sertifikasi

Sertifikasi Hutan Lestari: Jawaban Kegagalan Pasar?

Sertifikasi Hutan Lestari: Jawaban Kegagalan Pasar? 150 150 lei

Dalam paham ekonomi kesejahteraan (welfare economics), pasar yang bersaing akan mendorong tercapainya pengalokasian sumber daya yang efisien secara ekonomis. Namun demikian, kondisi pasar persaingan sempurna dalam perekonomian hampir mustahil dijumpai karena prasyarat-prasyarat persaingan tersebut sulit dipenuhi. Salah satu faktor penyebab kegagalan pasar yang bersaing adalah informasi yang asimetris.

Informasi yang asimetris merupakan karakteristik yang banyak dijumpai dalam situasi bisnis. Secara sederhana dapat digambarkan bahwa kebanyakan produsen lebih banyak paham tentang kualitas produknya daripada konsumen. Dalam dunia ideal, semestinya konsumen akan mampu memilih antara produk yang berkualitas tinggi dan berkualitas rendah. Meski beberapa konsumen memilih produk yang berkualitas rendah karena pasti harganya lebih murah, terdapat konsumen yang tetap lebih suka membayar lebih mahal untuk produk berkualitas tinggi. Sayangnya, konsumen tidak dapat dengan mudah menentukan kualitas suatu produk hingga mereka telah membelinya.

Bentuk kegagalan pasar yang terjadi akibat informasi yang asimetris adalah pemilihan yang merugikan (adverse selection). Hal ini muncul apabila produk dengan kualitas berbeda-beda dijual dengan satu harga karena konsumen tidak mempunyai pengetahuan yang cukup untuk menentukan kualitas yang sebenarnya pada saat membeli. Akibatnya, akan banyak produk berkualitas rendah dan sedikit produk berkualitas tinggi yang ada di pasar. Implikasi informasi yang asimetris tentang kualitas produk dianalisa pertama kali oleh George Akerlof tahun 1970 (Pindyck et al, 2001).

Ulasan tentang informasi yang asimetris di atas sangat relevan untuk menelaah transaksi perdagangan produk kehutanan saat ini, utamanya produk kayu. Pertanyaan yang bisa diajukan adalah bagaimana dampak dari informasi yang asimetris dapat diminimalisir sehingga baik produsen maupun konsumen dapat sama-sama merasakan manfaat dari transaksi yang terjadi. Selanjutnya, peran apa yang harus diemban oleh pemerintah untuk memastikan bahwa produk kehutanan berasal dari sumber daya hutan yang dikelola berdasar prinsip-prinsip kelestarian, dengan demikian konsumen menerima informasi produk secara transparan.

Paradoks Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari
Pengelolaan hutan lestari menjadi kredo yang didengungkan banyak pihak sejak tahun 1990-an. Meningkatnya kesadaran konsumen terhadap produk kayu yang berasal dari hutan yang lestari dan makin meluasnya degradasi hutan di berbagai belahan dunia, mendorong munculnya inisiatif-inisiatif dari masyarakat sipil untuk menyusun standar dan sertifikasi pengelolaan hutan secara lestari. Beberapa inisiatif antara lain dari Forest Stewardship Council (FSC) dan Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) – sebelumnya The Pan-European Forest Certification, dan di Indonesia sendiri muncul inisiatif nasional dengan pembentukan Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI).

Dengan penggalangan yang intensif dari organisasi-organisasi lingkungan, maka sertifikasi hutan yang didorong secara voluntary, menjadi alat pengendali pasar yang sangat istimewa. Produsen harus memenuhi standar yang memuat pengaturan-pengaturan dan pembatasan-pembatasan agar produknya dapat diterima pasar. Di sisi lain, pembeli atau konsumen terbebas dari batasan-batasan. Dengan bahasa lain, produsen atau pengelola hutan dituntut berkomitmen terhadap prinsip-prinsip kelestarian sementara konsumen tidak dibebani untuk memberikan apresiasi lebih terhadap produk-produk kayu bersertifikat. Sehingga, secara paradoksal, sertifikasi sebagai alat pengendali pasar justru dipisahkan dari pasar itu sendiri (Cris van Dam, 2003).

Upaya-upaya untuk memberikan informasi yang benar kepada konsumen sangat tergantung pada kredibilitas dan reputasi dari produsen. Dalam konteks inilah, maka, standarisasi menjadi kata penentu. Pertanyaannya, bagaimana sebuah standar disusun sehingga pihak-pihak yang terkait memberikan kepercayaan penuh? Tidak bisa tidak, bahwa standar tersebut haruslah merupakan hasil dari proses-proses partisipatif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Dengan demikian, sertifikasi voluntary akan mengikat secara moral baik produsen maupun konsumen.

Sertifikasi pengelolaan hutan lestari juga menjadi instrumen mengatasi informasi yang asimetris melalui pemberian isyarat pasar (market signaling). Konsep isyarat pasar yang dikembangkan oleh Michael Spence (Pindyck et al, 2001) menunjukkan bahwa dalam pasar, produsen dan konsumen memberikan isyarat yang menyampaikan informasi tentang kualitas produk. Labelisasi produk kayu (ecolabeling), sejatinya adalah titik kompromi antara produsen dan konsumen. Produsen melalui label yang telah melalui proses yang terstandarisasi menginformasikan kualitas produknya, sementara konsumen sebagai pengguna bisa melakukan verifikasi atas kualitas produk tersebut kepada lembaga-lembaga sertifikasi yang memberikan jaminan kualitas produk tersebut.

Intervensi Pemerintah
Meski ada tekanan-tekanan kuat dari organisasi-organisasi lingkungan dunia, tidak serta merta pengelola hutan dan produsen mempunyai komitmen yang kuat untuk menerapkan standar pengelolaan hutan lestari dengan mekanisme voluntary. Masih terbukanya celah pasar yang masih toleran terhadap produk kayu non sertifikat , rendahnya insentif pasar terhadap produk bersertifikat , serta kondisi pemungkin (enabling condition) yang tidak memadai untuk pemenuhan standar, seperti pembalakan liar, perambahan dan konflik tenurial, berakibat pada lambatnya perkembangan hutan bersertifikat lestari di Indonesia.

Karenanya, terbitnya Peraturan Menteri Kehutanan No, P-38/Menhut-II/2009 tentang Standard dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak, dapat dipandang sebagai bentuk intervensi pemerintah untuk mengatasi rendahnya pemenuhan kinerja pengelola hutan berdasarkan prinsip-prinsip kelestarian. Meski juga, intervensi ini tidak terlepas dari tekanan dari luar negeri yang dikemas dalam bentuk Voluntary Partnership Agreement (Kesepakatan Kerjasama Sukarela) untuk pemberantasan pembalakan liar antara Indonesia dan Uni Eropa.

Hutan pada dasarnya adalah barang publik (public goods) dan sumber daya milik bersama (common property resources), yang daya yang dapat diakses orang dengan bebas. Akibatnya, sumber daya tersebut dapat digunakan secara berlebihan yang mengakibatkan terciptanya eksternalitas, di mana penggunaan sumber daya masa kini akan merugikan generasi yang akan menggunakannya pada masa mendatang. Oleh karenanya, melalui kontrol regulasi, pemerintah dapat memberikan ijin pengelolaan kepada pihak swasta. Di sini, pemerintah memperoleh legitimasi ketika sertifikasi pengelolaan hutan lestari dan verifikasi legalitas menjadi mandatory sifatnya.

Bagaimana mengupayakan keberterimaan pasar atas proses mandatory tersebut? Pertama, prinsip-prinsip kredibilitas, transparansi dan akuntabilitas harus dapat dibuktikan melalui proses penilaian dan verifikasi. Harus dijamin bahwa ada ruang untuk publik untuk menyuarakan preferensi mereka.

Kedua, pasar mempunyai preferensi yang berbeda terhadap produk-produk bersertifikat mandatory dan voluntary. Peran masyarakat sipil seperti organisasi sosial dan lingkungan, sangat kuat untuk memberikan informasi kepada konsumen tentang standar dan prosedur penilaian. Sertifikasi mandatory akan bersaing dengan dengan sertifikasi voluntary, seperti FSC dan PEFC yang telah memberikan preferensi kuat kepada konsumen ditingkat internasional. Bahkan LEI, sebagai inisiatif voluntary nasional, saat ini telah mulai dapat diterima di pasar Jepang dan kalangan pasar Eropa. Sangat baik jika KAN yang ditunjuk menjalankan proses sertifikasi dan verifikasi mandatory dapat duduk bersama dengan LEI, membentuk sinergi dan aliansi strategis untuk bersaing di pasar internasional. Pemerintah juga perlu memberikan pengakuan kepada inisiatif para pelaku usaha yang telah menerapkan sertifikasi secara voluntary, sehingga pasar juga dapat merespon secara positif atas sikap Pemerintah tersebut.

Ketiga, semestinya ada informasi yang jelas tentang posisi sertifikasi kinerja pengelolaan hutan lestari dan verifikasi legalitas secara mandatory, untuk menghindari bias tafsir kepada konsumen. Legalitas semestinya ditempatkan sebagai bagian dari proses menuju pengelolaan hutan secara lestari. Apa yang telah dikembangkan oleh LEI melalui skema sertifikasi bertahap, dapat memberikan gambaran tentang posisi kedua proses tersebut.

Perlu waktu untuk melihat tanggapan pasar terhadap skema mandatory. Apapun, tingkat preferensi konsumen terhadap produk hutan pasti akan terus berubah, sehingga sudah semestinyalah penerapan standar pengelolaan hutan lestari baik mandatory maupun voluntary, dalam rangka mereduksi informasi yang asimetris, secara kontinyu direview dan diperbaiki.

Oleh: Purwadi Soeprihanto
Rimbawan Praktisi, Anggota Majelis Perwalian Anggota (MPA) LEI
Artikel ini dimuat di Tabloid Agroindonesia, No. 259 tgl 21 – 27 Juli 2009

Jawa Furni Me-launching Sistem Elektrik Chain of Custody

Jawa Furni Me-launching Sistem Elektrik Chain of Custody 150 150 lei

(July 12th, 2009 by Kayu Sertifikasi, Jogja): Jawa Furni Lestari me-launching sistem elektrik Chain of custady atau disebut e CoC pada 10 Juli 2009 di Jogja. PT Jawa Furni Lestari telah mengundang para kolega untuk menyaksikan kelebihan e-CoC. Sekaligus para undangan dapat memberikan masukan untuk perbaikkan sistem tersebut.

Sistem ini merupakan kerangka database pohon sebagai bahan baku industri mebel Jawa Furni. “Dengan database ini, asal usul bahan baku funiture dapat ditelusur sampai tonggak kayu. Pohon dan hasil tebangan ditempeli sebuah label dengan nomor seri unik. Tentunya semuanya secara elektik dan sederhana,” kata Cahyo Kusworo, perancang software e-CoC.

Sebagai pilot project, hutan bersertifikat yang dikelola Koperasi Wana Manunggal Lestari Kabupaten Gunungkidul ditetapkannya. Jawa Furni memberikan tiga buah perangkat komputer kepada koperasi sebagai penyimpan data pohon. “Sistem ini dapat menjadi jembatan antara hutan yang sudah bersertifikat ekolabel dengan industri kayu,” kata Oki Widayanto, direktur eksekutif Jawa Furni. Kendala rekapitulasi dokumen lacak balak selama ini segera dapat diatasi, baik di simpul hutan, penggergajian, dan industri mebel.

Kinerja LEI 2005-2008

Kinerja LEI 2005-2008 150 150 lei

Publikasi yang menginformasikan mengenai kinerja LEI antara tahun 2005-2008.  Dalam publikasi ini dapat diperoleh informasi mengenai peningkatan luasan areal sertifikasi LEI hingga keberterimaan logo LEI di pasar internasional.

Kinerja LEI 2005-2008

LEI Kembangkan Standar Sertifikasi Karbon

LEI Kembangkan Standar Sertifikasi Karbon 150 150 lei

Jakarta, 16/04 (Bisnis Indonesia): Skema pengurangan emisi dari degradasi dan deforestasi (Reduction Emission from Degradation and Deforestation/REDD) yang digagas dalam mengatasi perubahan iklim, belum tentu akan menguntungkan Indonesia.

“Untuk itu, perlu dicari alternatif skema penggalangan dana untuk perdagangan karbon di luar REDD,” kata Menhut M.S. Kaban seusai membuka seminar nasional bertema Menggalang Inisiatif Perdagangan Karbon Sukarela, di Manggala Wanabakti, kemarin.

Skema alternatif itu, katanya, sudah harus disusun dari sekarang mengingat skema REDD belum tentu menguntungkan Indonesia. “Jujur saja, kita terkesima dengan REDD yang bagus, tetapi eksekusinya sulit dan tidak terlalu menguntungkan. Kita harus cari skema yang simple, murah, dan bisa selamatkan hutan. Selain itu, mencegah deforestasi, tetapi masyarakat dapat manfaatnya,” kata Kaban.

Dengan skema REDD, menurut Kaban, Indonesia berharap bisa mendapat suntikan dana asing sampai US$3,75 miliar (Rp33,75 triliun) per tahun. Meskipun demikian, dia tetap tidak bisa menjelaskan berapa nilai riil yang bisa didapat masyarakat Indonesia yang sudah menjaga hutannya.

“REDD memang bisa jadi jalan kita dapat dana asing untuk kelola hutan. Istilahnya, hutan kita nyerap karbon, tapi kita gak dapat upahnya karena skema yang rumit tadi,” tuturnya.

“Kita juga mendesak negara maju yang selama ini diuntungkan oleh keberadaan hutan Indonesia, yang menyerap emisi mereka, untuk memberikan insentif. Masalahnya, kita tidak bisa menunggu. Oleh Karena itu, kita harus cari skema alternatif yang lebih simple dan murah,”tutur Kaban.

Skema alternatif yang murah, kata dia, tidak hanya datang dari pemerintah, seperti REDD, tetapi juga dari lembaga lain seperti Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) yang diharapkan mampu menyusun skema perdagangan karbon secara sukarela (voluntary carbon trade).

Selain itu, menurut dia, LEI juga diminta menyiapkan tata aturan dalam sertifikasi kawasan hutan milik negara ataupun rakyat sebelum memasuki pasar perdagangan karbion internasional.

“Dengan kita coba skema alternatif yang mengarah pada perdagangan karbon sukarela, kawasan hutan bisa dijaga utuh dengan libatkan masyarakat. Saya rasa LEI bisa menyusun skema perdagangan karbon sukarela,” katanya.

Menurut dia, kerja sama LEI dengan Koperasi Perumahan Wana Nusantara (KPWN), yang mengelola penanaman berdasarkan prinsip pengelolaan batang tanaman, bisa menjadi plot atau contoh riil skema perdagangan karbon sukarela.

Sertifikasi karbon
Ahli Kehutanan dari Institut Pertanian Bogor (IPB), Teddy Rusolono, mengatakan skema perdagangan karbon yang sekarang berlaku melibatkan paling tidak sepuluh pihak, sejak dari penjual sampai pembeli. “Karena itu, skema perdagangan karbon secara sukarela ini harusnya bisa ikut memperpendek birokrasi dan menurunkan biaya administrasi,” ujarnya.

Plt Direktur Eksekutif LEI, Daru Asycarya, mengatakan LEI sedang menyusun skema alternatif perdagangan karbon sukarela yang disebut Menhut Kaban. Selain itu,LEI juga mengembangkan standar sertifikasi karbon pada hutan berbasis masyarakat. (erwin.tambunan@bisnis.co.id)

Sertifikasi LEI Menjawab Permintaan Dunia

Sertifikasi LEI Menjawab Permintaan Dunia 150 150 lei

Bogor, 7/2 (Kompas Online): Kecenderungan pasar dunia yang telah memperketat persyaratan ramah lingkungan atas permintaan produk hutan dan kayu dari negara yang mempunyai hutan, termasuk di Indonesia, bisa terbantu bila kalangan pengusaha, pedagang, dan industri pengelolaan hutan di Indonesia mengikuti skema sertifikasi Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI).

“Para pedagang dan industri dapat menggunakan bahan baku (produk hutan) bersertifikat LEI untuk memenuhi permintaan konsumen yang kian lama kian meningkat atas produk-produk yang ramah lingkungan,” kata Direktur Eksekutif LEI Taufiq Alimi di Bogor, Jawa Barat, Sabtu (7/2).

Ditemui pada hari kedua Kongres II organisasi berbasis konstituen (CBO) LEI, ia mengemukakan bahwa seperti disampaikan oleh Menteri Kehutanan (Menhut) MS Kaban saat membuka kongres itu Jumat (6/2), sertifikasi LEI menguntungkan bagi empat pemangku kepentingan kehutanan yang terkait.

Ia mengatakan, melihat kecenderungan permintaan dunia dimaksud, sebenarnya bagi pengusaha sudah sedikit sekali pilihan untuk tidak masuk skema sertifikasi ekolabel.

Argumentasinya, citra dan kondisi pengelolaan hutan Indonesia membuat hasil hutan Indonesia, khususnya industri mebel kalah saing di pasar antarbangsa.

Dikemukakannya bahwa masyarakat Eropa, Jepang, dan Amerika Serikat (AS), saat ini memang sedang punya perhatian lebih pada masalah hutan Indonesia. “Mereka berharap negara pemilik hutan seperti Indonesia bisa membuktikan bahwa pemanfaatan hutan dan hasil-hasilnya bisa dilakukan dengan cara-cara yang tidak merusak daya dukung alam, tidak mencederai keadilan sosial, dan bisa dilakukan secara lestari,” kata Taufiq Alimi.

Sementara itu, Menhut MS Kaban meneguhkan kenyataan itu dan menyampaikan bahwa perkembangan dunia industri sektor kehutanan menunjukkan adanya kecenderungan pasar global yang semakin memperketat persyaratan lingkungan. “Konsumen mulai jeli mengamati apakah sumber daya hutan sebagai asal-usul kayu telah dikelola dengan baik dan memenuhi asas-asas atau prinsip pengelolaan hutan secara berkelanjutan,” katanya.

Oleh karena itu, kata dia, sistem sertifikasi LEI akan semakin memperkuat dan melengkapi sistem sertifikasi pengelolaan hutan lestari yang telah ada, dan merupakan salah satu cara untuk melakukan asal-usul produk kayu yang dipasarkan.

“Selaku Menteri Kehutanan, saya akan melindungi industri kehutanan yang menggunakan kayu legal sehingga industri tersebut dapat bersaing dengan industri yang menggunakan kayu ilegal. Di samping itu, juga untuk meningkatkan posisi tawar industri kehutanan Indonesia di pasar dunia,” katanya.

Verifikasi wajib Menhut juga mengemukakan bahwa di samping hal tersebut, pemerintah juga telah menerapkan kebijakan verifikasi wajib, yang merupakan instrumen kebijakan untuk mengetahui tingkat kinerja dan kepatuhan unit manajemen (UM) terhadap peraturan perundangan yang berlaku di dalam pengelolaan hutan.

Dalam pelaksanaannya, program verifikasi wajib itu juga didasarkan pada serangkaian kriteria dan indikator pengelolaan hutan lestari yang terus dievaluasi dan diperbaiki.

“Saya ingin mengajak semua pihak, terutama unit manajemen pengelolaan hutan di Indonesia untuk dapat menjadikan sertifikasi pengelolaan hutan lestari sebagai suatu tantangan untuk lebih maju dalam mengembangkan industri kehutanan,” katanya.

Melalui instrumen tersebut, kata dia, Indonesia berusaha untuk dapat menembus dan meningkatkan pangsa pasar dan daya saing produk kehutanan Indonesia di pasar antarbangsa, sekaligus memacu percepatan pencapaian pengelolaan hutan lestari di Indonesia untuk kesejahteraan rakyat.

Belajar Sampai ke Dayak Iban Sungai Utik, Kapuas Hulu

Belajar Sampai ke Dayak Iban Sungai Utik, Kapuas Hulu 150 150 lei

Kapus Hulu, 13/8, (Modus.or.id): Bila pemerintah Indonesia serius menangani korupsi, maka sebaiknya belajar pada suku bangsa Dayak Iban, di Sungai Utik, Kecamatan Embaloh Hulu,Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Mereka hidup seakan tanpa mempunyai ambisi memperkaya diri secara berlebihan dengan jalan melakukan korupsi, tapi lebih memilih hidup komunal dan bersahaja. Mereka jauh dari ambisi sebagaimana yang ditunjukkan “manusia modern” saat ini untuk korupsi apalagi untuk merusak hutan yang mereka kelola di wilayah mereka tinggal. Namun, jangan anggap remeh soal kepedulian masyarakat Dayak Iban dalam melestarikan hutan. Mereka saat ini mendiami wilayah ketemenggungan 7 kampung ‘Jalai Lintang’ , yaitu Lauk Rugun,Mungguk,Pulan, Apan(Langgan Baru), Ungak, dan Sungai Tebelian.

Keseriusan masyarakat Dayak Iban dalam menjaga hutan pada akhirnya mendapat perhatian pemerintah pusat. Buktinya , Kamis 7 Agustus 2008 putra terbaik Dayak Iban, Bandi Anak Ragai alias Pak Janggut menerima Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari pada masyarakat Kampung Sungai Utik, yang diserahkan langsung oleh Menhut MS. Kaban.

Sejak tahun 2004 hingga tahun 2006 Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI), Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Forest Watch Indonesia (FWI), dan Uni Eropah menyelenggarakan program kerja bersama di Kampung Sungai Utik, Kec. Embaloh Hulu, Kab. Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat. Program kerja ini juga melibatkan peran 3 organisasi pendampingan masyarakat yang membantu dalam mempersiapkan implementasi standar Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) yang mungkin diperankan oleh kelompok-kelompok masyarakat tradisional.

Direktur Eksekutif LEI, Taufik Alimi mengatakan, sejak bulan Maret 2008 telah dilakukan serangkaian penilaian sertifikasi Pengelolaan Hutan berbasis Masyarat Lestari (PHBML) oleh PT. Mutu Agung Lestari (PT. MAL) sebagai badan penyelenggara sertifikasi mutu di bawah akreditasi LEI. Penilaian sertifikasi hutan (ekolabel) merupakan sebuah pengakuan bahwa apa yang telah dilakukan oleh masyarakat Kampung Sungai Utik dalam menjaga kelestarian hutan layak dihargai dalam sebuah pengakuan berupa Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari. Berlangsung di tempat yang unik, Rumah Panjang Kampung Sungai Utik; Jl. Lintas Utara Putussibau-Badau Km. 77,8, Kec. Embaloh Hulu, Kab. Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat penyerahan Sertifikat Ekolabel Pengelolaan Hutan Lestari pada Masyarakat Iban berlangsung sukses.(Red).

Diunduh dari : http://www.modus.or.id/aspirasi/iban.html

Taufik Alimi: Sertifikasi, Penghargaan Bagi Penjaga Hutan

Taufik Alimi: Sertifikasi, Penghargaan Bagi Penjaga Hutan 150 150 lei

Jakarta, 12/8 (Suaratokoh.com): Direktur Eksekutif LEI, Taufik Alimi mengatakan, sejak bulan Maret 2008 telah dilakukan serangkaian penilaian sertifikasi Pengelolaan Hutan berbasis Masyarat Lestari (PHBML) oleh PT. Mutu Agung Lestari (PT. MAL) sebagai badan penyelenggara sertifikasi mutu di bawah akreditasi LEI. Penilaian sertifikasi hutan (ekolabel) merupakan sebuah pengakuan bahwa apa yang telah dilakukan oleh masyarakat Kampung Sungai Utik dalam menjaga kelestarian hutan layak dihargai dalam sebuah pengakuan berupa Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari.

Bila pemerintah Indonesia serius menangani korupsi, maka sebaiknya belajar pada suku bangsa Dayak Iban, di Sungai Utik, Kecamatan Embaloh Hulu,Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Mereka hidup seakan tanpa mempunyai ambisi memperkaya diri secara berlebihan dengan jalan melakukan korupsi, tapi lebih memilih hidup komunal dan bersahaja. Mereka jauh dari ambisi sebagaimana yang ditunjukkan “manusia modern” saat ini untuk korupsi apalagi untuk merusak hutan yang mereka kelola di wilayah mereka tinggal. Namun, jangan anggap remeh soal kepedulian masyarakat Dayak Iban dalam melestarikan hutan. Mereka saat ini mendiami wilayah ketemenggungan 7 kampung ‘Jalai Lintang’ , yaitu Lauk Rugun,Mungguk,Pulan, Apan(Langgan Baru), Ungak, dan Sungai Tebelian.

Keseriusan masyarakat Dayak Iban dalam menjaga hutan pada akhirnya mendapat perhatian pemerintah pusat. Buktinya , Kamis 7 Agustus 2008 putra terbaik Dayak Iban, Bandi Anak Ragai alias Pak Janggut menerima Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari pada masyarakat Kampung Sungai Utik, yang diserahkan langsung oleh Menhut MS. Kaban.

Sejak tahun 2004 hingga tahun 2006 Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI), Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Forest Watch Indonesia (FWI), dan Uni Eropah menyelenggarakan program kerja bersama di Kampung Sungai Utik, Kec. Embaloh Hulu, Kab. Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat. Program kerja ini juga melibatkan peran 3 organisasi pendampingan masyarakat yang membantu dalam mempersiapkan implementasi standar Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) yang mungkin diperankan oleh kelompok-kelompok masyarakat tradisional.

Direktur Eksekutif LEI, Taufik Alimi mengatakan, sejak bulan Maret 2008 telah dilakukan serangkaian penilaian sertifikasi Pengelolaan Hutan berbasis Masyarat Lestari (PHBML) oleh PT. Mutu Agung Lestari (PT. MAL) sebagai badan penyelenggara sertifikasi mutu di bawah akreditasi LEI. Penilaian sertifikasi hutan (ekolabel) merupakan sebuah pengakuan bahwa apa yang telah dilakukan oleh masyarakat Kampung Sungai Utik dalam menjaga kelestarian hutan layak dihargai dalam sebuah pengakuan berupa Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari.

Berlangsung di tempat yang unik, Rumah Panjang Kampung Sungai Utik; Jl. Lintas Utara Putussibau-Badau Km. 77,8, Kec. Embaloh Hulu, Kab. Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat penyerahan Sertifikat Ekolabel Pengelolaan Hutan Lestari pada Masyarakat Iban berlangsung sukses.

Diunduh dari : http://www.suaratokoh.com/taufik-alimi-sertifikasi-penghargaan-bagi-penjaga-hutan

Hutan Adat Pertama Penerima Sertifikat Ekolabel

Hutan Adat Pertama Penerima Sertifikat Ekolabel 150 150 lei

(Putussibau, 8 Agustus 2008) – Kearifan tradisional yang selama ini dilakukan sebuah komunitas adat di Suku Dayak Iban di pedalaman Kampung Sungai Utik, Kecamatan Embaloh Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar), sehingga hutan adatnya masih terjaga dan lestari membuahkan sebuah penghargaan sertifikat ekolabel dari Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI).

“Suku Dayak Iban masih memegang teguh aturan adatnya, dan menolak tawaran investor untuk mengeksploitasi hutan adatnya, sehingga hutan mereka hingga kini masih terawat baik, inilah kearifan tradisional yang kian langka, dan setelah melalui serangkaian penilaian sertifikasi pengelolaan hutan berbasis masyarakat lestari (PHBML), kita berikan sertifikat ekolabel pertama di Indonesia untuk hutan adat,” kata Direktur Eksekutif LEI Ir Taufiq Alimi di Putussibau, Kalbar, Rabu (6/8).

Proses pemberian sertifikat ekolabel itu dijadwalkan akan diberikan Kamis ini . Dijelaskan, pada tahun 2004-2006 LEI, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Forest Watch Indonesia (FWI), dan Uni Eropa menyelenggarakan program kerja sama bersama di Kampung Sungai Utik. Program kerja itu juga melibatkan peran tiga organisasi pendampingan masyarakat Lembaga Bela Banua Talino (LBBT), Pemberdayaan Pengelolaan Sumberdaya Alam Kerakyatan (PPSDAK), dan Program Pemberdayaan Sistem Hutan Kerakyatan (PPSHK).

Pada Maret 2008 telah dilakukan serangkaian penilaian sertifikasi PHBML oleh PT Mutuagung Lestari (MAL) sebagai badan penyelenggara sertifikasi mutu di bawah akreditasi LEI, di mana penilaian sertifikasi hutan (ekolabel) yang dilakukan telah menyatakan bahwa masyarakat Kampung Sungai Utik berhasil memperoleh sertifikat pengelolaan hutan lestari. (ant/slg)

Hutan Adat Sungai Utik Dipertahankan Puluhan Tahun

Hutan Adat Sungai Utik Dipertahankan Puluhan Tahun 150 150 lei

(Sinar Harapan, 08 Agustus 2008): Hutan Adat Sungai Utik Dipertahankan Puluhan Tahun Putussibau–Dalam pengamatan perjalanan yang dilakukan SH mulai Selasa (5/8) hingga Kamis, terlihat kondisi hutan adat Utik memang terhitung asli. Beberapa kayu bernilai tinggi seperti ramin dan jelutung masih tumbuh dengan subur dan besar. Sungai Utik yang mengalir tak jauh dari rumah adat terlihat jernih, hingga terasa tak segan untuk mandi di dalamnya.

Bandi, Ketua Adat Masyarakat Iban dari Sungai Utik, yang kerap dipanggil Pak Janggut, menyatakan setidaknya kondisi hutan adat mereka tetap dipertahankan asli semenjak perpindahan pertama mereka ke daerah tersebut tahun 1972 lalu. “Hutan adalah sumur dunia. Dari hutan ada banyak air keluar, tanah juga terjaga. Tanpa tanah kita bukan apa-apa,” ujar Pak Janggut menjelaskan dasar pemikiran mereka dalam mempertahankan hutan.

Karena dianggap sudah 38 tahun menjaga kelestarian hutan dengan mempertahankan budaya adat turun-temurun, Suku Dayak Iban yang berdiam di pinggir Sungai Utik, Kalimantan Barat, menerima sertifikasi ekolabel. “Suku Adat Sungai Utik mampu menunjukkan kelestarian hutan juga bisa tercapai bila dikelola secara adat,” kata Taufik Alimi, Direktur Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI), pada saat penyerahan sertifikasi di rumah panjang suku Iban Utik, Kamis (7/8). Parameter pencapaian sertifikasi tersebut, menurut Taufik, terdiri dari tiga bagian besar penilaian yaitu sisi ekologi, sosial dan ekonomi. “Setidaknya sembilan ribu hektare lahan yang dikelolah secara turun-temurun oleh orang adat Utik mampu dipertahankan hingga sekarang,” kata Taufik.

Dengan adanya sertifikasi tersebut, menurut Pak Janggut, akan makin menguatkan bahwa jalan yang mereka pilih dalam mempertahankan hutan adat bukan arah yang salah mengingat kebanyakan hutan di sekeliling tanah adat mereka, sekarang telah mulai kritis terjamah industri penebangan kayu. Tercatat ada tiga perusahaan penebangan kayu kini mengepung kawasan adat mereka. Tiga perusahaan tersebut adalah PT Benua Indah, PT Bumi Raya Utami WI, dan PT Landjak Deras Jaya Raya yang diklaim diinvestasi oleh investor dari Malaysia dan mengirimkan kayu-kayunya ke Malaysia.

Sementara itu, Menteri Kehutanan RI MS Kaban yang juga hadir dalam penyerahan sertifikasi tersebut menyatakan kalau apa yang dilakukan kaum adat Utik ini menunjukan dengan cara adat, kelestarian hutan juga bisa tercapai. “Peristiwa ini bisa menjadi pembelajaran bagi kaum adat yang lain. Bahwa dengan cara adat hutan tetap bisa lestari dan diakui sistem pengelolaannya oleh dunia modern,” kata Kaban. Wakil Bupati Kapuas Hulu Drs Alexander MSc turut bergembira juga dengan diberikannya sertifikasi tersebut. Dalam sambutannya, Alexander berharap agar dalam pengambilan keputusan pemberian anggaran daerah, turut pula diperhatikan masalah kemampuan melestarikan hutan seperti kasus orang adat Utik ini. Jadi tidak hanya berdasar pada luas wilayah serta jumlah penduduk, seperti yang dilakukan sekarang. (sulung prasetyo) Diunduh dari : http://www.sinarharapan.co.id/berita/0808/08/kesra02.html

Masyarakat Adat Sungai Utik Terima Sertifikat Ekolabel

Masyarakat Adat Sungai Utik Terima Sertifikat Ekolabel 150 150 lei

Jakarta, 8/8, (Equator News): Sungai Utik, Sempat tertunda mengunjungi Rumah Panjai Sungai Utik Kecamatan Embaloh Hulu, beberapa tahun lalu, helikopter yang ditumpangi rombongan Menteri Kehutanan, MS Kaban berhasil mendarat dengan sempurna di lapangan Sepak Bola Sungai Utik, Kamis (7/8) sekitar pukul 12.00.

Kedatangan orang nomor satu di Departemen Kehutanan itu, untuk menyerahkan Sertifikat Ekolabel pada masyarakat Adat Sungai Utik. Warga setempat berhasil mempertahankan dan menjaga hutan adatnya tetap lestari, terbebas aktivitas illegal logging. Di Kapuas Hulu, hanya hutan Adat Sungai Utik yang masih lestari, terbebas dari pembalakan liar yang dilakukan cukong asal Malaysia beberapa tahun silam. Sebelum mendarat, helikopter yang membawa Menhut, sempat berputar-putar di udara sekitar 20 menit, mencari lapangan tempat mendarat.

“Selama sekitar 20 menit di udara, dalam benak saya apakah ini yang kedua kalinya gagal untuk mengunjungi Rumah Panjai Sungai Utik. Namun berkat doa dan keinginan saya untuk bertemu langsung dengan masyarakat, helikopter yang saya tumpangi pun bisa mendarat dengan baik,“ ungkap Menhut saat menyampaikan arahannya yang disambut aplaus meriah masyarakat.

Saat turun dari helikoper, Menhut bersama rombongan disambut Wakil Bupati, Drs Y Alexander, MSi, tokoh adat Rumah Panjai Sungai Utik, Kapolres, pimpinan camat dan Muspika Kecamatan Embaloh Hulu. Di perjalanan menuju Rumah Panjai, Menhut diarak diiringi tarian, dan disambut dengan adat Suku Dayak Iban. “Sebelumnya, saya pernah bertemu dengan tokoh adat Rumah Panjai Sungai Utik ini, dari perbincangan dengan tokoh adat itu, saya bertekad harus datang, dan bertemu dengan masyarakat di Desa Sungai Utik. Kita ingin melihat, Sungai Utik harus lebih maju dibandingkan dengan daerah-daerah lain, karena mempertahankan kelestarian hutannya,” puji Menhut.

Menurut Menhut, sertifikasi Ekolabel yang diterima masyarakat, merupakan pertama kalinya diberikan Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) bagi daerah dan masyarakat adat di Indonesia. ”Tentunya kita berharap, hal ini menjadi sesuatu yang sangat penting dalam sejarah pengelolaan hutan lestari yang dikelola langsung oleh masyarakat adat,” paparnya.

Dijelaskan MS Kaban, hutan lestari adalah hutan yang memiliki sungai yang tak pernah meluap saat hujan deras, dan airnya tidak akan kering, tetap bening dan jernih, meski saat kemarau berkepanjangan. Kemudian masyarakat yang berada di kawasan hutan lestari mudah mencari ikan, rotan, dan enggang, serta burung-burung yang suka bertengger di pohon tinggi masih sering terlihat berterbangan di udara. ”Kalau hewan yang ada di dalamnya masih gampang dilihat, suaranya gampang didengarkan, itu menandakan kalau hutan ini masih lestari,” jelasnya.

Pemerintah, kata Kaban, baik itu harus berusaha memberikan jaminan dan perlindungan pengelolaan kawasan hutan, yang memang secara adat sudah sejak dahulu. ”Namun kita juga harus bisa melihat perkembangan dan kemajuan, karena biasanya masyarakat yang semakin maju, terkadang lupa terhadap nilai-nilai luhur masyarakat adat yang ada di daerah. Padahal nilai luhur harus disampaikan secara turun-temurun kepada generasi muda yang ada di bawahnya,” papar Kaban.

Karena semakin terjaga, sehat dan semakin lestari, disampaikan Kaban, seharusnya masyarakat yang ada di kawasan hutan tersebut, harus semakin baik, maju dan semakin cerdas dalam mengikuti perkembangan zaman.

”Pemerintah dalam hal ini Departemen Kehutanan, akan menegaskan bahwa kawasan hutan seperti di Sungai Utik ini harus mendapatkan perlindungan hukum,” yakin Menhut.

Bagi pemerintah, pengelolaan hutan harus terjamin. Hutan tidak dapat dimiliki dan hanya bisa dimanfaatkan. Sejak dini, kita jangan sampai mengulangi lagi kesalahan-kesalahan masa lalu, dalam hal pengelolaan hutan ini.

Dalam waktu dekat ini, disampaikan Kaban, Pemerintah Pusat melalui Departemen Kehutanan, akan mengeluarkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Hutan Desa. Peraturan Menteri Kehutanan, keberadaan hutan adat, hutan ulayat, yang dimiliki masyarakat adat yang batas-batasnya diketahui dan dijaga bersama-sama, dapat dilindungi negara. ”Negara memiliki kewajiban untuk melindungi semua yang ada di bumi Indonesia ini,” kata Kaban.

Sementara itu, Wakil Bupati Y Alexander, MSi, mengatakan, kedatangan Menhut merupakan penghargaan terbesar yang didapat masyarakat Kapuas Hulu, khususnya masyarakat adat di Rumah Panjai. Sebelumnya, belum pernah ada menteri yang mau menginjakkan kakinya di Bumi Uncak Kapuas. ”Kita berharap, kedatangan Menhut di Rumah Panjai Sungai Utik, bisa terus meningkatkan upaya dalam menjaga kawasan hutan agar tetap lestari seperti yang ada sekarang ini,” ungkapnya.

Wabup juga mengaku, akan menindaklanjuti pemberian sertifikat Ekolabel ini, dengan mengsingkronkan program Dinas Kehutanan dan Pemkab dalam pelestarian hutan.

”Kita juga akan terus melakukan koordinasi dengan Dephut, terutama dalam hal penganggaran upaya pelestarian hutan,” terangnya singkat. (wieK)
Diunduh dari : http://www.equator-news.com/index.php?mib=berita.detail&id=5024