PERSEPSI

Pelatihan Pengelolaan HHBK dari Hutan Rakyat.

Pelatihan Pengelolaan HHBK dari Hutan Rakyat. 150 150 lei

Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) bersama dengan PERSEPSI melalui dukungan dari Ford Foundation, melaksanakan pelatihan pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu, terutama yang berasal dari areal hutan rakyat yang telah mendapatkan sertifikat ekolabel. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 27-29 Maret 2012 di Desa Sumberejo, Wonogiri, yang diikuti oleh 15 peserta dengan distribusi peserta sebanyak 2 orang dari Desa Ngrayun, Kabupaten Ponorogo, masing-masing 3 orang dari Desa Selopuro, Sumberejo dan Giriwoyo, Kabupaten Wonogiri, 2 orang dari Desa Jatingarang, Kabupaten Sukoharjo, dan 2 orang perwakilan dari Kabupaten Pacitan.

Pelaksanaan pelatihan di desain mulai dari penanaman hingga pengolahan paska panen dari komoditas HHBK. Dalam hal ini, produk dominan di Wonogiri adalah empon-empon yang banyak dimanfaatkan sebagai bahan baku obat tradisional dan kosmetik.

Pelatihan diadakan di Balai Desa Sumberejo, dengan narasumber/trainers : Ibu Nuning Barwa (Direktur CSR PT. Martina Berto), Bapak Heru Wardhana (Community Development Manager PT. Martina Berto), Bapak Dedi Sopiandi (Manager Kampoeng Djamoe Organik PT. Martina Berto), difasilitasi oleh Bapak Wisnu Caroko (Setara/NTFP Ind). Pelatihan terdiri dari teori pengenalan HHBK,  tanaman obat dan kosmetik, juga belajar dari pengalaman para petani sampai sejauh mana mengenal atau mengolah HHBK. Praktek lapangan terdiri dari penanaman, pemanenan hingga pengolahan pasca panen, maupun bagaimana membuat business plan.

Ibu Yuli, salah satu perwakilan dari GOPHR Weru mengatakan “Pelatihan ini saya mendapatkan ilmu bagaimana menanam empon-empon yang baik dan bagaimana pengelolaannya sesuai standard perusahaan jamu nasional. Hal ini akan memperluas peluang bagi saya untuk memasarkan empon-empon ke perusahaan jamu”.

Selain itu, pelatihan yang dilaksanakan menghasilkan beberapa capaian sebagai berikut:

  1. Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan petani di sekitar hutan yang telah disertifikasi dengan skema LEI (petani dari Ponorogo: Desa Ngrayun – Ponorogo, petani dari Wonogiri: Desa Selopuro, Desa Semawur, Desa Giriwoyo dan Desa Weru, petani dari Kab. Pacitan: Karanganyar) dalam hal budi daya dan pengolahan pasca panen serta pengemasannya.
  2. Terbukanya peluang kerjasama pemasaran untuk produk Empon-empon (Kunyit, Jahe, dll) ke PT. Martina Berto Tbk.
  3. Meningkatnya kualitas produk yang dihasilkan petani sehingga diharapkan bisa diterima di perusahaan-perusahaan jamu berskala nasional/internasional.
  4. Rencana ke depan disepakati pembagian peran masing-masing institusi dimana LEI akan mengupayakan bantuan alat dan sertifikasi HHBK, PERSEPSI akan terus melakukan pendampingan, PT. Martina Berto sebagai konsultan dan bersedia menerima produk bila sudah memenuhi kriteria, dan Setara/NTFP akan membantu di bidang pemasaran.

Hutan Rakyat di Probolinggo dan Bangkalan lulus Sertifikasi PHBML LEI

Hutan Rakyat di Probolinggo dan Bangkalan lulus Sertifikasi PHBML LEI 150 150 lei

Pengelolaan hutan rakyat lestari yang lulus sertifikasi LEI semakin meluas. Sebanyak dua unit manajemen hutan rakyat di Bangkalan dan Probolingo, Jawa Timur dinyatakan lulus dalam penilaian sertifikasi dengan skema Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Lestari Lembaga Ekolabel Indonesia. Penilaian sertifikasi dilakukan oleh panel pakar dari PT Mutu Agung Lestari, yaitu Teguh Yuwono (Aspek Produksi), Djuwadi (Aspek Sosial) dan Siswoyo (Aspek Sosial).

Dua unit manajemen hutan rakyat tersebut masing-masing adalah UMHR Gerbang Lestari Kabupaten Bangkalan dan UMHR Alas Makmur Kabupaten Probolinggo. UMHR Gerbang Lestari Kabupaten Bangkalan yang mengelola areal hutan rakyat seluas 2.889,29 Ha dinyatakan lulus dengan catatan pada tanggal 20 Juni 2010. Sedangkan UMHR Alas Makmur Kabupaten Probolinggo dinyatakan lulus dengan catatan pada tanggal 22 Juni 2010 mengelola areal seluas 995 ha yang tersebar di dua desa di Kecamatan Tiris.

Dengan keberhasilan dua unit manajemen hutan rakyat tersebut maka hingga saat ini telah terdapat 12 unit manajemen hutan rakyat dan hutan adat telah bersertifikat hutan lestari dengan skema PHBML LEI dan meliputi areal seluas lebih dari 24 ribu hektar . Keberhasilan dua unit manajemen tersebut tidak terlepas dari kerjasama berbagai pihak dari NGO, Pemda, dan Kemenhut yaitu Persepsi sebagai lembaga pendamping, Pustanling Kemenhut, Dishut Prov Jatim, Dishut Kab Bangkalan, dan Dishut Kabupaten Probolinggo.

Meningkatnya areal hutan rakyat yang bersertifikat LEI menunjukkan semakin tingginya kesadaran masyarakat dan pemerintah daerah untuk melakukan pengelolaan sumberdaya secara lestari. Potensi hutan rakyat yang cukup besar di Indonesia diharapkan mampu menjadi sumber hasil hutan yang lestari yang dapat dimanfaatkan untuk peningkatan perekonomian daerah dan nasional melalui cara yang bertanggung jawab.

Sebagai gambaran, bahwa dari sekitar 24 ribu hektar hutan rakyat yang mendapatkan sertifikat PHBML LEI, memiliki potensi kayu sebesar 278.694 m3 (Potensi total untuk jenis Jati, Mahoni, Akasia, Trembesi), dengan etat tebang lestari sebesar 44.705 m3/tahun. Apabila seluruh hutan rakyat swadaya seluas 966 ribu hektar telah dikelola secara lestari melalui instrumen sertifikasi ekolabel, maka hutan rakyat akan menempati posisi utama dalam pengelolaan hutan lestari di Indonesia.

4.000 Ha Hutan Rakyat di Jawa Timur Lulus Sertifikasi PHBML LEI

4.000 Ha Hutan Rakyat di Jawa Timur Lulus Sertifikasi PHBML LEI 150 150 lei

Dua unit manajemen hutan rakyat (UMHR) di Kabupaten Pacitan dan Lumajang, Jawa Timur dinyatakan lulus dalam penilaian sertifikasi hutan berbasis masyarakat lestari LEI (PHBML-LEI) . Penilaian terhadap dua UMHR tersebut dilakukan oleh Tim Pakar Pengambil Keputusan dari PT Mutu Agung Lestari, yang terdiri dari Teguh Yuwono (Aspek Produksi), Siswoyo (Aspek Ekologi) dan Djuwadi (Aspek Sosial).

UMHR Rimba Sari Kabupaten Pacitan yang dinyatakan Lulus Dengan Catatan oleh Tim Pakar Pengambil Keputusan pada tanggal 3 Maret 2010 tersebut mengelola areal hutan rakyat seluas 1.073 Ha, yang didominasi oleh tegakan tanaman Jati, Mahoni, dan Akasia yang tersebar di 13 desa. Sedangkan UMHR Wana Lestari yang dinyatakan Lulus pada tanggal 5 Maret 2010 mengelola areal seluas 3.077 Ha dengan dominasi tegakan tanaman Sengon yang tersebar di 9 desa.

Keberhasilan kedua UMHR tersebut menambah jumlah unit manajemen hutan berbasis masyarakat yang telah mendapat sertifikat hutan lestari dengan skema LEI menjadi 10 unit manajemen hutan rakyat dan hutan adat dengan total luasan mencapai lebih dari 20 ribu hektar. Ini membuktikan bahwa hutan rakyat di Indonesia sebenarnya cukup banyak yang telah dikelola secara lestari dan rakyat telah mampu mengelola hutan secara lestari. Hanya saja pemahaman ini kurang berkembang dan diakui baik oleh publik maupun pemerintah karena kurangnya prakondisi yang mendukung hutan yang lestari. Bila semua pihak dari pihak pemerintah, pemilik hutan rakyat, bisnis, dan pendamping dapat bekerjasama maka prakondisi yang mendukung hutan rakyat yang lestari amatlah sangat mungkin dapat terwujud dimana pun.

Contoh keberhasilan dua UMHR ini merupakan hasil kerjasama berbagai pihak, mulai dari komitmen masyarakat yang mengelola hutan rakyat, lembaga PERSEPSI sebagai penjamin dan pendamping, Dinas Kehutanan Kabupaten sebagai pendamping dan fasilitator, Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, BPDAS Solo dan Pusat Standardisasi dan Lingkungan (Pustanling) dari Kementerian Kehutanan yang membantu dalam bentuk pendanaan maupun dukungan lainnya. Berbagai pihak ini bekerjasama untuk mendorong potensi hutan rakyat sebagai sumber hasil hutan yang lestari di Indonesia sehingga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian daerah dan nasional secara bertanggung jawab.

Kedepan diharapkan areal-areal pengelolaan hutan berbasis masyarakat yang lain seperti hutan adat, HKm, HTR, dan Hutan Desa juga dapat menggunakan skema sertifikasi PHBML LEI yang dapat digunakan sebagai instrumen pengakuan pasar atas kemampuan rakyat dalam mengelola hutan.
Public summary dan penetapan keputusan sertifikasi kedua UMHR ini akan diumumkan oleh PT. Mutu Agung Lestari sebagai Lembaga Sertifikasi dalam waktu dekat.

UMHR di Sragen dan Magetan Lulus Penilaian Sertifikasi Ekolabel

UMHR di Sragen dan Magetan Lulus Penilaian Sertifikasi Ekolabel 150 150 lei

Tanggal 26 Juli 2009 menjadi waktu yang istimewa bagi unit manajemen hutan rakyat Argo Bancak, Kecamatan Lembeyan, Kabupaten Magetan dan Wana Rejo Asri (WARAS) di Kecamatan Sambirejo, Sragen, serta para pendukungnya.

Betapa tidak, setelah mempersiapkan diri cukup lama untuk mengikuti proses penilaian sertifikasi Ekolabel, akhirnya kedua unit manajemen tersebut dinyatakan lulus dalam penilaian sertifikasi Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBML) skema Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) oleh Tim pakar pengambil keputusan PT Mutu Agung Lestari. Tim penilai menyatakan kedua unit manajemen tersebut lulus sehingga berhak mendapat sertifikat Ekolabel, yang mengindikasikan bahwa kedua UM tersebut mampu mengelola hutannya dengan baik dan lestari.

Unit manejemen Argo Bancak mengelola hutan rakyat seluas 600 hektar yang berada di 3 desa, sementara UM WARAS mengelola hutan rakyat di 8 desa dengan luasan mencapai 1,404 hektar. Hutan rakyat tersebut tumbuh pada lahan-lahan milik petani anggotanya di pekarangan, tegalan, dan wono.
Kondisi tegakan didominasi oleh tanaman Jati, Mahoni, Sengon, dan Akasia, dengan etat tebang tahunan di UM Argo Bancak mencapai 1,572 m3/tahun dan di UM Waras mencapai 5,056 m3/tahun.

Keberhasilan kedua unit manajemen tersebut tidak terlepas dari dukungan para pihak. Penyiapan unit manajemen menuju penilaian sertifikasi dilakukan oleh tim kabupaten masing-masing yang bekerjasama dengan Lembaga PERSEPSI, dengan dukungan Dinas kehutanan Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah, serta Pusat Standarisasi dan Lingkungan Departemen Kehutanan.

Dukungan tidak hanya berupa komitmen tetapi sampai pada dukungan pendanaan bagi proses penyiapan dan penilaian sertifikasi ekolabel. Pada saat proses penilaian pun para pendukung ini bersama-sama mengikuti proses penilaian mulai dari survai lapangan sampai dengan pengambilan keputusan. Dukungan langsung para pihak yang lebih luas, khususnya dari pemerintah daerah dan pusat (melalui Pustandling Departemen Kehutanan) menjadi langkah awal untuk semakin mempercepat perluasan areal hutan rakyat yang tersertifikasi menuju kelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Ir. Tirsan Yusuf, Kepala Dinas Kehutanan Magetan, dengan lulusnya UM Argo Bancak menjadi pemicu untuk terus melakukan pengelolaan hutan rakyat yang lestari. Demikian juga menurut Ir. Wakidi, Kepala Dinas Kehutanan Sragen, yang mengatakan bahwa setelah kedua UM ini lulus maka Dinas Kehutanan akan kembali melakukan penyiapan areal hutan-hutan rakyat lainnya agar dapat mengikuti penilaian sertifikasi ekolabel, dan dari sisi pemasaran akan menjalin kerjasama dengan para pihak lainnya. Menurut Bibit, ketua UM Waras dan wakil UM Argo Bancak, pada awalnya mereka tidak menyangka jika unit manajemennya dapat lulus penilaian karena memang cukup berat hal-hal yang dinilai. Maka ketika kelompoknya dinyatakan lulus, disamping merasa senang dan bersyukur, hasil ini juga menjadi amanah untuk terus bekerja melestarian hutan-hutan rakyat yang berada dalam wilayah kelolanya.

Akhirnya, kelulusan kedua UM ini semakin melengkapi dan memperluas jumlah areal hutan yang dikelola masyarakat yang mendapat sertifikat ekolabel dengan skema LEI. Tercatat sudah lebih dari 16,700 hektar areal hutan rakyat dan hutan adat yang telah mendapat sertifikat ekolabel, yang dikelola oleh 8 (delapan) unit manajemen hutan rakyat. Sebaran arealnya juga semakin meluas, meliputi wilayah provinsi Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Kalimantan Barat, dan Jawa Timur. Saat ini beberapa areal hutan rakyat di kabupaten lain di Jawa Timur, Jawa Tengah, DIY, dan Jawa Barat juga sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti penilaian sertifikasi ekolabel.

Sehingga diharapkan kedepan diharapkan akan semakin luas hutan-hutan yang dikelola masyarakat yang dapat dikelola secara baik dan lestari.

Menjaga Pusaka Bersertifikat

Menjaga Pusaka Bersertifikat 150 150 lei

(Bogor, 10 Mei 2005): Jajaran pohon mahoni di hutan Wonogiri, Jawa Tengah, menyita perha­tian Luhat Wang. Pria gaek berusia sete­ngah abad itu tak bisa menyembunyikan kekagumannya. “Di tempat saya tak ada pohon yang berdiri serapi ini,” kata pria asal Kampung Long Ayan, Kecamatan Se­gab, Kabupaten Berau, Kalimantan Ti­mur itu.

Bersama enam rekannya, antara lain Camat Segah, Luhat Wang sedang meng­ikuti studi banding di hutan rakyat Kabu­paten Wonogiri, 15 -17 April lalu. Kegia­tan ini digalang World Wildlife Fund (WWF) Indonesia dan Perhimpunan untuk Studi dan Pengembangan Ekonomi dan Sosial (Persepsi).

Hutan rakyat di Wonogiri terletak di Desa Selopuro dan Sumberejo di Keca­matan Batuwarno. Hutan ini dijadikan percontohan lantaran mampu mening­katkan ekonomi warga desa. Selain itu, hutan di Selopuro dan Sumberejo menjadi hutan pertama di Indonesia yang meme­gang sertifikasi dari Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI).

Sertifikat itu diterima pada 18 Oktober 2004. LEI, didirikan Prof. Dr. Emil Salim pada 1994, adalah lembaga sertifikasi pengelolaan hutan dengan standar inter­nasional. Berbekal sertifikat dari lembaga itu, warga di sekitar hutan mampu menjual hasil hutan di atas harga pasaran. “Kami jadi tak segan menanami lahan hutan,” kata Heribertus Siman, 55 tahun, petani asal Desa Selopuro.

Hutan di Selopuro memiliki luas 262,77 hektare, sekitar sepertiga luas desa. Sedangkan hutan di Sumberejo luasnya 526,19 hektare, hampir sama dengan luas desa. “Sebagian besar penduduk di dua desa itu mengandalkan pendapatan dari lahan hutan,” kata Nurcahyo Adi, Koor­dinator WWF Indonesia. Tapi bukan semata-mata dari menebang pohon, me­lainkan juga bercocok tanam di lahan hutan.

Pada 1960, hutan di Selopuro dan Sum­berejo itu masih berstatus hutan negara. Kondisinya kering dan nyaris gundul. Ketika itu, masyarakat setempat didera rawan pangan. Mbah Sularjo, sesepuh Desa Sumberejo, lantas merintis penana­man akasia, jati, dan mahoni. Ia bersama warga setempat mengubah lahan miring menjadi berundak-undak (terasering).

Kerja itu dibayar dengan bulgur dan susu oleh LSM Wood Food Program. “Sampai 1974, kami masih menanam ber­bagai pohon,” kata Heribertus. Baru pada 1985, setelah begitu banyak pabon tum­buh clan memberikan hasil, Perhutani mengubah status hutan negara menjadi hutan rakyat. Warga desa lantas membentuk organisasi petani.

Upaya itu diikuti dengan pembagian lahan kepada petani. “Hingga kini, banyak lahan yang sudah jadi hak milik petani,” kata Taryanto Wijaya, 38 tahun, pemimpin Program Pengorganisasian dari Persepsi. Petani tetap menanami lahan dengan akasia, jati, dan mahoni. Bibitnya disediakan pemerintah daerah setempat.

Pada 1999, dikembangkan pemeliha­raan tanaman selain kayu seperti tanaman pangan, yakni uwi, gembili, suweg, dan talas serta empon-empon (tanaman obat). Hasil tanaman ini menjadi andalan hidup para petani. Sedangkan pohon hanya ditebang bila ada pesanan.

Itu pun dengan syarat yang sudah menjadi tradisi. Yakni menebang pohon dengan meninggalkan akarnya di dalam tanah untuk menahan erosi, mengganti setiap pohon dengan bibit yang sama, dan hanya membolehkan menebang pohon tua. Kebiasaan ini berlangsung hingga kini. Pada 2002, petani mulai berupaya memperoleh sertifikasi hutan.

Upaya tersebut dibantu WWF Indo­nesia dan Persepsi. Ahli produksi hutan, lingkungan, dan sosial didatangkan untuk menilai hutan rakyat di Wonogiri. Tak sulit bagi para petani untuk memperoleh sertifikasi, lantaran secara adat dan turun ­temurun mereka telah memperlakukan hutan bak pusaka. Setahun kemudian, sertifikasi dari LEI turun.

Dengan sertifikat itu, kayu dari hutan rakyat nilainya meroket. Bila sebelumnya harga kayu jati Rp 800.000 per kubik, setelah memegang sertifikat menjadi Rp 1,3 juta. Begitu pula dengan kayu trembesi yang menjadi Rp 650.000 per kubik dari sebelumnya Rp 100.000. Pasarnya juga meluas hingga ke luar negeri, karena banyak negara di Eropa dan Amerika hanya membeli kayu yang dilengkapi ser­tifikat ekolabel.

Sertifikat tersebut berumur 15 tahun dan sewaktu-waktu bisa dicabut bila terjadi kerusakan lingkungan akibat salah penge­lolaan. Sistem kerja hutan rakyat di Wo­nogiri, menurut Nurcahyo, bisa dipakai untuk menekan penyelundupan kayu. “Sebab warga sudah merasa memiliki hu­tan dan akan menjaganya,” kata Nurcahyo.

Inilah yang membuat hati Luhat Wang tergelitik. Di Selopuro dan Sumberejo yang hutannya sedikit saja, warganya bisa mengandalkan hidup dari mengelola hu­tan. “Mengapa di tempat saya tidak bisa,” kata Luhat sambil terus memelototi ratu­san pohon akasia yang berdiri rapi.