Sangkep Beleq

“Sangkep Beleq” Dinilai Tepat Selesaikan Konflik

“Sangkep Beleq” Dinilai Tepat Selesaikan Konflik 150 150 lei

Mataram (ANTARA News) – Staf khusus Menteri Kehutanan bidang Pemberdayaan Masyarakat Prof San Afri Awang mengemukakan “Sangkep Beleq” (pertemuan akbar) pemangku kepentingan dinilai tepat untuk menyelesaikan konflik kawasan hutan Desa Sesaot, Kecamatan Narmada, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat.

“Kegiatan `Sangkep Beleq` ini jangan dianggap enteng, ini adalah konsultasi sosial, budaya, politik dan lingkungan, antara rakyat dan pemimpinnya untuk menyelesaikan perbedaan,” katanya kepada ANTARA di Mataram, Selasa, di lokakarya Pengelolaan Sumberdaya Alam Berbasis Masyarakat dan Pengelolaan Jasa Lingkungan Lestari serta Adaptasi Perubahan Iklim Menuju Pembangunan Berkelanjutan”.

Lokakarya itu digagas Pemkab Lombok Barat dengan Konsorsium untuk Studi dan Pengembangan Partisipasi (Konsepsi) NTB serta Kementerian kehutanan.

Kegiatan yang juga didukung “Ford Foundation”, ACCES Phase II, Lembaga Ekolabel Indonesia, ICRAF, FKKM, ICEL, FFI, Dewan Kehutanan Nasional, “World Neighbors” dan Lapera itu merupakan kegiatan pembuka sebelum pelaksanaan puncak “Sangkep Beleq” III/2010 YANG dipusatkan di Dusun Kumbi, Desa Lebah Sempaga, Kecamatan Narmada, Rabu (29/12).

Konflik yang hingga kini terjadi di kawasan hutan Sesaot terkait adanya keinginan masyarakat setempat, didukung Bupati Lombok Barat H Zaini Arony, yang menginginkan skema hutan kemasyarakatan (HKM) segera ditetapkan.

Namun Gubernur dan Dinas Kehutanan Provinsi NTB mengusulkan skema taman hutan raya (Tahura).

Menurut San Afri Awang, resolusi konflik yang ditawarkan untuk mengatasi persoalan antara aspirasi HKM dan keinginan Tahura itu adalah mediasi kepentingan Dishut versus kepentingan masyararakat.

“Masalah ini perlu diselesaikan dengan kumpul bersama untuk membicarakan masalah yang ada, dan momentum `Sangkep Beleq` itu dapat dijadikan ajang menyuarakan persoalan yang terjadi,” katanya.

Momentum ini mesti dipakai dengan benar untuk konsultasi antara seorang gubernur dan rakyatnya, atau bupati dan rakyat, dan ini bisa dijadikan solusi.

“Ini luar biasa dan bisa didanai APBD karena di sinilah tempat konsultasi,” kata Guru Besar Ilmu Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta itu.

Ia menjelaskan, di Yogyakarta ada mekanisme yang dikenal dengan “Pisowanan Agung”, di mana Raja Yogyakarta Sultan Hamengku Buwono bertemu langsung dengan rakyatnya, yakni rakyat dapat bertanya kepada raja, dan raja menjawab pertanyaan rakyat.

“Sekarang kita di NTB ini punya `Sangkep Beleq`, dan tidak semua daerah punya. Di sini bisa datang 1.500 orang, ini luar biasa, jadi momentumnya mesti dipakai dengan maksimal,” katanya.

Ia mengatakan, kalau ada yang mengatakan ada unsur politiknya, memang ada, memang harus dikemas begitu. “Kita punya masalah, maka harus kita ajukan kepada pejabat berwenang. Itulah kewajiban pemimpin, mereka harus datang, karena kita yang dari pusat saja datang untuk menyaksikan proses tersebut,” katanya.

Ketua Forum Kawasan Hutan Sesaot Ahmad Mulyadi menjelaskan, masyarakat sekitar hutan memiliki keterikatan yang erat dengan hutan di wilayahnya.

Demikian juga keterikatan masyarakat yang ada di wilayah Sesaot, di mana saat ini hutan Sesaot dikelola oleh petani yang tergabung dalam empat kelompok HKm, yaitu KMPH, Wana Lestari, Wana Darma, dan Wana Abadi.

Di antara empat kelompok tersebut, KMPH telah mendapatkan izin HKm dari bupati untuk mengelola areal seluas 185 hektare (ha).

Terkait lokakarya tersebut, Direktur Konsepsi Rahmat Sabani mengatakan, kegiatan itu akan merumuskan juga masukan dari Pemkab Lombok Barat kepada Kementerian Kehutanan terkait diakuinya pola pengelolaan HKm, karena pemerintah daerah telah menyatakan dukungannya terhadap pola tersebut.(*)

(T.A035/E005/R009)
COPYRIGHT © 2010
Sumber: http://www.antaranews.com/berita/1293519651/sangkep-beleq-dinilai-tepat-selesaikan-konflik-sesaot

Sangkep Beleq III untuk Kepastian Akses Kelola Masyarakat

Sangkep Beleq III untuk Kepastian Akses Kelola Masyarakat 150 150 lei

Mataram – Masyarakat sekitar hutan mempunyai keterikatan yang sangat erat dengan hutan di wilayahnya. Demikian juga keterikatan masyarakat yang ada di wilayah Sesaot, Propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Saat ini hutan Sesaot dikelola oleh petani yang tergabung dalam empat kelompok HKm, yaitu KMPH, Wana Lestari, Wana Darma, dan Wana Abadi. Di antara keempat kelompok tersebut, KMPH telah mendapatkan ijin HKm dari Bupati untuk mengelola areal seluas 185 Ha.

Di propinsi NTB terdapat beberapa kawasan yang telah dicadangkan menjadi areal kerja HKm, yaitu Sesaot berdasarkan SK Menteri Kehutanan RI No: 445/Menhut-II/2009 tanggal 4 Agustus 2009 tentang penetapan areal kerja HKM di Kabupaten Lombok Barat, kawasan Santong dan Monggal di Kabupaten Lombok Utara dengan SK Menhut No: 447 /Menhut-II/2009 dan kawasan hutan Sambelia di Kabupaten Lombok Timur dengan SK Menhut No; 444/Menhut-II/2009.

Terkait dengan kawasan Sesaot, meskipun telah dicadangkan dan ditetapkan menjadi areal HKm berdasarkan SK dari Kementerian Kehutanan, dan masyarakat sudah terbiasa dengan pola HKm, tetapi pemerintah Dinas Kehutanan Provinsi NTB menginginkan kawasan tersebut menjadi Taman Hutan Raya (Tahura). Dinas Kehutanan Propinsi NTB berpedoman kepada SK Menteri Kehutanan Nomor 244/Kpts-II/1999 tanggal 27 April 1999 tentang Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Lindung Sesaot menjadi Taman Hutan Raya dengan nama Taman Hutan Raya Nuraksa. Padahal menurut Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Lombok Barat, H.L. Syaiful Arifin seperti disitat Antara News, penetapan hutan lindung Sesaot seluas 5.950 hektare menjadi Tahura oleh pemerintah Provinsi masih belum memenuhi syarat. Hal tersebut dikarenakan empat syarat yang meliputi penataan batas, pengukuran, pengukuhan dan peresmian belum terpenuhi.

“Selama ini Pemerintah Provinsi NTB, hanya mampu menunjukkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan tentang Tahura, namun empat tahapan lainnya belum dipenuhi,” katanya kepada Antara. Dilihat dari dasar legal yang ada, lebih bijak apabila acuan yang digunakan adalah SK Kemenhut terbaru mengenai pencadangan dan penetapan areal HKm, terkecuali dari pihak Dinas Kehutanan Provinsi mempunyai inisiatif lain terkait penetapan hutan Sesaot menjadi Tahura.

Selain belum terpenuhinya syarat tersebut, dari hasil verifikasi yang dilakukan oleh tim Tim Verifikasi Penetapan Areal Kerja Hutan Kemasyarakatan di Sedau, Lebah Sempage dan Sesaot, menyebutkan bahwa kawasan hutan lindung yang dimohon untuk areal kerja hutan kemasyarakatan secara keseluruhan layak untuk ditetapkan sebagai areal kerja hutan kemasyarakatan. Masyarakat juga menginginkan adanya peninjauan kembali terhadap SK Menhut tahun 1999 tentang Kawasan Tahura mengingat ketergantungan masyarakat pada kawasan tersebut sangat tinggi, dan sangat mengharapkan hutan tersebut dapat dikelola dengan pola hutan kemasyarakatan (HKm).

Masyarakat tidak bersedia keluar dari kawasan hutan Sesaot karena kehidupan mereka sangat tergantung dengan hutan yang di wilayahnya, baik untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari maupun kelangsungan pendidikan anak-anaknya.

Selain dari hasil verifikasi, kelompok-kelompok masyarakat pengelola HKM juga mengeluarkan pernyataan sikap bersama masyarakat pengelola hutan kawasan Sesaot.

Menurut Ahmad Mulyadi, Ketua Forum Kawasan Hutan Sesaot, hal tersebut dilakukan sebagai respon terhadap Dinas Kehutanan Provinsi NTB yang menyelenggarakan Lokakarya Rekonstruksi Model Pengelolaan Tahura Nuraksa Berbasis Masyarakat di kawasan Hutan Sesaot.

“Bahwa kami, masyarakat mampu memberikan jaminan kelestarian hutan dan lingkungan serta sumberdaya air tanpa mengurangi manfaat ekonomi dalam pengelolaan hutan, untuk itu kami siap berdialog dengan semua pihak terkait dengan pernyataan sikap kami ini,” katanya

Sangkep Beleq dan Kesepahaman Tujuan
Berawal dari kondisi tersebut, difasilitasi oleh KONSEPSI maka kelompok HKm dan pemangku kehutanan terkait mengadakan acara Sangkep Beleq atau pertemuan akbar. Dalam pelaksanaan kegiatan ini, KONSEPSI bermitra dengan Ford Foundation, ACCES Phase II, LEI, ICRAF, FKKM, ICEL, FFI, Dewan Kehutanan Nasional, World Neighbors dan Lapera. Sangkep Beleq yang diadakan pada tanggal 29 Desember 2010 mendatang merupakan pertemuan ketiga dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, dengan tujuan untuk melakukan konsolidasi terhadap diberikannya pengakuan pengelolaan dengan pola HKm.

Sebelum pelaksanaan Sangkep Beleq, diadakan lokakarya tentang pengelolaan sumberdaya hutan dan jasa lingkungan berbasis masyarakat lestari. Dalam lokakarya yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat tersebut, akan dirumuskan berbagai strategi dalam pengelolaan hutan dan jasa lingkungan berbasis masyarakat lestari. Lokakarya yang diadakan dihadiri oleh Staff Khusus Menteri Kehutanan Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Dirjen BPDAS/RLPS, ICRAF, Bappeda Provinsi NTB, Dewan Kehutanan Nasional, SGP-GEF, LEI dan juga dari Universitas Mataram.

Terkait lokakarya tersebut, Rahmat Sabani, Direktur KONSEPSI mengatakan “Lokakarya ini akan merumuskan juga masukan-masukan dari pemerintah kabupaten Lombok Barat kepada Kementerian Kehutanan terkait diakuinya pola pengelolaan HKm, karena pemerintah kabupaten telah menyatakan dukungannya terhadap pola tersebut, dan diharapkan rumusan yang konkrit bisa dihasilkan melalui bertemunya para pihak terkait. Masukan ini yang akan disampaikan oleh bupati kepada Kementerian Kehutanan agar pengelolaan dengan skema Tahura bisa ditinjau kembali dan pengelolaan dengan skema HKm sesuai keinginan masyarakat bisa diwujudkan”.

Sesudah lokakarya, Sangkep Beleq dilaksanakan pada tanggal 29 Desember 2010 yang berlokasi di Dusun Kumbi, Lebah Sempage. Akan hadir pada acara tersebut diantaranya dari Kementerian Kehutanan, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Koperasi dan UKM, Gubernur NTB, Bupati Lombok Barat, Bupati Lombok Timur, Bupati Lombok Utara, Dishut Provinsi dan Kabupaten, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi dan Kabupaten serta Kecamatan, Kepolisian, Desa, LSM, ketua blok dan anggota kelompok/penggarap HKM, hingga kalangan swasta.

Salah satu agenda dalam Sangkep Beleq adalah dialog multipihak, antara masyarakat dengan pemerintah dan kalangan swasta. Melalui dialog tersebut diharapkan adanya kesepahaman parapihak untuk perluasan akses dan kontrol masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam dan jasa lingkungan berbasis masyarakat lestari, rencana-rencana strategis dalam upaya pengembangan ekonomi masyarakat yang berdomisili di sekitar kawasan hutan menuju pengelolaan hutan lestari (PHL) dan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, Hayu Wibawa dari Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) menjelaskan bahwa kepastian hak kelola masyarakat dengan pola HKm akan menjadi titik kritis dalam pengelolaan sumberdaya yang lestari, terutama di kawasan Sesaot. “Selama ini ketergantungan masyarakat sangat tinggi terhadap pola HKm, dan dari hasil analisis LEI, masyarakat mampu melakukan pengelolaan HKm tersebut secara lestari dan bertanggung jawab, bahkan tinggal selangkah lagi layak untuk mendapatkan sertifikat ekolabel,” katanya.

Kadishut: 40 Persen Hutan Lombok Barat Kritis

Kadishut: 40 Persen Hutan Lombok Barat Kritis 150 150 lei

Lombok Barat, NTB, 30/11 (Antara/FINROLL News) – Kepala Dinas Kehutanan (Kadishut) Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat Lalu Syaiful Arifin mengatakan, 40 persen dari 37 ribu hektare kondisi hutannya saat ini kritis membutuhkan upaya bersama merehabilitasinya.

Pada pembukaan kegiatan “Sangkep Beleq” (pertemuan akbar) para pemangku kepentingan kehutanan di daerah itu, ia yang mewakili Bupati Lombok Barat Zaini Aroni, mengatakan, keadaan itu disebutnya sebagai “warisan yang harus diterima” dan dirinya bersama-sama seluruh pemangku kepentingan berusaha bisa memperbaiki kondisi itu.

“Dalam berbagai kesempatan bupati selalu berpesan dan meminta agar seluruh pihak dapat bersama-sama menjaga dan menyelamatkan hutan dari kerusakan, karena hutan merupakan sumber utama mata air bagi kebutuhan masyarakat,” katanya.

Ia mengaku, semula dengan kondisi “warisan yang harus diterima” itu dirinya selalu berpikir bagaimana mencari teman yang punya komitmen melakukan ikhtiar bagi pengembalikan kondisi hutan kritis itu kembali keadaan semula yang lestari dan terjaga.

“Selama setahun saya mencari teman dari berbagai pihak, dan akhirnya ketemu, sampai kemudian terkristalisasi harapan mewujudkan program hutan kemasyarakat (HKM),” katanya.

Untuk itu, pada hari kedua “Sangkep Beleq” hari Selasa (1/12), Bupati Lombok Barat Zaini Aroni akan menyerahkan izin usaha untuk pemanfaatan hutan kemasyarakatan (IUPHKM) dengan masa konsesi selama 35 tahun untuk lahan seluas 185 hektare di Desa Sesaot yang terletak di ujung timur wilayah Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat.

“Dan izin pemanfaatan itu saya kira adalah yang pertama kali di NTB,” katanya.

Menurut dia, dengan adanya izin usaha pemanfaatan tersebut, maka masyarakat sekitar hutan bisa melakukan kegiatan yang tidak melanggar hukum, dengan komitmen utama mengelola dengan tetap menjaga kelestarian hutan.

“Jadi, boleh dikelola, namun tidak untuk dimiliki, dan tetap menjaga kelestariannya, sehingga terjaga lingkungannya dengan baik,” katanya.

Direktur Eksekutif Konsorsium Untuk Studi dan Pengembangan Partisipasi NTB, Rahmad Sabani mengatakan, pihaknya bersama “Forum Kawasan” bekerja sama dengan Pemkab dan Dishut Kabupaten Lombok Barat, Dishut Provinsi NTB serta dukungan dari “Ford Foundation”, Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI), Program ACCESS Phase II serta mitra lainnya menyelenggarakan “Sangkep Beleq” dengan mengundang berbagai pihak antara lain Dephut, Gubernur NTB, Bupati Lombok Barat, Bupati Lombok Timur, Bupati Lombok Utara, Dishut Provinsi dan Kabupaten, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi dan Kabupaten serta Kecamatan, Kepolisian, desa, LSM, ketua blok dan anggota kelompok/penggarap HKM.

Para pihak itu, katanya, bertemu guna membangun kesepahaman dan rencana bersama untuk perluasan akses dan kontrol masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam dan jasa lingkungan berbasis masyarakat lestari, rencana-rencana strategis dalam upaya pengembangan ekonomi masyarakat yang berdomisili di sekitar kawasan hutan menuju pengelolaan hutan lestari (PHL) dan kesejahteraan masyarakat

Menurut Rahmad Sabani pada tahun 2009 Menteri Kehutanan telah menyerahkan keputusan pencadangan areal hutan untuk HKM bagi tiga kawasan hutan yang ditetapkan sebagai cadangan areal kerja HKM di NTB.

Kawasan yang dicadangkan tersebut adalah Sesaot berdasarkan SK Menteri Kehutanan RI No: 445/Menhut-II/2009 tanggal 4 Agustus 2009 tentang penetapan areal kerja HKM di Kabupaten Lombok Barat, kawasan Santong dan Monggal di Kabupaten Lombok Utara dengan SK Menhut No: 447 /Menhut-II/2009 dan kawasan hutan Sambelia di Kabupaten Lombok Timur dengan SK Menhut No; 444/Menhut-II/2009.

Pengelolaan hutan Sesaot, Santong dan Sambelia oleh masyarakat di sekitarnya sebagai sumber mata pencaharian, kata dia, sesungguhnya telah berlangsung cukup lama. Sedikitnya, sejak tahun 1995 sejumlah 6.000 kepala keluarga (KK) atau 18.000 jiwa di kawasan sesaot, 740 KK di kawasan Santong dan sekitar 400 KK di Kawasan Sambelia, sampai sekarang menggantungkan sumber kebutuhan ekonominya dari pengelolaan kawasan tersebut.

Di sisi lain, hutan Lindung Sesaot dengan luas wilayah 5.950,18 hektare merupakan daerah tangkapan air dari daerah aliran sungai (DAS) Dodokan. Kawasan ini merupakan kawasan hutan yang sangat strategis, sebab wilayah ini merupakan daerah tangkapan air dan memasok kebutuhan air bagi masyarakat wilayah Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat dan Lombok Tengah, baik untuk kebutuhan air minum melalui PDAM Menang Mataram maupun untuk pemenuhan kebutuhan air bagi irigasi pertanian.

Status dan fungsi
Ia menjelaskan, status dan fungsi hutan di wilayah Sesaot mengalami perubahan dari fungsi produksi terbatas menjadi fungsi lindung berdasarkan pada Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 756/Kpts/Um/1982 tanggal 12 Oktober 1982 tentang Penetapan Tata Guna Hutan Kesepakatan.

Penetapan SK tersebut didasari oleh pertimbangan bahwa hutan Sesaot merupakan daerah tangkapan dan resapan air yang sangat penting dalam menunjang kebutuhan irigasi dan air minum bagi masyarakat bagian hilir Lombok Barat. Sebagai bagian dari kelompok hutan Rinjani, Hutan Sesaot secara keseluruhan menempati kawasan seluas 125.500 hektare, di mana 5.935,5 hektare diantaranya merupakan hutan lindung. Sisanya 54,7 hektare berupa hutan wisata.

Data dari Cabang Dinas Kehutanan (CDK) Lombok Barat, SPH Narmada I dan SSPH Sesaot menunjukkan, pada tahun 1980 luas hutan lindung di wilayah Desa Sesaot adalah 5.950,15 hektare, dan 43 persen (2.600 hektare) diantaranya merupakan hutan buatan yang dibangun sejak tahun 1951 hingga 1993. Dari luasan hutan buatan tersebut, sebanyak 1.632,40 hektare merupakan kawasan penyangga (buffer zone) yang ditanami kopi (coffea robusta) yang dikelola sebanyak 1.493 orang anggota masyarakat sekitar hutan. Hingga tahun 1993 luas kawasan penyangga telah bertambah 30 hektar menjadi 1.662,40 hektare dengan jenis tanaman yang makin beragam.

Perubahan status hutan lindung hutan produksi menjadi hutan lindung didasari atas pertimbangan fungsinya yang sangat penting sebagai sumber mata air bagi irigasi pertanian skala besar serta untuk kebutuhan rumah tangga. Namun dampak dari perubahan status ini adalah semakin berkurangnya akses masyarakat Desa Sesaot terhadap pemanfaatan sumberdaya hutan untuk kepentingan ekonomi.

Beberapa bentuk dari berkurangnya akses ekonomi masyarakat atas hutan seperti terbatasnya luas lahan hutan yang dapat dikelola masyarakat untuk kepentingan ekonomi.

Melihat hal itu, Pemda melalui SK Gubernur No.140/1996 memberikan hak pemanfaatan lahan kawasan penyangga hutan lindung kepada masyarakat dengan luas garapan masing-masing 0,25 hektare per KK. Lahan ini ditanami kopi melalui agroforestry. Namun lahan tersebut ternyata belum cukup memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga ditengah semakin membengkaknya arus pertambahan penduduk.

Dampak lain dari perubahan status hutan adalah penggunaan jenis tanaman mahoni pada hutan lindung untuk menggantikan tanaman lokal seperti sengon, dadap, gaharu, bajur, kelokos dan lain-lain, telah mengakibatkan rendahnya produktifitas tanaman perkebunan yang diusahakan masyarakat seperti tanaman kopi, nangka, durian dan sebagainya.

Bahkan banyak tanaman yang tidak bisa hidup karena sifat tanaman mahoni yang “aelelopathy” — semacam simbiose parasitisme– di mana akar mahoni mengeluarkan sejenis cairan kimia yang menyebabkan tanaman lain, terutama tanaman tingkat rendah, sulit hidup.

Hal lain, muncul pemukiman ilegal dalam kawasan hutan, baik pemukiman penduduk yang berasal dari dalam maupun dari luar Desa Sesaot.

“Untuk membahas semua masalah itulah dilaksanakan “Sangkep Beleq` sehingga semua pemangku kepentingan bisa menyatakan aspirasinya, dan akhirnya dicapai kesepakatan yang memberikan solusi,” katanya.

Source: http://news.id.finroll.com/articles/rilis-press/179934-kadishut-40-persen-hutan-lombok-barat-kritis.html