Offset Karbon

LEI Siap Kembangkan Sistem Sertifikasi Karbon

LEI Siap Kembangkan Sistem Sertifikasi Karbon 150 150 lei

Kapanlagi.com – Direktur Eksekutif Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI), F Agung Prasetyo, mengemukakan bahwa pihaknya kini sedang mempersiapkan diri untuk mengembangkan sistem sertifikasi karbon di Indonesia bekerja sama dengan Departemen Kehutanan (Dephut).

Terkait hal tersebut, katanya, di Bogor, Rabu, para pemilik hak kelola hutan, baik hutan alam maupun hutan rakyat merupakan pemelihara bahan baku karbon (offset carbon) yang dapat dikelola untuk mitigasi dampak perubahan iklim dalam bentuk pengelolaan hutan yang adil dan lestari.

Dia berbicara pada sarasehan dengan tema “Peran Sertifikasi Ekolabel Dalam Perlindungan Keanekaragaman Hayati dan Pengurangan Dampak Perubahan Iklim” di Bogor, Jawa Barat (Jabar).

“Para pengelola hak kelola hutan dapat menyatakan bahwa hutannya memiliki kemampuan berperan dalam mitigasi dampak perubahan iklim apabila sudah memiliki sertifikat ekolabel,” katanya.

Menurut dia, para pemegang sertifikat ekolabel LEI diawasi dan dinilai kinerja dan komitmen mereka dalam pengelolaan hutan lestari.

Pihaknya memperkirakan bahwa pasar offset carbon berkisar antara US$4-10 per ton CO2 yang tersimpan.
Ia mengatakan, pengelolaan hutan yang baik disertai dengan penanaman mampu menyerap karbon yang pada akhirnya dapat mengurangi konsentrasi karbon di udara yang menyebabkan pemanasan global.
Menurut studi Organisasi Pangan Dunia (FAO) tahun 2006, kata dia, penanaman pohon dapat menyerap karbon dalam jumlah yang besar dari udara dalam waktu yang relatif lebih pendek, dan hutan dapat menyimpan sekira 15 ton karbon/ha/tahun dalam bentuk biomassa dan kayu.

Dikemukakannya bahwa LEI sebagai lembaga non-profit yang selama ini terdepan dalam mengembangkan standar sertifikasi hutan di Indonesia mengambil inisiatif mendorong pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang berkelanjutan, khususnya hutan, untuk berkontribusi pada upaya mitigasi dampak perubahan iklim dan optimalisasi jasa lingkungan yang adil.

“Adil bagi bagi pihak pengusaha yang memerlukan kompensasi lingkungan, adil bagi para pelestari hutan, dan adil bagi komunitas masyarakat yang hidupnya bergantung pada hutan,” katanya.

Terkait keanekaragaman hayati, Direktur Komunikasi dan Sumber daya Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia (KEHATI), Taufik Alimi, mengatakan, kualitas keanekaragaman hayati merupakan indikator kualitas ekosistem dan perubahan iklim.

“Terjadinya perubahan iklim global mempunyai potensi menurunkan kualitas ekosistem yang akan menurunkan kualitas keanekaragaman hayati,” katanya.

Ia juga mengatakan bahwa perubahan iklim mempunyai potensi ancaman yang besar terhadap keanekaragaman hayati karena perubahan iklim mengancam kehidupan banyak spesies.
Menanggapi hal itu, F Agung Prasetyo menegaskan bahwa LEI terus berupaya mempromosikan multiplier effects dari pengelolaan hutan yang adil dan lestari, antara lain jasa lingkungan, perlindungan daerah aliran sungai (DAS), berjalannya mekanisme penyerapan karbon (carbon sequestration) untuk mitigasi dampak perubahan iklim, terjaminnya carbon stock, dan fungsi rekreasi alam dan keanekaragaman hayati dari hutan.
Sedangkan peneliti senior Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor (IPB), Dr Ir Haryanto R Putro, mengemukakan bahwa pelestarian hutan dan perlindungan kekayaan alam penting dalam mitigasi dampak perubahan iklim.

Ia merujuk pada pertemuan United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) di Bali 2007, terungkap bahwa tingginya tingkat deforestasi telah menurunkan kemampuan hutan dalam mitigasi dampak negatif perubahan iklim.
Mitigasi merupakan campur tangan manusia untuk mengurangi sumber gas rumah kaca (GRK).
Bahkan menurut Greenpeace (2009) dalam kampanyenya, deforestasi global bertanggung jawab atas sekira 20% emisi gas rumah kaca.

Dikemukakannya bahwa pengelolaan hutan yang lestari mampu menjamin hasil hutan yang terus menerus, menyerap karbon untuk mitigasi dampak perubahan iklim dan membawa manfaat ekonomi, sosial dan jasa lingkungan lainnya, sekaligus mempertahankan keanekaragaman hayati.

“Hutan yang mampu berperan dalam mitigasi perubahan iklim adalah hutan yang kondisinya masih baik, dan memiliki jaminan dalam jangka waktu yang lama, sehingga tidak mengalami perubahan lingkungan dan perubahan peruntukkan yang berdampak besar,” demikian Haryanto R Putro.

Kegiatan sarasehan sehari itu, akan dilanjutkan dengan rapat kerja nasional (Rakernas) LEI hingga Kamis (14/8), yang diikuti unsur peneliti, pemerintah, LSM, pebisnis dan lainnya. (kpl/cax)

Pemerintah Lamban Atasi Penyebab Perubahan Iklim

Pemerintah Lamban Atasi Penyebab Perubahan Iklim 150 150 lei

Jakarta-SinarHarapan-130809: Pemerintah dinilai lamban dalam menangani penyebab utama perubahan iklim di Indonesia. Buktinya, hutan dan ladang terus terbakar, sementara upaya pencegahan dan antisipasinya terlalu lama dan tidak efektif.

Apalagi, terjadi pula pembukaan hutan di Kalimantan dan Papua untuk ladang kelapa sawit.
“Tiap hari, terus-menerus hutan dan lahan gambut yang tak ternilai dihancurkan, dibakar dan ditebangi,” kata Bustar Maitar dari Greenpeace Asia Tenggara, Rabu (12/8). Padahal kebakaran di lahan gambut merupakan penyebab utama tingginya angka emisi karbondioksida (CO2) Indonesia, penyebab perubahan iklim di dunia.

Di lain pihak, Hendry Bastaman, Deputi Menteri Negara Lingkungan Hidup bidang Komunikasi Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat, menyatakan, sosialisasi bagi masyarakat tentang dampak buruk pembakaran lahan telah dilakukan oleh Departemen Kehutanan. Namun, ia juga mengakui bahwa hingga kini belum terlihat hasil yang menggembirakan.

“Di lapangan sudah banyak diketahui kalau pelaku pembakaran memang masyarakat, namun kadang ada orang perusahaan yang menyuruh mereka membakar dengan bayaran tertentu,” urai Bastaman.

Menurut informasi, ada 33 perusahaan yang didaftarhitamkan karena melakukan pembakaran hutan. Sedangkan beberapa hari lalu Menteri Negara Lingkungan Hidup (Menneg LH) Rachmat Witoelar menyatakan, ada 12 perusahaan yang masuk daftar hitam baru, dan Deputi Penaatan Lingkungan Menneg LH, Ilyas Asaad, mengungkapkan ada lima perusahaan yang saat ini sedang ditelusuri keterlibatannya dalam kasus ini.

Sementara itu, upaya pencegahan kerusakan dan deforestasi hutan juga dirasakan berjalan sendiri-sendiri. Hal ini terbukti dengan adanya inisiatif yang dilakukan oleh WWF Indonesia dan The Borneo Initiative (TBI), yang menggalang kerja sama untuk penanggulangan pemakaian kayu hutan yang tak berasal dari sumber lestari.
WWF dan TBI menuangkan komitmen mereka itu dalam bentuk nota kesepahaman (MoU) dalam mengeliminasi lllegal logging (pembalakan liar) dan mencapai manajemen hutan lestari di Kalimantan melalui sertifikasi hutan.

Begitu pula Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI), menyatakan bahwa sertifikasi asal kayu secara nasional dapat mengurangi angka penyebab perubahan iklim.
LEI kini mempersiapkan diri untuk mengembangkan sistem sertifikasi karbon di Indonesia. Menurut Agung Prasetyo, Direktur Eksekutif LEI, para pemilik hak kelola hutan, baik hutan alam maupun hutan rakyat, merupakan pemelihara bahan baku karbon (offset karbon) yang dapat dikelola untuk mitigasi dampak perubahan iklim.

Para pemilik hak kelola hutan tersebut dapat menyatakan bahwa hutannya mampu untuk memitigasi dampak perubahan iklim sesudah memiliki sertifikat ekolabel. Diperkirakan, pasar offset karbon berkisar US$ 4–US$ 10 per ton CO2 yang tersimpan.

Sertifikasi Ekolabel Mendorong Mitigasi Dampak Perubahan Iklim

Sertifikasi Ekolabel Mendorong Mitigasi Dampak Perubahan Iklim 150 150 lei

BOGOR, 10 Agustus 2009- Pelestarian hutan dan perlindungan kekayaan alam penting dalam mitigasi dampak perubahan iklim. Dalam pertemuan United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) di Bali 2007 yang lalu terungkap bahwa tingginya tingkat deforestasi telah menurunkan kemampuan hutan dalam mitigasi dampak negatif perubahan iklim. Bahkan menurut Greenpeace (2009) dalam kampanyenya, deforestasi global bertanggung jawab atas sekitar 20% emisi gas rumah kaca. Mitigasi merupakan campur tangan manusia untuk mengurangi sumber gas rumah kaca (GRK).

Pengelolaan hutan yang lestari mampu menjamin hasil hutan yang terus menerus , menyerap karbon untuk mitigasi dampak perubahan iklim dan membawa manfaat ekonomi, sosial dan jasa lingkungan lainnya, sekaligus mempertahankan keanekaragaman hayati. “Hutan yang mampu berperan dalam mitigasi perubahan iklim adalah hutan yang kondisinya masih baik, dan memiliki jaminan dalam jangka waktu yang lama tidak mengalami perubahan lingkungan dan perubahan peruntukkan yang berdampak besar,” Haryanto R. Putro, Peneliti Senior Kehutanan IPB menuturkan.

Pengelolaan hutan yang baik disertai dengan penanaman mampu menyerap karbon yang pada akhirnya dapat mengurangi konsentrasi karbon di udara yang menyebabkan pemanasan global. Menurut studi FAO tahun 2006, penanaman pohon dapat menyerap karbon dalam jumlah yang besar dari udara dalam waktu yang relatif lebih pendek. Hutan dapat menyimpan sekitar 15 ton karbon/ha/tahun dalam bentuk biomassa dan kayu (FAO, 2006).

“Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) sebagai lembaga non-profit yang selama ini terdepan dalam mengembangkan standar sertifikasi hutan di Indonesia mengambil inisiatif mendorong pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan, khususnya hutan, untuk berkontribusi pada upaya mitigasi dampak perubahan iklim dan optimalisasi jasa lingkungan yang adil. Adil bagi bagi pihak pengusaha yang memerlukan kompensasi lingkungan, adil bagi para pelestari hutan, dan adil bagi komunitas masyarakat yang hidupnya bergantung pada hutan,” ujar Agung Prasetyo, Direktur Eksekutif LEI, menjelaskan.

LEI sedang mempersiapkan diri untuk mengembangkan sistem sertifikasi karbon di Indonesia bekerjasama dengan Departemen Kehutanan. Menurut Agung Prasetyo, para pemilik hak kelola hutan, baik hutan alam maupun hutan rakyat, merupakan pemelihara bahan baku karbon (offset karbon) yang dapat dikelola untuk mitigasi dampak perubahan iklim dalam bentuk pengelolaan hutan yang adil dan lestari. Para pemilik hak kelola hutan dapat menyatakan bahwa hutannya memiliki kemampuan berperan dalam mitigasi dampak perubahan iklim apabila sudah memiliki sertifikat ekolabel. Para pemegang sertifikat ekolabel LEI diawasi dan dinilai kinerja dan komitmen mereka dalam pengelolaan hutan lestari. Diperkirakan pasar offset karbon berkisar antara $4 – $10 per ton CO2 yang tersimpan.

Dalam konteks keanekaragaman hayati, Taufiq Alimi Direktur Komunikasi dan Sumberdaya Kehati mengungkapkan,” Kualitas keanekaragaman hayati merupakan indikator kualitas ekosistem dan perubahan iklim. Terjadinya perubahan iklim global mempunyai potensi menurunkan kualitas ekosistem yang akan menurunkan kualitas keanekaragaman hayati. Perubahan iklim mempunyai potensi ancaman yang besar terhadap keanekaragaman hayati karena perubahan iklim mengancam kehidupan banyak species.”

Menanggapi itu Agung Prasetyo, Direktur Eksekutif LEI menegaskan,”LEI terus berupaya mempromosikan multiplier effects dari pengelolaan hutan yang adil dan lestari, antara lain jasa lingkungan, perlindungan Daerah Aliran Sungai, berjalannya mekanisme penyerapan karbon (carbon sequestration) untuk mitigasi dampak perubahan iklim, terjaminnya carbon stock, dan fungsi rekreasi alam dan keanekaragaman hayati dari hutan.

Tentang Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI)
LEI adalah organisasi non-profit berbasiskan konstituen yang mempunyai misi untuk mewujudkan pengelolaan hutan yang adil dan lestari di Indonesia. Sistem Sertifikasi LEI digunakan untuk mewujudkan pengelolaan hutan yang adil dan lestari di Indonesia. Saat ini lebih dari 1,5 juta ha hutan di Indonesia telah mendapatkan sertifikat hutan lestari dari LEI.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Indra S. Dewi, Lembaga Ekolabel Indonesia,
lei@lei.or.id,
ph: +62-251-8340744 dan 08128161339.