Selopuro

Sertifikasi ekolabel mampu meningkatkan daya jual produk mebel

Sertifikasi ekolabel mampu meningkatkan daya jual produk mebel 150 150 lei

Sertifikasi kayu menjadi salah satu syarat utama ekspor produk furnitur. Salah satu produk bahan kayu bersertifikat itu berasal dari hutan rakyat di Wonogiri, Jawa Tengah dan Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Masyarakat di dua lokasi itu, memiliki cara untuk mengelola hutan secara lestari dan menghasilkan kayu dengan sertifikasi.

Ketika dikunjungi BBC, Siman, Ketua Forum Komunikasi Petani Desa Selopuro, Kecamatan Batuwarno, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah mengukur pohon jati di lahan milik Sutantini.

Pohon berumur 30 tahun itu memiliki lingkar sekitar 140 sentimeter. Itu hanya salah satu dari puluhan pohon jati berusia 30-50 tahun yang ditanam almarhum ayahnya Sugio. Di antara hutan jati di lahan itu ratusan bibit jati juga tumbuh.

Sutantini mengaku pohon-pohon itu ibarat tabungan bagi keluarganya.

“Tergantung kebutuhannya, kalau sudah sangat mendesak. Kalau cuma buat sekolah anak itu masih bisa yang lain. Kalau sudah sangat kepepet baru menebang kayu,” ungkapnya.

Rumah joglo yang ditempati Sutantini pun berasal dari pohon jati yang ditanam di lahan miliknya. Di desa ini juga terlihat beberapa orang melintas di jalan setapak sambil menggotong kayu, kusen dan pintu. Ternyata mereka memindahkan rumah jogjo dari satu tempat ke tempat lain. Sigit Riyanto dari Forum Komunikasi Petani Desa Selopuro mengatakan, kebiasaan itu bisa mengurangi penebangan pohon di hutan rakyat desa itu.

Hutan rakyat desa Selopuro berada di lahan 262,77 hektar yang tersebar di lahan milik penduduk, halaman rumah dan kebun. Penanaman pohon-pohon dimulai pada tahun 1972, mulai di halaman rumah kemudian ke lahan milik penduduk.

Sertifikasi ekolabel
Pohon-pohon jati itu tumbuh di antara bebatuan yang banyak terhadap di Desa Selopuro. Pengelolaan hutan rakyat ini, kemudian mendapatkan sertifikasi ekolabel dari PT Mutu Agung Lestari.

Menurut Siman yang juga Ketua Forum Komunitas Petani Sertifikasi, bentuk sertifikasi dengan skema Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) ini dikembangkan di Indonesia dengan sistem dan standar sertifikasi untuk hutan alam, hutan tanaman, dan pengelolaan hutan berbasiskan masyarakat
(Community Based Forest Management).

Desa Selopuro merupakan hutan rakyat yang mendapatkan sertifikasi ekolabel pada tahun 2004, bersama tetangga desanya Sumber Rejo dengan luas lahan 549,68 hektar.

“Setelah sertifikasi, yang bisa dirasakan itu adalah sumber air. Dulu sewaktu hutan belum jadi harus memikul air sejauh 1,5 km. Sekarang tidak, makanya setiap lahan kosong harus ditanami pohon,” kata Siman.

Setelah mendapatkan sertifikasi ekolabel, pohon jati dari lahan masyarakat bisa mendapatkan nilai jual lebih tinggi dan bisa dipasarkan di Eropa dan Amerika Serikat dalam bentuk produk perabot rumah tanga.

Meski demikian, tidak ada eksploitasi yang berlebihan. Seperti dijelaskan Surtantini, petani diwajibkan untuk menanam pohon sebagai ganti dari pohon yang ditebang.

“Untuk pelestarian hutan rakyat itu, kalau tebang satu harus menanam sepuluh pohon,” tegasnya.
Selain menjaga hutan, sekitar 8 warga juga dilatih untuk mengerjakan produk mebel dari kayu bersertifikasi.

Sertifikasi “Chain of Custody” (COC) atau lacak balak oleh LEI akan menjamin asal-usul produk kayu dan non-kayu yang hanya berasal dari hutan rakyat lestari dan diperoleh secara legal.

Direktur PT Furni Jawa Lestari, Jajag Suryoputro menjelaskan alasan penggunaan produk kayu dari hutan rakyat yang bersertifikasi.

“Kalau kita bicara tentang produk sertifikasi dari kayu bersertifikasi itu bukan didorong dari permintaan. Tetapi harus didorong dari pemasok kayu, karena tujuan kita adalah menyelamatkan atau melestarikan sumber daya alam yang ada. Tujuannya juga memberi contoh kepada masyarakat untuk tidak asal tebang, semua ada konsekuensinya, ” urai Jajag.

Produk mebel PT. Furni Jawa Lestari sebagian besar diekspor ke negara-negara Eropa. Identitas LEI-CoC terlihat pada kemasan dan produknya. Jajag menjelaskan, syarat untuk pencantuman logo tersebut adalah perusahaan dan sumber produk kayu harus bersertifikasi.

“Banyak orang mengambil cara mudah hanya mensertifikasi perusahaan, tanpa berpikir asalnya dari mana. Kalau perusahaan kami beda, kami berpikir meski ekolabel tidak dikenal pasar, tetapi itu adalah kejujuran dari Indonesia,” kata Jajag.

“Kami bisa diaudit secara terbuka, siapapun yang beli silahkan hubungi kami berdasarkan nomor kode barang yang tertempel pada barang, dia akan tahu dari mana asal kayu ini,” imbuhnya.

Selain dari Desa Selopuro, PT Furni Jawa Lestari juga mendapatkan pasokan kayu sertifikasi dari Wonosari Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu di Desa Dengok, Kecamatan Playen.

Pasar Eropa
Sementara itu, Ketua Koperasi Wana Manunggal Lestari Sugeng Suyono menjelaskan, untuk memudahkan sertifikasi, inventarisasi pohon jati di hutan rakyat ini dengan cara memberi nomor pada batang setiap pohon.

Dia mengatakan, masyarakat masih kesulitan memasarkan produk kayu bersertifikasi karena harus menjual kepada perusahaan yang sudah memiliki sertifikasi juga.

Sugeng berharap pemerintah mendukung sertifikasi ekolabel ini untuk membantu masyarakat yang mengelola hutan rakyat.

Nilai tambah ekonomi merupakan salah satu syarat hutan lestari, seperti dijelaskan Taryanto Wijaya dari PERSEPSI–Perhimpun an Untuk Studi Pengembangan Ekonomi dan Sosial.

“Sertifikasi sekaligus menjadi investasi ketika bersaing dengan pasar global untuk menjual kayu sertifikasi, ” kata Taryanto.

LSM ini mendampingi masyarakat di Desa Selopuro dan Sumberrejo dalam proses sertifikasi.
Pada 2006, Uni Eropa mengimpor sekitar 30 juta meter kubik kayu dan produk terkait yang berasal dari sumber illegal. Hampir seperlima dari kayu yang diimpor ke Uni Eropa pada 2006 diduga dari sumber ilegal, dan Rusia, Indonesia, dan China sebagai pemasok utamanya.

Taryanto mengatakan, sertifikasi kayu yang berasal dari hutan rakyat ini penting bagi industri dan belum mendapatkan dukungan pemerintah.

“Hutan rakyat ini relatif tidak ada yang memperhatikan, Kementerian Kehutanan hanya mengurus yang besar saja. Karena situasi itu, maka kami menginisiasi penghargaan dan upaya nyata di lapangan,” ucapnya.

Dukungan pemerintah bagi sertifikasi hutan rakyat dibutuhkan untuk memberi nilai tambah bagi masyarakat. Apalagi luas hutan rakyat mencapai lebih dari 1,5 juta hektar. [bbc]

Sumber: BBC

Menjaga Pusaka Bersertifikat

Menjaga Pusaka Bersertifikat 150 150 lei

(Bogor, 10 Mei 2005): Jajaran pohon mahoni di hutan Wonogiri, Jawa Tengah, menyita perha­tian Luhat Wang. Pria gaek berusia sete­ngah abad itu tak bisa menyembunyikan kekagumannya. “Di tempat saya tak ada pohon yang berdiri serapi ini,” kata pria asal Kampung Long Ayan, Kecamatan Se­gab, Kabupaten Berau, Kalimantan Ti­mur itu.

Bersama enam rekannya, antara lain Camat Segah, Luhat Wang sedang meng­ikuti studi banding di hutan rakyat Kabu­paten Wonogiri, 15 -17 April lalu. Kegia­tan ini digalang World Wildlife Fund (WWF) Indonesia dan Perhimpunan untuk Studi dan Pengembangan Ekonomi dan Sosial (Persepsi).

Hutan rakyat di Wonogiri terletak di Desa Selopuro dan Sumberejo di Keca­matan Batuwarno. Hutan ini dijadikan percontohan lantaran mampu mening­katkan ekonomi warga desa. Selain itu, hutan di Selopuro dan Sumberejo menjadi hutan pertama di Indonesia yang meme­gang sertifikasi dari Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI).

Sertifikat itu diterima pada 18 Oktober 2004. LEI, didirikan Prof. Dr. Emil Salim pada 1994, adalah lembaga sertifikasi pengelolaan hutan dengan standar inter­nasional. Berbekal sertifikat dari lembaga itu, warga di sekitar hutan mampu menjual hasil hutan di atas harga pasaran. “Kami jadi tak segan menanami lahan hutan,” kata Heribertus Siman, 55 tahun, petani asal Desa Selopuro.

Hutan di Selopuro memiliki luas 262,77 hektare, sekitar sepertiga luas desa. Sedangkan hutan di Sumberejo luasnya 526,19 hektare, hampir sama dengan luas desa. “Sebagian besar penduduk di dua desa itu mengandalkan pendapatan dari lahan hutan,” kata Nurcahyo Adi, Koor­dinator WWF Indonesia. Tapi bukan semata-mata dari menebang pohon, me­lainkan juga bercocok tanam di lahan hutan.

Pada 1960, hutan di Selopuro dan Sum­berejo itu masih berstatus hutan negara. Kondisinya kering dan nyaris gundul. Ketika itu, masyarakat setempat didera rawan pangan. Mbah Sularjo, sesepuh Desa Sumberejo, lantas merintis penana­man akasia, jati, dan mahoni. Ia bersama warga setempat mengubah lahan miring menjadi berundak-undak (terasering).

Kerja itu dibayar dengan bulgur dan susu oleh LSM Wood Food Program. “Sampai 1974, kami masih menanam ber­bagai pohon,” kata Heribertus. Baru pada 1985, setelah begitu banyak pabon tum­buh clan memberikan hasil, Perhutani mengubah status hutan negara menjadi hutan rakyat. Warga desa lantas membentuk organisasi petani.

Upaya itu diikuti dengan pembagian lahan kepada petani. “Hingga kini, banyak lahan yang sudah jadi hak milik petani,” kata Taryanto Wijaya, 38 tahun, pemimpin Program Pengorganisasian dari Persepsi. Petani tetap menanami lahan dengan akasia, jati, dan mahoni. Bibitnya disediakan pemerintah daerah setempat.

Pada 1999, dikembangkan pemeliha­raan tanaman selain kayu seperti tanaman pangan, yakni uwi, gembili, suweg, dan talas serta empon-empon (tanaman obat). Hasil tanaman ini menjadi andalan hidup para petani. Sedangkan pohon hanya ditebang bila ada pesanan.

Itu pun dengan syarat yang sudah menjadi tradisi. Yakni menebang pohon dengan meninggalkan akarnya di dalam tanah untuk menahan erosi, mengganti setiap pohon dengan bibit yang sama, dan hanya membolehkan menebang pohon tua. Kebiasaan ini berlangsung hingga kini. Pada 2002, petani mulai berupaya memperoleh sertifikasi hutan.

Upaya tersebut dibantu WWF Indo­nesia dan Persepsi. Ahli produksi hutan, lingkungan, dan sosial didatangkan untuk menilai hutan rakyat di Wonogiri. Tak sulit bagi para petani untuk memperoleh sertifikasi, lantaran secara adat dan turun ­temurun mereka telah memperlakukan hutan bak pusaka. Setahun kemudian, sertifikasi dari LEI turun.

Dengan sertifikat itu, kayu dari hutan rakyat nilainya meroket. Bila sebelumnya harga kayu jati Rp 800.000 per kubik, setelah memegang sertifikat menjadi Rp 1,3 juta. Begitu pula dengan kayu trembesi yang menjadi Rp 650.000 per kubik dari sebelumnya Rp 100.000. Pasarnya juga meluas hingga ke luar negeri, karena banyak negara di Eropa dan Amerika hanya membeli kayu yang dilengkapi ser­tifikat ekolabel.

Sertifikat tersebut berumur 15 tahun dan sewaktu-waktu bisa dicabut bila terjadi kerusakan lingkungan akibat salah penge­lolaan. Sistem kerja hutan rakyat di Wo­nogiri, menurut Nurcahyo, bisa dipakai untuk menekan penyelundupan kayu. “Sebab warga sudah merasa memiliki hu­tan dan akan menjaganya,” kata Nurcahyo.

Inilah yang membuat hati Luhat Wang tergelitik. Di Selopuro dan Sumberejo yang hutannya sedikit saja, warganya bisa mengandalkan hidup dari mengelola hu­tan. “Mengapa di tempat saya tidak bisa,” kata Luhat sambil terus memelototi ratu­san pohon akasia yang berdiri rapi.

Kali Pertama, 2 Desa di Wonogiri Mendapat Sertifikasi LEI

Kali Pertama, 2 Desa di Wonogiri Mendapat Sertifikasi LEI 150 150 lei

(Solo Pos, 25 Januari 2005): Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Lestari (PHBML) yang dilaksanakan di dua desa di Wonogiri, mendapat sertifikasi dari Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI). Hutan rakyat tersebut dikelola dengan memperhatikan aspek kelestarian lingkungan.

Dua desa yang mendapat sertifikasi PHBML itu adalah desa Selopuro dan desa Sumber Rejo, keduanya berada di kecamatan Batuwarno, Wonogiri. Hutan didaerah itu merupakan hutan rakyat dan dikelola oleh mereka sendiri.

Pimpinan program pengembangan masyarakat Perhimpunan untuk Studi dan Pengembangan Ekonomi dan Sosial (PERSEPSI ) Wonogiri, Taryanto Wijaya ketika dihubungi Solo Pos menuturkan dengan adanya sertifikasi tersebut maka perdagangan kayu yang berasal dari hutan rakyat di Sumber Rejo dan Selopuro, sudah memenuhi standar ekolabel yaitu memperhatikan kelestarian lingkungan. Sertifikat itu berlaku selama 15 tahun sejak 18 Oktober 2004 sampai 18 Oktober 2020.

Taryanto menjelaskan, sertifikasi itu menyangkut cara pengelolaan yang lestari. Selama ini kayu produksi hutan yang dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) hanya menerangkan bahwa kayu itu legal, namun tidak menjamin bahwa pengelolaannya memperhatikan kelestarian alam. Sertifikat PHBML menerangkan bahwa produk yang dihasilkan berasal dari sumber yang legal dan lestari.

Tanaman Utama
Sebagai gambaran, petani yang menebang satu pohon, harus menyiapkan 10-25 batang pohon untuk ditanam sampai hidup. Pohon yang ditanam itu umurnya bervariasi dan tidak terlalu jauh perbedaan umurnya dengan pohon yang ditebang. Hal ini berbeda dengan pohon yang diproduksi perhutani yang menggunakan cara tebang lalu tanam dan tebang lagi.

Di Selopuro hutan yang bersertifikasi itu mencapai 262,77 hektare dengan jumlah petani 682 KK. Sementara di Sumber Rejo mencapai 549,68 hektare dengan jumlah petani sebanyak 1640 KK. Total luas hutan yang bersertifikasi mencapai 812 ha. Tanaman utama hutan itu adalah jati dan mahoni, namun juga ada jenis akasia, trembesi dan mindi.

Pasar produk hutan bersertifikasi tersebut menurut Taryanto adalah perusahaan-perusahaan yang sensitif ekolabel baik di dalam maupun di luar negeri.
Menurutnya produk kayu dari hutan rakyat tersebut dipasarkan di Tempat Pengelolaan Kayu Sertifikasi (TPKS) di Sumber Rejo yang dikelola oleh Forum Komunitas Petani Sertifikasi dan Koperasi Mitra Sejahtera.

Saat ini ada peluang untuk memasarkan kayu bersertifikasi ke empat perusahaan yaitu perwakilan perusahaan asal AS : PT Novika yang berkantor di Denpasar, PT Maratea Semarang, PT Terampil Surabaya dan CV Permata Tujuh Wonogiri. Kayu yang diminta oleh buyer tersebut ada yang berupa kayu bulat maupun papan.

Dibandingkan kayu biasa, kayu bersertifikasi ini lebih mahal 30%. Kelebihan harga itu disebut Premium Price , yang didistribusikan sebesar 50% untuk petani pemilik untuk mendorong agar tetap menanam, 25% untuk Forum Komunitas Petani Sertifikasi, dan 25% untuk Koperasi Mitra Sejahtera yang memfasilitasi petani dengan buyer.

Wonogiri Menuju Sertifikasi PHBML

Wonogiri Menuju Sertifikasi PHBML 150 150 lei

PENGANTAR
Sebagai kabupaten terluas kedua di Jawa Tengah, Wonogiri memiliki luas lahan sebesar 182.236 ha (BPS, 2001). Dari luas tersebut pembagian secara topografi seluas 118.453 ha (65%) merupakan perbukitan, 54.670 ha (30%) landai dan hanya 9.111 ha (5%) merupakan areal datar. Dari luas tersebut hutan rakyat 15.320 ha (8,40%), hutan negara 16.268 ha (8,93%) dan tegal 61.011 ha (33,48%).

Sebenarnya hutan rakyat yang oleh masyarakat di sebut juga wono atau alas yang telah lama dikembangkan sendiri oleh masyarakat. Tetapi pada waktu itu sebagian besar masyarakat belum mengetahui dengan jelas manfaat dari hutan rakyat. Dalam perkembangannya, masyarakat telah sadar bahwa tanaman yang mereka tanam telah tumbuh baik dan masyarakat telah merasakan manfaat ekonomi dan ekologi yang signifikan.

Berdasarkan informasi dari PERSEPSI, pada 5 tahun terakhir telah terjadi penambahan luas hutan rakyat sekitar 250 ha setiap tahunnya. Perubahan fungsi lahan ini menunjukkan bahwa masyarakat sudah pada tingkat kesadaran yang tinggi untuk melestarikan hutan rakyat yang mereka pandang telah terbukti berfungsi dari aspek produksi, ekologi dan sosial budaya.

PROFIL UNIT MANAJEMEN HUTAN RAKYAT
Berdasarkan data potensi desa, luas wilayah Desa Sumberejo 547 ha dengan jumlah penduduk 2.219 jiwa pada tahun 2002. Topografi berbukit dengan struktur tanah yang didominasi batuan gamping sebagai ciri khasnya. Tipe penggunaan lahan untuk pekarangan 109 ha, tegalan 419 ha, sawah dengan irigasi setengah teknis dan sederhana 9 ha, rawa 3 ha, lain-lain (jalan, kuburan dan fasilitas umum) 7 ha. Tidak terdapat hutan negara di wilayah ini. Semua kegiatan pertanian dan pengembangan hutan dilakukan di lahan hak milik masyarakat.

Sedangkan Desa Selopuro, yang berbatasan dengan Desa Sumberejo, menurut monografi desa tahun 2003, desa ini memiliki luas 646,5 ha diperuntukan untuk lahan sawah tadah hujan 69 ha, pekarangan 91,5 ha, tegalan 250 ha, ta hutan negara 240 ha dan lain-lain 4 ha. Jumlah penduduk pada tahun 2003 sebanyak 1.803 jiwa. Sebagian besar daerahnya tandus, kering dan berbatu seperti desa-desa lainnya di wilayah selatan kabupaten Wonogiri.

Untuk kepentingan sertifikasi, sejauh ini sudah terbentuk 16 Komunitas Petani Sertifikasi (KPS) di 2 desa tersebut dimana masing-masing desa terdapat 8 KPS. Selain itu juga telah terbentuk Forum Komunitas Petani Sertifikasi (FKPS) dimasing-masing desa. Forum ini dibentuk dengan dengan tujuan untuk mempermudah kontrol dan koordinasi diantara KPS-KPS.

Telah banyak kegiatan yang dilakukan oleh KPS di 2 desa tersebut berkaitan dengan peningkatan praktek pengelolaan hutannya. Kegiatan tersebut diantaranya pembuatan peta lahan/hutan, pembuatan dokumen secara tertulis mengenai aturan kelola hutan, dan telah dilakukan perhitungan potensi kayu yang terdapat di lahan oleh setiap anggota KPS. Jenis tanaman pokok yang mendominasi hutan adalah jati dan mahoni.

LEMBAGA PENDAMPING
Perhimpunan untuk Studi dan Pengembangan Ekonomi dan Sosial (PERSEPSI) adalah sebuah organisasi non pemerintah (Ornop) bersifat independen, nirlaba, dan bergerak dalam bidang studi, advokasi dan pengembangan ekonomi dan sosial. PERSEPSI didirikan pada tahun 1993 sebagai kristalisasi dari LP3ES dengan segala aktivitas dan programnya di Klaten sejak tahun 1979.

Visi PERSEPSI adalah terwujudnya masyarakat sejahtera, makmur dan merata dengan tatanan kehidupan yang demokratis, berkeadilan gender, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan lingkungan. Untuk mewujudkan visinya, PERSEPSI mempeunyai misi yaiut mewujudkan tatanan masyarakat yang berkeadilan gender; meningkatkan akses dan kontrol masyarakat terhadap sumberdaya ekonomi, politik dan budaya; meningkatkan kesadaran dan peran masyarakat sipil melalui pendidikan kritis dan advokasi; serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan hidup.

Pendampingan di Desa Selopuro dan Sumberejo sudah dilakukan sejak tahun 1999. Program yang telah dan sedang dilaksanakan di 2 desa tersebut diantaranya adalah penguatan pengorganisasian masyarakat, pengembangan hutan rakyat, pengembangan usaha kecil (microfinance), pelayanan jasa konsultasi dan pelatihan, serta advokasi kebijakan kepada pemerintah daerah.

Pada tanggal 8 Oktober 2004, PERSEPSI yang mendapatkan mandat dari FKPS Selopuro dan FKPS Sumberejo sebagai 2 UM, telah mengajukan sertifikasi PHBML kepada lembaga sertifikasi (LS) LEI yaitu PT. Mutu Agung Lestari (MAL) di Jakarta. PT. MAL kemudian menindaklanjuti aplikasi PERSEPSI dengan membentuk Tim Panel Pengambil Keputusan (TPPK) yang terdiri dari Ir. Djuwadi, MS untuk aspek sosial, Ir. Sugianto untuk aspek produksi dan Ir. Wibowo Djatmiko untuk aspek ekologi. TPPK ini bekerja mulai tanggal 15 – 17 Oktober 2004. Pada tanggal 17 Oktober 2004, TPPK memutuskan bahwa 2 FKPS telah dinyatakan LULUS sertifikasi PHBML.

Penyerahan sertifikat PHBML kedua UM tersebut dilaksanakan bertepatan dengan acara Kongres LEI menuju Organisasi Berbasis Konstituen pada tanggal 22 Oktober 2004 di Hotel Bidakara – Jakarta oleh Direktur PT MAL. Penyerahan sertifikat ini disaksikan oleh banyak pihak yang menjadi peserta Kongres dan disaksikan langsung pula oleh Bapak Prof. Emil Salim, Bapak Djamaluddin Suryohadikusumo, dan Bapak Ismid Hadad.

DUKUNGAN LEMBAGA-LEMBAGA
Sampai saat ini, 2 unit manajemen hutan rakyat tersebut telah mendapatkan dukungan atas usaha mengelola hutan dan penguatan kelembagaan kelompok dari berbagai pihak diantarnya PERSEPSI, WWF, LEI, GTZ, pemerintahan desa, Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertambangan (LHKP) Wonogiri, Balai Pengelola DAS Solo, kalangan industri pengolahan kayu, Depperindagkopendal, Koperasi Agro Niaga Jaya (ANJ) Wonogiri, Pusat Kajian Hutan Rakyat (PKHR) UGM, Pemda Kabupaten Wonogiri, Paguyuban Pedagang Kayu Wonogiri, dan Forum Peduli DAS Solo(meliputi 14 kabupaten di Jateng, DI Yogyakarta dan Jatim).

HARAPAN BERSAMA
Saat ini 2 UM yang terletak di 2 desa tersebut sudah mendapatkan sertifikasi PHBML yang telah dikembangkan oleh LEI. Sudah saatnya petani menuai hasil dari jerih payahnya selama ini untuk mendapatkan sertifikat ekolabel. Tetapi perjuangan tidak berhenti disini. Jalan masih panjang. Dukungan dan masukan dari para pihak masih terus dan akan terus dinantikan demi terwujudnya cita-cita kita bersama : Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Lestari di Indonesia.