sertifikasi

Mengumpulkan Kekuatan Masyarakat Madani & Membangun Pengaruh di Hadapan Negara dan Pasar

Mengumpulkan Kekuatan Masyarakat Madani & Membangun Pengaruh di Hadapan Negara dan Pasar 1280 493 lei

Mengumpulkan Kekuatan Masyarakat Madani

Membangun Pengaruh di Hadapan Negara dan Pasar

Diah Suradiredja
Ketua Majelis Perwalian Anggota – Lembaga Ekolabel Indonesia

Kongres IV LEI
Kongres IV LEI 2020 menyesuaikan dengan kebiasaan baru, akan dilaksanakan dengan persidangan secara daring dan jadwal bertahap bergilir selama 10 hari dalam periode 23 November – 22 Desember 2020. Metode ini membuka ruang bagi semua anggota, semua kamar untuk mebahas semua tema, memberikan keleluasan pembahasan dengan memperhatikan beragam cara pandang, dan menyediakan waktu bermufakat lebih cermat untuk menghasilkan keputusan terbaik bagi LEI ke depan. Kongres kali ini memperlebar kesempatan bagi “orang-orang baik pulang ke rumah LEI” serta menkonsolidasikan kembali kekuatan-kekuatan yang memperbesar kemungkinan realisasi dari banyak harapan agar terjadi perubahan di Indonesia.

Perkembangan dan Pembelajaran
LEI periode 2015-2019 (+2020) mencatat perkembangan dan pembelajaran yang dikategorikan dalam 6 (enam) arena kerja merujuk arahan perluasan peran LEI sesuai GBPK 2015-2019. Fokus perhatian tetap pada pengelolaan sumberdaya alam secara lestari (PSDAL) sebagai bagian dari agenda pembangunan berkelanjutan dan penurunan emisi karbon. Modalitas utamanya adalah keahlian LEI dari perjalanan panjang pengembangan sistem dengan 3 (tiga) komponennya yakni standard, tata laksana dan tata lembaga yang dapat diadaptasikan pada level mikro hingga makro. Bila salah satu komponen kurang diperhatikan, maka sistem yang dikembangkan akan mengalami trouble atau malah tidak berfungsi sama sekali.

Arena Bekerja 1: Pengembangan Sistem Sertifikasi Voluntary
Skema sertifikasi yang dikembangkan dan diselenggarakan oleh LEI sendiri adalah Pengelolaan Hutan Produksi Lestari untuk hutan alam (PHAPL), hutan tanaman (PHTL), hutan masyarkat (PHBML), hasil hutan bukan kayu (HHBKL) dan sertifikasi rantai pasok kayu (CoC). Disamping itu, LEI menjalin kemiraan dengan FSC dalam pengembangan National Forest Stewardship Standard (NFSS) yang akan diluncurkan pada Bulan Desember 2020. Berikutnya LEI tengah memperluas jejaring, mempelajari konsep dan mengamati praktek lapangan terkait pengembangan skema sertifikasi karbon dan wisata alam.

Arena Bekerja 2: Penerapan Sistem Sertifikasi LEI
Tiga Lembaga Sertifikasi (LS) telah re-akreditasi untuk sertifikasi PHPL dan CoC LEI yakni PT. Mutu Agung Lestari, PT. Sucofindo dan PT. TÜV Rheinland. Skema PHAPL LEI telah diterapkan pada 6 (enam) unit manajemen seluas 1,1 juta hektar, namun tidak resertifikasi setelah berakhir pada 2008 dan 1 (satu) unit berakhir pada 2015. Penerapan skema PHTL pada 2017 mencapai 20 unit seluas 2,25 juta hektar. Skema PHBML mengalami peningkatan 2 (dua) kali lipat menjadi 48 unit manajemen seluas 87.189 hektar dan diproyeksikan berlanjut. Secara khusus, setelah hutan adat Rumah Panjae Menua Sungai Utik pada 2008, pada 2017 4 (empat) hutan adat memperoleh sertifikat PHBML LEI yakni Hutan Adat Desa Lodang, Hutan Adat Passapa’ Tua Desa Hono, Hutan Adat Bukit Tinggai, dan Hutan Adat Lindung Desa Kalotok. Sedangkan CoC diterapkan di 5 (lima) industri pulp & paper dan 5 (lima) industri kecil-menengah pada klaster furnitur dan kerajinan yang menjangkau pasar global.

Arena Bekerja 3: Pengakuan Pelaku Pasar Greener dan Greenest terhadap Skema Sertifikasi LEI
Skema sertifikasi LEI diakui mendukung unit manajemen memenuhi prinsip-prinsip keberlanjutan, namun belum signifikan membantu memperluas pasar. Upaya LEI untuk lebih dikenal pasar adalah dengan mengikuti dan memfasilitasi IKM furnitur dan kerajinan mengikuti pameran di Jakarta, Köln dan Frankfurt. Lebih lanjut LEI bekerjasama dengan Landscape Indonesia dan BV-Rio menerapkan platform online marketplace RTX (Responsible Timber Exchange) di Indonesia bagi produk kayu dengan CoC LEI https://www.bvrio.org/en/news/details/bvrio-landscape-indonesia-and-lei-announce-partnershiptekn.

Arena Bekerja 4: Keberterimaan Konsumen Greener dan Greenest
Perkembangan teknologi informasi dibarengi media sosial memungkinkan produk yang bersumber dari pengelolaan hutan bersertifikat LEI mengjangkau konsumen greener dan greenest. LEI mengembangkan konsep SVX (Sustainability Value Exchange) untuk memfasilitasi secara daring inklusi produsen skala kecil ke dalam relasi jual-beli dengan pertukaran nilai-nilai keberlanjutan dan keadilan. Konsep dipraktekkan dalam: 1) relasi suplai kayu dari UMHR kepada IKM di Yogyakarta, 2) temu usaha yang difasilitasi oleh Dinas Kehutanan Jatim dan Jabar, 3) promosi HHBK kopi dan kakao Bupati Luwu Utara sebagai public figure, dan 4) promosi wisata alam di Rinding Allo dengan liputan yang dipbulikasi di majalah Garuda yakni Colours. Model yang potensial dikembangkan adalah produksi kerajinan kayu dengan branding Smoodwood oleh komunitas Desa Semoyo dampingan Arupa yang didukung Universitas Tarumanegara dalam mengembangkan desain produk, fotografi dan pemasaran melalui media sosial antara lain https://www.instagram.com/smoodwood/?hl=en.

Arena Bekerja 5: Mempengaruhi Pemerintah dalam Pengembangan dan Penerapan Sertifikasi
Dengan keahlian utama pengembangan sistem, LEI berkontribusi signifikan tehadap pengembangan sistem sertifikasi Ekolabel, PHPL, SVLK dan terakhir Standard eXperential CFM (Community Forest Mangement) di KLHK; dan terhadap perbaikan skema sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) dengan mempengaruhi proses dan substansi paket kebijakan yang meliputi Perpres, Permentan, Kepmenko.Ekonomi, Permenaker, dan Kepmentan. Kepmenko 257/2020 menunjuk Direktur Eksekutif LEI ex officio menjadi salah satu anggota Komite ISPO, sebuah kesempatan sekaligus tantangan besar untuk menggagas kemajuan ke level berikutnya. Telah diupayakan namun belum berlanjut adalah pada sektor kelautan yang terhubung dengan pariwisata sebagai sektor prioritas, dimana konsorsium LEI mendapat dukungan formal dan merumuskan konsep bersama Pustanlinghut, Kemenpar dan KKP.

Disamping itu, LEI dengan pendekatan kemitraan berbagi sumberdaya melakukan internalisasi penerapan skema sertifikasi PHBML ke dalam anggaran program Dishut Jatim yang kemudian direplikasi di Jawa Barat mulai 2017 sehingga terjadi perluasan sertifikasi PHBML LEI, dan di Luwu Utara – Sulawesi Selatan pada 2018.

Arena Bekerja 6: Mempengaruhi Pemerintah dalam Perbaikan Kebijakan Pembangunan
Dengan keahlian terkait konsep keberlanjutan dan operasionalisasinya pada tingkat mikro dan makro. LEI memiliki track record melakukan telaah kebijakan baik yang bersifat mengatur pada level Presiden dan Menteri, dilengkapi dengan kebijakan yang bersifat menuntun pelaksanaan pada level eselon 1 (satu). Sebagai contoh, dengan analisis bahwa kebakaran hutan menghambat 13 dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), LEI melakukan telaah kritis kebijakan yang membesar-besarkan tindakan pemadaman, penyegelan lahan dan penangkapan tersangka, namun kurang memprioritaskan pencegahan kebakaran hutan. Selain itu, dengan argumen bahwa sertifikasi PHBML membuktikan masyarakat adat mampu mengelola hutan secara lestari, LEI mendorong Pemerintah Kabupaten dan Ditjen PSKL – KLHK untuk mempercepat pengakuan terhadap hutan adat dan perluasan areal PS. Berdasar kajian bahwa penerapan sistem sertifikasi PHPL dan ISPO potential menyumbang pada pencapaian SDGs 2030, LEI merekomendasikan kebijakan untuk menciptakan kondisi pemungkin pencapaian tujuan keberlanjutan di kedua sektor.

Terkait berbagai isu lainnya, LEI dengan beberapa mitra merumuskan konsep-konsep: 1) mitigasi emisi GRK dengan pendekatan jurisdiksi, 2) pengembangan kota pintar (smart city) dan berkelanjutan yang mengutamakan kualitas kehidupan manusia, 3) pembangunan perkotaan dengan prinsip rendah karbon, 4) penyaluran dana lingkungan hidup oleh BPDLH dengan perluasan penerima manfaat, 5) sinergi institusi keuangan dalam pengendalian kejahatan lingkungan hidup dan peningkatan investasi hijau, dan 4) mekanisme akuntabilitas sosial untuk peningkatan responsifitas pemerintah desa dalam pengelolaan sumberdaya alam.

LEI ke Depan
Arahan strategis telah disampaikan antara lain oleh Emil Salim, Djamaludin Suryohadikusumo, Alan Purbawiyatna, Nurcahyo Adi, Haryanto R. Putro, Agus Setyarso, Asep Sugih Suntana, Darmawan Liswanto, Abdon Nababan, Tri Nugoroho dan Drajad Wibowo (lihat tulisan “LEI ke Depan”). LEI sebagai gerakan masyarakat madani punya pilihan jalur untuk lebih kuat mempengaruhi negara agar mengatur perilaku pasar, atau jalur membangun kekuatan bersama pasar untuk mengubah perilaku negara. Bila memilih jalur pertama, LEI harus membangun relasi dengan Presiden atau minimal dengan Menteri menggunakan kekuatan pengetahuan dan politik (intellectual and political modality) untuk menanamkan ideologi keberlanjutan (sustainability) ke dalam kebijakan-kebijakan pembangunan yang strategis, termasuk pemberlakuan omnibus law Undang-undang Cipta Kerja.

LEI mengundang semua pihak untuk berbagi pandangan dan gagasan dengan menghormati keragaman cara berfikir.

Sertifikasi Bantu Dunia Usaha Wujudkan Hutan Lestari

Sertifikasi Bantu Dunia Usaha Wujudkan Hutan Lestari lei

Bogor – Koran Kongres LEI | Sertifikasi dinilai sangat membantu dunia usaha dalam upaya mewujudkan hutan lestari dan melaksanakan pembangunan secara adil berkelanjutan. Sertifikasi tak lain sebagai suatu pengesahan kepada suatu produk yang kredibel terhadap sesuatu produk /jasa yang lulus atau teruji pada suatu peraturan / standar yang ada.

Demikian pandangan Direktur Eksekutif Lembaga Ekolabel Indonesia, Alan Purbawiyatna dalam perbincangan dengan Koran Kongres, Jumat, di Hotel Padjadjaran Suites, BNR, Kota Bogor.“Sertifikasi memberikan trust kepada customer untuk meyakinkan kepada mereka dengan produk yang dihasilkan,” papar Alan Purbawiyatna.

Sertifikasi merupakan instrument terkecil dari perang dagang, maka dari itu adalah kebijakan dari pemerintah daerah dapat memperkenalkan dan memperluas keunggulan dan fungsi sertifikasi ini dan bagaimana kita dapat memiliki nilai jual ke pasar luar negeri Menurut Alan, tantangan yang dimiliki terhadap kelestarian hutan yaitu selain dukungan dari pemerintah, tidak kalah penting harus mengantongi dukungan dari sisi masyarakat sebagai bentuk keterlibatan publik sehingga masyarakat Indonesia dapat loyal dengan produk–produk dalam negeri.

“Banyak tantangan di dunia usaha ini, namun ini merupakan tantangan bagi APHI selaku Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia dapat berpikir kreatif untuk memaksimalkan kekayaan Negara Indonesia agar dapat memberikan nilai positif dari sisi sosial, lingkungan dan ekonomi,” ujar Alan.

Untuk mendapatkan suatu sertifikasi dari suatu badan atau organisasi yang kredibel, tentu banyak usaha–usaha yang dikeluarkan selain biaya, komitmen, dan konsistensi. Sehingga setelah menjadi pemegang sertifikasi dapat memaksimalkan keuntungan yang didapatkan oleh para pengusaha sesuai dengan usaha yang dikeluarkan.

Setelah suatu sertifikasi didapatkan, pemegang sertifikasi harus dapat menjaga kredibilitas dan komitmen serta manajemen yang baik. Dengan demikian hal itu diharapkan dapat mendorong dunia usaha menghasilkan keuntungan yang maksimal sesuai dengan usaha yang dikeluarkan, memberikan manfaat terbaik bagi masyarakat maupun kelestarian hutan secara berkelanjutan. (Fahir)

Kebijakan Procurement Pertama atas Kayu Bersertifikat Ekolabel

Kebijakan Procurement Pertama atas Kayu Bersertifikat Ekolabel lei

Bogor, 26 Januari 2013 | LEI bekerjasama dengan LSM Persepsi, Dinas Kehutanan Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Sukoharjo telah mendorong munculnya kebijakan untuk menggunakan produk-produk berbahan baku kayu yang berasal dari hutan rakyat yang legal dan dikelola secara lestari.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Instruksi Bupati Wonogiri No 5/2013 tentang Kebijakan Pengelolaan dan Penggunaan Kayu Rakyat Berbasis Hutan Lestari Di Kabupaten Wonogiri, yang telah resmi ditandatangani oleh Bupati Wonogiri pada tanggal 7 Januari 2013.

Munculnya kebijakan ini merupakan salah satu bentuk kepedulian LEI terhadap upaya mendorong pengelolaan hutan rakyat lestari agar mendapatkan pengakuan dan penghargaan nyata dari masyarakat dan pemerintah. Dalam konteks lebih luas, kebijakan tersebut merupakan upaya mendorong pengadaan bahan bangunan dan mebeler untuk kepentingan sekolah dan kantor pemerintah menggunakan kayu terverifikasi legal/lestari, sekaligus sebagai bagian dari Gerakan Nasional Gemar Produk Indonesia.

Dalam kerangka yang lebih luas, kebijakan ini juga merujuk kebijakan lain:

  1. Instruksi Presiden RI No.2/2009 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaaan Barang/Jasa Pemerintah (unduh Inpres).
  2. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 54/2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (unduh Perpres).
  3. Peraturan Menteri Perindustrian RI No. 15/M-IND/PER/2/2011 tentang Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. (tautan)
  4. Nota Kesepahaman Bersama antara Departemen Perindustrian, Departemen Perdagangan, Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, dan Kamar Dagang Industri Indonesia tentang Gerakan Nasional Gemar Produk Indonesia.

Dalam konteks memajukan pengelolaan hutan rakyat lestari, kebijakan tersebut selain mengutamakan pengadaan bahan baku kayu legal/lestari juga mendorong tumbuhnya sentra industri pengolahan kayu di Kabupaten Wonogiri dengan kegiatan-kegiatan pemantauan kayu yang keluar dari Kabupaten Wonogiri, menjaga keseimbangan antara kebutuhan kayu bulat bagi industri pengolahan dengan potensi kemampuan produksi lestari hutan rakyat dengan menggalakkan penanaman tebang 1 tanam 10 batang. Selain itu juga melakukan inventarisasi tegakan pohon dan pembinaan masyarakat.

Dalam waktu dekat Kabupaten Sukoharjo juga akan mewujudkan kebijakan seperti ini. Beberapa kabupaten lain akan menyusul untuk membuat kebijakan sejenis, yang harapannya akan meluas ke pemerintah pusat. Kegiatan ini merupakan dukungan dari Ford Foundation dalam mendorong penciptaan nilai tambah bagi pengelolaan hutan rakyat lestari bersertifikat ekolabel.

Instruksi Bupati Wonogiri dapat diunduh Instruksi_Bupati_Wonogiri_2013.

Tiga Hutan Rakyat Jatim Lulus Sertifikasi Ekolabel

Tiga Hutan Rakyat Jatim Lulus Sertifikasi Ekolabel 150 150 lei

Blitar (ANTARA News) | Kamis, 17 Januari 2013 – Tiga unit manajemen hutan rakyat di Jawa Timur, Kamis sore dinyatakan lulus dalam penilaian sertifikasi pengelolaan hutan berbasis masyarakat lestari skema Lembaga Ekolabel Indonesia atau LEI di Blitar.

Tiga unit manajemen hutan rakyat (UMHR) yang dinyatakan lulus penilaian sertifikasi pengelolaan hutan berbasis masyarakat lestari (PHBML) itu, adalah Kasreman Lestari di Kecamatan Kasreman, Kabupaten Ngawi, yang mengelola hutan rakyat seluas 694,5 hektare.

Kemudian UHMR Giri Lestari di Kecamatan Ngrayun, Kabupaten Ponorogo, yang mengelola seluas 1.448,2 hektare, dan UHMR Jati Mulya Lestari di Kecamatan Panggungrejo, Kabupaten Blitar, yang mengelola 805,3 hektare.

Penilaian kelulusan yang disaksikan Kabid Bina Produksi Kehutanan Dinas Kehutanan Jatim Dody Arif Sarwono dan Kadishut Blitar Supandi itu, disampaikan oleh Artamur dari lembaga sertifikasi Mutu Agung Lestari (MAL) yang ditunjuk LEI, setelah disampaikan penilaian oleh tiga panel pakar.

Tiga panel pakar tersebut yaitu Ir Teguh Yuwono, MSc dari aspek produksi, Ir Wibowo Djatmiko dari aspek lingkungan, dan Ir Djuwadi dari aspek sosial.

Kepala Komunitas Kehutanan LEI Gladi Hardiyanto di sela-sela penilaian tersebut menjelaskan bahwa inisiasi penilaian itu mendapat dukungan parapihak.

Parapihak tersebut mulai pemerintah daerah setempat, pemerintah provinsi, Pusat Standarisasi dan Lingkungan Kehutanan (Pustanling) Kemenhut, dan dan LSM pendamping Persepsi.

Kepala Bidang Lingkungan Pustanling Kemenhut Purwoto menjelaskan bahwa dalam upaya pengembangan program kehutanan yang prorakyat, projob, dan prolingkungan, pihaknya telah mengembangkan hutan rakyat dengan pola kemitraan, dan pola swadaya masyarakat/mandiri.

Dalam perkembangannya, kata dia, hutan rakyat menunjukan bertambahnya potensi dan luasan kawasan hutan rakyat khususnya di Pulau Jawa, peningkatan pendapatan masyarakat, penyediakan penawaran (supply) bahan baku industri.

Selain itu, Kemenhut telah mendorong industri perkayuan di Pulau Jawa bermitra dengan rakyat.

Ia juga menjelaskan bahwa Pustanling Kemenhut bekerja sama dengan Pemdan dan LSM telah memfasilitasi UMHR hingga memperoleh sertifikat pengelolaan PHBML dengan skema LEI sebanyak enam unit.

Sejak 2008 Pustanling telah melakukan kegiatan fasilitasi persiapan penerapan pengelolaan hutan berbasis masyarakat lestari di 21 UMHR.

Target 2013
Menurut Purwoto, dalam tahun anggaran 2013 direncanakan fasilitasi pendampingan PHBML untuk 10 UMHR dengan tentatif lokasi.

Daerah itu adalah di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, Kabupaten Tegal, Kabupaten Magelang, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Sragen di Provinsi Jawa Tengah, dan Provinsi Lampung.

Ia menjelaskan keterbatasan sumber daya yang ada menyebabkan pengembangan hutan rakyat di Indonesia masih terpusat di Pulau Jawa.

Di sisi lain, keberhasilan pengelolaan hutan rakyat lestari di Indonesia membuktikan bahwa rakyat Indonesia dengan kearifan lokalnya dapat menjaga kelestarian hutan.

“Dukungan untuk pengembangan hutan rakyat oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, LSM, maupun pihak swasta, harus terus disinergikan bersama agar cita-cita luhur tercapainya hutan rakyat lestari di seluruh Indonesia dapat terwujud,” katanya. (A035/M008)
Editor: B Kunto Wibisono
COPYRIGHT © 2013

Sumber: Klik Disini

26 Ribu Hektare Hutan Rakyat Tersertifikasi Ekolabel

26 Ribu Hektare Hutan Rakyat Tersertifikasi Ekolabel 150 150 lei

Yogyakarta (ANTARA News) – Lembaga Ekolabel Indonesia mengemukakan bahwa hingga menjelang akhir 2012, sekurangnya 26 ribu hektare hutan rakyat telah mendapatkan sertifikat ekolabel.

“Sayangnya, penghargaan terhadap kayu hutan rakyat yang ditanam dengan pola pengelolaan lestari tersebut belum banyak diapresiasi,” kata Kepala Komunikasi Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) Indra Setia Dewi di Yogyakarta, Rabu.

Di sela-sela kunjungan lapangan bersama media massa ke hutan rakyat di Yogyakarta, Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, ia menjelaskan bahwa kayu dari hutan rakyat kini semakin banyak dilirik sebagai bahan baku sebagai pengganti bahan baku kayu hutan alam yang semakin menurun.

“Dengan potensi meningkatnya permintaan akan kayu hutan rakyat, upaya pelestarian pun harus tetap dilakukan,” katanya.

Karena itu, kata dia, salah satu upaya pelestarian hutan rakyat dilakukan melalui penerapan sertifikasi ekolabel sukarela.

Menurut dia, beberapa pemerintah daerah telah mengupayakan untuk menumbuhkan nilai tambah kayu hutan rakyat yang dikelola secara lestari dan legal.

Ia menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, sejak tahun 2006 telah menetapkan pengawasan atas keluarnya kayu dari daerah itu.

Kebijakan tersebut, menyebabkan tumbuhnya industri kayu, terutama yang berbahan baku Sengon. Dari 32 industri sejak munculnya kebijakan tersebut, katanya, pertumbuhan industri meningkat hingga mencapai 46 industri pada tahun 2011.

Menjadi model
Indra Setia Dewi menjelaskan, kebijakan tersebut kemudian menjadi model bagi kabupaten-kabupaten sekitarnya.

“Pemkab Wonogiri pada akhir 2012 hendak mencanangkan kebijakan yang membatasi pengeluaran kayu bulat dari hutan rakyat dengan mengambil model implementasi dari Kabupaten Lumajang,” katanya.

Sementara itu, kata dia, Pemkab Sukoharjo juga akan menerapkan kebijakan pengadaan bahan baku kayu dari hutan rakyat yang legal dan lestari.

Diharapkan, pada akhir 2012 kebijakan dua pemerintah daerah tersebut sudah dapat diimplementasikan di Kabupaten Wonogiri dan Sukoharjo.

Sementara itu, Kepala Komunitas Kehutanan, yang juga Sekretaris Majelis Perwalian Anggota (MPA) LEI Gladi Hardiyanto menambahkan, hutan rakyat di Kabupaten Lumajang, Wonogiri dan Sukoharjo, telah memperoleh sertifikasi ekolabel hutan rakyat lestari, yakni pada tahun 2004, 2006 dan 2010.

Kegiatan sertifikasi itu, kata dia, merupakan hasil kerja sama pendampingan antara LSM Perhimpunan Untuk Studi dan Pengembangan Ekonomi Sosial (Persepsi), dan tiga pemerintah daerah, yakni Lumajang, Wonogiri dan Sukoharjo.

Ia menambahkan, dalam upaya perlunya perharian dan apresiasi publik, LEI bersama jurnalis melakukan kunjungan lapangan di sejumlah hutan rakyat selama tiga hari (21-23/11).

(A035/M026)
Editor: Tasrief Tarmizi
COPYRIGHT © 2012

Sumber: Klik Disini

PT BKU Yogyakarta Ekspor Nampan ke AS

PT BKU Yogyakarta Ekspor Nampan ke AS 150 150 lei

Yogyakarta (ANTARA Jogja) | Kamis, 22 November 2012 – Industri kayu bersertifikat ekolabel, PT Bina Karya Utama atau PT BKU Yogyakarta siap mengekspor nampan atau baki ke pasar Amerika Serikat.

“Untuk tahap pertama kami akan kirim sebanyak 2.500 baki yang dibuat dengan bahan kayu dari kayu daur ulang, dan dari hutan rakyat,” kata pemilik PT BKU M Agus Nuruddin di Dusun Mertosanan Wetan, Desa Potorono, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kamis.

Kepada wartawan yang mengikuti kunjungan lapangan yang difasilitasi Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) di bengkel kerjanya, ia menjelaskan total permintaan dari AS sebanyak 12.000 baki, namun hingga akhir Desember 2012 pihaknya baru bisa memenuhi 2.500 baki.

Ia mengakui bahwa ekspor ke AS tersebut memang belum bisa dilakukan langsung oleh industri miliknya, tetapi masih melalui agen.

“Harapan kami ke depan, memang bisa mendapat akses pasar langsung tanpa melalui agen, sehingga nilai tambahnya bisa optimal,” katanya.

Menurut dia, selain mengekspor peralatan rumah tangga seperti baki, pihaknya kini juga sedang memenuhi permintaan produk seperti meja dan kursi kepada pasar di Eropa.

“Kami pun sedang dalam proses untuk mendapatkan sertifikasi ‘lacak balak’ dengan skema LEI, karena sudah ada ‘warning’ dari Eropa bahwa semua produk kayu olahan harus jelas dan legal asal-usulnya,” katanya.

Untuk itu, kata dia, karena hal tersebut adalah keharusan yang dipersyaratkan, maka skema itu harus dipenuhi.

Harga premium
Sementara itu, pimpinan PT Jawa Furni Lestari, Jajag Suryoputro yang industrinya telah memiliki lima sertifikasi ekolabel dari berbagai lembaga menjelaskan bahwa “harga premium” dari kayu bersertifikasi tidak mesti dipahami sebagai “fresh money”.

“Mesti ada cara pandang yang tidak serta merta seperti itu, sehingga perlu mengubah paradigmanya,” kata dia.
Dalam cara pandang, biaya yang dikeluarkan untuk proses-proses sertifikasi dimaknai sebagai sebuah investasi, yang kemudian bernilai “premium price” tersebut.

Menurut dia, pelatihan sumber daya manusia pelaku industri, peningkatan kapasitas, justu lebih “premium price” ketimbang “fresh money” yang selama ini masih banyak dipahami pelaku industri kayu olahan tersebut.

Untuk itu, kata dia, perlu terus menerus dibangun kesadaran mengenai paradigma harga premium dari kayu bersertifikasi dimaksud.

Bantuan akses pasar
Dalam kunjungan ke Koperasi Wana Manunggal Lestari (KWML) yang mengelola sekitar 1.200 hektare hutan di Desa Dengok (Kecamatan Playen), Kedung Keris (Kecamatan Nglipar), Girisekar (Kecamatan Panggang), dan Semoyo (Kecamatan Pathuk), Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi DIY, diketahui bahwa petani hutan lestari masih membutuhkan bantuan akses pasar.

“Kami telah menjaga kayu-kayu melalui pengelolaan hutan lestari, selama ini masih sebatas pada penjualan dalam bentuk ‘log’ (gelondongan), sehingga nilai tambah ekonominya belum maksimal. Baru mulai tahun ini KWML mempunyai industri pengolahan kayu (sawmill) sendiri dengan bantuan dari berbagai pihak. Setidaknya setiap hari sawmill ini dapat mengolah 2 – 3 m3 log menjadi kayu olahan,” kata Ketua Koperasi WML Sugeng Suyono.

Oleh karena itu, pihaknya yang menaungi ratusan petani hutan sangat membutuhkan bantuan dari pemerintah, baik pusat maupun daerah, serta pemangku kepentingan lainnya guna membuka akses pasar itu.

“Jika di tingkat nasional regulasinya belum ada, mungkin melalui pemerintah daerah, sehingga petani hutan dapat merasakan manfaatnya mengelola hutan yang dikelola dengan lestari itu,” katanya. (A035)

Sumber: Klik Disini

Standar Sertifikasi Hasil Hutan Bukan Kayu

Standar Sertifikasi Hasil Hutan Bukan Kayu 150 150 lei

Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) telah mengembangkan Sistem Sertifikasi Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu Lestari (PHHBKL), selanjutnya disebut Sertifikasi HHBK.  Penyusunan standar Sertifikasi HHBK telah dimulai pada tahun 2007 dan telah melalui beberapa kali diskusi yang intensif diantara Tim Penyusun dan telah mengundang beberapa orang sebagai nara sumber. Tim Penyusun Sertifikasi HHBK adalah Didik Suharjito (Fahutan IPB), Siswoyo (Fahutan IPB), Wibowo A Djatmiko (LATIN), Alan Purbawiyatna (LEI), Wahyu F Riva (LEI) dan Gladi Hardiyanto (LEI).

Standar Sertifikasi HHBK ini juga telah diujicoba di 3 wilayah yaitu di Nusa Tenggara Barat (NTB) pada bulan Mei 2009, Lampung pada bulan September 2009, dan Kalimantan Tengah pada bulan Oktober 2009.  Untuk ujicoba di Nusa Tenggara Barat, LEI bekerjasama dengan Lembaga KONSEPSI di Mataram yang memilih lokasi di areal HKm Site Santong, areal HKm Site Monggal, areal HKm site Sesaot, dan areal HKm site Sambelia.   Untuk ujicoba di Lampung, LEI  bekerjasama dengan WATALA dan SHK Lestari yang memilih lokasi di  wilayah HKm di Sumber Jaya dan Tahura Wan Abdurrahman.  Sementara di Kalimantan Tengah, LEI bekerja sama dengan Yayasan KEHATI yang memilih lokasi di Buntok.

Berdasakan hasil ujicoba dan pertemuan Tim Penyusun pada tanggal 14 -16 Desember 2009, disepakati beberapa hal yaitu:

1.     Definisi HHBK mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku yaitu hasil hutan hayati baik nabati maupun hewani beserta produk turunan dan budidayanya kecuali kayu yang berasal dari hutan.  Namun dalam Sertifikasi HHBK yang dikembangkan oleh LEI ini belum mencakup standar penilaian kelestarian HHBK yang berasal dari hewani beserta produk turunan dan budidayanya.

2.     Standar HHBK yang dikembangkan merupakan standar yang diturunkan dari standar Sertifikasi PHAPL, PHTL, dan PHBML.  Standar ini bersifat generic yang berbasis kawasan dan produk.

3.     LEI mengembangkan Sertifikasi HHBK yang dapat diintegrasikan dengan ketiga sistem sertifikasi lainnya (Sertifikasi PHAPL,PHTL, dan PHBML)

4.     Landasan keterkaitan dengan ketiga sistem sertifikasi lainnya adalah pada tingkat Kriteria.  Sementara pada level Indikator, dibuat spesifik berdasarkan kelompok jenisnya (khususnya pada aspek produksi)

5.     Cakupan standar ini hanya pada pengelola/pemungut HHBK, belum sampai pada CoC untuk pengumpul/pengolah produk HHBK lebih lanjut

6.     Standar ini dapat digunakan untuk pengelola/pemungut HHBK baik skala kecil sampai  skala besar

7.     Persyaratan yang berkaitan dengan pengayaan dan/atau budidaya jenis dan kelompok jenis tidak secara detail diatur dalam standar ini karena keragaman jenis produk HHBK yang tinggi

8.     Bila pemegang hak pengelolaan dan/atau pemanfataan HHK pada Hutan Produksi, maka:
a.     UM harus sudah mendapatkan sertifikasi pengelolaan HHK, atau
b.     UM dapat mengajukan sertifikasi HHBK dan pengelolaan HHK secara bersamaan

File standar Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu Lestari (PHHBKL)-LEI bisa diunduh disini.

File untuk sertifikasi lacak produk Hasil Hutan Bukan Kayu bisa diunduh disini.

Sertifikasi ekolabel mampu meningkatkan daya jual produk mebel

Sertifikasi ekolabel mampu meningkatkan daya jual produk mebel 150 150 lei

Sertifikasi kayu menjadi salah satu syarat utama ekspor produk furnitur. Salah satu produk bahan kayu bersertifikat itu berasal dari hutan rakyat di Wonogiri, Jawa Tengah dan Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Masyarakat di dua lokasi itu, memiliki cara untuk mengelola hutan secara lestari dan menghasilkan kayu dengan sertifikasi.

Ketika dikunjungi BBC, Siman, Ketua Forum Komunikasi Petani Desa Selopuro, Kecamatan Batuwarno, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah mengukur pohon jati di lahan milik Sutantini.

Pohon berumur 30 tahun itu memiliki lingkar sekitar 140 sentimeter. Itu hanya salah satu dari puluhan pohon jati berusia 30-50 tahun yang ditanam almarhum ayahnya Sugio. Di antara hutan jati di lahan itu ratusan bibit jati juga tumbuh.

Sutantini mengaku pohon-pohon itu ibarat tabungan bagi keluarganya.

“Tergantung kebutuhannya, kalau sudah sangat mendesak. Kalau cuma buat sekolah anak itu masih bisa yang lain. Kalau sudah sangat kepepet baru menebang kayu,” ungkapnya.

Rumah joglo yang ditempati Sutantini pun berasal dari pohon jati yang ditanam di lahan miliknya. Di desa ini juga terlihat beberapa orang melintas di jalan setapak sambil menggotong kayu, kusen dan pintu. Ternyata mereka memindahkan rumah jogjo dari satu tempat ke tempat lain. Sigit Riyanto dari Forum Komunikasi Petani Desa Selopuro mengatakan, kebiasaan itu bisa mengurangi penebangan pohon di hutan rakyat desa itu.

Hutan rakyat desa Selopuro berada di lahan 262,77 hektar yang tersebar di lahan milik penduduk, halaman rumah dan kebun. Penanaman pohon-pohon dimulai pada tahun 1972, mulai di halaman rumah kemudian ke lahan milik penduduk.

Sertifikasi ekolabel
Pohon-pohon jati itu tumbuh di antara bebatuan yang banyak terhadap di Desa Selopuro. Pengelolaan hutan rakyat ini, kemudian mendapatkan sertifikasi ekolabel dari PT Mutu Agung Lestari.

Menurut Siman yang juga Ketua Forum Komunitas Petani Sertifikasi, bentuk sertifikasi dengan skema Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) ini dikembangkan di Indonesia dengan sistem dan standar sertifikasi untuk hutan alam, hutan tanaman, dan pengelolaan hutan berbasiskan masyarakat
(Community Based Forest Management).

Desa Selopuro merupakan hutan rakyat yang mendapatkan sertifikasi ekolabel pada tahun 2004, bersama tetangga desanya Sumber Rejo dengan luas lahan 549,68 hektar.

“Setelah sertifikasi, yang bisa dirasakan itu adalah sumber air. Dulu sewaktu hutan belum jadi harus memikul air sejauh 1,5 km. Sekarang tidak, makanya setiap lahan kosong harus ditanami pohon,” kata Siman.

Setelah mendapatkan sertifikasi ekolabel, pohon jati dari lahan masyarakat bisa mendapatkan nilai jual lebih tinggi dan bisa dipasarkan di Eropa dan Amerika Serikat dalam bentuk produk perabot rumah tanga.

Meski demikian, tidak ada eksploitasi yang berlebihan. Seperti dijelaskan Surtantini, petani diwajibkan untuk menanam pohon sebagai ganti dari pohon yang ditebang.

“Untuk pelestarian hutan rakyat itu, kalau tebang satu harus menanam sepuluh pohon,” tegasnya.
Selain menjaga hutan, sekitar 8 warga juga dilatih untuk mengerjakan produk mebel dari kayu bersertifikasi.

Sertifikasi “Chain of Custody” (COC) atau lacak balak oleh LEI akan menjamin asal-usul produk kayu dan non-kayu yang hanya berasal dari hutan rakyat lestari dan diperoleh secara legal.

Direktur PT Furni Jawa Lestari, Jajag Suryoputro menjelaskan alasan penggunaan produk kayu dari hutan rakyat yang bersertifikasi.

“Kalau kita bicara tentang produk sertifikasi dari kayu bersertifikasi itu bukan didorong dari permintaan. Tetapi harus didorong dari pemasok kayu, karena tujuan kita adalah menyelamatkan atau melestarikan sumber daya alam yang ada. Tujuannya juga memberi contoh kepada masyarakat untuk tidak asal tebang, semua ada konsekuensinya, ” urai Jajag.

Produk mebel PT. Furni Jawa Lestari sebagian besar diekspor ke negara-negara Eropa. Identitas LEI-CoC terlihat pada kemasan dan produknya. Jajag menjelaskan, syarat untuk pencantuman logo tersebut adalah perusahaan dan sumber produk kayu harus bersertifikasi.

“Banyak orang mengambil cara mudah hanya mensertifikasi perusahaan, tanpa berpikir asalnya dari mana. Kalau perusahaan kami beda, kami berpikir meski ekolabel tidak dikenal pasar, tetapi itu adalah kejujuran dari Indonesia,” kata Jajag.

“Kami bisa diaudit secara terbuka, siapapun yang beli silahkan hubungi kami berdasarkan nomor kode barang yang tertempel pada barang, dia akan tahu dari mana asal kayu ini,” imbuhnya.

Selain dari Desa Selopuro, PT Furni Jawa Lestari juga mendapatkan pasokan kayu sertifikasi dari Wonosari Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu di Desa Dengok, Kecamatan Playen.

Pasar Eropa
Sementara itu, Ketua Koperasi Wana Manunggal Lestari Sugeng Suyono menjelaskan, untuk memudahkan sertifikasi, inventarisasi pohon jati di hutan rakyat ini dengan cara memberi nomor pada batang setiap pohon.

Dia mengatakan, masyarakat masih kesulitan memasarkan produk kayu bersertifikasi karena harus menjual kepada perusahaan yang sudah memiliki sertifikasi juga.

Sugeng berharap pemerintah mendukung sertifikasi ekolabel ini untuk membantu masyarakat yang mengelola hutan rakyat.

Nilai tambah ekonomi merupakan salah satu syarat hutan lestari, seperti dijelaskan Taryanto Wijaya dari PERSEPSI–Perhimpun an Untuk Studi Pengembangan Ekonomi dan Sosial.

“Sertifikasi sekaligus menjadi investasi ketika bersaing dengan pasar global untuk menjual kayu sertifikasi, ” kata Taryanto.

LSM ini mendampingi masyarakat di Desa Selopuro dan Sumberrejo dalam proses sertifikasi.
Pada 2006, Uni Eropa mengimpor sekitar 30 juta meter kubik kayu dan produk terkait yang berasal dari sumber illegal. Hampir seperlima dari kayu yang diimpor ke Uni Eropa pada 2006 diduga dari sumber ilegal, dan Rusia, Indonesia, dan China sebagai pemasok utamanya.

Taryanto mengatakan, sertifikasi kayu yang berasal dari hutan rakyat ini penting bagi industri dan belum mendapatkan dukungan pemerintah.

“Hutan rakyat ini relatif tidak ada yang memperhatikan, Kementerian Kehutanan hanya mengurus yang besar saja. Karena situasi itu, maka kami menginisiasi penghargaan dan upaya nyata di lapangan,” ucapnya.

Dukungan pemerintah bagi sertifikasi hutan rakyat dibutuhkan untuk memberi nilai tambah bagi masyarakat. Apalagi luas hutan rakyat mencapai lebih dari 1,5 juta hektar. [bbc]

Sumber: BBC

Sertifikasi dan Peran Ornop

Sertifikasi dan Peran Ornop 150 150 lei

Tulisan ini disusun melalui pertimbangan bahwa semakin lama aktivitas sertifikasi yang menyangkut hutan semakin bertambah banyak dan jika tidak disikapi dengan benar, dapat menimbulkan salah tafsir, salah sikap dan bahkan salah tindak. Sertifikasi selalu dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja yang menjamin produk atau jasa yang memenuhi standar tertentu. Tetapi salah tafsir, salah sikap ataupun salah tindak dari berbagai pihak terhadap sertifikasi justru dapat menyebabkan kekacauan pada sistem produksi atau jasa yang bersangkutan.

Ketika sertifikasi hutan diterapkan di lapangan, dampak dari proses dan hasil sertifikasi selalu mengena pada aktor-aktor setempat terutama pengelola atau pemilik perusahaan, mitra transaksinya, dan masyarakat di sekitar hutan. Pada tingkat tertentu dampak sertifikasi menyentuh juga kepemerintahan lokal. Tulisan ini disiapkan dengan tujuan untuk dapat disimak kembali oleh lembaga community foundations dan para mitranya yang bergerak dalam ranah pengelolaan hutan dan bisnis hutan lestari. Proses sertifikasi yang berlaku standar dan tanpa batas wilayah bahkan batas negara harus selalu dihadapkan pada konteks lokal. Untuk konteks lokal tersebut peran para aktor setempat menjadi esensial. Mudah-mudahan dengan tulisan ini peran yang esensial tersebut selalu dapat dijaga mutu dan kontinuitasnya. Tulisan lengkap bisa diunduh di sini.

Tulisan ini disusun oleh Dr. Agus Setyarso sebagai bagian dari kegiatan yang disupport oleh Kemenhut, MFP, DFID, dan Kehati.

APHI Ajukan Hutan Bersertifikat LEI/FSC Dapat Ekspor Log

APHI Ajukan Hutan Bersertifikat LEI/FSC Dapat Ekspor Log 150 150 lei

Ekspor log pada tahap awal diberikan kepada kayu dari hutan-hutan yang telah memiliki sertifikasi voluntary dari Lembaga Ekolabel Indonesia dan Forest Stewardship Council (LEI/FSC) .

Demikian kutipan paragraf berita Bisnis Indonesia edisi Selasa, 25 Mei 2010 terkait permintaan pihak pengusaha kehutanan untuk membuka keran ekspor log. Ekspor log dapat dilakukan secara selektif disertai penegakan hukum dan sanksi yang tegas.

Berita Selengkapnya:

PPN kayu bulat dibatalkan Pembukaan ekspor log menunggu hasil kajian.
JAKARTA, 25 Mei 2010, Bisnis Indonesia: Pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk kayu bulat (log) berdasarkan UU No.42/2009 tentang PPN dan PPnBM akan dibatalkan. Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan menyatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan untuk menandatangani peraturan yang menghapus PPN log.

“Ibu Ani [Menkeu Sri Mulyani] sebelum mengundurkan diri sudah setuju pembatalan PPN Log berlaku bulan ini. Ini bagus tidak akan membebani industri. Bahan baku memang tak seharusnya di kenai pajak kecuali hasil akhir atau end product,” katanya kemarin.

Zulkifli menjelaskan pembatalan PPN log memberikan kesempatan kepada industri untuk meningkatkan produksi sekaligus daya saing produk kehutanan karena selama ini penerapan PPN log telah membuat hasil hutan terutama hutan rakyat menjadi tidak kompetitif.

“Sekarang harus diupayakan agar makin kompetitif lagi,” tegasnya.

Sebelumnya kalangan pebisnis di sektor kehutanan mengajukan keberatan atas pengenaan PPN terhadap kayu bulat dan komoditas hasil hutan lainnya seiring dengan pemberlakuan efektif Undang-Undang No. 42/2009 tentang PPN dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM).

Ekspor Log
Di sisi lain, pembukaan kran ekspor kayu bulat (log) yang terus didesak oleh pengusaha kehutanan kini ditanggapi serius oleh pemerintah.

Kementerian Kehutanan akan melaku-kan kajian terkait dengan dampak ekspor kayu bulat terhadap kinerja industri kayu rakyat sebelumnya memberikan rekomendasi pembukaan izin ekspor komoditas kehutanan ini.

Dua pakar ekonomi, Sudarsono dan Chatib Basri, akan diminta menyelesaikan kajian yang diharapkan tuntas pada tahun ini.

“Dampak ekonomi makronya sudah dikaji pada 2006, tetapi dampak ekspor log terhadap industri kayu rakyat belum dilakukan. Mudah-mudahan dalam tahun ini hasil kajiannya bisa dirampungkan,” ungkap Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan (BPK) Kementerian Kehutanan Hadi Daryanto kemarin.

Menurut dia, izin ekspor log dapat diprioritaskan hanya untuk kayu kualitas terbaik jenis hara yang selama ini belum banyak yang membeli.

Setelah itu, lanjut dia, adalah kayu yang berasal dari hutan rakyat dan hutan tanaman rakyat (HTR) yang diperkirakan sudah mulai produksi dalam 6 tahun mendatang.

“Paling cepat, tahun ini rampung hasil kajiannya. Namun, kapan resminya izin ekspor log dibuka pemerintah, bergantung pada hasil kajiannya dulu,” ungkap Hadi.

Sebelumnya, Dirut Perum Perhutani Upik Rosalina Wasrin mengungkapkan Indonesia berpotensi kehilangan devisa dari ekspor log sebesar Rp750 miliar.

Karena itu, Perum Perhutani berharap pemerintah memberikan dukungan untuk membuka kran ekspor log kayu jati dengan spesifikasi tertentu guna meningkatkan kontribusi perusahaan terhadap penerimaan negara.

“Di pasar lelang internasional, log jati dengan spesifikasi fancy bisa mencapai Rp20 juta per meter kubik. Harga itu jauh di atas pasar lokal yang berkisar Rp9 juta-Rp10 juta per meter kubik.”

Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Salahuddin Sampetoding baru-baru ini juga mengisyaratkan keinginan pengusaha agar pemerintah membuka ekspor kayu gelondongan yang tidak terserap industri.

Ekspor log dilakukan secara selektif disertai penegakan hukum atau sanksi yang tegas.

“Tahap awal, ekspor log diberikan kepada kayu jati dari Perum Perhutani (kayu A3), kayu HTI, kayu hutan alam dari pemegang izin usaha hasil hutan kayu (IUPHHK) yang telah memiliki sertifikasi voluntary dari Lembaga Ekolabel Indonesia dan Forest Stewardship Council (LEI/FSC),” tegasnya. (Aprika R. Hernanda) (erwin.tambunan@bisnis.co.id)