Sertifikasi Karbon

LEI Siap Kembangkan Sistem Sertifikasi Karbon

LEI Siap Kembangkan Sistem Sertifikasi Karbon 150 150 lei

Kapanlagi.com – Direktur Eksekutif Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI), F Agung Prasetyo, mengemukakan bahwa pihaknya kini sedang mempersiapkan diri untuk mengembangkan sistem sertifikasi karbon di Indonesia bekerja sama dengan Departemen Kehutanan (Dephut).

Terkait hal tersebut, katanya, di Bogor, Rabu, para pemilik hak kelola hutan, baik hutan alam maupun hutan rakyat merupakan pemelihara bahan baku karbon (offset carbon) yang dapat dikelola untuk mitigasi dampak perubahan iklim dalam bentuk pengelolaan hutan yang adil dan lestari.

Dia berbicara pada sarasehan dengan tema “Peran Sertifikasi Ekolabel Dalam Perlindungan Keanekaragaman Hayati dan Pengurangan Dampak Perubahan Iklim” di Bogor, Jawa Barat (Jabar).

“Para pengelola hak kelola hutan dapat menyatakan bahwa hutannya memiliki kemampuan berperan dalam mitigasi dampak perubahan iklim apabila sudah memiliki sertifikat ekolabel,” katanya.

Menurut dia, para pemegang sertifikat ekolabel LEI diawasi dan dinilai kinerja dan komitmen mereka dalam pengelolaan hutan lestari.

Pihaknya memperkirakan bahwa pasar offset carbon berkisar antara US$4-10 per ton CO2 yang tersimpan.
Ia mengatakan, pengelolaan hutan yang baik disertai dengan penanaman mampu menyerap karbon yang pada akhirnya dapat mengurangi konsentrasi karbon di udara yang menyebabkan pemanasan global.
Menurut studi Organisasi Pangan Dunia (FAO) tahun 2006, kata dia, penanaman pohon dapat menyerap karbon dalam jumlah yang besar dari udara dalam waktu yang relatif lebih pendek, dan hutan dapat menyimpan sekira 15 ton karbon/ha/tahun dalam bentuk biomassa dan kayu.

Dikemukakannya bahwa LEI sebagai lembaga non-profit yang selama ini terdepan dalam mengembangkan standar sertifikasi hutan di Indonesia mengambil inisiatif mendorong pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang berkelanjutan, khususnya hutan, untuk berkontribusi pada upaya mitigasi dampak perubahan iklim dan optimalisasi jasa lingkungan yang adil.

“Adil bagi bagi pihak pengusaha yang memerlukan kompensasi lingkungan, adil bagi para pelestari hutan, dan adil bagi komunitas masyarakat yang hidupnya bergantung pada hutan,” katanya.

Terkait keanekaragaman hayati, Direktur Komunikasi dan Sumber daya Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia (KEHATI), Taufik Alimi, mengatakan, kualitas keanekaragaman hayati merupakan indikator kualitas ekosistem dan perubahan iklim.

“Terjadinya perubahan iklim global mempunyai potensi menurunkan kualitas ekosistem yang akan menurunkan kualitas keanekaragaman hayati,” katanya.

Ia juga mengatakan bahwa perubahan iklim mempunyai potensi ancaman yang besar terhadap keanekaragaman hayati karena perubahan iklim mengancam kehidupan banyak spesies.
Menanggapi hal itu, F Agung Prasetyo menegaskan bahwa LEI terus berupaya mempromosikan multiplier effects dari pengelolaan hutan yang adil dan lestari, antara lain jasa lingkungan, perlindungan daerah aliran sungai (DAS), berjalannya mekanisme penyerapan karbon (carbon sequestration) untuk mitigasi dampak perubahan iklim, terjaminnya carbon stock, dan fungsi rekreasi alam dan keanekaragaman hayati dari hutan.
Sedangkan peneliti senior Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor (IPB), Dr Ir Haryanto R Putro, mengemukakan bahwa pelestarian hutan dan perlindungan kekayaan alam penting dalam mitigasi dampak perubahan iklim.

Ia merujuk pada pertemuan United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) di Bali 2007, terungkap bahwa tingginya tingkat deforestasi telah menurunkan kemampuan hutan dalam mitigasi dampak negatif perubahan iklim.
Mitigasi merupakan campur tangan manusia untuk mengurangi sumber gas rumah kaca (GRK).
Bahkan menurut Greenpeace (2009) dalam kampanyenya, deforestasi global bertanggung jawab atas sekira 20% emisi gas rumah kaca.

Dikemukakannya bahwa pengelolaan hutan yang lestari mampu menjamin hasil hutan yang terus menerus, menyerap karbon untuk mitigasi dampak perubahan iklim dan membawa manfaat ekonomi, sosial dan jasa lingkungan lainnya, sekaligus mempertahankan keanekaragaman hayati.

“Hutan yang mampu berperan dalam mitigasi perubahan iklim adalah hutan yang kondisinya masih baik, dan memiliki jaminan dalam jangka waktu yang lama, sehingga tidak mengalami perubahan lingkungan dan perubahan peruntukkan yang berdampak besar,” demikian Haryanto R Putro.

Kegiatan sarasehan sehari itu, akan dilanjutkan dengan rapat kerja nasional (Rakernas) LEI hingga Kamis (14/8), yang diikuti unsur peneliti, pemerintah, LSM, pebisnis dan lainnya. (kpl/cax)

LEI Siapkan Sertifikasi Karbon

LEI Siapkan Sertifikasi Karbon 150 150 lei

JAKARTA-Bisnis.com-14/08/2009: LEI sedang mempersiapkan diri untuk mengembangkan sistem sertifikasi karbon di Indonesia bekerja sama dengan Departemen Kehutanan (Dephut).

Direktur Eksekutif Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI), F Agung Prasetyo memperkirakan pasar offset karbon berkisar antara US$4 dan US$10 per ton CO2 yang tersimpan.

“Pengelolaan hutan yang baik disertai dengan penanaman mampu menyerap karbon yang pada akhirnya dapat mengurangi konsentrasi karbon di udara yang menyebabkan pemanasan global,” ujarnya kemarin. (Bisnis/msb)

LEI Kembangkan Sertifikasi Karbon

LEI Kembangkan Sertifikasi Karbon 150 150 lei

GreenRadioFM-130809: Lembaga Ekolabel Indonesia, LEI sedang mempersiapkan diri untuk mengembangkan sistem sertifikasi karbon di Indonesia bekerjasama dengan Departemen Kehutanan.

Direktur Eksekutif LEI, Agung Prasetyo mengatakan, para pemilik hak kelola hutan, baik hutan alam maupun hutan rakyat, merupakan pemelihara bahan baku yang dapat dikelola untuk mitigasi dampak perubahan iklim dalam bentuk pengelolaan hutan yang adil dan lestari.
“Adil bagi pihak pengusaha yang memerlukan kompensasi lingkungan, adil bagi para pelestari hutan, dan adil bagi komunitas masyarakat yang hidupnya bergantung pada hutan,” ujar Agung.

Para pemilik hak kelola hutan dapat menyatakan bahwa hutannya memiliki kemampuan berperan dalam mitigasi dampak perubahan iklim apabila sudah memiliki sertifikat ekolabel.
Para pemegang sertifikat ekolabel LEI diawasi dan dinilai kinerja dan komitmen mereka dalam pengelolaan hutan lestari. Pengelolaan hutan yang baik disertai dengan penanaman mampu menyerap karbon yang pada akhirnya dapat mengurangi konsentrasi karbon di udara yang menyebabkan pemanasan global.

Menurut studi FAO tahun 2006, penanaman pohon dapat menyerap karbon dalam jumlah yang besar dari udara dalam waktu yang relatif lebih pendek. Hutan dapat menyimpan sekitar 15 ton karbon/ha/tahun dalam bentuk biomassa dan kayu.

Pemerintah Lamban Atasi Penyebab Perubahan Iklim

Pemerintah Lamban Atasi Penyebab Perubahan Iklim 150 150 lei

Jakarta-SinarHarapan-130809: Pemerintah dinilai lamban dalam menangani penyebab utama perubahan iklim di Indonesia. Buktinya, hutan dan ladang terus terbakar, sementara upaya pencegahan dan antisipasinya terlalu lama dan tidak efektif.

Apalagi, terjadi pula pembukaan hutan di Kalimantan dan Papua untuk ladang kelapa sawit.
“Tiap hari, terus-menerus hutan dan lahan gambut yang tak ternilai dihancurkan, dibakar dan ditebangi,” kata Bustar Maitar dari Greenpeace Asia Tenggara, Rabu (12/8). Padahal kebakaran di lahan gambut merupakan penyebab utama tingginya angka emisi karbondioksida (CO2) Indonesia, penyebab perubahan iklim di dunia.

Di lain pihak, Hendry Bastaman, Deputi Menteri Negara Lingkungan Hidup bidang Komunikasi Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat, menyatakan, sosialisasi bagi masyarakat tentang dampak buruk pembakaran lahan telah dilakukan oleh Departemen Kehutanan. Namun, ia juga mengakui bahwa hingga kini belum terlihat hasil yang menggembirakan.

“Di lapangan sudah banyak diketahui kalau pelaku pembakaran memang masyarakat, namun kadang ada orang perusahaan yang menyuruh mereka membakar dengan bayaran tertentu,” urai Bastaman.

Menurut informasi, ada 33 perusahaan yang didaftarhitamkan karena melakukan pembakaran hutan. Sedangkan beberapa hari lalu Menteri Negara Lingkungan Hidup (Menneg LH) Rachmat Witoelar menyatakan, ada 12 perusahaan yang masuk daftar hitam baru, dan Deputi Penaatan Lingkungan Menneg LH, Ilyas Asaad, mengungkapkan ada lima perusahaan yang saat ini sedang ditelusuri keterlibatannya dalam kasus ini.

Sementara itu, upaya pencegahan kerusakan dan deforestasi hutan juga dirasakan berjalan sendiri-sendiri. Hal ini terbukti dengan adanya inisiatif yang dilakukan oleh WWF Indonesia dan The Borneo Initiative (TBI), yang menggalang kerja sama untuk penanggulangan pemakaian kayu hutan yang tak berasal dari sumber lestari.
WWF dan TBI menuangkan komitmen mereka itu dalam bentuk nota kesepahaman (MoU) dalam mengeliminasi lllegal logging (pembalakan liar) dan mencapai manajemen hutan lestari di Kalimantan melalui sertifikasi hutan.

Begitu pula Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI), menyatakan bahwa sertifikasi asal kayu secara nasional dapat mengurangi angka penyebab perubahan iklim.
LEI kini mempersiapkan diri untuk mengembangkan sistem sertifikasi karbon di Indonesia. Menurut Agung Prasetyo, Direktur Eksekutif LEI, para pemilik hak kelola hutan, baik hutan alam maupun hutan rakyat, merupakan pemelihara bahan baku karbon (offset karbon) yang dapat dikelola untuk mitigasi dampak perubahan iklim.

Para pemilik hak kelola hutan tersebut dapat menyatakan bahwa hutannya mampu untuk memitigasi dampak perubahan iklim sesudah memiliki sertifikat ekolabel. Diperkirakan, pasar offset karbon berkisar US$ 4–US$ 10 per ton CO2 yang tersimpan.

Hutan Rakyat Harus Disertifikasi

Hutan Rakyat Harus Disertifikasi 150 150 lei

(Radar Bogor-120809) ABDULAH BIN MUH NUH – Pengembangan manfaat hutan dalam mitigasi perubahan iklim tidak dapat dilepaskan dari kelestarian fungsi hutan. Karena itu, hutan perlu dijaga dan dilestarikan. Sebab, hanya hutan kondisi baik yang dapat berperan dalam mitigasi perubahan iklim.

Pengelolaan hutan disertai penanaman pohon mampu menyerap karbon di udara, sehingga mengurangi pemanasan global (global warming). Penanaman pohon diyakini mampu menyerap karbon dalam jumlah besar dalam waktu relatif pendek.

Menyikapi hal tersebut, Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) sebagai lembaga non-profit mendorong mitigasi perubahan iklim melalui pelestarian hutan. “LEI mendorong keberlanjutan sumberdaya alam, khsuusnya hutan,” ujar Direktur Eksekutif LEI F Agung Prasetyo.

Selain itu, LEI juga berupaya meningkatkan mitigasi perubahan iklim dan optimalisasi jasa lingkungan yang adil. “Adil bagi pihak pengusaha yang melakukan konfesiasi lingkungan, adil bagi pelestari hutan dan adil bagi komunitas masyarakat yang hidupnya bergantung pada hutan,” tambah Agung.

Agung menjelaskan, LEI sedang mempersiapkan diri mengembangkan sistem sertifikasi karbon di Indonesia. LEI akan bekerjasama dengan Badan Planologi Departemen Kehutanan (Dephut) dan KPWN. Menurut Agung, hutan alam dan hutan rakyat harus disertifikasi.

Para pemilik hak kelola hutan, sambung Agung dapat menyatakan hutannya berperan dalam mitigasi perubahan iklim apabila sudah memiliki sertifikat ekolabel.
“Pemegang sertifikat ekalobel diawasi dan dinilai kinerja dan komitmen mereka dalam pengelolaan hutan lestari,” imbuhnya. Lebih jauh Agung menjelaskan, LEI terus berupaya mempromosikan multiplier effects dari pengelolaan hutan yang adil dan lestari.
Di antaranya, jasa lingkungan, perlindungan daerah aliran sungai, berjalannya mekanisme penyerapan karbon untuk mitigasi perubahan iklim, terjaminnya carbon stoc dan fungsi rekreasi alam dan keanekaragaman hayati dari hutan.

“LEI konsisten dalam mewujudkan misi untuk mewujudkan pengelolaan hutan yang adil dan lestari di Indonesia,” hari ini. (rid)