RAPP

Riaupulp Penuhi Kaidah Pengelolaan HTI

Riaupulp Penuhi Kaidah Pengelolaan HTI 150 150 lei

(Jakarta, 08 Juli 2008): PT Riau Andalan Pulp and Paper (Riaupulp) mempertahankan sertifikasi Pengelolaan Hutan Tanaman Lestari (PHTL) yang diberikan oleh Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI), Selasa (7/8).

“Dari hasil audit, kita melihat komitmen serius Riaupulp untuk menjalankan pengelolaan hutan yang lestari. Kami menilainya secara ketat dari aspek produksi, social, dan lingkungan,” ungkap Direktur Eksekutif LEI, Taufiq Alimi.

Pada saat ini, Riaupulp adalah satu-satunya korporat yang memperoleh sertifikat LEI untuk kategori PHTL. Setiap tahun (dalam batas waktu lima tahun), lembaga sertifikasi yang ditunjuk LEI melakukan audit penilikan untuk menilai, apakah sertifikasi itu masih layak diberikan atau dicabut. Sertifikasi Riaupulp dilakukan PT Mutuagung Lestari, yang dituangkan dalam surat keputusan No 673.3/MUTU/VI/07. Sertifikasi tersebut diberikan untuk area konsesi Riaupulp sesuai SK Menteri Kehutanan No 173/Kpts-II/1997 seluas 159.500 hektare. Sertifikat itu berhasil dipertahankan karena Riaupulp memenuhi kaidah yang ditetapkan LEI dalam mengelola hutan tanaman industri (HTI) dengan aspek sosial yang mencakup hubungan dengan masyarakat, serta penanganan perburuhan, lingkungan hidup, dan produksi yang mencakup kelangsungan perusahaan. (jjs)

Riaupulp Pertahankan Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari LEI

Riaupulp Pertahankan Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari LEI 150 150 lei

(Jakarta, 08 Juli 2008-Riauterkini): Berdasarkan hasil penilikan I (surveillance audit) yang dilakukan lembaga sertifikasi PT Mutuagung Lestari, PT Riau Andalan Pulp And Paper (Riaupulp) berhasil mempertahankan Sertifikasi Pengelolan Hutan Tanaman Lestari (PHTL) dari Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) yang diraih Riaupulp tahun 2006 lalu. Pengumuman hasil penilikan sertifikat PHTL LEI Riaupulp ini dilakukan Selasa (7/8) besok di Jakarta .

Kegiatan penilikan yang dilakukan lembaga sertifikasi kepada perusahaan yang berhasil mendapatkan sertifikat PHTL LEI dimaksudkan untuk mengevaluasi kinerja unit manajemen yang bersangkutan untuk memutuskan selanjutnya apakah sertifikat tersebut masih layak untuk diberlakukan. Penilikan terhadap kinerja unit manajemen dilakukan minimum empat kali selama masa berlakuknya sertifikat yakni lima tahun.

Direktur Eksekutif Lembaga Ekolabel Indonesia , Taufiq Alimi senin (6/8) mengatakan, Riaupulp merupakan satu-satunya perusahaan hutan tanaman yang memperoleh sertifikat LEI pada Maret 2006 lalu. Setiap tahun, lembaga sertifikasi yang ditunjuk LEI melakukan audit penilikan untuk menilai apakah sertifikasi masih layak diberikan atau dicabut. Untuk sertifikasi Riaupulp dilakukan oleh PT Mutuagung Lestari, dimana keberhasilan ini dituangkan dalam surat No. 673.3/MUTU/VI/07.

“Dari hasil audit, kita melihat komitmen serius Riaupulp untuk menjalankan pengelolaan hutan yang lestari. Kami menilainya secara ketat, dari aspek sosial dan aspek lingkungan. Riaupulp berhasil mempertahankan sertifikat PHTL LEI untuk penilikan tahun pertama,” kata Taufiq.

Sertifikasi ini diberikan untuk areal konsesi Riaupulp sesuai Surat Keputusan Menteri Kehutanan No.137/Kpts-II/ 1997 seluas 159.500 ha. Sertifikat itu berhasil dipertahankan karena Riaupulp memenuhi kaidah yang ditetapkan LEI dalam mengelola hutan tanaman industri sebagai bentuk pengelolaan hutan yang lestari. Aspek sosial mencakup hubungan dengan masyarakat serta penanganan perburuhan. Sedangkan aspek lingkungan dinilai dari tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan hidup.

Taufiq menambahkan, sejalan aturan pemerintah, saat ini dibutuhkan perusahaan sumber daya alam yang melakukan pengelolaan hutan yang lestari, memiliki nilai tambah bagi pemasaran, dan menjadi patron cara menjalankan bisnis berbasis sumber daya alam yang benar.

“Riaupulp harus terus meningkatkan pengelolaan hutan secara lestari dan berkeadilan. Ini penting agar bisnis yang dijalankan tidak mencederai keadilan, terkait dengan masyarakat sekitar hutan,” katanya.

Sementara itu, Direktur Utama Riaupulp Rudi Fajar didampingi PR Coordinator Riaupulp, Salomo Sitohang menegaskan, keberhasilan ini merupakan bukti komitmen dalam menjalankan indusri kehutanan yang ramah lingkungan dan bertanggung jawab.

“Sertifikat ini memastikan bahwa produk Riaupulp berasal dari hutan tanaman yang dikelola berkelanjutan dengan memadukan keseimbangan aspek sosial dan lingkungan,” tegas Rudi.***(H-we)

Kayu Illegal dan Industri Kehutanan Kita

Kayu Illegal dan Industri Kehutanan Kita 150 150 lei

(Koran Tempo, Senin, 18 April 2005):  Ratusan truk bemuatan ba­tang-batang kayu ukuran besar hilir-mudik lalu-Ia­lang seperti tanpa lelah. Jalan-jalan di kota Pekan­barn seakan bergetar setiap kali iring-iringan truk itu lewat, menan­dakan sedemikian berat muatan yang mereka bawa.

ltulah pemandangan yang dilihat Tempo di kota tempat berdiamnya dua industri kehutanan raksasa, ya­itu PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) clan PT lndah Kiat Pulp and Paper, dua pekan lalu. Selain dua perusahaan itu, beberapa perusaha­an kayu kelas menengah dan kecil juga beroperasi di wilayah itu.

TIdak ada yang berubah kendati operasi pemberantasan pembala­kan liar Operasi Hutan Lestari su­dab mulai masuk ke wilayah ini. “Kayu-kayu masih terus saja clibawa dari hutan Riau. Frekuensinya tetap tinggi,” ujar Aznimal, seorang war­ga Pekanbaru.

Memang masih sulit membukti­kan soal asal-usul kayu yang masuk ke pabrik-pabrik besar itu. Namun, patut disimak, data yang dikeluar­kan Departemen Kehutanan soal ketimpangan antara kapasitas in­dustri dan kemampuan hutan me­nyediakan kayu secara lestari.

Konsumsi rata-rata kayu bulat na­sional sepanjang 1999-2004 sekitar 40 juta meter kubik. Jauh di atas ke­mampuan hutan menyediakan pa­sokan secara lestari yang hanya ra­ta-rata sebesar 6,9 juta meter kubik. Memang ada tambahan sebesar 5 juta meter kubik, tapi ketimpangan itu tetap saja ada.

Dengan fakta itu, sangat wajar timbul pertanyaan dari mana indus­tri memenuhi kebutuhan bahan ba­kunya? Belum ada yang berani menjawab secara tegas clan detail pertanyaan ini. Hanya, Menteri Ke­hutanan M.S. Kaban pernah me­ngatakan, sebagian besar industri kehutanan Indonesia mengguna­kan bahan baku ilegal.

Menurut dia, kondisi itu terjadi karena tidak tepatnya kebijakan pemerintah terdahulu dalam mengatur industri kehutanan. Ter­utama dalam pemberian izin kapa­sitas industri yang tidak memper­hatikan kemampuan hutan menyediakan bahan baku secara lestari. “Lebih-Iebih dengan maraknya praktek pembalakan liar memberi peluang industri membeli kayu ile­gal dengan murah,” ujarnya kepa­da Tempo beberapa waktu lalu.

Kaban belum berani memerinci soal langkah-Iangkah yang akan di­tempuh dalam mengatasi kondisi yang telah menggurita ini. Menu­rut dia, program pemberantasan praktek pembalakan liar yang sedang dilaksanakan diharapkan akan dapat mengurangi praktek pe­nyelundupan kayu ke luar negeri. “Sehingga kebutuhan bahan baku industri nasional dapat terpenuhi,” ujarnya.

Analis kebijakan sektor kehutan­an Center for International Forestry Research (Cifor) Bambang Setiono meragukan upaya Kaban itu. Menu­rut dia, dengan kondisi sekarang ini ketika kebutuhan industri kehutan­an yang sangat besar bisa dipasti­kan tidak akan terpenuhi oleh hu­tan alam, hutan tanaman, clan hutan rakyat “Ketimpangan itu sangat ja­uh,” katanya.

Menurut dia, sejauh belum ada solusi tepat tentang upaya peme­nuhan kebutuhan industri kehu­tanan, program pemberantasan pembalakan liar yang digelar pe­merintah tidak bisa pernah efektif. Program itu, kata Bambang, hanya akan memberikan dampak semen­tara. “Selagi demand atas kayu ile­gal tetap ada, praktek pembalakan liar itu akan tetap berlangsung clan kerusakan hutan akan tetap terja­di.” ­

Anggota komisi kehutanan DPR Azwar Chesputra melihat bahwa su­dah saatnya Departemen Kehutan­an menggelar audit industri kehu­tanan yang komprehensif. Dengan audit itu bisa diketabui seperti kon­disi riil industri serta angka pasti ke­butuhan bahan bakunya. “Langkah ini harus menjadi prioritas,” ujar­nya.

Dia mengungkapkan, percepatan pembangunan hutan tanaman in­dustri adalah salah satu cara untuk mengatasi kebutuhan bahan baku industri. Menurut Azwar, pemerin­tah bisa memberdayakan perusaha­an-perusahaan pelat merah sektor kehutanan untuk melaksanakan percepatan pembangunan hutan ta­naman industri. “Kalau perlu pembangunan hutan tanaman industri itu dijadikari program nasional,” ka­tanya.

Menurut Azwar, lambatnya per­kembangan pembangunan hutan tanaman industri yang terjadi sela­ma ini karena tidak ada insentif bagi pelakunya. ­

Malah, kata dia, triliunan rupiah dana reboisasi yang seharusnya di­gunakan untuk pengembangan hu­tan tanaman industri dipakai untuk keperluan yang tidak terkait dengan hutan. “Kesalahan kebijakan masa lalu ini harus segera direvi­si,” ujar anggota Tim Pemantau Pemberantasan Illegal Logging DPR RI ini.
Pekerjaan berat memang tetap menggelayut di pundak pemerin­tah. Menyelaraskan kepentingan mempertahankan industri kehutan­an dengan tetap menjaga kelestari­an hutan memang bukan pekerjaan mudah. Tetapi kondisi itu bukan ba­gai memakan buah simalakama ba­gi pemerintah.

Menurut Azwar, pemerintah ha­rus berani mengambil kebijakan melakukan restrukturisasi industri kehutanan nasional. “Bisa diseim­bangkan dan tidak perlu ada yang harus mati,” ujarnya.