Pulp

Kayu Illegal dan Industri Kehutanan Kita

Kayu Illegal dan Industri Kehutanan Kita 150 150 lei

(Koran Tempo, Senin, 18 April 2005):  Ratusan truk bemuatan ba­tang-batang kayu ukuran besar hilir-mudik lalu-Ia­lang seperti tanpa lelah. Jalan-jalan di kota Pekan­barn seakan bergetar setiap kali iring-iringan truk itu lewat, menan­dakan sedemikian berat muatan yang mereka bawa.

ltulah pemandangan yang dilihat Tempo di kota tempat berdiamnya dua industri kehutanan raksasa, ya­itu PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) clan PT lndah Kiat Pulp and Paper, dua pekan lalu. Selain dua perusahaan itu, beberapa perusaha­an kayu kelas menengah dan kecil juga beroperasi di wilayah itu.

TIdak ada yang berubah kendati operasi pemberantasan pembala­kan liar Operasi Hutan Lestari su­dab mulai masuk ke wilayah ini. “Kayu-kayu masih terus saja clibawa dari hutan Riau. Frekuensinya tetap tinggi,” ujar Aznimal, seorang war­ga Pekanbaru.

Memang masih sulit membukti­kan soal asal-usul kayu yang masuk ke pabrik-pabrik besar itu. Namun, patut disimak, data yang dikeluar­kan Departemen Kehutanan soal ketimpangan antara kapasitas in­dustri dan kemampuan hutan me­nyediakan kayu secara lestari.

Konsumsi rata-rata kayu bulat na­sional sepanjang 1999-2004 sekitar 40 juta meter kubik. Jauh di atas ke­mampuan hutan menyediakan pa­sokan secara lestari yang hanya ra­ta-rata sebesar 6,9 juta meter kubik. Memang ada tambahan sebesar 5 juta meter kubik, tapi ketimpangan itu tetap saja ada.

Dengan fakta itu, sangat wajar timbul pertanyaan dari mana indus­tri memenuhi kebutuhan bahan ba­kunya? Belum ada yang berani menjawab secara tegas clan detail pertanyaan ini. Hanya, Menteri Ke­hutanan M.S. Kaban pernah me­ngatakan, sebagian besar industri kehutanan Indonesia mengguna­kan bahan baku ilegal.

Menurut dia, kondisi itu terjadi karena tidak tepatnya kebijakan pemerintah terdahulu dalam mengatur industri kehutanan. Ter­utama dalam pemberian izin kapa­sitas industri yang tidak memper­hatikan kemampuan hutan menyediakan bahan baku secara lestari. “Lebih-Iebih dengan maraknya praktek pembalakan liar memberi peluang industri membeli kayu ile­gal dengan murah,” ujarnya kepa­da Tempo beberapa waktu lalu.

Kaban belum berani memerinci soal langkah-Iangkah yang akan di­tempuh dalam mengatasi kondisi yang telah menggurita ini. Menu­rut dia, program pemberantasan praktek pembalakan liar yang sedang dilaksanakan diharapkan akan dapat mengurangi praktek pe­nyelundupan kayu ke luar negeri. “Sehingga kebutuhan bahan baku industri nasional dapat terpenuhi,” ujarnya.

Analis kebijakan sektor kehutan­an Center for International Forestry Research (Cifor) Bambang Setiono meragukan upaya Kaban itu. Menu­rut dia, dengan kondisi sekarang ini ketika kebutuhan industri kehutan­an yang sangat besar bisa dipasti­kan tidak akan terpenuhi oleh hu­tan alam, hutan tanaman, clan hutan rakyat “Ketimpangan itu sangat ja­uh,” katanya.

Menurut dia, sejauh belum ada solusi tepat tentang upaya peme­nuhan kebutuhan industri kehu­tanan, program pemberantasan pembalakan liar yang digelar pe­merintah tidak bisa pernah efektif. Program itu, kata Bambang, hanya akan memberikan dampak semen­tara. “Selagi demand atas kayu ile­gal tetap ada, praktek pembalakan liar itu akan tetap berlangsung clan kerusakan hutan akan tetap terja­di.” ­

Anggota komisi kehutanan DPR Azwar Chesputra melihat bahwa su­dah saatnya Departemen Kehutan­an menggelar audit industri kehu­tanan yang komprehensif. Dengan audit itu bisa diketabui seperti kon­disi riil industri serta angka pasti ke­butuhan bahan bakunya. “Langkah ini harus menjadi prioritas,” ujar­nya.

Dia mengungkapkan, percepatan pembangunan hutan tanaman in­dustri adalah salah satu cara untuk mengatasi kebutuhan bahan baku industri. Menurut Azwar, pemerin­tah bisa memberdayakan perusaha­an-perusahaan pelat merah sektor kehutanan untuk melaksanakan percepatan pembangunan hutan ta­naman industri. “Kalau perlu pembangunan hutan tanaman industri itu dijadikari program nasional,” ka­tanya.

Menurut Azwar, lambatnya per­kembangan pembangunan hutan tanaman industri yang terjadi sela­ma ini karena tidak ada insentif bagi pelakunya. ­

Malah, kata dia, triliunan rupiah dana reboisasi yang seharusnya di­gunakan untuk pengembangan hu­tan tanaman industri dipakai untuk keperluan yang tidak terkait dengan hutan. “Kesalahan kebijakan masa lalu ini harus segera direvi­si,” ujar anggota Tim Pemantau Pemberantasan Illegal Logging DPR RI ini.
Pekerjaan berat memang tetap menggelayut di pundak pemerin­tah. Menyelaraskan kepentingan mempertahankan industri kehutan­an dengan tetap menjaga kelestari­an hutan memang bukan pekerjaan mudah. Tetapi kondisi itu bukan ba­gai memakan buah simalakama ba­gi pemerintah.

Menurut Azwar, pemerintah ha­rus berani mengambil kebijakan melakukan restrukturisasi industri kehutanan nasional. “Bisa diseim­bangkan dan tidak perlu ada yang harus mati,” ujarnya.

Pemerintah Klarifikasi Pelanggaran Industri Pulp

Pemerintah Klarifikasi Pelanggaran Industri Pulp 150 150 lei

“Paling lambat klarifikasi akan kami lakukan sampai akhir bulan agustus ini. Sebab ancaman pemboikotan produk pulp Indonesia di beberapa negara diketahui akan mulai diterapkan awal bulan september. Beberpa negara yang sudah menyampaikan ancaman tersebut seperti Jepang, Amerika Serikat dan sejumlah negara di Eropa bahkan sudah memboikot,” kata Kepala Pusat Informasi Kehutanan Departemen Kehutanan Transtoto Handardhari di Jakarta.

Transtoto mengatakan Dephut juga telah memanggil dan meminta klarifikasi kepada sejumlah industri pulp nasional terkait dengan tudingan penggunaan hutan alam sebagai bahan baku pulp yang dipakai industri pulp. Sejumlah perusahaan yang dipanggil diantaranya adalah PT Asia Pulp and Paper (APP), PT Kiani Kertas, serta PT Riau Andalan Pulp and Paper.

Menurut dia, ancaman pemboikotan produk pulp nasional berawal dari isu lingkungan yang diajukan oleh World Wide Fund for Nature (WWF) Indonesia dan Jepang. Mereka menilai produk kertas yang diekspor ke Jepang dari Indonesia bahan bakunya diambil dari hutan alam. Salah satu industri pulp Indonesia yang terancam produknya adalah perusahaan APP.

Jika ancaman pemboikotan tersebut benar-benar terjadi, ratusan juta dollar AS yang menjadi devisa negara akan hilang. Karena itu pemerintah akan membantu mengklarifikasi masalah ini kepada negara tujuan ekspor. “Jika ditemukan penyimpangan, perusahaan itu akan kami tindak dan tidak perlu diklarifikasi ke negara tujuan ekspor perusahaan tersebut,” kata Transtoto.

Menurutnya ekspor produk kertas (HS48) Indonesia ke Jepang pada tahun 2003 tercatat sekitar 367 juta dollar AS. Dengan nilai ekspor sebesar itu, Indonesia menguasai pangsa pasar sekitar 15 persen. Dari total ekspor Indonesia itu, APP memasok sekitar 85 persen ke tiga importir besar yakni Askul Co, Kokuyo, dan Ricoh Co.

Juru bicara APP, Joice Budisantoso mengatakan, meski ada ancaman pemboikotan, pihaknya tetap yakin rekanannya di Jepang tidak akan memutuskan hubungan begitu saja. “Mereka akan berpikir panjang sebelum memutuskan kerjasama dengan kami. Produk pulp yang kami ekspor ke Jepang merupakan produk dengan kualitas baik. Mereka tentunya juga tidak ingin kesulitan mendapatkan pulp yang berkualitas,” kata Joice.

Kendati demikian, Joice mengakui bahwa jika ancaman boikot itu benar-benar terjad, pihaknya akan mengalami potensial rugi sekitar 5 juta dollar AS per tahun. “Kami berharap ini tidak terjadi. Kami juga sudah menyampaikan masalah ini kepada Dephut agar masalah ini bisa diklarifikasikan,” kata Joice.

Menurut Transtoto, Mentri Kehutanan M.Prakosa akan berkunjung langsung ke Jepang untuk menjelaskan masalah ini kepada pohak perusahaan dan pemerintah Jepang. (Sumber :Kompas, 14 Agustus 2004)