Pacitan

Kembali, Dua UMHR Lulus Sertifikasi PHBML LEI

Kembali, Dua UMHR Lulus Sertifikasi PHBML LEI 150 150 lei

Unit manajemen hutan rakyat lestari yang lulus sertifikasi LEI semakin meluas. Sebanyak dua unit manajemen hutan rakyat di Pacitan, Jawa Timur dan Boyolali, Jawa Tengah dinyatakan lulus dalam penilaian sertifikasi dengan skema Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Lestari Lembaga Ekolabel Indonesia. Penilaian sertifikasi dilakukan oleh panel pakar dari PT Mutu Agung Lestari, yaitu Teguh Yuwono (Aspek Produksi), Djuwadi (Aspek Sosial) dan Artamur (Aspek Ekologi).

Dua unit manajemen hutan rakyat tersebut masing-masing adalah UMHR Ganyar Wana Lestari, Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan dan UMHR Tunas Sari Mulyo, Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali. UMHR Ganyar Wana Lestari Kabupaten Pacitan mengelola areal seluas 502.784 Ha, Sedangkan UMHR Tunas Sari Mulyo Kabupaten Boyolali mengelola areal seluas 475.846 Ha. Dua unit manajemen hutan rakyat tersebut dinyatakan lulus pada pengambilan keputusan sertifikasi oleh panel pakar pada tanggal 3 Juni 2012 di Wisma MM UGM Yogyakarta.

Dengan keberhasilan dua unit manajemen hutan rakyat mendapatkan sertifikasi PHBML, maka hingga saat ini telah terdapat 15 unit manajemen hutan rakyat, HKm dan hutan adat telah bersertifikat hutan lestari dengan skema PHBML LEI dan meliputi areal seluas lebih dari 26 ribu hektar. Sekaligus kelulusan dalam sertifikasi PHBML LEI menjadikan dua unit manajemen hutan rakyat tersebut memenuhi Sistem Verifikasi Legalitas Kayu di hutan rakyat yang menjadi kewajiban dari Kementerian Kehutanan. Keberhasilan dua unit manajemen tersebut tidak terlepas dari kerjasama berbagai pihak dari Lembaga Arupa (Pendamping UMHR Boyolali), PERSEPSI (Pendamping UMHR Pacitan), Dispertanbunhut Kabupaten Boyolali, Dishutbun Kabupaten Pacitan, Pemerintah Desa terkait dan juga Uni Eropa.

Dengan semakin meningkatnya areal hutan rakyat bersertifikat PHBML LEI, menunjukkan semakin tingginya kesadaran masyarakat untuk melakukan pengelolaan sumberdaya secara lestari melalui kerjasama dengan berbagai pihak terkait. Keberhasilan ini diharapkan semakin memperkuat posisi hutan rakyat sebagai pemasok hasil hutan yang lestari yang dapat dimanfaatkan untuk peningkatan perekonomian daerah dan nasional melalui cara yang bertanggung jawab dan kedepan bisa memperkuat posisi hutan rakyat menjadi posisi utama dalam pengelolaan hutan lestari di Indonesia.

Hutan Rakyat Bersertifikat Ekolabel Selamatkan Lingkungan

Hutan Rakyat Bersertifikat Ekolabel Selamatkan Lingkungan 150 150 lei

Wonogiri, 22/4 (Antara/FINROLL News) – Hutan rakyat yang telah mendapatkan sertifikat ekolabel, khususnya dengan skema Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) oleh petani hutan, selain mempunyai nilai ekonomi dan produksi, juga terbukti mampu menyelamatkan lingkungan hidup.

“Tahun 1968, kawasan desa kami sangat memprihatinkan karena lahan yang ada hanya batu karang dan kering sehingga untuk menanam harus memecah batu karang. Namun sekarang desa kami sudah surplus air dan mampu membantu desa tetangga,” kata Miswan (70), perintis hutan rakyat di Desa Selopuro, Kecamatan Batuwarno, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, Kamis.

Kepada rombongan lokakarya dan kunjungan lapangan wartawan bertema “Hutanku Lestari, Sungai Bersahabat, Masyarakat Sejahtera” yang digagas LEI itu, ia mengatakan bahwa wujud dari membaiknya lingkungan itu, selain bertambahnya sumber mata air dari hutan –dari semula satu sumber dan kini menjadi 16 sumber–juga terukur dari kesejahteraan petani hutan rakyat dalam bentuk investasi jangka panjang.

“Masyarakat di Desa Selopuro ini telah tergerak dengan kesadaran penuh untuk menanam pohon, khususnya Jati dan Sengon sebagai tabungan masa depan yang nyata dan menjanjikan,” kata Miswan, yang mengaku bahwa kini dengan satu pohon jati ukuran besar dengan diameter 30 cm masyarakat bisa memperoleh uang Rp3 juta lebih.

Bahkan, kata dia, Desa Selopuro yang dulu gersang, kini telah mampu memasok bibit Jati, Sengon dan tanaman keras lainnya ke daerah lain, yang tidak jarang diberikan dengan cuma-cuma, karena berkeinginan melihat daerah lain juga melakukan gerakan yang sama untuk penyelamatan lingkungan.

Tak hanya itu, sejumlah delegasi asing, baik calon pembeli maupun peneliti mancanegara juga telah menjadikan desa itu menjadi objek penelitian, yang melihat aspek ekonomi-produksi dan juga sisi lingkungannya.

Sementara itu, Ketua Forum Petani Sertifikasi Selopuro Siman menambahkan bahwa di desa itu pada tahun 2007 juga telah membentuk sebuah unit usaha bernama CV “Green Living”, yang memproduksi kerajinan tangan dan bahan mebel, dari kayu-kayu Jati yang dihasilkan melalui sistem pengelolaan hutan lestari.

“Hasil kerajinan tangan dan mebel itu telah dibeli secara berkala oleh PT Jawa Furni Lestari yang berpusat di Yogyakarta untuk dipasarkan sampai ke mancanegara seperti Jepang, bahkan hingga menembus Eropa dan Amerika Serikat yang mempersyaratkan standar lingkungan ketat,” kata Siman.

Piranti dunia

Sementara itu, Kepala Pusat Standarisasi Lingkungan (Pustanling) Kementerian Kehutanan Slamet Riadi Gagas disela-sela melihat hutan rakyat Selopuro menjelaskan, sertifikasi adalah proses pengabsahan (verifikasi) untuk menunjukkan bahwa suatu produk atau proses telah memenuhi persyaratan standar produk atau proses.

“Mengapa itu dilakukan, karena sertifikasi/standardisasi sudah menjadi piranti untuk mengatur transaksi dalam sistem perdagangan dunia,” katanya.

Ia mengemukakan bahwa kini tumbuh kesadaran masyarakat dunia akan pentingnya penyelamatan hutan melalui penerapan sistem pengelolaan hutan berkelanjutan untuk produk-produknya.

“Itu semua juga permintaan pasar, lembaga donor atau investor atas sertifikasi hutan atau hasil hutan,” katanya.

Tujuannya, kata dia, adalah untuk meningkatkan mutu lingkungan, ekonomi dan sosial dari pengelolaan hutan, melalui penyediaan perangkat untuk mencapai pengelolaan hutan yang bertanggung jawab.

Selain itu, memberikan kesempatan pada pasar untuk mendapatkan barang/jasa dari hutan yang dikelola secara bertanggung jawab, membangun mekanisme yang dapat membantu penyediaan dana bagi pengelolaan hutan yang baik, mengurangi biaya penegakan hukum di bidang kehutanan, dan meningkatkan penerimaan dari hutan.

Khusus untuk Indonesia, ia menegaskan bahwa standar LEI mempunyai keunggulan dibandingkan skema lainnya. “Sebenarnya standar LEI bahkan lebih ketat,” katanya.

Menurut Manajer Akreditasi dan Sekretariat LEI Gladi Hardiyanto, bentuk keunggulan sistem sertifikasi LEI di antaranya dirancang khusus untuk pengelolaan hutan di Indonesia, memiliki fokus dan keberpihakan kepada masyarakat petani hutan/adat, segala prosesnya menggunakan prinsip pelibatan “multistakeholder”, penilaian oleh pihak ketiga, transparansi maksimum, dan sukarela (voluntary).

Selain itu, didukung oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM), masyarakat adat, pengusaha hutan dan juga pemerintah. “Jadi memiliki perangkat standar, prosedur, persyaratan dan kelembagaan yang lengkap untuk implementasi di Indonesia,” katanya.

Di samping itu, satu-satunya skema sertifikasi yang mengembangkan sistem yang berbeda bagi tiga tipe pengelolaan hutan yang ada di Indonesia, yakni hutan alam produksi, hutan tanaman, dan hutan berbasis masyarakat, sehingga ukuran penilaiannya lebih adil.

Menurut Manajer Komunikasi LEI Indra S Dewi, lokakarya dan kunjungan wartawan ke hutan rakyat di Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah dan Pacitan, Jawa Timur itu untuk memberikan pengalaman kepada wartawan mengenai praktik pengelolaan hutan lestari yang mendorong pengembangan masyarakat dan pelestarian lingkungan.

“Dengan melihat langsung praktik pengelolaannya, ke depan kita harapkan media massa juga ikut berkontribusi untuk memperluas gerakan penyelamatan lingkungan di hutan rakyat di berbagai wilayah di Indonesia”.

Sumber: Klik Di Sini

Sertifikasi Hutan Rakyat Awal Wujudkan “Pacitan Hijau”

Sertifikasi Hutan Rakyat Awal Wujudkan “Pacitan Hijau” 150 150 lei

Pacitan, 23/4 (Antara/FINROLL News) – Sertifikasi hutan rakyat dengan skema ekolabel yang dilakukan di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur merupakan awal harapan mewujudkan daerah yang semula gersang menjadi “Pacitan Hijau”, demikian benang merah yang disarikan para pemangku kepentingan kehutanan setempat, Jumat.

Salah seorang petani hutan rakyat Sumiyati (51) mengemukakan bahwa pengakuan sebagai hutan rakyat yang telah bersertifikat ekolabel itu membuat dua manfaat sekaligus.

Hal itu dikemukakan dalam diskusi dengan rombongan lokakarya dan kunjungan lapangan wartawan bertema “Hutanku Lestari, Sungai Bersahabat, Masyarakat Sejahtera” yang digagas Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) di hutan rakyat Dusun Ngasem, Desa Tinatar, Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan,

“Pertama, kami mendapat pengakuan mengelola hutan secara lestari, dan ke dua sekaligus bisa menyelamatkan lingkungan,” katanya seraya menambahkan bahwa aspek ke dua itu amat membantu karena hingga 2000 masih terjadi longsor dan banjir.

Ia mengemukakan, berdasarkan rujukan dari orang-tuanya, pada 1960-an, kondisi lahan hutan di Pacitan sangat tandus, dan hanya terdiri atas bebatuan karst. sehingga yang bisa tumbuh hanya tanaman keras seperti akasia.

“Sumber air pun cukup jauh untuk menjangkau, lebih kurang 2 kilometer. Namun, sekarang sumber air baru sudah bertambah seiring dengan membaiknya hutan dengan aneka pohon dan tanaman,” kata perempuan yang juga menjadi Sekretaris Desa Tinatar itu.

Pengakuan lebih rinci disampaikan Sapuri, pembina pada “Forest Management Unit” (FMU) Koperasi “Rimba Sari” Pacitan, yang dinyatakan “lulus dengan catatan” oleh tim pakar pengambil keputusan pada 3 Maret 2010 untuk sertifikasi Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Lestari Lembaga Ekolabel Indonesia (PHBML-LEI).

“Tentu saja keinginan menjadikan `Pacitan Hijau` itu akan lebih kuat komitmennya dengan pengakuan hutan rakyat bersertifikat ekolabel itu,” katanya.

Seorang penyuluh di Dinas Kehutanan dan Perkebunan Pacitan Luwarno menambahkan, perjuangan menjadikan kondisi hutan di Pacitan, hingga kemudian mendapat sertifikat ekolabel skema LEI tidak mudah dan melalui proses panjang.

“Menumbuhkan kesadaran masyarakat hingga kini sampai pada titik menanam sebagai sebuah keniscayaan yang dipilih sendiri, tentu tidak mudah, namun kini hal itu sudah lahir,” kata penyuluh di Kecamatan Punung yang telah bertugas sejak 1984 itu.

Bahkan, pada tahun 1971, karena sulitnya mengajak masyarakat menanam, dilakukan penyebaran bibit pohon tanaman keras melalui pesawat udara di lahan-lahan karst pada posisi ketinggian yang curam, kata Wardoyo, penyuluh lainnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Pacitan Ir Suyatno, MM menjelaskan, visi dinas yang dipimpinnya adalah kepeloporan dalam mewujudkan hutan dan kebun rakyat sebagai sumber kehidupan dan perekonomian masyarakat daerah itu.

Selain itu, meningkatkan kontribusi hutan dan kebun rakyat terhadap perekonomian masyarakat dan daerah, meningkatkan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kehutanan.

Di samping juga meningkatkan fungsi hutan dan kebun rakyat sebagai penyangga kehidupan melalui usaha rehabilitasi, konservasi dan pelestarian sumberdaya alam, serta perlindungan dan pengamanan hutan dan kebun rakyat.

Jenis unggulan
Menurut Suyatno, potensi hutan rakyat di Pacitan sangat besar, 97,1 persen atau sebanyak 67,324 hektare (ha) adalah hutan rakyat. “Sedangkan hutan negara hanya 2,9 persen atau seluas 2010 ha,” katanya.

Produksi hutan rakyat di Kabupaten Pacitan berupa kayu sekitar 250 meter kubik (m3) per hari, dengan jenis unggulan jati, sengon, pinus, akasia dan mahoni.

Ia juga menjelaskan latar belakang membaiknya pembangunan hutan di daerah itu karena kesadaran menanam yang tinggi para petani dan juga pemeliharaannya. Demikian juga pasar komoditas kehutanan dan perkebunan masih cukup menjanjikan karena ragam tanaman hutan rakyat yang ada.

“Kualitas kayu diterima pasar dengan baik, dan dukungan dari pemerintah daerah dibuktikan dengan prestasi bupati Pacitan sebagai juara I nasional pembina terbaik,” katanya.

Juru Bicara LEI Indra Setia Dewi menjelaskan, FMU Rimba Sari Kabupaten Pacitan yang dinyatakan lulus dengan catatan oleh tim pakar pengambil keputusan pada 3 Maret 2010 mengelola areal hutan rakyat seluas 1.073 hektare, yang didominasi tegakan tanaman jati, mahoni, dan akasia yang tersebar di 13 desa.

Keberhasilan itu merupakan hasil kerja sama berbagai pihak, mulai dari komitmen masyarakat yang mengelola hutan rakyat, lembaga Perhimpunan untuk Studi dan Pengembangan Ekonomi dan Sosial (PERSEPSI) sebagai penjamin dan pendamping.

“Ini membuktikan hutan rakyat di Indonesia sebenarnya cukup banyak yang telah dikelola secara lestari dan rakyat telah mampu mengelola hutan secara lestari,” katanya.

Sementara itu, Manajer Akreditasi LEI Gladi Hardiyanto menambahkan, Maisons du Monde (MdM), perusahaan berbasis di Prancis, berkomitmen untuk memanfaatkan produk-produk furnitur berbahan baku kayu dengan sertifikat ekolabel dari Indonesia.

Produk-produk tersebut termasuk dari hutan rakyat di Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang telah mendapat sertifikat ekolabel dari LEI.

Menurut dia, PT Jawa Furni Lestari atau “Rumah Jawa” di Yogyakarta yang telah berhasil lulus dalam penilaian sertifikasi lacak balak (chain of custody) skema LEI dan telah mendapat sertifikat lacak balak dari PT TuV International Indonesia, adalah industri yang menampung produk-produk dari hutan rakyat.

Untuk memperluas gerakan penyelamatan lingkungan di hutan rakyat berbagai daerah, LEI mengajak wartawan berbagai daerah melihat langsung kegiatan di lapangan, mulai dari hutan rakyat sampai produk kayu jadi yang bersertifikat LEI-CoC.

Selama tiga hari (21-23/4) LEI mengadakan lokakarya dan kunjungan lapangan ke hutan rakyat. Tujuan kegiatan untuk memberikan wawasan kepada wartawan mengenai praktik pengelolaan hutan lestari yang mendorong pengembangan masyarakat dan pelestarian lingkungan.

Selain itu juga memperkenalkan sertifikasi ekolabel standar LEI di hutan rakyat lestari dan produk kayu bersertifikat LEI yang ada di Wonogiri, Pacitan, dan Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta. (T.A035)

Sumber: Klik Di Sini

Pengelolaan Hutan Rakyat Lestari Selamatkan DAS

Pengelolaan Hutan Rakyat Lestari Selamatkan DAS 150 150 lei

Rabu, 21 April 2010 (Vibizdaily-Nasional): Pengelolaan hutan rakyat yang lestari merupakan salah satu kegiatan masyarakat yang berdampak positif bagi penyelamatan daerah aliran sungai (DAS), perbaikan fungsi tutupan lahan, kata juru bicara Lembaga Ekolabel Indonesia Indra S Dewi.

“Selain itu juga berkontribusi langsung bagi kesejahteraan masyarakat petani hutan yang mengelola hutan secara lestari,” katanya disela-sela lokakarya bertema “Hutanku Lestari, Sungai Bersahabat, Masyarakat Sejahtera” di Yogyakarta, Rabu.

Lokakarya yang digagas Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) itu juga dirangkaikan dengan kunjungan wartawan ke hutan rakyat di Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah dan Pacitan, Jawa Timur.

Ia menjelaskan, LEI sebagai organisasi nirlaba yang bekerja mengembangkan sistem sertifikasi ekolabel pengelolaan sumberdaya alam yang lestari, ingin memperkenalkan pengelolaan hutan rakyat yang lestari kepada publik, karena selain mendorong pelestarian lingkungan juga mendorong masyarakat pengelola lingkungan itu sendiri menjadi berkembang.

Dikemukakannya, sepanjang 2004 hingga 2010 berbagai pihak bekerja sama untuk mendorong pelestarian hutan rakyat untuk penyelamatan DAS menggunakan sertifikasi ekolabel standar LEI.

Untuk itu Dinas Kehutanan Provinsi, Dinas Kehutanan Kabupaten, Balai Pengelolaan DAS, Pusat Standardisasi Lingkungan Kementerian Kehutanan dan Perhimpunan Studi dan Pengembangan Ekonomi Sosial (PERSEPSI), sebuah lembaga pemberdayaan ekonomi masyarakat bekerja sama mendorong sertifikasi ekolabel hutan-hutan rakyat di sepanjang empat DAS.

Ke empat DAS tersebut yakni DAS Solo dan DAS Pemali-Jratun, Semarang, Jawa Tengah, DAS Sampeyan-Madura, serta DAS Cimanuk Cisanggarung, dan DAS Citanduy di Jawa Barat berdasarkan standar LEI.

Saat ini, kondisi DAS di Indonesia semakin memprihatinkan dengan indikasi semakin seringnya teejadi banjir, kekeringan, diperparah dengan tanah longsor akibat air limpahan hujan yang tidak terserap ke tanah akibat penggundulan hutan di hulu.

Menurunnya kualitas DAS yang terjadi saat ini secara langsung disebabkan penebangan hutan yang tidak bertanggung jawab di daerah hulu yang disebabkan kebutuhan mendesak seperti konversi lahan hutan menjadi perkebunan, perladangan dan perumahan.

Akibatnya masyarakat mengalami musibah kehilangan tempat tinggal, ternak, sawah dan ladang, harta benda, dan lain-lain.

Standar sertifikasi ekolabel yang dikembangkan oleh LEI dipilih sebagai alat untuk membantu penyelamatan DAS karena standar sertifikasi LEI mendorong pelestarian hutan berkelanjutan sekaligus mendorong pemberdayaan masyarakat pengelola hutan secara lestari, sehingga merangsang pertumbuhan kesejahteraan masyarakat petani hutan.

Selain itu, sertifikasi “Chain of Custody” (Coc) atau lacak balak yang dikembangkan oleh LEI akan menjaga keamanan asal usul produk kayu dan non-kayu hanya berasal dari hutan rakyat yang lestari dan legal.

Asal usul produk kayu dan non-kayu yang lestari dan legal ditandai dengan adanya identitas LEI-CoC pada kemasan dan produknya.

Produk kayu bersertifikat LEI-CoC saat ini telah diproduksi oleh PT Jawa Furni Lestari yang mengolah bahan baku hutan rakyat bersertifikat LEI menjadi industri mebel.

Saat ini terdapat 10 unit manajemen hutan rakyat lestari (UMHR) yang telah bersertifikat LEI, lima di antaranya berada di wilayah kawasan DAS Solo yakni Wonogiri, Pacitan, Sukoharjo, Sragen, dan Magetan.

Penyiapan menuju sertifikasi LEI, kata Indra juga sedang dilakukan di DAS Pemali Jratun yang meliputi Batang dan Pekalongan, dan DAS Cimanuk Cisanggarung, termasuk DAS Citanduy meliputi Garut, Sumedang, Majalengka, Brebes dan Cirebon.

Keberhasilan lima UMHR tersebut merupakan hasil kerja sama berbagai pihak, mulai dari komitmen masyarakat yang mengelola hutan rakyat dan PERSEPSI sebagai penjamin dan pendamping.

Sementara Dinas Kehutanan kabupaten sebagai pendamping dan fasilitator, Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, BPDAS Solo dan Pusat Standardisasi dan Lingkungan (Pustanling) Kementerian Kehutanan, yang membantu dalam bentuk pendanaan maupun dukungan lainnya.

Program penyelamatan
Sementara itu, Manajer Akreditasi dan Sekretariat LEI Gladi Hardiyanto mengatakan, program penyelamatan DAS sejalan dengan program Departemen Kehutanan yang telah menetapkan 108 DAS sebagai prioritas penyelamatan dalam kurun waktu lima tahun (2010-2014).

Di samping itu juga sejalan dengan Instruksi Presiden No. 5/2008 tentang fokus program ekonomi 2008-2009 tentang strategi pengelolaan DAS serta upaya pokok yang dapat dilakukan 20 tahun mendatang

Untuk memperluas gerakan penyelamatan lingkungan di hutan rakyat berbagai daerah, LEI mengajak wartawan berbagai daerah melihat langsung kegiatan di lapangan, mulai dari hutan rakyat sampai produk kayu jadi yang bersertifikat LEI-CoC.

Tujuan kegiatan itu, kata dia, memberikan pengalaman kepada wartawan mengenai praktik pengelolaan hutan lestari yang mendorong pengembangan masyarakat dan pelestarian lingkungan.

Selain itu juga memperkenalkan sertifikasi ekolabel standar LEI di hutan rakyat lestari dan produk kayu bersertifikat LEI yang ada di Wonogiri, Pacitan, dan Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta.
(ras/RAS/ant)

Sumber: Klik Di Sini

Dua Hutan Rakyat Jatim Lulus Sertifikasi Ekolabel

Dua Hutan Rakyat Jatim Lulus Sertifikasi Ekolabel 150 150 lei

Bogor, (ANTARA) – Sebanyak dua unit manajemen hutan rakyat (UMHR) di Kabupaten Pacitan dan Kabupaten Lumajang, Jatim dinyatakan lulus dalam penilaian sertifikasi Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Lestari Lembaga Ekolabel Indonesia (PHBML-LEI).

Manajer Komunikasi LEI Indra Setia Dewi kepada ANTARA di Bogor, Selasa menjelaskan, penilaian terhadap dua UMHR tersebut dilakukan oleh tim pakar pengambil keputusan dari PT Mutu Agung Lestari, yang terdiri atas Teguh Yuwono dari aspek produksi, Siswoyo dari aspek ekologi dan Djuwadi dari aspek sosial.

LEI adalah organisasi berbasis konstituen yang mempunyai misi untuk mewujudkan pengelolaan hutan yang adil dan lestari di Indonesia.  Sistem sertifikasi LEI ditujukan untuk mewujudkan pengelolaan hutan yang adil dan lestari di Indonesia, dan saat ini lebih dari 1,5 juta hektare hutan di tanah air telah mendapatkan sertifikat hutan lestari dari LEI.

Indra Setia Dewi menjelaskan, UMHR “Rimba Sari” Kabupaten Pacitan yang dinyatakan lulus dengan catatan oleh tim pakar pengambil keputusan pada tanggal 3 Maret 2010 mengelola areal hutan rakyat seluas 1.073 hektare, yang didominasi oleh tegakan tanaman jati, mahoni, dan akasia yang tersebar di 13 desa.  Sedangkan UMHR “Wana Lestari” yang dinyatakan lulus pada tanggal 5 Maret 2010 mengelola areal seluas 3.077 hektare dengan dominasi tegakan tanaman sengon yang tersebar di sembilan desa.

Menurut dia, keberhasilan kedua UMHR di Jatim tersebut menambah jumlah unit manajemen hutan berbasis masyarakat yang telah mendapat sertifikat hutan lestari dengan skema LEI menjadi 10 unit manajemen hutan rakyat dan hutan adat dengan total luasan mencapai lebih dari 20 ribu hektare.

“Ini membuktikan bahwa hutan rakyat di Indonesia sebenarnya cukup banyak yang telah dikelola secara lestari dan rakyat telah mampu mengelola hutan secara lestari,” katanya. Hanya saja, kata Indra Setia Dewi , pemahaman ini kurang berkembang dan diakui baik oleh publik maupun pemerintah karena kurangnya prakondisi yang mendukung hutan yang lestari. “Bila semua pihak dari pihak pemerintah, pemilik hutan rakyat, bisnis, dan pendamping dapat bekerja sama maka prakondisi yang mendukung hutan rakyat yang lestari amatlah sangat mungkin dapat terwujud dimana pun,” katanya.

Dikemukakannya bahwa contoh keberhasilan dua UMHR ini merupakan hasil kerja sama berbagai pihak, mulai dari komitmen masyarakat yang mengelola hutan rakyat, lembaga Perhimpunan untuk Studi dan Pengembangan Ekonomi dan Sosial (PERSEPSI) sebagai penjamin dan pendamping.

Selain itu, dinas kehutanan (dishut) kabupaten sebagai pendamping dan fasilitator, Dishut Provinsi Jawa Timur, Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Solo dan Pusat Standardisasi dan Lingkungan (Pustanling) Kementerian Kehutanan, yang membantu dalam bentuk pendanaan maupun dukungan lainnya.

Berbagai pihak tersebut, katanya, bekerja sama untuk mendorong potensi hutan rakyat sebagai sumber hasil hutan yang lestari di Indonesia sehingga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian daerah dan nasional secara bertanggung jawab.

Ke depan, katanya, diharapkan areal pengelolaan hutan berbasis masyarakat yang lain seperti hutan adat, hutan kemasyarakatan (HKm), hutan tanaman rakyat (HTR), dan hutan desa juga dapat menggunakan skema sertifikasi PHBML LEI yang dapat digunakan sebagai instrumen pengakuan pasar atas kemampuan rakyat dalam mengelola hutan.
“Setelah penilaian lulus, maka “public summary” dan penetapan keputusan sertifikasi kedua UMHR di Jatim itu akan diumumkan oleh PT Mutu Agung Lestari sebagai Lembaga Sertifikasi dalam waktu dekat,” kata Indra Setiadewi.

Perusahaan Prancis
Sementara itu, Manajer Akreditasi LEI Gladi Hardiyanto menambahkan, “Maisons du Monde” (MdM), sebuah perusahaan berbasis di Prancis, berkomitmen untuk memanfaatkan produk-produk furnitur berbahan baku kayu dengan sertifikat ekolabel dari Indonesia.

Produk-produk tersebut, katanya, termasuk dari hutan rakyat di Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang telah mendapat sertifikat ekolabel dari LEI.

Ia menjelaskan, PT Jawa Furni Lestari atau yang sering dikenal dengan “Rumah Jawa” telah berhasil lulus dalam penilaian sertifikasi lacak balak (chain of custody) skema LEI dan telah mendapatkan sertifikat lacak balak dari PT TuV International Indonesia.

“Dengan demikian, “Rumah Jawa” menjadi perusahaan furnitur dan kerajinan pertama yang mendapat sertifikat lacak balak dengan skema LEI yang sebagian produk-produknya berbahan baku kayu. Bahan itu berasal dari areal hutan rakyat di Kabupaten Gunung Kidul yang telah mendapatkan sertifikat PHBML (Sertifikasi Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Lestari),” katanya.

Jajag Suryoputro dari PT Jawa Furni Lestari, pelaku bisnis furnitur berbasis ekolabel mengatakan, hingga kini telah berkembang bermacam-macam skema sertifikasi hutan yang diakui dan sudah dilaksanakan di lapangan, baik yang dikembangkan sebagai suatu inisiatif nasional, regional, maupun internasional.

Beberapa skema sertifikasi hutan tersebut adalah yang dikembangkan oleh FSC (Forest Stewardship Council), PEFC (Pan-European Forest Certification), CSA (Canada’s National Sustainable Forest Management Standard), SFI (Sustainable Forest Initiative), American Tree Farm System, LEI (Lembaga Ekolabel Indonesia), dan yang lainnya.

Jajag Suryoputro mengatakan, berdasarkan pengalaman memasarkan produk furnitur ke pasar dunia ia mendapati fakta bahwa “end-user” sama sekali tidak mempermasalahkan skema maupun akreditasi dari mana pun,karena yang paling penting produk hasil hutan itu diperoleh dari sistem yang benar dengan adanya sertifikasi ekolabel itu.

“Jadi kalau saya jualan produk (furnitur) tidak pernah ditolak, karena produk adalah produk, dan sertifikasi adalah pembungkus, karena membeli produk (yang dikelola) dengan benar,” katanya. (*/ril)

Hutan di Jatim tersertifikasi ekolabel

Hutan di Jatim tersertifikasi ekolabel 150 150 lei

BOGOR: Dua unit manajemen hutan rakyat (UMHR) di Pacitan dan Lumajang, Jatim dinyatakan lulus dalam penilaian sertifikasi Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Lestari Lembaga Ekolabel Indonesia (PHBML-LEI).

Manajer Komunikasi LEI Indra Setia Dewi kepada Antara menjelaskan penilaian terhadap dua UMHR tersebut dilakukan oleh PT Mutu Agung Lestari.

LEI adalah organisasi berbasis konstituen yang mempunyai misi untuk mewujudkan pengelolaan hutan yang adil dan lestari di Indonesia.

”Ini membuktikan bahwa hutan rakyat di Indonesia sebenarnya cukup banyak yang telah dikelola secara lestari dan rakyat telah mampu mengelola hutan secara lestari,” katanya.

Sistem sertifikasi LEI ditujukan untuk mewujudkan pengelolaan hutan yang adil dan lestari di Indonesia. Saat ini lebih dari 1,5 juta hektare hutan di Tanah Air telah mendapatkan sertifikat hutan lestari dari LEI. (Bisnis/arh)

Profil hutan lestari
Unit Rimba Sari Wana Lestari
Lokasi Pacitan Lumajang
Luas areal (ha) 1.073 3.077
Jenis tegakan Jati, Mahoni, Akasia Sengon

Sumber: Lembaga Ekolabel Indonesia

4.000 Ha Hutan Rakyat di Jawa Timur Lulus Sertifikasi PHBML LEI

4.000 Ha Hutan Rakyat di Jawa Timur Lulus Sertifikasi PHBML LEI 150 150 lei

Dua unit manajemen hutan rakyat (UMHR) di Kabupaten Pacitan dan Lumajang, Jawa Timur dinyatakan lulus dalam penilaian sertifikasi hutan berbasis masyarakat lestari LEI (PHBML-LEI) . Penilaian terhadap dua UMHR tersebut dilakukan oleh Tim Pakar Pengambil Keputusan dari PT Mutu Agung Lestari, yang terdiri dari Teguh Yuwono (Aspek Produksi), Siswoyo (Aspek Ekologi) dan Djuwadi (Aspek Sosial).

UMHR Rimba Sari Kabupaten Pacitan yang dinyatakan Lulus Dengan Catatan oleh Tim Pakar Pengambil Keputusan pada tanggal 3 Maret 2010 tersebut mengelola areal hutan rakyat seluas 1.073 Ha, yang didominasi oleh tegakan tanaman Jati, Mahoni, dan Akasia yang tersebar di 13 desa. Sedangkan UMHR Wana Lestari yang dinyatakan Lulus pada tanggal 5 Maret 2010 mengelola areal seluas 3.077 Ha dengan dominasi tegakan tanaman Sengon yang tersebar di 9 desa.

Keberhasilan kedua UMHR tersebut menambah jumlah unit manajemen hutan berbasis masyarakat yang telah mendapat sertifikat hutan lestari dengan skema LEI menjadi 10 unit manajemen hutan rakyat dan hutan adat dengan total luasan mencapai lebih dari 20 ribu hektar. Ini membuktikan bahwa hutan rakyat di Indonesia sebenarnya cukup banyak yang telah dikelola secara lestari dan rakyat telah mampu mengelola hutan secara lestari. Hanya saja pemahaman ini kurang berkembang dan diakui baik oleh publik maupun pemerintah karena kurangnya prakondisi yang mendukung hutan yang lestari. Bila semua pihak dari pihak pemerintah, pemilik hutan rakyat, bisnis, dan pendamping dapat bekerjasama maka prakondisi yang mendukung hutan rakyat yang lestari amatlah sangat mungkin dapat terwujud dimana pun.

Contoh keberhasilan dua UMHR ini merupakan hasil kerjasama berbagai pihak, mulai dari komitmen masyarakat yang mengelola hutan rakyat, lembaga PERSEPSI sebagai penjamin dan pendamping, Dinas Kehutanan Kabupaten sebagai pendamping dan fasilitator, Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, BPDAS Solo dan Pusat Standardisasi dan Lingkungan (Pustanling) dari Kementerian Kehutanan yang membantu dalam bentuk pendanaan maupun dukungan lainnya. Berbagai pihak ini bekerjasama untuk mendorong potensi hutan rakyat sebagai sumber hasil hutan yang lestari di Indonesia sehingga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian daerah dan nasional secara bertanggung jawab.

Kedepan diharapkan areal-areal pengelolaan hutan berbasis masyarakat yang lain seperti hutan adat, HKm, HTR, dan Hutan Desa juga dapat menggunakan skema sertifikasi PHBML LEI yang dapat digunakan sebagai instrumen pengakuan pasar atas kemampuan rakyat dalam mengelola hutan.
Public summary dan penetapan keputusan sertifikasi kedua UMHR ini akan diumumkan oleh PT. Mutu Agung Lestari sebagai Lembaga Sertifikasi dalam waktu dekat.