dinas Kehutanan, dan para pihak lain, kondisi HKm Santong telah tumbuh baik. Kebanyakan dari tanaman sengon yang ada sudah masak tebang tetapi belum mendapat ijin usaha pemanfaatan kayunya dari pihak terkait. Sementara tanaman-tanaman seperti kopi, coklat, kemiri dan buah-buahan yang selama ini telah menjadi sumber penghasilan masyarakat anggota Koptan Santong.

Kurang lebih setahun yang lalu, Koptan Maju Bersama Santong memberikan mandat kepada Konsepsi Mataram untuk membantu proses penyiapan penilaian sertifikasi PHBML LEI. Proses-proses capacity building pun telah dilakukan, seperti penyiapan dokumen-dokumen sertifikasi, pembuatan rencana kelola dan pelatihan-pelatihan pengelolaan hutan lestari serta sertifikasi ekolabel. Penilaian sertifikasi ekolabel ini disamping untuk menunjukkan kepada para pihak bahwa masyarakat mampu mengusahakan dan mengelola areal HKm dengan baik dan lestari, juga sebagai sarana untuk mendapatkan pengakuan lebih luas, khususnya berkaitan dengan percepatan keluarnya ijin usaha pemanfaatan HKm dan ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayunya.

Akhirnya, pada tanggal 27 Juli 2011, Tim Pakar dari PT Mutu Agung Lestari yang melakukan penilaian menyatakan bahwa areal HKm Santong seluas kurang lebih 571 ha LULUS dalam penilaian sertifikasi PHBML skema LEI. Areal HKm Santong menjadi areal HKm yang pertama yang lulus penilaian sertifikasi ekolabel. Semoga capaian ini dapat diikuti oleh para pengelola community forestry lainnya, baik dalam bentuk HKm, Hutan Desa, Hutan Adat, maupun Hutan Rakyat.

“Sangkep Beleq” Dinilai Tepat Selesaikan Konflik

“Sangkep Beleq” Dinilai Tepat Selesaikan Konflik 150 150 lei

Mataram (ANTARA News) – Staf khusus Menteri Kehutanan bidang Pemberdayaan Masyarakat Prof San Afri Awang mengemukakan “Sangkep Beleq” (pertemuan akbar) pemangku kepentingan dinilai tepat untuk menyelesaikan konflik kawasan hutan Desa Sesaot, Kecamatan Narmada, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat.

“Kegiatan `Sangkep Beleq` ini jangan dianggap enteng, ini adalah konsultasi sosial, budaya, politik dan lingkungan, antara rakyat dan pemimpinnya untuk menyelesaikan perbedaan,” katanya kepada ANTARA di Mataram, Selasa, di lokakarya Pengelolaan Sumberdaya Alam Berbasis Masyarakat dan Pengelolaan Jasa Lingkungan Lestari serta Adaptasi Perubahan Iklim Menuju Pembangunan Berkelanjutan”.

Lokakarya itu digagas Pemkab Lombok Barat dengan Konsorsium untuk Studi dan Pengembangan Partisipasi (Konsepsi) NTB serta Kementerian kehutanan.

Kegiatan yang juga didukung “Ford Foundation”, ACCES Phase II, Lembaga Ekolabel Indonesia, ICRAF, FKKM, ICEL, FFI, Dewan Kehutanan Nasional, “World Neighbors” dan Lapera itu merupakan kegiatan pembuka sebelum pelaksanaan puncak “Sangkep Beleq” III/2010 YANG dipusatkan di Dusun Kumbi, Desa Lebah Sempaga, Kecamatan Narmada, Rabu (29/12).

Konflik yang hingga kini terjadi di kawasan hutan Sesaot terkait adanya keinginan masyarakat setempat, didukung Bupati Lombok Barat H Zaini Arony, yang menginginkan skema hutan kemasyarakatan (HKM) segera ditetapkan.

Namun Gubernur dan Dinas Kehutanan Provinsi NTB mengusulkan skema taman hutan raya (Tahura).

Menurut San Afri Awang, resolusi konflik yang ditawarkan untuk mengatasi persoalan antara aspirasi HKM dan keinginan Tahura itu adalah mediasi kepentingan Dishut versus kepentingan masyararakat.

“Masalah ini perlu diselesaikan dengan kumpul bersama untuk membicarakan masalah yang ada, dan momentum `Sangkep Beleq` itu dapat dijadikan ajang menyuarakan persoalan yang terjadi,” katanya.

Momentum ini mesti dipakai dengan benar untuk konsultasi antara seorang gubernur dan rakyatnya, atau bupati dan rakyat, dan ini bisa dijadikan solusi.

“Ini luar biasa dan bisa didanai APBD karena di sinilah tempat konsultasi,” kata Guru Besar Ilmu Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta itu.

Ia menjelaskan, di Yogyakarta ada mekanisme yang dikenal dengan “Pisowanan Agung”, di mana Raja Yogyakarta Sultan Hamengku Buwono bertemu langsung dengan rakyatnya, yakni rakyat dapat bertanya kepada raja, dan raja menjawab pertanyaan rakyat.

“Sekarang kita di NTB ini punya `Sangkep Beleq`, dan tidak semua daerah punya. Di sini bisa datang 1.500 orang, ini luar biasa, jadi momentumnya mesti dipakai dengan maksimal,” katanya.

Ia mengatakan, kalau ada yang mengatakan ada unsur politiknya, memang ada, memang harus dikemas begitu. “Kita punya masalah, maka harus kita ajukan kepada pejabat berwenang. Itulah kewajiban pemimpin, mereka harus datang, karena kita yang dari pusat saja datang untuk menyaksikan proses tersebut,” katanya.

Ketua Forum Kawasan Hutan Sesaot Ahmad Mulyadi menjelaskan, masyarakat sekitar hutan memiliki keterikatan yang erat dengan hutan di wilayahnya.

Demikian juga keterikatan masyarakat yang ada di wilayah Sesaot, di mana saat ini hutan Sesaot dikelola oleh petani yang tergabung dalam empat kelompok HKm, yaitu KMPH, Wana Lestari, Wana Darma, dan Wana Abadi.

Di antara empat kelompok tersebut, KMPH telah mendapatkan izin HKm dari bupati untuk mengelola areal seluas 185 hektare (ha).

Terkait lokakarya tersebut, Direktur Konsepsi Rahmat Sabani mengatakan, kegiatan itu akan merumuskan juga masukan dari Pemkab Lombok Barat kepada Kementerian Kehutanan terkait diakuinya pola pengelolaan HKm, karena pemerintah daerah telah menyatakan dukungannya terhadap pola tersebut.(*)

(T.A035/E005/R009)
COPYRIGHT © 2010
Sumber: http://www.antaranews.com/berita/1293519651/sangkep-beleq-dinilai-tepat-selesaikan-konflik-sesaot