Ekspor log pada tahap awal diberikan kepada kayu dari hutan-hutan yang telah memiliki sertifikasi voluntary dari Lembaga Ekolabel Indonesia dan Forest Stewardship Council (LEI/FSC) .
Demikian kutipan paragraf berita Bisnis Indonesia edisi Selasa, 25 Mei 2010 terkait permintaan pihak pengusaha kehutanan untuk membuka keran ekspor log. Ekspor log dapat dilakukan secara selektif disertai penegakan hukum dan sanksi yang tegas.
Berita Selengkapnya:
PPN kayu bulat dibatalkan Pembukaan ekspor log menunggu hasil kajian.
JAKARTA, 25 Mei 2010, Bisnis Indonesia: Pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk kayu bulat (log) berdasarkan UU No.42/2009 tentang PPN dan PPnBM akan dibatalkan. Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan menyatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan untuk menandatangani peraturan yang menghapus PPN log.
“Ibu Ani [Menkeu Sri Mulyani] sebelum mengundurkan diri sudah setuju pembatalan PPN Log berlaku bulan ini. Ini bagus tidak akan membebani industri. Bahan baku memang tak seharusnya di kenai pajak kecuali hasil akhir atau end product,” katanya kemarin.
Zulkifli menjelaskan pembatalan PPN log memberikan kesempatan kepada industri untuk meningkatkan produksi sekaligus daya saing produk kehutanan karena selama ini penerapan PPN log telah membuat hasil hutan terutama hutan rakyat menjadi tidak kompetitif.
“Sekarang harus diupayakan agar makin kompetitif lagi,” tegasnya.
Sebelumnya kalangan pebisnis di sektor kehutanan mengajukan keberatan atas pengenaan PPN terhadap kayu bulat dan komoditas hasil hutan lainnya seiring dengan pemberlakuan efektif Undang-Undang No. 42/2009 tentang PPN dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM).
Ekspor Log
Di sisi lain, pembukaan kran ekspor kayu bulat (log) yang terus didesak oleh pengusaha kehutanan kini ditanggapi serius oleh pemerintah.
Kementerian Kehutanan akan melaku-kan kajian terkait dengan dampak ekspor kayu bulat terhadap kinerja industri kayu rakyat sebelumnya memberikan rekomendasi pembukaan izin ekspor komoditas kehutanan ini.
Dua pakar ekonomi, Sudarsono dan Chatib Basri, akan diminta menyelesaikan kajian yang diharapkan tuntas pada tahun ini.
“Dampak ekonomi makronya sudah dikaji pada 2006, tetapi dampak ekspor log terhadap industri kayu rakyat belum dilakukan. Mudah-mudahan dalam tahun ini hasil kajiannya bisa dirampungkan,” ungkap Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan (BPK) Kementerian Kehutanan Hadi Daryanto kemarin.
Menurut dia, izin ekspor log dapat diprioritaskan hanya untuk kayu kualitas terbaik jenis hara yang selama ini belum banyak yang membeli.
Setelah itu, lanjut dia, adalah kayu yang berasal dari hutan rakyat dan hutan tanaman rakyat (HTR) yang diperkirakan sudah mulai produksi dalam 6 tahun mendatang.
“Paling cepat, tahun ini rampung hasil kajiannya. Namun, kapan resminya izin ekspor log dibuka pemerintah, bergantung pada hasil kajiannya dulu,” ungkap Hadi.
Sebelumnya, Dirut Perum Perhutani Upik Rosalina Wasrin mengungkapkan Indonesia berpotensi kehilangan devisa dari ekspor log sebesar Rp750 miliar.
Karena itu, Perum Perhutani berharap pemerintah memberikan dukungan untuk membuka kran ekspor log kayu jati dengan spesifikasi tertentu guna meningkatkan kontribusi perusahaan terhadap penerimaan negara.
“Di pasar lelang internasional, log jati dengan spesifikasi fancy bisa mencapai Rp20 juta per meter kubik. Harga itu jauh di atas pasar lokal yang berkisar Rp9 juta-Rp10 juta per meter kubik.”
Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Salahuddin Sampetoding baru-baru ini juga mengisyaratkan keinginan pengusaha agar pemerintah membuka ekspor kayu gelondongan yang tidak terserap industri.
Ekspor log dilakukan secara selektif disertai penegakan hukum atau sanksi yang tegas.
“Tahap awal, ekspor log diberikan kepada kayu jati dari Perum Perhutani (kayu A3), kayu HTI, kayu hutan alam dari pemegang izin usaha hasil hutan kayu (IUPHHK) yang telah memiliki sertifikasi voluntary dari Lembaga Ekolabel Indonesia dan Forest Stewardship Council (LEI/FSC),” tegasnya. (Aprika R. Hernanda) (erwin.tambunan@bisnis.co.id)