sertifikasi

Sertifikasi, Tantangan untuk Kelestarian Hutan

Sertifikasi, Tantangan untuk Kelestarian Hutan 150 150 lei

Masyarakat di wilayah selatan Jawa, mulai dari Gunungkidul, Yogyakarta, Batuwarno di Wonogiri serta Pacitan, Jatim, sungguh beruntung karena berhasil mengubah tanah gersang, tandus dan berbatu menjadi kawasan hutan yang tidak hanya bermanfaat dari segi ekonomis, tak hanya sebagai tabungan dan sumber penghasilan, tapi juga dari segi ekologis.

Munculnya banyak sumber air bersih, lahan hijau dan udara bersih serta membantu pencegahan pemanasan global adalah beberapa di antara keuntungan ekologis tersebut.

Setelah semua itu, masih ada satu tantangan lebih berat yang menghadang di depan, yaitu bagaimana mempertahankan hutan itu agar tetap lestari. Terlebih jika kayu-kayu yang dihasilkan hutan itu akan dijual ke pasar ekspor.

Pasar dunia, terutama Eropa, sangat berhati-hati terhadap produk kayu tak bersertifikat. Pada 1990-an, atas dorongan para pemerhati lingkungan, produk kayu dan mebel dari Indonesia pernah diboikot karena diambil dari hutan yang tidak dijamin kelestariannya. Kelestarian itu dibuktikan dengan adanya sertifikat pengelolaan hutan lestari.

Ada beberapa lembaga yang bergerak di bidang sertifikasi pengelolaan hutan rakyat lestari. Salah satunya adalah Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) yang berkedudukan di Bogor. Berdiri pada 1998, LEI telah melakukan sertifikasi pengelolaan hutan meliputi 1,1 juta ha hutan alam, 453.000 ha hutan tanaman, 21.000 ha hutan rakyat dan hutan adat di seluruh Indonesia, termasuk Wonogiri dan Pacitan.

Untuk mendapatkan sertifikat sebagai hutan lestari, masyarakat pemilik hutan harus membentuk sebuah unit pengelola hutan (forest management unit/FMU). Misalnya di Batuwarno ada Forum Komunikasi Petani Sertifikasi (FKPS) Selopura dan FKPS Sumberejo. Di Pacitan ada FMU Rimba Sari, di Sragen ada Kelompok Wana Rejo Asri dan lain-lain. Syarat mendapatkan sertifikat adalah melalui sejumlah tes dan peninjauan lapangan.

Meski menggunakan standar yang sudah diakui di tingkat internasional, sertifikat itu saat ini memang belum terlalu memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat pemilik hutan. Pertama, karena tanaman masih cukup muda, belum saatnya ditebang. Kedua, luasnya masih kurang sehingga belum berani diekspos karena dikhawatirkan akan terjadi permintaan dalam jumlah besar dan membahayakan kelestarian hutan.

Tapi ke depan, potensi pasar hutan ini akan sangat menjanjikan. Terutama dengan semakin tingginya kesadaran masyarakat dunia akan kelestarian lingkungan dan legalitas produk kayu itu sendiri. ”Tantangan lainnya adalah menciptakan sumber penghasilan lain bagi pemilik hutan rakyat agar tidak tergantung pada hutan rakyat untuk hidup. Pengalaman selama ini, masyarakat masih suka tebang butuh. Kebiasaan ini harus diubah,” ungkap Gladi Hariyanto dari LEI.

Wakil Direktur Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan LSM Persepsi, Taryanto Wijaya, yang selama ini mendampingi masyarakat Batuwarno dan Pacitan, mengakui kebiasaan tebang butuh memang menjadi ancaman yang tak boleh diremehkan dalam mewujudkan hutan rakyat lestari. – Oleh : Suharsih

Sumber: Klik Di Sini

Mata Air hingga Mata Pencaharian Bermunculan

Mata Air hingga Mata Pencaharian Bermunculan 150 150 lei

Air mancur setinggi lebih dari 10 meter tiba-tiba muncrat dengan kencang saat tuas pompa sumur bor itu diputar membuka, menciptakan percik-percik hujan di sekeliling sumur. Orang-orang yang ada di sekitar sumur itu pun langsung berlari menghindar agar tidak kecipratan.

Sumur bor yang terletak di Desa Sumberejo, Kecamatan Batuwarno, Wonogiri itu dibuat pada tahun 2000. Warga menemukan sumber air dengan debit mencapai ratusan meter kubik per detik itu.

Kini dengan mata air tersebut, tidak kurang dari 680 keluarga di desa itu dan sekitarnya bisa mendapat pasokan air bersih dalam jumlah yang cukup sepanjang tahun. Mereka tidak perlu lagi berjalan berkilo-kilo meter untuk ngangsu air.

Lebih mengejutkan lagi, ternyata di desa itu masih ada 22 sumber air serta 16 sumber lagi di Desa Selopuro yang belum dieksplorasi dan dimanfaatkan.

Semuanya muncul setelah tanah-tanah milik warga di kedua desa tersebut diubah menjadi hutan rakyat.

”Sebelum hutan rakyat tumbuh, tanah di sini gersang dan tandus. Sumber mata air sangat jauh. Tapi setelah penghijauan berhasil, sumber air itu seolah bermunculan di mana-mana,” kata salah satu warga Selopuro, Katmo.

Gotong royong
Wakil Direktur Persepsi, Taryanto Wijaya, yang selama bertahun-tahun mendampingi warga Selopuro dan Sumberejo dalam upaya penyelamatan lingkungan, mengatakan warga sendiri yang membuka sumber air itu.

Bergotong-royong, mereka menyingkirkan batu-batu, kemudian mengebor sumur dan memasang pompa dengan tenaga listrik enam kali 450 Watt.

”Di sini juga telah dibentuk kelompok untuk mengelolanya, membagikan air secara merata kepada seluruh warga,” ujar Taryanto.

Sementara di Desa Selopuro, seperti diungkapkan pelopor penanaman hutan rakyat setempat, Misman, dibuat bendungan untuk menampung aliran air dari sumber air. Dari bendungan tersebut, warga bisa memanfaatkannya untuk kebutuhan sehari-hari serta untuk mengairi sawah dan ladang. Menurut Misman, untuk pembuatan bendungan itu, dirinya dan warga harus mengangkut batu sebanyak 1.168 truk.

Selain sumber mata air, dampak positif lain dari hutan rakyat adalah lapangan pekerjaan baru. Sejauh ini yang sudah dikembangkan adalah kerajinan dengan memanfaatkan ranting pohon jati, mahoni dan sebagainya. Warga bisa mendapatkan manfaat dari hutan rakyat tanpa harus menebang.

Bagi kebanyakan orang, ranting-ranting itu hanya sampah tiada guna, paling hanya dijadikan kayu bakar. Namun, di rumah Siman, di Desa Selopuro, ranting-ranting itu dikumpulkan dan diolah menjadi aneka perabot rumah yang bernilai seni.

Biasanya yang dibuat adalah seperangkat meja dan kursi, sofa dan almari. Ranting-ranting berdiameter sekitar 5 cm itu disusun dan ditata sedemikian rupa dan dibentuk. Beberapa di antaranya ditambah lempengan kaca.

”Sementara ini, kami baru mengerjakan pesanan dari PT Jawafurni Lestari di Yogyakarta. Usaha ini dijalankan dengan 6-8 karyawan,” ungkap Siman.

PT Jawafurni Lestari adalah sebuah eksportir furnitur khusus dari bahan kayu bersertifikat. Selain kepada mereka, Siman belum memasarkan secara luas. – Oleh : Suharsih

Sumber: Klik Di Sini

Hutan Rakyat Bersertifikat Ekolabel Selamatkan Lingkungan

Hutan Rakyat Bersertifikat Ekolabel Selamatkan Lingkungan 150 150 lei

Wonogiri, 22/4 (Antara/FINROLL News) – Hutan rakyat yang telah mendapatkan sertifikat ekolabel, khususnya dengan skema Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) oleh petani hutan, selain mempunyai nilai ekonomi dan produksi, juga terbukti mampu menyelamatkan lingkungan hidup.

“Tahun 1968, kawasan desa kami sangat memprihatinkan karena lahan yang ada hanya batu karang dan kering sehingga untuk menanam harus memecah batu karang. Namun sekarang desa kami sudah surplus air dan mampu membantu desa tetangga,” kata Miswan (70), perintis hutan rakyat di Desa Selopuro, Kecamatan Batuwarno, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, Kamis.

Kepada rombongan lokakarya dan kunjungan lapangan wartawan bertema “Hutanku Lestari, Sungai Bersahabat, Masyarakat Sejahtera” yang digagas LEI itu, ia mengatakan bahwa wujud dari membaiknya lingkungan itu, selain bertambahnya sumber mata air dari hutan –dari semula satu sumber dan kini menjadi 16 sumber–juga terukur dari kesejahteraan petani hutan rakyat dalam bentuk investasi jangka panjang.

“Masyarakat di Desa Selopuro ini telah tergerak dengan kesadaran penuh untuk menanam pohon, khususnya Jati dan Sengon sebagai tabungan masa depan yang nyata dan menjanjikan,” kata Miswan, yang mengaku bahwa kini dengan satu pohon jati ukuran besar dengan diameter 30 cm masyarakat bisa memperoleh uang Rp3 juta lebih.

Bahkan, kata dia, Desa Selopuro yang dulu gersang, kini telah mampu memasok bibit Jati, Sengon dan tanaman keras lainnya ke daerah lain, yang tidak jarang diberikan dengan cuma-cuma, karena berkeinginan melihat daerah lain juga melakukan gerakan yang sama untuk penyelamatan lingkungan.

Tak hanya itu, sejumlah delegasi asing, baik calon pembeli maupun peneliti mancanegara juga telah menjadikan desa itu menjadi objek penelitian, yang melihat aspek ekonomi-produksi dan juga sisi lingkungannya.

Sementara itu, Ketua Forum Petani Sertifikasi Selopuro Siman menambahkan bahwa di desa itu pada tahun 2007 juga telah membentuk sebuah unit usaha bernama CV “Green Living”, yang memproduksi kerajinan tangan dan bahan mebel, dari kayu-kayu Jati yang dihasilkan melalui sistem pengelolaan hutan lestari.

“Hasil kerajinan tangan dan mebel itu telah dibeli secara berkala oleh PT Jawa Furni Lestari yang berpusat di Yogyakarta untuk dipasarkan sampai ke mancanegara seperti Jepang, bahkan hingga menembus Eropa dan Amerika Serikat yang mempersyaratkan standar lingkungan ketat,” kata Siman.

Piranti dunia

Sementara itu, Kepala Pusat Standarisasi Lingkungan (Pustanling) Kementerian Kehutanan Slamet Riadi Gagas disela-sela melihat hutan rakyat Selopuro menjelaskan, sertifikasi adalah proses pengabsahan (verifikasi) untuk menunjukkan bahwa suatu produk atau proses telah memenuhi persyaratan standar produk atau proses.

“Mengapa itu dilakukan, karena sertifikasi/standardisasi sudah menjadi piranti untuk mengatur transaksi dalam sistem perdagangan dunia,” katanya.

Ia mengemukakan bahwa kini tumbuh kesadaran masyarakat dunia akan pentingnya penyelamatan hutan melalui penerapan sistem pengelolaan hutan berkelanjutan untuk produk-produknya.

“Itu semua juga permintaan pasar, lembaga donor atau investor atas sertifikasi hutan atau hasil hutan,” katanya.

Tujuannya, kata dia, adalah untuk meningkatkan mutu lingkungan, ekonomi dan sosial dari pengelolaan hutan, melalui penyediaan perangkat untuk mencapai pengelolaan hutan yang bertanggung jawab.

Selain itu, memberikan kesempatan pada pasar untuk mendapatkan barang/jasa dari hutan yang dikelola secara bertanggung jawab, membangun mekanisme yang dapat membantu penyediaan dana bagi pengelolaan hutan yang baik, mengurangi biaya penegakan hukum di bidang kehutanan, dan meningkatkan penerimaan dari hutan.

Khusus untuk Indonesia, ia menegaskan bahwa standar LEI mempunyai keunggulan dibandingkan skema lainnya. “Sebenarnya standar LEI bahkan lebih ketat,” katanya.

Menurut Manajer Akreditasi dan Sekretariat LEI Gladi Hardiyanto, bentuk keunggulan sistem sertifikasi LEI di antaranya dirancang khusus untuk pengelolaan hutan di Indonesia, memiliki fokus dan keberpihakan kepada masyarakat petani hutan/adat, segala prosesnya menggunakan prinsip pelibatan “multistakeholder”, penilaian oleh pihak ketiga, transparansi maksimum, dan sukarela (voluntary).

Selain itu, didukung oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM), masyarakat adat, pengusaha hutan dan juga pemerintah. “Jadi memiliki perangkat standar, prosedur, persyaratan dan kelembagaan yang lengkap untuk implementasi di Indonesia,” katanya.

Di samping itu, satu-satunya skema sertifikasi yang mengembangkan sistem yang berbeda bagi tiga tipe pengelolaan hutan yang ada di Indonesia, yakni hutan alam produksi, hutan tanaman, dan hutan berbasis masyarakat, sehingga ukuran penilaiannya lebih adil.

Menurut Manajer Komunikasi LEI Indra S Dewi, lokakarya dan kunjungan wartawan ke hutan rakyat di Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah dan Pacitan, Jawa Timur itu untuk memberikan pengalaman kepada wartawan mengenai praktik pengelolaan hutan lestari yang mendorong pengembangan masyarakat dan pelestarian lingkungan.

“Dengan melihat langsung praktik pengelolaannya, ke depan kita harapkan media massa juga ikut berkontribusi untuk memperluas gerakan penyelamatan lingkungan di hutan rakyat di berbagai wilayah di Indonesia”.

Sumber: Klik Di Sini

Sertifikasi Hutan Rakyat Awal Wujudkan “Pacitan Hijau”

Sertifikasi Hutan Rakyat Awal Wujudkan “Pacitan Hijau” 150 150 lei

Pacitan, 23/4 (Antara/FINROLL News) – Sertifikasi hutan rakyat dengan skema ekolabel yang dilakukan di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur merupakan awal harapan mewujudkan daerah yang semula gersang menjadi “Pacitan Hijau”, demikian benang merah yang disarikan para pemangku kepentingan kehutanan setempat, Jumat.

Salah seorang petani hutan rakyat Sumiyati (51) mengemukakan bahwa pengakuan sebagai hutan rakyat yang telah bersertifikat ekolabel itu membuat dua manfaat sekaligus.

Hal itu dikemukakan dalam diskusi dengan rombongan lokakarya dan kunjungan lapangan wartawan bertema “Hutanku Lestari, Sungai Bersahabat, Masyarakat Sejahtera” yang digagas Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) di hutan rakyat Dusun Ngasem, Desa Tinatar, Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan,

“Pertama, kami mendapat pengakuan mengelola hutan secara lestari, dan ke dua sekaligus bisa menyelamatkan lingkungan,” katanya seraya menambahkan bahwa aspek ke dua itu amat membantu karena hingga 2000 masih terjadi longsor dan banjir.

Ia mengemukakan, berdasarkan rujukan dari orang-tuanya, pada 1960-an, kondisi lahan hutan di Pacitan sangat tandus, dan hanya terdiri atas bebatuan karst. sehingga yang bisa tumbuh hanya tanaman keras seperti akasia.

“Sumber air pun cukup jauh untuk menjangkau, lebih kurang 2 kilometer. Namun, sekarang sumber air baru sudah bertambah seiring dengan membaiknya hutan dengan aneka pohon dan tanaman,” kata perempuan yang juga menjadi Sekretaris Desa Tinatar itu.

Pengakuan lebih rinci disampaikan Sapuri, pembina pada “Forest Management Unit” (FMU) Koperasi “Rimba Sari” Pacitan, yang dinyatakan “lulus dengan catatan” oleh tim pakar pengambil keputusan pada 3 Maret 2010 untuk sertifikasi Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Lestari Lembaga Ekolabel Indonesia (PHBML-LEI).

“Tentu saja keinginan menjadikan `Pacitan Hijau` itu akan lebih kuat komitmennya dengan pengakuan hutan rakyat bersertifikat ekolabel itu,” katanya.

Seorang penyuluh di Dinas Kehutanan dan Perkebunan Pacitan Luwarno menambahkan, perjuangan menjadikan kondisi hutan di Pacitan, hingga kemudian mendapat sertifikat ekolabel skema LEI tidak mudah dan melalui proses panjang.

“Menumbuhkan kesadaran masyarakat hingga kini sampai pada titik menanam sebagai sebuah keniscayaan yang dipilih sendiri, tentu tidak mudah, namun kini hal itu sudah lahir,” kata penyuluh di Kecamatan Punung yang telah bertugas sejak 1984 itu.

Bahkan, pada tahun 1971, karena sulitnya mengajak masyarakat menanam, dilakukan penyebaran bibit pohon tanaman keras melalui pesawat udara di lahan-lahan karst pada posisi ketinggian yang curam, kata Wardoyo, penyuluh lainnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Pacitan Ir Suyatno, MM menjelaskan, visi dinas yang dipimpinnya adalah kepeloporan dalam mewujudkan hutan dan kebun rakyat sebagai sumber kehidupan dan perekonomian masyarakat daerah itu.

Selain itu, meningkatkan kontribusi hutan dan kebun rakyat terhadap perekonomian masyarakat dan daerah, meningkatkan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kehutanan.

Di samping juga meningkatkan fungsi hutan dan kebun rakyat sebagai penyangga kehidupan melalui usaha rehabilitasi, konservasi dan pelestarian sumberdaya alam, serta perlindungan dan pengamanan hutan dan kebun rakyat.

Jenis unggulan
Menurut Suyatno, potensi hutan rakyat di Pacitan sangat besar, 97,1 persen atau sebanyak 67,324 hektare (ha) adalah hutan rakyat. “Sedangkan hutan negara hanya 2,9 persen atau seluas 2010 ha,” katanya.

Produksi hutan rakyat di Kabupaten Pacitan berupa kayu sekitar 250 meter kubik (m3) per hari, dengan jenis unggulan jati, sengon, pinus, akasia dan mahoni.

Ia juga menjelaskan latar belakang membaiknya pembangunan hutan di daerah itu karena kesadaran menanam yang tinggi para petani dan juga pemeliharaannya. Demikian juga pasar komoditas kehutanan dan perkebunan masih cukup menjanjikan karena ragam tanaman hutan rakyat yang ada.

“Kualitas kayu diterima pasar dengan baik, dan dukungan dari pemerintah daerah dibuktikan dengan prestasi bupati Pacitan sebagai juara I nasional pembina terbaik,” katanya.

Juru Bicara LEI Indra Setia Dewi menjelaskan, FMU Rimba Sari Kabupaten Pacitan yang dinyatakan lulus dengan catatan oleh tim pakar pengambil keputusan pada 3 Maret 2010 mengelola areal hutan rakyat seluas 1.073 hektare, yang didominasi tegakan tanaman jati, mahoni, dan akasia yang tersebar di 13 desa.

Keberhasilan itu merupakan hasil kerja sama berbagai pihak, mulai dari komitmen masyarakat yang mengelola hutan rakyat, lembaga Perhimpunan untuk Studi dan Pengembangan Ekonomi dan Sosial (PERSEPSI) sebagai penjamin dan pendamping.

“Ini membuktikan hutan rakyat di Indonesia sebenarnya cukup banyak yang telah dikelola secara lestari dan rakyat telah mampu mengelola hutan secara lestari,” katanya.

Sementara itu, Manajer Akreditasi LEI Gladi Hardiyanto menambahkan, Maisons du Monde (MdM), perusahaan berbasis di Prancis, berkomitmen untuk memanfaatkan produk-produk furnitur berbahan baku kayu dengan sertifikat ekolabel dari Indonesia.

Produk-produk tersebut termasuk dari hutan rakyat di Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang telah mendapat sertifikat ekolabel dari LEI.

Menurut dia, PT Jawa Furni Lestari atau “Rumah Jawa” di Yogyakarta yang telah berhasil lulus dalam penilaian sertifikasi lacak balak (chain of custody) skema LEI dan telah mendapat sertifikat lacak balak dari PT TuV International Indonesia, adalah industri yang menampung produk-produk dari hutan rakyat.

Untuk memperluas gerakan penyelamatan lingkungan di hutan rakyat berbagai daerah, LEI mengajak wartawan berbagai daerah melihat langsung kegiatan di lapangan, mulai dari hutan rakyat sampai produk kayu jadi yang bersertifikat LEI-CoC.

Selama tiga hari (21-23/4) LEI mengadakan lokakarya dan kunjungan lapangan ke hutan rakyat. Tujuan kegiatan untuk memberikan wawasan kepada wartawan mengenai praktik pengelolaan hutan lestari yang mendorong pengembangan masyarakat dan pelestarian lingkungan.

Selain itu juga memperkenalkan sertifikasi ekolabel standar LEI di hutan rakyat lestari dan produk kayu bersertifikat LEI yang ada di Wonogiri, Pacitan, dan Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta. (T.A035)

Sumber: Klik Di Sini

Hutan di Jatim tersertifikasi ekolabel

Hutan di Jatim tersertifikasi ekolabel 150 150 lei

BOGOR: Dua unit manajemen hutan rakyat (UMHR) di Pacitan dan Lumajang, Jatim dinyatakan lulus dalam penilaian sertifikasi Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Lestari Lembaga Ekolabel Indonesia (PHBML-LEI).

Manajer Komunikasi LEI Indra Setia Dewi kepada Antara menjelaskan penilaian terhadap dua UMHR tersebut dilakukan oleh PT Mutu Agung Lestari.

LEI adalah organisasi berbasis konstituen yang mempunyai misi untuk mewujudkan pengelolaan hutan yang adil dan lestari di Indonesia.

”Ini membuktikan bahwa hutan rakyat di Indonesia sebenarnya cukup banyak yang telah dikelola secara lestari dan rakyat telah mampu mengelola hutan secara lestari,” katanya.

Sistem sertifikasi LEI ditujukan untuk mewujudkan pengelolaan hutan yang adil dan lestari di Indonesia. Saat ini lebih dari 1,5 juta hektare hutan di Tanah Air telah mendapatkan sertifikat hutan lestari dari LEI. (Bisnis/arh)

Profil hutan lestari
Unit Rimba Sari Wana Lestari
Lokasi Pacitan Lumajang
Luas areal (ha) 1.073 3.077
Jenis tegakan Jati, Mahoni, Akasia Sengon

Sumber: Lembaga Ekolabel Indonesia

LEI Mengembangkan Sertifikasi Kelautan

LEI Mengembangkan Sertifikasi Kelautan 150 150 lei

Satu wujud dari hasi Rakernas LEI 2009, pada tanggal 4 Oktober 2009, Tim kerja pengembangan sertifikasi kalautan LEI di sahkan oleh Direktur eksekutif BP-LEI. Selanjutnya Tim yang terdiri dari 5 orang anggota LEI melakukan diskusi via email untuk menyusun dokumen rencana strategi pengembangan sertifikasi kelautan 2010-2014. Draft dokumen renstra kini telah berstatus draft 3.

Berbarengan dengan proses diskusi penyusunan draft tersebut, pada tanggal 2 s/d 4 November 2009, di Pekanbaru-Riau, Loka Konservasi Perairan Nasional (LKPN) menyelenggarakan sosialialisasi dan koordinasi program kerja, Acara nasional ini menghadirkan seluruh kepala Dinas Perikanan & kelautan kabupaten/propinsi wilayah pesisir di Indonesia. Ketika itu LEI tidak masuk dalam daftar undangan, Namun setelah memberikan penjelasan tentang keberadaan Tim kerja pengembangan sertifikasi kelautan LEI, maka ketua LKPN sekaligus ketua penyelenggara dengan senang hati memasukkan LEI sebagai peserta dalam acara tersebut.

Informasi penting bagi bagi tim pengembang sertifikasi kelautan dalam mengikuti acara ini adalah; 1) pada tahun 2009 telah terlingkup 13,5 juta hektar laut berstatus kawasan konservasi dan pada tahun 2014 diprediksi telah melingkupi 15,5 Juta Ha. Kawasan konservasi yang akan dikelola akan memastikan perlidungan habitat dan spesies yang akan berdampak pada pensejahteraan masyarakat dari upaya eksploitasi biota laut dengan menegakkan prinsip kehati-hatian dan bertanggung jawab. Selain itu juga diinformasikan ambisi mentri kelautan dan perikanan Fadel Muhammad untuk menjadikan Departemen Kelautan dan Perikanan sebagai Departemen berbudget tinggi agar mampu menciptakan Indonesia sebagai produsen perikanan terbesar di Dunia. Dengan demikian kepastian produk berkualitas dan ramah lingkungan menjadi keunggulan yang akan ditawarkan Indonesia ke pasar global.

Bersamaan dengan menghadiri acara yang digelar LKPN, pada tanggal 2 November 2009, Ketua Tim Pengembangan Sertifikasi Laut LEI, Fadil Nandila, melakukan milist lounching tentang keberadaan Tim kecil ini ke milist-milist yang berhubungan dengan pengelolan sumberdaya laut dan sumberdaya alam. Dampak positif dari milist lounching ini adalah munculnya tanggapan-tanggapan selamat datang dari para stakeholder bidang perikanan dan kelautan serta milister sumberdaya alam lainnya yang mengingatkan agar system sertifikasi yang dibangun oleh LEI dipastikan tidak mendiskriminasi masyarakat tradisional.

Selain ucapan selamat datang menjadi stakeholder bidang perikanan dan kelautan, pada tanggal 11 November 2009, Tim kerja ini diundang sebagai salah satu peserta workshop nasional Finalisasi Strategi Pengelolaan Ikan Karang Berkelanjutan yang diselenggarakan di Jakarta oleh Direktorat Jendral Kelautan, Pesisir dan Pulau Kecil, Program Rehabilitasi dan Pengelolaan Terumbu Karang.

Informasi penting yang diskusikan dalam workshop ini adalah penyiapan Indonesia memiliki system sertifikasi produk kelautan agar bisa diterima oleh pasar-pasar yang menuntut produk ramah lingkungan. Semoga kali ini LEI berkesempatan mengantarkan tongkat estafet menuju produk kelautan bersertifikat LEI.

Selanjutnya pada tanggal 17 November 2009, di persiapkan pertemuan perdana Tim Sertifikasi Kelautan LEI untuk memformulasikan ide strategis untuk menuju penggalangan dana kegiatan Tim Sertifikasi kelautan LEI.

***

Sertifikasi LEI Butuhkan Informasi Deplu

Sertifikasi LEI Butuhkan Informasi Deplu 150 150 lei

Kapanlagi.com, 13 Agustus 2009 – Sertifikasi Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) atas produk hasil hutan yang dikelola secara adil dan lestari membutuhkan bantuan penggalangan informasi dari pemerintah dan negara dalam hal ini bantuan penggalangan informasi dari Departemen Luar Negeri (Deplu) agar masyarakat dunia mengetahui.

“LEI telah mampu melahirkan skema sertifikasi yang sekelas bahkan ada beberapa keunggulan dengan skema-skema sertifikasi hutan nasional, regional maupun internasional, namun informasi mengenai hal ini belum mendapatkan dukungan pemerintah dan negara secara proporsional,” kata Jajag Suryoputro dari PT Jawa Furni Lestari, pelaku bisnis furnitur berbasis ekolabel kepada ANTARA di Bogor, Jawa Barat (Jabar), Rabu.

Ditemui disela-sela sarasehan dengan tema “Peran Sertifikasi Ekolabel Dalam Perlindungan Keanekaragaman Hayati dan Pengurangan Dampak Perubahan Iklim”, ia memberi contoh mengenai hal itu, ketika berinteraksi dengan pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di wilayah Amerika Serikat (AS) dan Uni-Eropa, yang bahkan nama LEI saja mereka tidak tahu.

“Justru Dubes AS di Indonesia (Cameron R Hume-red) saat kita bertemu dan menjelaskan mengenai LEI, mereka langsung mengatakan tahu mengenai LEI dan tugas-tugasnya dalam mewujudkan pengelolaan hutan yang adil dan lestari di Indonesia,” katanya.

Hingga kini, telah berkembang bermacam-macam skema sertifikasi hutan yang diakui dan sudah dilaksanakan di lapangan, baik yang dikembangkan sebagai suatu inisiatif nasional, regional, maupun internasional.
Beberapa skema sertifikasi hutan tersebut adalah yang dikembangkan oleh FSC (Forest Stewardship Council), PEFC (Pan-European Forest Certification), CSA (Canada`s National Sustainable Forest Management Standard), SFI (Sustainable Forest Initiative), American Tree Farm System, LEI (Lembaga Ekolabel Indonesia), dan yang lainnya.

Jajag Suryoputro mengatakan, berdasarkan pengalaman memasarkan produk furnitur ke pasar dunia ia mendapati fakta bahwa end-user sama sekali tidak mempermasalahkan skema maupun akreditasi dari manapun, namun yang paling penting produk hasil hutan itu diperoleh dari sistem yang benar dengan adanya sertifikasi ekolabel itu.

“Jadi kalau saya jualan produk (furnitur) tidak pernah ditolak, karena produk adalah produk, dan sertifikasi adalah pembungkus di mana `dosa` mereka terampuni karena membeli produk yang benar,” katanya.
Ia mengakui bahwa kendala terbesar yang dihadapi dalam produk furnitur berbasis ekolabel adalah belum adanya dukungan negara dan pemerintah seperti diharapkan.

“Kalau ada dukungan terintegrasi seperti dari Deplu, Departemen Perdagangan, dan juga Depdagri maupun Dephut sendiri, maka masyarakat dunia akan tahu bahwa dengan cara konvensional, yakni skema sertifikasi LEI, ternyata kelestarian hutan bisa dibangun,” katanya.

Untuk itu, ia kembali menegaskan bahwa dengan dukungan terintegrasi semacam itu, maka akses pasar langsung atas produk kehutanan yang dikelola dengan cara yang benar bisa dilakukan.
“Ketika Deplu menggalang informasi mengenai LEI untuk bisa didistribusikan kepada KBRI-KBRI di luar negeri, ini sudah memancing guna membangun dukungan bahwa sertifikasi yang dibangun di Indonesia mampu menjamin sebuah produk hutan diperoleh dengan cara yang benar,” kata Jajag Suryoputro.

Diterima Perancis
Menurut Manajer Akreditasi LEI Gladi Hardiyanto, “Maisons du Monde” (MdM), sebuah perusahaan berbasis di Perancis, berkomitmen untuk memanfaatkan produk-produk furnitur berbahan baku kayu dengan sertifikat ekolabel dari Indonesia.

Produk-produk tersebut, katanya, termasuk dari hutan rakyat di Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi DIY yang telah mendapat sertifikat ekolabel dari LEI.

Ia menjelaskan, PT Jawa Furni Lestari atau yang sering dikenal dengan “Rumah Jawa” telah berhasil lulus dalam penilaian sertifikasi lacak balak (chain of custady) skema LEI dan telah mendapatkan sertifikat lacak balak dari PT TuV International Indonesia.

“Dengan demikian, `Rumah Jawa` menjadi perusahaan furnitur dan kerajinan pertama yang mendapat sertifikat lacak balak dengan skema LEI yang sebagian produk-produknya berbahan baku kayu. Bahan itu berasal dari areal hutan rakyat di Kabupaten Gunung Kidul yang telah mendapatkan sertifikat PHBML (Sertifikasi Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Lestari),” katanya. (kpl/cax)

Dua Hutan Rakyat Lulus Sertifikasi Ekolabel

Dua Hutan Rakyat Lulus Sertifikasi Ekolabel 150 150 lei

(Selasa, 28 Juli 2009) Metrotvnews.com, Bogor: Dua unit manajemen hutan rakyat di Jawa Timur dan Jawa Tengah lulus sertifikasi Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBML) skema Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI). Penilaian kelulusan dilakukan pakar dari PT Mutu Agung Lestari, 26 Juli lalu.

Manajer Komunikasi Lembaga Ekolabel Indonesia Indra Setia Dewi di Bogor, Jawa Barat, Selasa (28/7), mengatakan, dua hutan yang lulus adalah hutan rakyat Argo Bancak, Lembeyan, Magetan, Jawa Timur, dan Wana Rejo Asri di Sambirejo, Sragen, Jawa Tengah.

Tim penilai menyatakan, kedua unit manajemen hutan itu berhak mendapat sertifikat ekolabel. Pencapaian ini menunjukkan kedua uni manajemen mampu mengelola hutannya dengan baik dan lestari.

Lembaga Ekolabel Indonesia adalah organisasi berbasiskan konstituen yang mempunyai misi untuk mewujudkan pengelolaan hutan yang adil dan lestari di Indonesia. Sistem Sertifikasi Lembaga Ekolabel Indonesia bertujuan mewujudkan misi itu. Sejauh ini, lebih dari 1,5 juta hektare hutan di Indonesia telah mendapatkan sertifikat hutan lestari dari lembaga ini.

Unit manajemen Argo Bancak mengelola hutan rakyat seluas 600 hektare di tiga desa. Sementara unit manajemen Waras mengelola hutan rakyat di delapan desa dengan luasan mencapai 1.404 hektare. Hutan rakyat tumbuh pada lahan-lahan petani anggotanya dengan didominasi tanaman jati, mahoni, sengon, dan akasia.(Ant/****)

http://www.metrotvnews.com/index.php/metromain/news/1289/28/7/2009/Dua-Hutan-Rakyat-Lulus-Sertifikasi-Ekolabel

Dua Hutan Rakyat Lulus Sertifikasi Ekolabel

Dua Hutan Rakyat Lulus Sertifikasi Ekolabel 150 150 lei

Bogor, 28 Juli 2009 (ANTARA News) – Dua unit manajemen (UM) hutan rakyat di Jawa Timur dan Jawa Tengah setelah mengikuti proses penilaian sertifikasi ekolabel, dinyatakan lulus dalam penilaian sertifikasi Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBML) skema Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI).

Manajer Komunikasi LEI Indra Setia Dewi kepada ANTARA di Bogor, Selasa, menjelaskan, dua UM itu adalah hutan rakyat Argo Bancak, Kecamatan Lembeyan, Kabupaten Magetan, Jatim dan Wana Rejo Asri (Waras) di Kecamatan Sambirejo, Sragen, Jateng serta pendukungnya.

Keduanya dinyatakan lulus setelah dilakukan penilaian kelulusan oleh tim pakar pengambil keputusan PT Mutu Agung Lestari pada tanggal 26 Juli 2009.

“Tim penilai menyatakan kedua unit manajemen tersebut lulus sehingga berhak mendapat sertifikat ekolabel, yang mengindikasikan bahwa kedua UM tersebut mampu mengelola hutannya dengan baik dan lestari,” katanya.

LEI adalah organisasi berbasiskan konstituen yang mempunyai misi untuk mewujudkan pengelolaan hutan yang adil dan lestari di Indonesia.

Sistem Sertifikasi LEI ditujukan untuk mewujudkan pengelolaan hutan yang adil dan lestari di Indonesia, dan saat ini lebih dari 1,5 juta hektare hutan di Indonesia telah mendapatkan sertifikat hutan lestari dari LEI.

Ia menjelaskan, UM Argo Bancak mengelola hutan rakyat seluas 600 hektare yang berada di tiga desa, sementara UM Waras mengelola hutan rakyat di delapan desa dengan luasan mencapai 1,404 hektare.(*)

UMHR di Sragen dan Magetan Lulus Penilaian Sertifikasi Ekolabel

UMHR di Sragen dan Magetan Lulus Penilaian Sertifikasi Ekolabel 150 150 lei

Tanggal 26 Juli 2009 menjadi waktu yang istimewa bagi unit manajemen hutan rakyat Argo Bancak, Kecamatan Lembeyan, Kabupaten Magetan dan Wana Rejo Asri (WARAS) di Kecamatan Sambirejo, Sragen, serta para pendukungnya.

Betapa tidak, setelah mempersiapkan diri cukup lama untuk mengikuti proses penilaian sertifikasi Ekolabel, akhirnya kedua unit manajemen tersebut dinyatakan lulus dalam penilaian sertifikasi Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBML) skema Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) oleh Tim pakar pengambil keputusan PT Mutu Agung Lestari. Tim penilai menyatakan kedua unit manajemen tersebut lulus sehingga berhak mendapat sertifikat Ekolabel, yang mengindikasikan bahwa kedua UM tersebut mampu mengelola hutannya dengan baik dan lestari.

Unit manejemen Argo Bancak mengelola hutan rakyat seluas 600 hektar yang berada di 3 desa, sementara UM WARAS mengelola hutan rakyat di 8 desa dengan luasan mencapai 1,404 hektar. Hutan rakyat tersebut tumbuh pada lahan-lahan milik petani anggotanya di pekarangan, tegalan, dan wono.
Kondisi tegakan didominasi oleh tanaman Jati, Mahoni, Sengon, dan Akasia, dengan etat tebang tahunan di UM Argo Bancak mencapai 1,572 m3/tahun dan di UM Waras mencapai 5,056 m3/tahun.

Keberhasilan kedua unit manajemen tersebut tidak terlepas dari dukungan para pihak. Penyiapan unit manajemen menuju penilaian sertifikasi dilakukan oleh tim kabupaten masing-masing yang bekerjasama dengan Lembaga PERSEPSI, dengan dukungan Dinas kehutanan Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah, serta Pusat Standarisasi dan Lingkungan Departemen Kehutanan.

Dukungan tidak hanya berupa komitmen tetapi sampai pada dukungan pendanaan bagi proses penyiapan dan penilaian sertifikasi ekolabel. Pada saat proses penilaian pun para pendukung ini bersama-sama mengikuti proses penilaian mulai dari survai lapangan sampai dengan pengambilan keputusan. Dukungan langsung para pihak yang lebih luas, khususnya dari pemerintah daerah dan pusat (melalui Pustandling Departemen Kehutanan) menjadi langkah awal untuk semakin mempercepat perluasan areal hutan rakyat yang tersertifikasi menuju kelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Ir. Tirsan Yusuf, Kepala Dinas Kehutanan Magetan, dengan lulusnya UM Argo Bancak menjadi pemicu untuk terus melakukan pengelolaan hutan rakyat yang lestari. Demikian juga menurut Ir. Wakidi, Kepala Dinas Kehutanan Sragen, yang mengatakan bahwa setelah kedua UM ini lulus maka Dinas Kehutanan akan kembali melakukan penyiapan areal hutan-hutan rakyat lainnya agar dapat mengikuti penilaian sertifikasi ekolabel, dan dari sisi pemasaran akan menjalin kerjasama dengan para pihak lainnya. Menurut Bibit, ketua UM Waras dan wakil UM Argo Bancak, pada awalnya mereka tidak menyangka jika unit manajemennya dapat lulus penilaian karena memang cukup berat hal-hal yang dinilai. Maka ketika kelompoknya dinyatakan lulus, disamping merasa senang dan bersyukur, hasil ini juga menjadi amanah untuk terus bekerja melestarian hutan-hutan rakyat yang berada dalam wilayah kelolanya.

Akhirnya, kelulusan kedua UM ini semakin melengkapi dan memperluas jumlah areal hutan yang dikelola masyarakat yang mendapat sertifikat ekolabel dengan skema LEI. Tercatat sudah lebih dari 16,700 hektar areal hutan rakyat dan hutan adat yang telah mendapat sertifikat ekolabel, yang dikelola oleh 8 (delapan) unit manajemen hutan rakyat. Sebaran arealnya juga semakin meluas, meliputi wilayah provinsi Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Kalimantan Barat, dan Jawa Timur. Saat ini beberapa areal hutan rakyat di kabupaten lain di Jawa Timur, Jawa Tengah, DIY, dan Jawa Barat juga sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti penilaian sertifikasi ekolabel.

Sehingga diharapkan kedepan diharapkan akan semakin luas hutan-hutan yang dikelola masyarakat yang dapat dikelola secara baik dan lestari.