Sarasehan

LEI Siap Kembangkan Sistem Sertifikasi Karbon

LEI Siap Kembangkan Sistem Sertifikasi Karbon 150 150 lei

Kapanlagi.com – Direktur Eksekutif Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI), F Agung Prasetyo, mengemukakan bahwa pihaknya kini sedang mempersiapkan diri untuk mengembangkan sistem sertifikasi karbon di Indonesia bekerja sama dengan Departemen Kehutanan (Dephut).

Terkait hal tersebut, katanya, di Bogor, Rabu, para pemilik hak kelola hutan, baik hutan alam maupun hutan rakyat merupakan pemelihara bahan baku karbon (offset carbon) yang dapat dikelola untuk mitigasi dampak perubahan iklim dalam bentuk pengelolaan hutan yang adil dan lestari.

Dia berbicara pada sarasehan dengan tema “Peran Sertifikasi Ekolabel Dalam Perlindungan Keanekaragaman Hayati dan Pengurangan Dampak Perubahan Iklim” di Bogor, Jawa Barat (Jabar).

“Para pengelola hak kelola hutan dapat menyatakan bahwa hutannya memiliki kemampuan berperan dalam mitigasi dampak perubahan iklim apabila sudah memiliki sertifikat ekolabel,” katanya.

Menurut dia, para pemegang sertifikat ekolabel LEI diawasi dan dinilai kinerja dan komitmen mereka dalam pengelolaan hutan lestari.

Pihaknya memperkirakan bahwa pasar offset carbon berkisar antara US$4-10 per ton CO2 yang tersimpan.
Ia mengatakan, pengelolaan hutan yang baik disertai dengan penanaman mampu menyerap karbon yang pada akhirnya dapat mengurangi konsentrasi karbon di udara yang menyebabkan pemanasan global.
Menurut studi Organisasi Pangan Dunia (FAO) tahun 2006, kata dia, penanaman pohon dapat menyerap karbon dalam jumlah yang besar dari udara dalam waktu yang relatif lebih pendek, dan hutan dapat menyimpan sekira 15 ton karbon/ha/tahun dalam bentuk biomassa dan kayu.

Dikemukakannya bahwa LEI sebagai lembaga non-profit yang selama ini terdepan dalam mengembangkan standar sertifikasi hutan di Indonesia mengambil inisiatif mendorong pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang berkelanjutan, khususnya hutan, untuk berkontribusi pada upaya mitigasi dampak perubahan iklim dan optimalisasi jasa lingkungan yang adil.

“Adil bagi bagi pihak pengusaha yang memerlukan kompensasi lingkungan, adil bagi para pelestari hutan, dan adil bagi komunitas masyarakat yang hidupnya bergantung pada hutan,” katanya.

Terkait keanekaragaman hayati, Direktur Komunikasi dan Sumber daya Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia (KEHATI), Taufik Alimi, mengatakan, kualitas keanekaragaman hayati merupakan indikator kualitas ekosistem dan perubahan iklim.

“Terjadinya perubahan iklim global mempunyai potensi menurunkan kualitas ekosistem yang akan menurunkan kualitas keanekaragaman hayati,” katanya.

Ia juga mengatakan bahwa perubahan iklim mempunyai potensi ancaman yang besar terhadap keanekaragaman hayati karena perubahan iklim mengancam kehidupan banyak spesies.
Menanggapi hal itu, F Agung Prasetyo menegaskan bahwa LEI terus berupaya mempromosikan multiplier effects dari pengelolaan hutan yang adil dan lestari, antara lain jasa lingkungan, perlindungan daerah aliran sungai (DAS), berjalannya mekanisme penyerapan karbon (carbon sequestration) untuk mitigasi dampak perubahan iklim, terjaminnya carbon stock, dan fungsi rekreasi alam dan keanekaragaman hayati dari hutan.
Sedangkan peneliti senior Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor (IPB), Dr Ir Haryanto R Putro, mengemukakan bahwa pelestarian hutan dan perlindungan kekayaan alam penting dalam mitigasi dampak perubahan iklim.

Ia merujuk pada pertemuan United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) di Bali 2007, terungkap bahwa tingginya tingkat deforestasi telah menurunkan kemampuan hutan dalam mitigasi dampak negatif perubahan iklim.
Mitigasi merupakan campur tangan manusia untuk mengurangi sumber gas rumah kaca (GRK).
Bahkan menurut Greenpeace (2009) dalam kampanyenya, deforestasi global bertanggung jawab atas sekira 20% emisi gas rumah kaca.

Dikemukakannya bahwa pengelolaan hutan yang lestari mampu menjamin hasil hutan yang terus menerus, menyerap karbon untuk mitigasi dampak perubahan iklim dan membawa manfaat ekonomi, sosial dan jasa lingkungan lainnya, sekaligus mempertahankan keanekaragaman hayati.

“Hutan yang mampu berperan dalam mitigasi perubahan iklim adalah hutan yang kondisinya masih baik, dan memiliki jaminan dalam jangka waktu yang lama, sehingga tidak mengalami perubahan lingkungan dan perubahan peruntukkan yang berdampak besar,” demikian Haryanto R Putro.

Kegiatan sarasehan sehari itu, akan dilanjutkan dengan rapat kerja nasional (Rakernas) LEI hingga Kamis (14/8), yang diikuti unsur peneliti, pemerintah, LSM, pebisnis dan lainnya. (kpl/cax)

Sertifikasi LEI Butuhkan Informasi Deplu

Sertifikasi LEI Butuhkan Informasi Deplu 150 150 lei

Kapanlagi.com, 13 Agustus 2009 – Sertifikasi Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) atas produk hasil hutan yang dikelola secara adil dan lestari membutuhkan bantuan penggalangan informasi dari pemerintah dan negara dalam hal ini bantuan penggalangan informasi dari Departemen Luar Negeri (Deplu) agar masyarakat dunia mengetahui.

“LEI telah mampu melahirkan skema sertifikasi yang sekelas bahkan ada beberapa keunggulan dengan skema-skema sertifikasi hutan nasional, regional maupun internasional, namun informasi mengenai hal ini belum mendapatkan dukungan pemerintah dan negara secara proporsional,” kata Jajag Suryoputro dari PT Jawa Furni Lestari, pelaku bisnis furnitur berbasis ekolabel kepada ANTARA di Bogor, Jawa Barat (Jabar), Rabu.

Ditemui disela-sela sarasehan dengan tema “Peran Sertifikasi Ekolabel Dalam Perlindungan Keanekaragaman Hayati dan Pengurangan Dampak Perubahan Iklim”, ia memberi contoh mengenai hal itu, ketika berinteraksi dengan pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di wilayah Amerika Serikat (AS) dan Uni-Eropa, yang bahkan nama LEI saja mereka tidak tahu.

“Justru Dubes AS di Indonesia (Cameron R Hume-red) saat kita bertemu dan menjelaskan mengenai LEI, mereka langsung mengatakan tahu mengenai LEI dan tugas-tugasnya dalam mewujudkan pengelolaan hutan yang adil dan lestari di Indonesia,” katanya.

Hingga kini, telah berkembang bermacam-macam skema sertifikasi hutan yang diakui dan sudah dilaksanakan di lapangan, baik yang dikembangkan sebagai suatu inisiatif nasional, regional, maupun internasional.
Beberapa skema sertifikasi hutan tersebut adalah yang dikembangkan oleh FSC (Forest Stewardship Council), PEFC (Pan-European Forest Certification), CSA (Canada`s National Sustainable Forest Management Standard), SFI (Sustainable Forest Initiative), American Tree Farm System, LEI (Lembaga Ekolabel Indonesia), dan yang lainnya.

Jajag Suryoputro mengatakan, berdasarkan pengalaman memasarkan produk furnitur ke pasar dunia ia mendapati fakta bahwa end-user sama sekali tidak mempermasalahkan skema maupun akreditasi dari manapun, namun yang paling penting produk hasil hutan itu diperoleh dari sistem yang benar dengan adanya sertifikasi ekolabel itu.

“Jadi kalau saya jualan produk (furnitur) tidak pernah ditolak, karena produk adalah produk, dan sertifikasi adalah pembungkus di mana `dosa` mereka terampuni karena membeli produk yang benar,” katanya.
Ia mengakui bahwa kendala terbesar yang dihadapi dalam produk furnitur berbasis ekolabel adalah belum adanya dukungan negara dan pemerintah seperti diharapkan.

“Kalau ada dukungan terintegrasi seperti dari Deplu, Departemen Perdagangan, dan juga Depdagri maupun Dephut sendiri, maka masyarakat dunia akan tahu bahwa dengan cara konvensional, yakni skema sertifikasi LEI, ternyata kelestarian hutan bisa dibangun,” katanya.

Untuk itu, ia kembali menegaskan bahwa dengan dukungan terintegrasi semacam itu, maka akses pasar langsung atas produk kehutanan yang dikelola dengan cara yang benar bisa dilakukan.
“Ketika Deplu menggalang informasi mengenai LEI untuk bisa didistribusikan kepada KBRI-KBRI di luar negeri, ini sudah memancing guna membangun dukungan bahwa sertifikasi yang dibangun di Indonesia mampu menjamin sebuah produk hutan diperoleh dengan cara yang benar,” kata Jajag Suryoputro.

Diterima Perancis
Menurut Manajer Akreditasi LEI Gladi Hardiyanto, “Maisons du Monde” (MdM), sebuah perusahaan berbasis di Perancis, berkomitmen untuk memanfaatkan produk-produk furnitur berbahan baku kayu dengan sertifikat ekolabel dari Indonesia.

Produk-produk tersebut, katanya, termasuk dari hutan rakyat di Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi DIY yang telah mendapat sertifikat ekolabel dari LEI.

Ia menjelaskan, PT Jawa Furni Lestari atau yang sering dikenal dengan “Rumah Jawa” telah berhasil lulus dalam penilaian sertifikasi lacak balak (chain of custady) skema LEI dan telah mendapatkan sertifikat lacak balak dari PT TuV International Indonesia.

“Dengan demikian, `Rumah Jawa` menjadi perusahaan furnitur dan kerajinan pertama yang mendapat sertifikat lacak balak dengan skema LEI yang sebagian produk-produknya berbahan baku kayu. Bahan itu berasal dari areal hutan rakyat di Kabupaten Gunung Kidul yang telah mendapatkan sertifikat PHBML (Sertifikasi Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Lestari),” katanya. (kpl/cax)