Perubahan Iklim

LEI Kembangkan Sertifikasi Karbon

LEI Kembangkan Sertifikasi Karbon 150 150 lei

GreenRadioFM-130809: Lembaga Ekolabel Indonesia, LEI sedang mempersiapkan diri untuk mengembangkan sistem sertifikasi karbon di Indonesia bekerjasama dengan Departemen Kehutanan.

Direktur Eksekutif LEI, Agung Prasetyo mengatakan, para pemilik hak kelola hutan, baik hutan alam maupun hutan rakyat, merupakan pemelihara bahan baku yang dapat dikelola untuk mitigasi dampak perubahan iklim dalam bentuk pengelolaan hutan yang adil dan lestari.
“Adil bagi pihak pengusaha yang memerlukan kompensasi lingkungan, adil bagi para pelestari hutan, dan adil bagi komunitas masyarakat yang hidupnya bergantung pada hutan,” ujar Agung.

Para pemilik hak kelola hutan dapat menyatakan bahwa hutannya memiliki kemampuan berperan dalam mitigasi dampak perubahan iklim apabila sudah memiliki sertifikat ekolabel.
Para pemegang sertifikat ekolabel LEI diawasi dan dinilai kinerja dan komitmen mereka dalam pengelolaan hutan lestari. Pengelolaan hutan yang baik disertai dengan penanaman mampu menyerap karbon yang pada akhirnya dapat mengurangi konsentrasi karbon di udara yang menyebabkan pemanasan global.

Menurut studi FAO tahun 2006, penanaman pohon dapat menyerap karbon dalam jumlah yang besar dari udara dalam waktu yang relatif lebih pendek. Hutan dapat menyimpan sekitar 15 ton karbon/ha/tahun dalam bentuk biomassa dan kayu.

Pemerintah Lamban Atasi Penyebab Perubahan Iklim

Pemerintah Lamban Atasi Penyebab Perubahan Iklim 150 150 lei

Jakarta-SinarHarapan-130809: Pemerintah dinilai lamban dalam menangani penyebab utama perubahan iklim di Indonesia. Buktinya, hutan dan ladang terus terbakar, sementara upaya pencegahan dan antisipasinya terlalu lama dan tidak efektif.

Apalagi, terjadi pula pembukaan hutan di Kalimantan dan Papua untuk ladang kelapa sawit.
“Tiap hari, terus-menerus hutan dan lahan gambut yang tak ternilai dihancurkan, dibakar dan ditebangi,” kata Bustar Maitar dari Greenpeace Asia Tenggara, Rabu (12/8). Padahal kebakaran di lahan gambut merupakan penyebab utama tingginya angka emisi karbondioksida (CO2) Indonesia, penyebab perubahan iklim di dunia.

Di lain pihak, Hendry Bastaman, Deputi Menteri Negara Lingkungan Hidup bidang Komunikasi Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat, menyatakan, sosialisasi bagi masyarakat tentang dampak buruk pembakaran lahan telah dilakukan oleh Departemen Kehutanan. Namun, ia juga mengakui bahwa hingga kini belum terlihat hasil yang menggembirakan.

“Di lapangan sudah banyak diketahui kalau pelaku pembakaran memang masyarakat, namun kadang ada orang perusahaan yang menyuruh mereka membakar dengan bayaran tertentu,” urai Bastaman.

Menurut informasi, ada 33 perusahaan yang didaftarhitamkan karena melakukan pembakaran hutan. Sedangkan beberapa hari lalu Menteri Negara Lingkungan Hidup (Menneg LH) Rachmat Witoelar menyatakan, ada 12 perusahaan yang masuk daftar hitam baru, dan Deputi Penaatan Lingkungan Menneg LH, Ilyas Asaad, mengungkapkan ada lima perusahaan yang saat ini sedang ditelusuri keterlibatannya dalam kasus ini.

Sementara itu, upaya pencegahan kerusakan dan deforestasi hutan juga dirasakan berjalan sendiri-sendiri. Hal ini terbukti dengan adanya inisiatif yang dilakukan oleh WWF Indonesia dan The Borneo Initiative (TBI), yang menggalang kerja sama untuk penanggulangan pemakaian kayu hutan yang tak berasal dari sumber lestari.
WWF dan TBI menuangkan komitmen mereka itu dalam bentuk nota kesepahaman (MoU) dalam mengeliminasi lllegal logging (pembalakan liar) dan mencapai manajemen hutan lestari di Kalimantan melalui sertifikasi hutan.

Begitu pula Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI), menyatakan bahwa sertifikasi asal kayu secara nasional dapat mengurangi angka penyebab perubahan iklim.
LEI kini mempersiapkan diri untuk mengembangkan sistem sertifikasi karbon di Indonesia. Menurut Agung Prasetyo, Direktur Eksekutif LEI, para pemilik hak kelola hutan, baik hutan alam maupun hutan rakyat, merupakan pemelihara bahan baku karbon (offset karbon) yang dapat dikelola untuk mitigasi dampak perubahan iklim.

Para pemilik hak kelola hutan tersebut dapat menyatakan bahwa hutannya mampu untuk memitigasi dampak perubahan iklim sesudah memiliki sertifikat ekolabel. Diperkirakan, pasar offset karbon berkisar US$ 4–US$ 10 per ton CO2 yang tersimpan.

Hutan Rakyat Harus Disertifikasi

Hutan Rakyat Harus Disertifikasi 150 150 lei

(Radar Bogor-120809) ABDULAH BIN MUH NUH – Pengembangan manfaat hutan dalam mitigasi perubahan iklim tidak dapat dilepaskan dari kelestarian fungsi hutan. Karena itu, hutan perlu dijaga dan dilestarikan. Sebab, hanya hutan kondisi baik yang dapat berperan dalam mitigasi perubahan iklim.

Pengelolaan hutan disertai penanaman pohon mampu menyerap karbon di udara, sehingga mengurangi pemanasan global (global warming). Penanaman pohon diyakini mampu menyerap karbon dalam jumlah besar dalam waktu relatif pendek.

Menyikapi hal tersebut, Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) sebagai lembaga non-profit mendorong mitigasi perubahan iklim melalui pelestarian hutan. “LEI mendorong keberlanjutan sumberdaya alam, khsuusnya hutan,” ujar Direktur Eksekutif LEI F Agung Prasetyo.

Selain itu, LEI juga berupaya meningkatkan mitigasi perubahan iklim dan optimalisasi jasa lingkungan yang adil. “Adil bagi pihak pengusaha yang melakukan konfesiasi lingkungan, adil bagi pelestari hutan dan adil bagi komunitas masyarakat yang hidupnya bergantung pada hutan,” tambah Agung.

Agung menjelaskan, LEI sedang mempersiapkan diri mengembangkan sistem sertifikasi karbon di Indonesia. LEI akan bekerjasama dengan Badan Planologi Departemen Kehutanan (Dephut) dan KPWN. Menurut Agung, hutan alam dan hutan rakyat harus disertifikasi.

Para pemilik hak kelola hutan, sambung Agung dapat menyatakan hutannya berperan dalam mitigasi perubahan iklim apabila sudah memiliki sertifikat ekolabel.
“Pemegang sertifikat ekalobel diawasi dan dinilai kinerja dan komitmen mereka dalam pengelolaan hutan lestari,” imbuhnya. Lebih jauh Agung menjelaskan, LEI terus berupaya mempromosikan multiplier effects dari pengelolaan hutan yang adil dan lestari.
Di antaranya, jasa lingkungan, perlindungan daerah aliran sungai, berjalannya mekanisme penyerapan karbon untuk mitigasi perubahan iklim, terjaminnya carbon stoc dan fungsi rekreasi alam dan keanekaragaman hayati dari hutan.

“LEI konsisten dalam mewujudkan misi untuk mewujudkan pengelolaan hutan yang adil dan lestari di Indonesia,” hari ini. (rid)

Hutan Rakyat Lestari Membantu Kurangi Dampak Perubahan Iklim

Hutan Rakyat Lestari Membantu Kurangi Dampak Perubahan Iklim 150 150 lei

JAKARTA (15/04/09) – Hutan merupakan komponen yang utama dalam penyerapan emisi karbon yang menyebabkan pemanasan global, karena hutan mampu menyerap kelebihan karbon di udara. Indonesia dengan luasan hutan alam 90 juta hektar dan hutan rakyat 1,2 juta hektar (Departemen Kehutanan, 2008) memiliki potensi yang besar yang belum termanfaatkan sepenuhnya untuk menyelamatkan lingkungan dari perubahan iklim. Menurut studi FAO tahun 2006 penanaman pohon dapat menyerap karbon dalam jumlah yang besar dari udara dalam waktu yang relatif pendek. Hutan dapat menyimpan sekitar 15 ton karbon/ha/tahun dalam bentuk biomassa dan kayu.

Hutan rakyat dilirik sebagai areal yang potensial dalam menyumbangkan jasa penyelamatan lingkungan melalui penyerapan karbon (carbon sequestration). “Hutan rakyat sudah memiliki areal yang jelas, pemiliknya jelas, jenis yang ditanam juga jenis yang biasa mereka tanam sehari-hari seperti jati dan sengon, batasan areal dan keamanan terjamin karena adanya penduduk desa dan aparat desa yang menjamin. Semua ini meningkatkan potensi kelestarian hutan, sekaligus mengatasi potensi konflik agar tidak timbul sebagai konfilik. Hutan alam memang memiliki areal yang luas dan beraneka ragam jenis pohon yang bernilai tinggi, namun keamanan arealnya kurang dapat dijamin, masih banyak hutan alam produksi yang belum jelas atau belum tuntas status penataan batasnya yang berpotensi menimbulkan konflik di kemudian hari. Lalu siapa yang menjamin kelestariannya ?” ujar Dibyo Poedjowadi, Ketua KPWN, lembaga koperasi kehutanan yang mengembangkan metode investasi bagi hasil lewat penananaman jati unggul di hutan rakyat.

“Kami lebih mengutamakan untuk menggunakan tanah-tanah rakyat yang marjinal dan pinggiran untuk ditanami pohon. Dengan pola bagi hasil yang kami kembangkan, baik hasil kayu maupun hasil penyerapan karbon, pedesaan akan memperoleh sekitar 60% dari hasil investasi. Baik untuk perangkat desa, pemilik lahan, maupun petani penggarapnya. Selain itu penanaman jati dan sengon di tanah marjinal dapat membantu meningkatkan nilai tanah marjinal tersebut. Untuk tahun produksi 2004-2005 saja, tanah yang ditanami sengon telah bernilai sewa 10-30 jt/ha/thn. Dibandingkan dengan tanah yang ditanami tebu, nilai sewa tanahnya hanya mencapai 2-3 juta/ha/thn,” imbuh Dibyo.

Selain itu, Dibyo menambahan, “Dengan penambahan teknologi, kita dapat menghitung bahwa dengan menanam sekian pohon berarti telah membantu menyerap karbon sekian ton/ha. Penyerapan karbon dapat dihitung lewat metode perhitungan tertentu. Dengan metode perhitungan tersebut kita dapat mengetahui Bapak MS Kaban yang melakukan penananaman sebanyak 2653 pohon di Jawa Barat dan Jawa Timur ternyata equivalen sebagai kompensasi karbon dari kegiatan yang beliau lakukan sehari-hari.”

Daru Asycarya, Plt Direktur Eksekutif LEI, mengatakan, “ Ini membuka peluang dan kesempatan bagi individu maupun perusahaan yang merasa bertanggung jawab memberikan kompensasi atas karbon yang telah dikeluarkan lewat beraneka kegiatan, mulai dari menggunakan kendaraan bermotor sampai proses industri yang mengeluarkan polutan yang berdampak efek gas rumah kaca. Jangan sampai kita hanya mengeluarkan polusi tanpa ada tanggung jawab untuk menguranginya. Industri besar bahkan punya tanggung jawab sosial dan lingkungan yang lebih besar untuk memberi kompensasi pada masyarakat yang telah menyediakan hutan rakyat lestari sebagai penyerap gas karbon. ”

Program kerjasama LEI-KPWN ini sejalan dengan kebijakan Departemen Kehutanan yang baru-baru ini menggalakkan kampanye One Man One Tree, yang mengajak dan merangsang setiap orang untuk melakukan penanaman pohon.

“Dalam kesempatan ini kami ingin memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bapak MS. Kaban yang telah melakukan kampanye gerakan penanaman, sekaligus telah membuktikan bahwa gerakan penanaman dapat bermanfaat luas bagi masyarakat, yang dibuktikan dengan penyerapan karbon yang dapat dihitung, selain juga penyediaan jasa lingkungan seperti biodiversity dan konservasi tanah dan air “ demikian Daru Asycarya menyampaikan.

Menurut peneliti dari Badan Litbang Departemen Kehutanan, Kirsfianti Ginoga, untuk mengukur besarnya penyerapan karbon dari hutan dapat menggunakan persamaan allometrik. Metode ini cukup sederhana dengan menggunakan teknik pengukuran hutan seperti mengukur diameter pohon, tinggi, berat jenis kayu, sampling tanah, dan survery lingkungan. ”Metode ini dapat dipilih karena sederhana, mudah, murah, dan banyak diaplikasikan”, ujarnya.

Peluang bagi Hutan Rakyat dan Hutan Berbasis Masyarakat lainnya
Teddy Rusolono, pakar kehutanan dari Institut Pertanian Bogor mengatakan,” Hutan berbasis masyarakat dan tipe pengelolaan hutan skala kecil lainnya dapat memasuki pasar karbon sukarela, tidak perlu mengikuti pasar karbon antar negara dimana kebijakan dari pemerintah pun belum siap.” Masuknya hutan berbasis masyarakat ke dalam perdagangan karbon perlu didukung karena menurutnya ini merupakan kesempatan untuk memperoleh nilai tambah dari hutan rakyat selain hasil hutan kayu dan non-kayu. Menurut Teddy, dari sisi pasar, perdagangan karbon untuk pasar yang bersifat wajib atau antar negara mengikuti mekanisme REDD dan CDM nampaknya belum siap diimplementasikan di Indonesia, karena permintaan untuk kehutanan masih kecil sekali sekitar 1% dari total emisi pihak investor, dan itupun hanya untuk kegiatan penghutanan kembali (reforestasi dan afrestasi). Padahal menurut penelitian CIFOR (2006) harga karbon di pasaran internasional telah mencapai 5-15 euro per ton CO2. Harapan yang terbuka bagi perdagangan karbon di Indonesia justru lewat perdagangan karbon sukarela.

”Dan perdagangan karbon sukarela memang peluang untuk hutan berbasis masyarakat mendapatkan nilai tambah, ”ujar Daru Asycarya. Peluang itu akan semakin terbuka bila ada standar sertifikasi karbon yang adil dan lestari yang mampu mendukung nilai tambah pengelolaan hutan berbasis masyarakat lestari dan hutan adat di Indonesia, demikian disampaikan Daru Asycarya.