sertifikasi

Hutan yang Adil dan Lestari Bukan Mimpi

Hutan yang Adil dan Lestari Bukan Mimpi 150 150 lei

(JAKARTA, 06 Maret 2007): Itulah pesan yang ingin disampaikan dalam acara bertajuk “Peluncuran Sistem Sertifikasi Bertahap Lembaga Ekolabel Indonesia ” yang diselenggarakan pada Kamis, 1 Maret 2007 di Ruang Sonokeling Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta Pusat. Dalam acara yang menampilkan para pembicara dari berbagai unsur yaitu Departemen Kehutanan, LSM, pengusaha/kalangan bisnis kehutanan, sampai para pemilik ijin konsesi HTI dan HPH, mereka ingin mengedepankan pesan tersebut kepada masyarakat umum. Masyarakat telah sangat resah melihat kerusakan hutan yang semakin memburuk. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah maupun masyarakat untuk menumpas illegal logging atau pembalakan liar, kebakaran hutan, penyerobotan lahan, sampai kepada tumpang tindih kebijakan, yang semakin mempersulit penyelesaian masalah. Berbagai kalangan menilai bahwa masalah yang timbul di dalam pengelolaan hutan bersumber dari prakondisi yang kurang mendukung pengelolaan hutan yang baik.

Tidak jarang prakondisi yang kurang mendukung ini dimanfaatkan oleh beberapa pihak sehingga menambah rumitnya persoalan. Padahal jika dilihat secara umum maka seperangkat kebijakan dan upaya-upaya penegakan hukum, advokasi, pendampingan, rehabilitasi, dan upaya-upaya lain yang pada dasarnya bertujuan menciptakan pengelolaan hutan yang baik telah dilakukan. Meskipun demikian nampaknya upaya-upaya tersebut tidak berpengaruh nyata pada perbaikan kondisi pengelolaan hutan di Indonesia .

Keadaan inilah sampai saat ini menjadi concern Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) dalam menyusun dan mengembangkan sistem penilaian pengelolaan hutan yang dituangkan dalam seperangkat standard sistem sertifikasi ekolabel sejak tahun 1998. Sejauh ini telah ada 11 unit pengelola hutan dan 1 industri yang telah mendapatkan sertifikat hutan lestari dari LEI, dimana luasan hutan bersertifikat mencapai 1.107.16,05 ha, atau kurang lebih 1,5 % dari seluruh luas kawasan hutan di Indonesia . Kecilnya luasan hutan bersertifikat di Indonesia bersumber dari kompleksitas persoalan pengelolaan hutan. Terutama yang menyangkut aspek ekologis dan sosial.

Untuk memnbantu mengurai kompleksitas persoalan itu LEI meluncurkan sistem sertifikasi bertahap yang terdiri dari prosedur, standard, dan kelembagaan yang agak berbeda pendekatannya dari sertifikasi biasa (sertifikasi penuh). Inti dari sertifikasi bertahap adalah disusunnya suatu rencana aksi dalam berbagai tahap untuk memungkinkan suatu unit pengelolaan hutan mendapat sertifikat pengelolaan hutan yang adil dan lestari. Berbeda dengan sistem sertifikasi penuh yang mengedepankan pemenuhan persyaratan kriteria dan indikator standard pengelolaan hutan adil dan lestari dalam satu rangkaian penilaian secara sekaligus, sertifikasi bertahap memberi peluang bagi unit pengelolaan untuk menata dirinya dalam berbagai tahapan. Penyusunan rencana penetaan diri itu disusun oleh unit pengelola hutan atas masukan para stakeholder kunci (key stakeholder ) yang sama-sama mempunyai komitmen untuk menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan persoalan produksi, sosial, dan lingkungan.

Inisiatif sertifikasi bertahap ini disambut baik oleh kalangan dunia usaha. Pengusaha kehutanan merespons inisiatif LEI secara antusias, dan saat ini dua unit pengelola hutan yaitu PT Wira Karya Sakti (di bawah group Sinar Mas) dan PT Suka Jaya Makmur (di bawah group Alas Kusuma) telah menyatakan diri untuk mengikuti skema sertifikasi bertahap LEI.

Inisiatif sertifikasi bertahap ini disambut baik oleh kalangan dunia usaha. Pengusaha kehutanan merespons inisiatif LEI secara antusias, dan saat ini dua unit pengelola hutan yaitu PT Wira Karya Sakti (di bawah group Sinar Mas) dan PT Suka Jaya Makmur (di bawah group Alas Kusuma) telah menyatakan diri untuk mengikuti skema sertifikasi bertahap LEI.

Diharapkan proses-proses penataan diri yang melibatkan para pihak akan terjadi pada unit-unit pengelola hutan tersebut. Walaupun baru dua unit pengelolaan hutan yang telah menyatakan diri untuk mengikutinya, namun diyakini setelah tahap awal ini, akan lebih banyak unit pengelolaan hutan yang mengikutinya.

Keterlibatan dan komitmen para pihak adalah kunci dalam sertifikasi bertahap ini. Para pihak yang berkepentingan dalam kelestarian hutan dan keadilan pemanfaatannya telah terlibat sejak awal penyusunan sistem sertifikasi bertahap ini. Dalam pelaksanaan sertifikasi bertahap, stake holders kunci akan terlibat dalam penyusunan rencana aksi bersama unit pengelola hutan. Di dalam penyusunan rencana aksi terlihat upaya pembagian tanggung jawab masing-masing key stakeholder yang relevan dan mempunyai wewenang untuk mendorong keberhasilan rencana aksi yang menimbulkan efek yang diharapkan, yaitu pengelolaan hutan yang adil dan lestari.

Untuk menyusun rencana aksi ini, dan sekaligus menjamin bahwa rencana aksi yang disusun tidak “berat sebelah”, LEI bersama anggota-anggotanya (konstituen) akan berkomitmen untuk mengerahkan dayanya dalam menjamin agar sertifikasi bertahap bisa berjalan dan mencapai tujuannya. LEI sebagai organisasi berbasis konstituen (OBK) memiliki posisi unik dan menguntungkan dalam mengembangkan sistem sertifikasi bertahap. Sebagai OBK LEI didukung oleh para pihak yang berasal dari masyarakat adat, akademisi, para tokoh, LSM dan kalangan dunia usaha. Selama ini LEI juga telah bekerja erat dengan pemerintah pusat dan daerah. Hal-hal itu akan menjadi kondisi pemungkin yang bisa membuat sertifikasi bertahap berjalan baik menuju pengelolaan hutan yang adil dan lestari.

Untuk menyusun rencana aksi ini, dan sekaligus menjamin bahwa rencana aksi yang disusun tidak “berat sebelah”, LEI bersama anggota-anggotanya (konstituen) akan berkomitmen untuk mengerahkan dayanya dalam menjamin agar sertifikasi bertahap bisa berjalan dan mencapai tujuannya. LEI sebagai organisasi berbasis konstituen (OBK) memiliki posisi unik dan menguntungkan dalam mengembangkan sistem sertifikasi bertahap. Sebagai OBK LEI didukung oleh para pihak yang berasal dari masyarakat adat, akademisi, para tokoh, LSM dan kalangan dunia usaha. Selama ini LEI juga telah bekerja erat dengan pemerintah pusat dan daerah. Hal-hal itu akan menjadi kondisi pemungkin yang bisa membuat sertifikasi bertahap berjalan baik menuju pengelolaan hutan yang adil dan lestari.

Kendati demikian, dalam keseluruhan proses tersebut harus ada pihak ketiga yang independen untuk melihat keseluruhan proses ini. Pihak ketiga independen perlu hadir agar proses-proses sertifikasi dapat berjalan obyektif. Pihak ketiga menilai dampak strategi yang diterapkan, tingkat keberhasilan, dan tingkat pencapaiannya menuju pengelolaan hutan yang lestari, sehingga pada periode terakhir proses sertifikasi bertahap unit pengelola hutan sudah dapat memenuhi standard pengelolaan hutan lestari di Indonesia.

Kendati demikian, dalam keseluruhan proses tersebut harus ada pihak ketiga yang independen untuk melihat keseluruhan proses ini. Pihak ketiga independen perlu hadir agar proses-proses sertifikasi dapat berjalan obyektif. Pihak ketiga menilai dampak strategi yang diterapkan, tingkat keberhasilan, dan tingkat pencapaiannya menuju pengelolaan hutan yang lestari, sehingga pada periode terakhir proses sertifikasi bertahap unit pengelola hutan sudah dapat memenuhi standard pengelolaan hutan lestari di Indonesia.

Hasil evaluasi ini merupakan alat juga bagi pasar maupun bagi pemerintah untuk mengetahui dan mengukur sejauh mana pencapaian kinerja unit pengelola hutan menuju pengelolaan hutan yang adil dan lestari. Unit pengelola hutan yang telah menunjukkan komitmennya untuk menuju pengelolaan hutan yang adil dan lestari perlu mendapatkan apresiasi para pihak, termasuk pemerintah dan pasar, sesuai dengan tingkat perkembangan perbaikan kinerjanya.

Hasil evaluasi ini merupakan alat juga bagi pasar maupun bagi pemerintah untuk mengetahui dan mengukur sejauh mana pencapaian kinerja unit pengelola hutan menuju pengelolaan hutan yang adil dan lestari. Unit pengelola hutan yang telah menunjukkan komitmennya untuk menuju pengelolaan hutan yang adil dan lestari perlu mendapatkan apresiasi para pihak, termasuk pemerintah dan pasar, sesuai dengan tingkat perkembangan perbaikan kinerjanya.

Selama ini unit pengelola hutan bersertifikat telah menikmati dukungan pemerintah antara lain berupa ijin ekspor Ramin, ijin memanen sesuai kapasitas lestari, dan self approval Rencana Kerja Tahunan (RKT). Pasar pun merespons cukup positif terhadap produk sertifikasi berupa dibukanya akses pasar di beberapa negara Eropa dan Jepang, meningkatnya harga kayu dan hasil hutan lain yang bersertifikat maupun penghapusan harga discount bagi produk tersebut.

Selama ini unit pengelola hutan bersertifikat telah menikmati dukungan pemerintah antara lain berupa ijin ekspor Ramin, ijin memanen sesuai kapasitas lestari, dan self approval Rencana Kerja Tahunan (RKT). Pasar pun merespons cukup positif terhadap produk sertifikasi berupa dibukanya akses pasar di beberapa negara Eropa dan Jepang, meningkatnya harga kayu dan hasil hutan lain yang bersertifikat maupun penghapusan harga discount bagi produk tersebut.

Sistem sertifikasi bertahap ini dalam pelaksanaannya membutuhkan dukungan dan komitmen yang tinggi dari masyarakat, namun demikian konstituen LEI yang berasal dari berbagai unsur yaitu pemerintah, tokoh lingkungan, pemerhati, akademisi, praktisi, dan pebisnis yang memiliki concern yang sama terhadap hutan, telah berkomitmen mendorong proses-proses mediasi menuju ke arah perbaikan prakondisi pengelolaan hutan.

Sistem sertifikasi bertahap ini dalam pelaksanaannya membutuhkan dukungan dan komitmen yang tinggi dari masyarakat, namun demikian konstituen LEI yang berasal dari berbagai unsur yaitu pemerintah, tokoh lingkungan, pemerhati, akademisi, praktisi, dan pebisnis yang memiliki concern yang sama terhadap hutan, telah berkomitmen mendorong proses-proses mediasi menuju ke arah perbaikan prakondisi pengelolaan hutan.

Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi:
Indra S. Dewi, Lembaga Ekolabel Indonesia, lei@lei.or.id,
ph: +62-251-340744 atau 08128161339.

Telah diluncurkan: Aliansi Pendukung Sertifikasi PHBML

Telah diluncurkan: Aliansi Pendukung Sertifikasi PHBML 150 150 lei

(Bogor, 29 November 2006): Pengelolaan hutan berbasis masyarakat (PHBM) telah menjadi keniscayaan. Hutan rakyat sebagai salah satu bentuk pengelolaan hutan berbasis masyarakat telah menampakkan peran yang signifikan baik dalam penambahan luas tutupan hutan maupun penyediaan bahan baku kayu, seiring semakin menipisnya persediaan kayu dari hutan alam. Tekanan terhadap hutan rakyat pun telah mulai mengemuka, sehingga idea untuk mengoptimalkan pengelolaan hutan rakyat menjadi lebih adil dan lestari telah menjadi cita bersama para pihak pendukung PHBM.

Pengelolaan hutan rakyat disatu sisi memang menunjukkan potensi hasil hutan kayu dan non kayu yang besar, peningkatan nilai ekologis kawasan, dan tentu saja peningkatan pendapatan masyarakat pengelola hutan. Akan tetapi disisi lain masih ditemui beberapa permasalahan, misalnya keterbatasan akses dan pengetahuan pasar masyarakat, penebangan yang masih dilakukan dengan sistem ”tebang butuh”, kualitas kayu dari hutan rakyat yang belum optimal akibat kurangnya pengetahuan tentang teknik silvikultur, serta masih lemahnya pengetahuan pengelola hutan terkait dengan penaksiran dan perhitungan volume pohon maupun teknik pemotongan log, yang berakibat pada rendahnya harga jual kayu jika dibandingkan dengan harga pasar.

Untuk menjembatani permasalahan-permasalahan diatas beberapa pihak telah melakukan kegiatan seperti inisiasi kelembagaan unit manajemen hutan rakyat yang dapat melakukan pengelolaan hutan lestari sampai pada melakukan penilaian sertifikasi ekolabel pada unit manajemen hutan rakyat yang dipandang telah dapat melakukan pengelolaan hutan lestari. Pendampingan untuk peningkatan kapasitas bagi masyarakat dan para pihak lain di daerah juga telah banyak dilakukan. Saat ini telah ada 5 (lima) unit manajemen hutan rakyat di Kabupaten Wonogiri dan Gunung Kidul yang telah mendapatkan sertifikat ekolabel yang dikembangkan Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI). Kelima unit manajemen tersebut adalah pengelola hutan rakyat di desa Selopura dan Sumberrejo (Kabupaten Wonogiri), Desa Dengok, Kedung Keris, dan Giri Sekar ( Kabupaten Gunung Kidul). Saat ini beberapa unit manajemen hutan rakyat di Wonogiri, Gunung Kidul dan beberapa daerah lain juga sedang berproses untuk mendapatkan sertifikat ekolabel, sebagai wahana pengakuan bahwa unit manajemen tersebut telah mampu mengelola hutannya secara lestari.

Untuk semakin membumikan implementasi sertifikasi PHBML, dan untuk mempertemukan kepentingan kelompok pemasok, pengolah, pemasar dan pengembang hutan bersertifikat ekolabel yang berasal dari areal pengelolaan hutan berbasis masyarakat maka beberapa pihak telah sepakat untuk membentuk Aliansi Pendukung Sertifikasi Hutan berbasis Masyarakat Lestari . Aliansi ini dibentuk di Solo pada tanggal 23 November 2006 melalui penandatanganan nota kesepahaman oleh para pendukung aliansi, yaitu ASMINDO Komda Surakarta, Lembaga Ekolabel Indonesia, Persepsi, Arupa, Shorea, Pusat Kajian Hutan Rakyat UGM, Forum Komunikasi Petani Sertifikasi (FKPS) Sumberrejo, FKPS Selopura, Perkumpulan Pelestari Hutan Rakyat (PPHR) Catur Giri Manunggal Wonogiri, Gabungan Organisasi Pelestari Hutan Sukoharjo, dan Koperasi Wana Manunggal Lestari Gunung Kidul.

Aliansi ini didirikan dengan tujuan :
1. Meningkatnya kemitraan dalam menambah nilai produk hutan bersertifikat ekolabel dalam pasar dalam dan luar negeri. Dalam hal ini Aliansi akan menyediakan akses pasar dan menjaga kesinambungan supply dan demand bagi produk-produk kayu dari hutan berbasis masyarakat, baik bagi produk yang sudah bersertifikat maupun yang masih dalam proses mendapatkan sertifikat ekolabel.
2. Penguatan kapasitas pengelola hutan berbasis masyarakat menuju praktek pengelolaan hutan secara lestari. Aliansi akan membantu meningkatkan kapasitas masyarakat produsen terutama produsen menengah ke bawah baik dalam menanam hutan maupun mengolah kayu menjadi produk jadi maupun setengah jadi yang berkualitas baik.
3. Mendorong dukungan kebijakan pemerintah yang mengarah pada perdagangan produk hutan bersertifikat ekolabel.
4. Meningkatkan nilai tambah ,harga, volume, serta perluasan produk bersertifikat ekolabel .
5. Menambah luas areal pengelolaan hutan berbasis masyarakat yang mendapatkan sertifikat ekolabel.

Kelembagaan aliansi dijalankan oleh sebuah presidium yang terdiri dari perwakilan dari pendukung aliansi. Presidium terdiri dari 4 (empat) orang yaitu JB Susanto (ASMINDO KOMDA Surakarta), R Ronald Muhammad Firdaus (ARUPA), Taryanto Wijaya (Persepsi), dan Gladi Hardiyanto (LEI). Untuk tahun pertama jangka waktu nota kesepahaman, presidium menyepakati Gladi Hardiyanto sebagai koordinator presidium Aliansi. Dalam waktu dekat Aliansi akan melakukan aktifitas-aktifitas seperti penyusunan data base UM hutan rakyat bersertifikat, penetapan harga jual kayu bersertifikat ekolabel, dan memastikan terjadinya transaksi antara produsen (masyarakat pengelola hutan rakyat) dan industri (khususnya yang menjadi anggota ASMINDO).

Pada dasarnya Aliansi ini bersifat terbuka bagi bergabungnya lembaga, organisasi, dan pihak-pihak lain dari kalangan produsen, pembeli, dan pemakai hasil hutan kayu dan non kayu, khususnya yang berasal dari areal yang telah mendapatkan sertifikat ekolabel. Informasi lebih lanjut tentang Aliansi dapat menghubungi Presidium Aliansi :
1. Gladi Hardiyanto (LEI), Telp/Faks. 0251-340744, HP : 08157921593, email : yayan@lei.or.id
2. JB Susanto (ASMINDO Komda Surakarta), Telp 0271-623233, Faks. 0271 – 731041,email : info@wisanka.com
3. Taryanto Wijaya (Persepsi) , Telp : 08122601623, Email : yantwijaya@yahoo.com
4. Ronald Muhammad Firdaus (AruPA), Telp. 0816676870, email : ronald@arupa.or.id

Harga Jual Kayu Jati Diperkirakan Naik

Harga Jual Kayu Jati Diperkirakan Naik 150 150 lei

(Yogyakarta, 26 September 2006-Kompas): Koperasi Wana Manunggal Lestari di Gunung Kidul memperoleh sertifikasi pengelolaan hutan berbasis masyarakat lestari dari Lembaga Ekolabel Indonesia dan TUV Jerman, Kamis (21/9), dalam acara Pekan Raya Hutan dan Masyarakat 2006 di Grha Sabha Pramana UGM. Oleh Ari Susanto Sertifikasi itu akan menaikkan harga jual produksi kayu jati dari hutan rakyat seluas 815,18 hektar yang dikelola oleh tiga sub-unit kelompok tani di bawah Koperasi Wana Manunggal Lestari, yaitu Desa Girisekar (Panggang) yang dikelola Paguyuban Kelompok Tani Sekar Pijen, Desa Dengok (Playen) yang dikelola Paguyuban Kelompok Tani Ngudi Lestari, dan Desa Kedungkeris (Nglipar) yang dikelola Paguyuban Kelompok Tani Margo Mulyo.

Direktur Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) Taufiq Alimi menuturkan, melalui sertifikasi itu, semua produk kayu akan mendapat label sebagai kayu legal dan ramah lingkungan karena diperoleh bukan dengan merusak hutan. “Gunung Kidul ini merupakan yang kedua mendapat sertifikasi dari LEI setelah Wonogiri. Melalui label itu, petani diharapkan punya daya tawar untuk menaikkan harga,” ujarnya. Sebagai lembaga sertifikasi, LEI menentukan standardisasi terhadap kualitas hutan rakyat melalui tiga kriteria, yaitu aspek ekologi yang mencakup kemampuan petani mempertahankan kelestarian fungsi- fungsi hutan sebagai penyerap air dan rumah satwa, aspek produksi meliputi kemampuan hutan berproduksi secara berkelanjutan, dan aspek sosial yang berkaitan dengan pengelolaan oleh masyarakat secara berkeadilan.

Berdasarkan pengukuran lapangan yang dilakukan oleh TUV, lembaga sertifikasi dari Jerman yang diakreditasi LEI, hutan rakyat di tiga desa itu memenuhi ketiga persyaratan. Ketua Kelompok Kerja Hutan Lestari Gunung Kidul M Joko Sasono mengungkapkan, ketiga desa itu merupakan pilot project untuk mengawali tercapainya visi Gunung Kidul sebagai kawasan hutan rakyat lestari yang berbasis pemberdayaan masyarakat. Karenanya, untuk tahun-tahun selanjutnya, seluruh kawasan hutan rakyat di Gunung Kidul yang tersebar di 144 desa akan disertifikasi bertahap.

Produksi Sementara itu, produksi kayu jati dari hutan rakyat di Gunung Kidul terus mengalami kenaikan setiap tahun, 36.669 m3 (2002), 51.167 m3 (2003), 66.101 m3 (2004), dan 86.633 m3 (2005). Produksi itu lebih banyak untuk mencukupi kebutuhan industri kayu di DIY dan Jawa Tengah.

Tingginya permintaan bahan baku kayu dari hutan, menurut Joko, dinilai positif bagi petani untuk mengembangkan tanaman kayu-kayuan dengan harapan meningkatkan pendapatan mereka. Nurcahyo Adi dari World Wild Fund menilai, sertifikasi hutan rakyat merupakan bentuk komitmen masyarakat terhadap pembangunan berkelanjutan.

Koperasi Wana Manunggal Lestari Mendapat Sertifikat Ekolabel

Koperasi Wana Manunggal Lestari Mendapat Sertifikat Ekolabel 150 150 lei

(Bogor, 22 September 2006): Hari kamis, 21 September 2006 merupakan hari bersejarah bagi pengurus dan anggota Koperasi Wana Manunggal Lestari Gunung Kidul. Hari itu, bersamaan dengan acara Pekan Raya Hutan dan Masyarakat 2006 di Grha Sabha Pramana UGM Yogyakarta telah diserahkan sertifikat pengelolaan hutan berbasis masyarakat lestari dari lembaga sertifikasi PT TUV International Indonesia kepada koperasi. Sertifikat ini merupakan bentuk pengakuan bahwa masyarakat anggota koperasi tersebut telah terindikasi melakukan pengelolaan hutan rakyat secara lestari.

Untuk diketahui Koperasi Wana Manunggal Lestari saat ini mengelola hutan rakyat seluas 815, 18 hektar di 3 (tiga) desa, yaitu Desa Girisekar (Kecamatan Panggang), Desa Dengok (Kecamatan Playen),dan Desa Kedungkeris (Kecamatan Nglipar). Di ketiga desa tersebut terdapat paguyuban-paguyuban kelompok tani yang beranggotakan petani-petani pemilik hutan rakyat. Proses penyiapan menuju penilaian sertifikasi ekolabel sudah cukup lama dilakukan. Dengan didampingi lembaga pendamping PKHR UGM, Yayasan Shorea, dan lembaga Arupa, pada awalnya di tiap desa tersebut dilakukan kegiatam penyiapan rancang bangun unit manajemen hutan rakyat lestari. Setelah dirasa siap kemudian dilakukan juga penyiapan untuk proses penilaian sertifikasi PHBML yang dikembangkan Lembaga Ekolabel Indonesia(LEI).Penilaian sertifikasi terhadap UM Koperasi Wana Manunggal Lestari oleh PT TUV International Indonesia menghasilkan keputusan LULUS dengan catatan.

Keberhasilan unit manajemen ini memperoleh sertifikat ekolabel menjadi pijakan dan semangat bagi stakeholders pendorong hutan rakyat lestari di Kabupaten Gunung Kidul. Kelompok Kerja Hutan Rakyat Lestari Kabupaten Gunung Kidul yang terdiri dari berbagai stakeholders telah sepakat mendorong perluasan sertifikat ekolabel untuk hutan rakyat di Kabupaten Gunung Kidul. Diharapkan dengan sertifikasi ekolabel disamping merupakan bentuk pengakuan terhadap pengelolaan hutan rakyat lestari juga dapat meningkatkan nilai tambah hasil hutan kayu bersertifikat yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. @yan

Diperluas, Cakupan Hutan Bersertifikat Ekolabel

Diperluas, Cakupan Hutan Bersertifikat Ekolabel 150 150 lei

(Bogor, 14 Mei 2005): “Di Indonesia hanya dua desa di wonogiri yang sudah melaksanakan pengelolaan hutan berbasisi masyarakat lestari (PHBML). Dijadwalkan, beberpa bulan mendatang PHBML akan diperluas ke empat desa lainnya,” ungkap Direktur PERSEPSI Teguh Suprapto saat ditemui Solopos, Rabu (11/5).

Saat ini, imbuh dia, hutan rakyat di dua desa yaitu Selopuro dan Sumber Rejo kecamatan Batuwarno Wonogiri merupakan satusatunya hutan rakyat yang mendapat sertifikasi ekolabel. Otomatis kayu yang dihasilkan dari hutan rakyat tersebut benar-benar diproses dengan memperhatikan aspek kelestarian lingkuangan. Petani yang melaksanan PHBL=ML, didampingi oleh Persepsi, sebuah lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang berpusat di Klaten.

Menurut Teguh Suprapto, di Selopuro hutan yang sudah bersertifikasi itu mencapai 262,77 hektare dengan jumlah petani 682 KK. Sementara di Sumber Rejo mencapai 549,68 hektare dengan jumlah petani sebanyak 1640 KK. total luas hutan yang bersertifikasi mencapai 812 ha. Selain jati dan mahoni, tanaman utama hutan tersebut juga jenis akasia, trembesi dan mindi.

Saat ini, produksi kayu dari hutan bersertifikasi itu dinilai terlalu kecil dibandingkan kebutuhan kayu bersertifikasi. Karena itu saat ini sedang dijajaki untuk menambah luas lahan hutan rakyat untuk diajukan sertifikasi ke Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI). Ada empat desa yang masih dipersiapkan yaitu desa Girikikis, Sejati, Tirtosworo dan Guwotirto, yang berada di kecamatan Giriwoyo. Kawasan itu termasuk daerah aliran sungai (DAS) Gajahmungkur yang merupakan daerah tangkapan air hujan.

Terbatas
Hutan rakyat yang berada di empat desa tersebut luasnya mencapai 2700 ha terdiri dari tanah tegalan dan pekarangan dengan melibatkan sekitar 5000 petani. Tentu saja pengelolaan hutan rakyat tersebut harus memenuhi standar yang ditetapkan LEI.

Standar tersebut menurut staf Persepsi Taryanto Wijaya, harus memperhatikan aspek kelestarian lingkungan. Misalnya petani tidak boleh melakukan tebang habis, namun tebang butuh, yaitu menebang sesuai dengan kebutuhan dan memperhatikan ekologi. “Di Selopuro dan Sumber Rejo, petani yang menebang satu pohon harus menanam kembali 10-25 tanaman sejenis sampai tanaman hidup,” ujar Taryanto.

Aturan tersebut berlaku sejak 1970 yang diputuskan lewat rembuk desa. Harapannya, aturan tersebut bisa dikuatkan dalam bentuk peraturan desa (Perdes).

Saat ini ada sejumlah kalangan industri yang memesan kayu bersertifikat dari Wonogiri, antara lain PT. Novika dari Denpasar. “Tapi yang menjadi masalah, produksi kayu bersertifikat dari hutan rakyat terlalu sedikit sehingga tak bisa memenuhi permintaan pasar. Padahal harga kayu bersertifikat ekolabel lehih mahal sekitar 30% dibandingkan kayu biasa.”

Terpisah, Ketua Asosiasi Eksportir Mebel dan Kerajinan Surakarta Joko Widodo mengakui minimnya produksi kayu bersertifikat ekolabel. Padahal bayak perusahaan yang mensyaratkan kayu untuk mebel sudah bersertifikasi.

Dia bercerita, beberapa tahun lalu dia rutin menkspor mebel untuk hypermarket Carrefour sebanyak delapan kontainer/bulan. Namun karena kayu untuk mebel itu tak bersertifikat ekolabel, aktivis lingkungan seperti Green Peace berdemonstrasi. Dua tahun lalu Carrefour akhirnya memesan mebel dari Brazil. Kini pihaknya hanya mengekspor mebel untuk industri menengah ke bawah yang belum banyak mempersoalkan ekolabel.

Kali Pertama, 2 Desa di Wonogiri Mendapat Sertifikasi LEI

Kali Pertama, 2 Desa di Wonogiri Mendapat Sertifikasi LEI 150 150 lei

(Solo Pos, 25 Januari 2005): Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Lestari (PHBML) yang dilaksanakan di dua desa di Wonogiri, mendapat sertifikasi dari Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI). Hutan rakyat tersebut dikelola dengan memperhatikan aspek kelestarian lingkungan.

Dua desa yang mendapat sertifikasi PHBML itu adalah desa Selopuro dan desa Sumber Rejo, keduanya berada di kecamatan Batuwarno, Wonogiri. Hutan didaerah itu merupakan hutan rakyat dan dikelola oleh mereka sendiri.

Pimpinan program pengembangan masyarakat Perhimpunan untuk Studi dan Pengembangan Ekonomi dan Sosial (PERSEPSI ) Wonogiri, Taryanto Wijaya ketika dihubungi Solo Pos menuturkan dengan adanya sertifikasi tersebut maka perdagangan kayu yang berasal dari hutan rakyat di Sumber Rejo dan Selopuro, sudah memenuhi standar ekolabel yaitu memperhatikan kelestarian lingkungan. Sertifikat itu berlaku selama 15 tahun sejak 18 Oktober 2004 sampai 18 Oktober 2020.

Taryanto menjelaskan, sertifikasi itu menyangkut cara pengelolaan yang lestari. Selama ini kayu produksi hutan yang dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) hanya menerangkan bahwa kayu itu legal, namun tidak menjamin bahwa pengelolaannya memperhatikan kelestarian alam. Sertifikat PHBML menerangkan bahwa produk yang dihasilkan berasal dari sumber yang legal dan lestari.

Tanaman Utama
Sebagai gambaran, petani yang menebang satu pohon, harus menyiapkan 10-25 batang pohon untuk ditanam sampai hidup. Pohon yang ditanam itu umurnya bervariasi dan tidak terlalu jauh perbedaan umurnya dengan pohon yang ditebang. Hal ini berbeda dengan pohon yang diproduksi perhutani yang menggunakan cara tebang lalu tanam dan tebang lagi.

Di Selopuro hutan yang bersertifikasi itu mencapai 262,77 hektare dengan jumlah petani 682 KK. Sementara di Sumber Rejo mencapai 549,68 hektare dengan jumlah petani sebanyak 1640 KK. Total luas hutan yang bersertifikasi mencapai 812 ha. Tanaman utama hutan itu adalah jati dan mahoni, namun juga ada jenis akasia, trembesi dan mindi.

Pasar produk hutan bersertifikasi tersebut menurut Taryanto adalah perusahaan-perusahaan yang sensitif ekolabel baik di dalam maupun di luar negeri.
Menurutnya produk kayu dari hutan rakyat tersebut dipasarkan di Tempat Pengelolaan Kayu Sertifikasi (TPKS) di Sumber Rejo yang dikelola oleh Forum Komunitas Petani Sertifikasi dan Koperasi Mitra Sejahtera.

Saat ini ada peluang untuk memasarkan kayu bersertifikasi ke empat perusahaan yaitu perwakilan perusahaan asal AS : PT Novika yang berkantor di Denpasar, PT Maratea Semarang, PT Terampil Surabaya dan CV Permata Tujuh Wonogiri. Kayu yang diminta oleh buyer tersebut ada yang berupa kayu bulat maupun papan.

Dibandingkan kayu biasa, kayu bersertifikasi ini lebih mahal 30%. Kelebihan harga itu disebut Premium Price , yang didistribusikan sebesar 50% untuk petani pemilik untuk mendorong agar tetap menanam, 25% untuk Forum Komunitas Petani Sertifikasi, dan 25% untuk Koperasi Mitra Sejahtera yang memfasilitasi petani dengan buyer.

Wonogiri Menuju Sertifikasi PHBML

Wonogiri Menuju Sertifikasi PHBML 150 150 lei

PENGANTAR

Sebagai kabupaten terluas kedua di Jawa Tengah, Wonogiri memiliki luas lahan sebesar 182.236 ha (BPS, 2001). Dari luas tersebut pembagian secara topografi seluas 118.453 ha (65%) merupakan perbukitan, 54.670 ha (30%) landai dan hanya 9.111 ha (5%) merupakan areal datar. Dari luas tersebut hutan rakyat 15.320 ha (8,40%), hutan negara 16.268 ha (8,93%) dan tegal 61.011 ha (33,48%).

Sebenarnya hutan rakyat yang oleh masyarakat di sebut juga wono atau alas yang telah lama dikembangkan sendiri oleh masyarakat. Tetapi pada waktu itu sebagian besar masyarakat belum mengetahui dengan jelas manfaat dari hutan rakyat. Dalam perkembangannya, masyarakat telah sadar bahwa tanaman yang mereka tanam telah tumbuh baik dan masyarakat telah merasakan manfaat ekonomi dan ekologi yang signifikan.

Berdasarkan informasi dari PERSEPSI, pada 5 tahun terakhir telah terjadi penambahan luas hutan rakyat sekitar 250 ha setiap tahunnya. Perubahan fungsi lahan ini menunjukkan bahwa masyarakat sudah pada tingkat kesadaran yang tinggi untuk melestarikan hutan rakyat yang mereka pandang telah terbukti berfungsi dari aspek produksi, ekologi dan sosial budaya.

PROFIL UNIT MANAJEMEN HUTAN RAKYAT

Berdasarkan data potensi desa, luas wilayah Desa Sumberejo 547 ha dengan jumlah penduduk 2.219 jiwa pada tahun 2002. Topografi berbukit dengan struktur tanah yang didominasi batuan gamping sebagai ciri khasnya. Tipe penggunaan lahan untuk pekarangan 109 ha, tegalan 419 ha, sawah dengan irigasi setengah teknis dan sederhana 9 ha, rawa 3 ha, lain-lain (jalan, kuburan dan fasilitas umum) 7 ha. Tidak terdapat hutan negara di wilayah ini. Semua kegiatan pertanian dan pengembangan hutan dilakukan di lahan hak milik masyarakat.

Sedangkan Desa Selopuro, yang berbatasan dengan Desa Sumberejo, menurut monografi desa tahun 2003, desa ini memiliki luas 646,5 ha diperuntukan untuk lahan sawah tadah hujan 69 ha, pekarangan 91,5 ha, tegalan 250 ha, ta hutan negara 240 ha dan lain-lain 4 ha. Jumlah penduduk pada tahun 2003 sebanyak 1.803 jiwa. Sebagian besar daerahnya tandus, kering dan berbatu seperti desa-desa lainnya di wilayah selatan kabupaten Wonogiri.

Untuk kepentingan sertifikasi, sejauh ini sudah terbentuk 16 Komunitas Petani Sertifikasi (KPS) di 2 desa tersebut dimana masing-masing desa terdapat 8 KPS. Selain itu juga telah terbentuk Forum Komunitas Petani Sertifikasi (FKPS) dimasing-masing desa. Forum ini dibentuk dengan dengan tujuan untuk mempermudah kontrol dan koordinasi diantara KPS-KPS.

Telah banyak kegiatan yang dilakukan oleh KPS di 2 desa tersebut berkaitan dengan peningkatan praktek pengelolaan hutannya. Kegiatan tersebut diantaranya pembuatan peta lahan/hutan, pembuatan dokumen secara tertulis mengenai aturan kelola hutan, dan telah dilakukan perhitungan potensi kayu yang terdapat di lahan oleh setiap anggota KPS. Jenis tanaman pokok yang mendominasi hutan adalah jati dan mahoni.

LEMBAGA PENDAMPING

Perhimpunan untuk Studi dan Pengembangan Ekonomi dan Sosial (PERSEPSI) adalah sebuah organisasi non pemerintah (Ornop) bersifat independen, nirlaba, dan bergerak dalam bidang studi, advokasi dan pengembangan ekonomi dan sosial. PERSEPSI didirikan pada tahun 1993 sebagai kristalisasi dari LP3ES dengan segala aktivitas dan programnya di Klaten sejak tahun 1979.

Visi PERSEPSI adalah terwujudnya masyarakat sejahtera, makmur dan merata dengan tatanan kehidupan yang demokratis, berkeadilan gender, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan lingkungan. Untuk mewujudkan visinya, PERSEPSI mempeunyai misi yaiut mewujudkan tatanan masyarakat yang berkeadilan gender; meningkatkan akses dan kontrol masyarakat terhadap sumberdaya ekonomi, politik dan budaya; meningkatkan kesadaran dan peran masyarakat sipil melalui pendidikan kritis dan advokasi; serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan hidup.

Pendampingan di Desa Selopuro dan Sumberejo sudah dilakukan sejak tahun 1999. Program yang telah dan sedang dilaksanakan di 2 desa tersebut diantaranya adalah penguatan pengorganisasian masyarakat, pengembangan hutan rakyat, pengembangan usaha kecil (microfinance), pelayanan jasa konsultasi dan pelatihan, serta advokasi kebijakan kepada pemerintah daerah.

Pada tanggal 8 Oktober 2004, PERSEPSI yang mendapatkan mandat dari FKPS Selopuro dan FKPS Sumberejo sebagai 2 UM, telah mengajukan sertifikasi PHBML kepada lembaga sertifikasi (LS) LEI yaitu PT. Mutu Agung Lestari (MAL) di Jakarta. PT. MAL kemudian menindaklanjuti aplikasi PERSEPSI dengan membentuk Tim Panel Pengambil Keputusan (TPPK) yang terdiri dari Ir. Djuwadi, MS untuk aspek sosial, Ir. Sugianto untuk aspek produksi dan Ir. Wibowo Djatmiko untuk aspek ekologi. TPPK ini bekerja mulai tanggal 15 – 17 Oktober 2004. Pada tanggal 17 Oktober 2004, TPPK memutuskan bahwa 2 FKPS telah dinyatakan LULUS sertifikasi PHBML.

Penyerahan sertifikat PHBML kedua UM tersebut dilaksanakan bertepatan dengan acara Kongres LEI menuju Organisasi Berbasis Konstituen pada tanggal 22 Oktober 2004 di Hotel Bidakara – Jakarta oleh Direktur PT MAL. Penyerahan sertifikat ini disaksikan oleh banyak pihak yang menjadi peserta Kongres dan disaksikan langsung pula oleh Bapak Prof. Emil Salim, Bapak Djamaluddin Suryohadikusumo, dan Bapak Ismid Hadad.

DUKUNGAN LEMBAGA-LEMBAGA

Sampai saat ini, 2 unit manajemen hutan rakyat tersebut telah mendapatkan dukungan atas usaha mengelola hutan dan penguatan kelembagaan kelompok dari berbagai pihak diantarnya PERSEPSI, WWF, LEI, GTZ, pemerintahan desa, Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertambangan (LHKP) Wonogiri, Balai Pengelola DAS Solo, kalangan industri pengolahan kayu, Depperindagkopendal, Koperasi Agro Niaga Jaya (ANJ) Wonogiri, Pusat Kajian Hutan Rakyat (PKHR) UGM, Pemda Kabupaten Wonogiri, Paguyuban Pedagang Kayu Wonogiri, dan Forum Peduli DAS Solo(meliputi 14 kabupaten di Jateng, DI Yogyakarta dan Jatim).

HARAPAN BERSAMA

Saat ini 2 UM yang terletak di 2 desa tersebut sudah mendapatkan sertifikasi PHBML yang telah dikembangkan oleh LEI. Sudah saatnya petani menuai hasil dari jerih payahnya selama ini untuk mendapatkan sertifikat ekolabel. Tetapi perjuangan tidak berhenti disini. Jalan masih panjang. Dukungan dan masukan dari para pihak masih terus dan akan terus dinantikan demi terwujudnya cita-cita kita bersama : Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Lestari di Indonesia.

Wonogiri Menuju Sertifikasi PHBML

Wonogiri Menuju Sertifikasi PHBML 150 150 lei

PENGANTAR
Sebagai kabupaten terluas kedua di Jawa Tengah, Wonogiri memiliki luas lahan sebesar 182.236 ha (BPS, 2001). Dari luas tersebut pembagian secara topografi seluas 118.453 ha (65%) merupakan perbukitan, 54.670 ha (30%) landai dan hanya 9.111 ha (5%) merupakan areal datar. Dari luas tersebut hutan rakyat 15.320 ha (8,40%), hutan negara 16.268 ha (8,93%) dan tegal 61.011 ha (33,48%).

Sebenarnya hutan rakyat yang oleh masyarakat di sebut juga wono atau alas yang telah lama dikembangkan sendiri oleh masyarakat. Tetapi pada waktu itu sebagian besar masyarakat belum mengetahui dengan jelas manfaat dari hutan rakyat. Dalam perkembangannya, masyarakat telah sadar bahwa tanaman yang mereka tanam telah tumbuh baik dan masyarakat telah merasakan manfaat ekonomi dan ekologi yang signifikan.

Berdasarkan informasi dari PERSEPSI, pada 5 tahun terakhir telah terjadi penambahan luas hutan rakyat sekitar 250 ha setiap tahunnya. Perubahan fungsi lahan ini menunjukkan bahwa masyarakat sudah pada tingkat kesadaran yang tinggi untuk melestarikan hutan rakyat yang mereka pandang telah terbukti berfungsi dari aspek produksi, ekologi dan sosial budaya.

PROFIL UNIT MANAJEMEN HUTAN RAKYAT
Berdasarkan data potensi desa, luas wilayah Desa Sumberejo 547 ha dengan jumlah penduduk 2.219 jiwa pada tahun 2002. Topografi berbukit dengan struktur tanah yang didominasi batuan gamping sebagai ciri khasnya. Tipe penggunaan lahan untuk pekarangan 109 ha, tegalan 419 ha, sawah dengan irigasi setengah teknis dan sederhana 9 ha, rawa 3 ha, lain-lain (jalan, kuburan dan fasilitas umum) 7 ha. Tidak terdapat hutan negara di wilayah ini. Semua kegiatan pertanian dan pengembangan hutan dilakukan di lahan hak milik masyarakat.

Sedangkan Desa Selopuro, yang berbatasan dengan Desa Sumberejo, menurut monografi desa tahun 2003, desa ini memiliki luas 646,5 ha diperuntukan untuk lahan sawah tadah hujan 69 ha, pekarangan 91,5 ha, tegalan 250 ha, ta hutan negara 240 ha dan lain-lain 4 ha. Jumlah penduduk pada tahun 2003 sebanyak 1.803 jiwa. Sebagian besar daerahnya tandus, kering dan berbatu seperti desa-desa lainnya di wilayah selatan kabupaten Wonogiri.

Untuk kepentingan sertifikasi, sejauh ini sudah terbentuk 16 Komunitas Petani Sertifikasi (KPS) di 2 desa tersebut dimana masing-masing desa terdapat 8 KPS. Selain itu juga telah terbentuk Forum Komunitas Petani Sertifikasi (FKPS) dimasing-masing desa. Forum ini dibentuk dengan dengan tujuan untuk mempermudah kontrol dan koordinasi diantara KPS-KPS.

Telah banyak kegiatan yang dilakukan oleh KPS di 2 desa tersebut berkaitan dengan peningkatan praktek pengelolaan hutannya. Kegiatan tersebut diantaranya pembuatan peta lahan/hutan, pembuatan dokumen secara tertulis mengenai aturan kelola hutan, dan telah dilakukan perhitungan potensi kayu yang terdapat di lahan oleh setiap anggota KPS. Jenis tanaman pokok yang mendominasi hutan adalah jati dan mahoni.

LEMBAGA PENDAMPING
Perhimpunan untuk Studi dan Pengembangan Ekonomi dan Sosial (PERSEPSI) adalah sebuah organisasi non pemerintah (Ornop) bersifat independen, nirlaba, dan bergerak dalam bidang studi, advokasi dan pengembangan ekonomi dan sosial. PERSEPSI didirikan pada tahun 1993 sebagai kristalisasi dari LP3ES dengan segala aktivitas dan programnya di Klaten sejak tahun 1979.

Visi PERSEPSI adalah terwujudnya masyarakat sejahtera, makmur dan merata dengan tatanan kehidupan yang demokratis, berkeadilan gender, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan lingkungan. Untuk mewujudkan visinya, PERSEPSI mempeunyai misi yaiut mewujudkan tatanan masyarakat yang berkeadilan gender; meningkatkan akses dan kontrol masyarakat terhadap sumberdaya ekonomi, politik dan budaya; meningkatkan kesadaran dan peran masyarakat sipil melalui pendidikan kritis dan advokasi; serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan hidup.

Pendampingan di Desa Selopuro dan Sumberejo sudah dilakukan sejak tahun 1999. Program yang telah dan sedang dilaksanakan di 2 desa tersebut diantaranya adalah penguatan pengorganisasian masyarakat, pengembangan hutan rakyat, pengembangan usaha kecil (microfinance), pelayanan jasa konsultasi dan pelatihan, serta advokasi kebijakan kepada pemerintah daerah.

Pada tanggal 8 Oktober 2004, PERSEPSI yang mendapatkan mandat dari FKPS Selopuro dan FKPS Sumberejo sebagai 2 UM, telah mengajukan sertifikasi PHBML kepada lembaga sertifikasi (LS) LEI yaitu PT. Mutu Agung Lestari (MAL) di Jakarta. PT. MAL kemudian menindaklanjuti aplikasi PERSEPSI dengan membentuk Tim Panel Pengambil Keputusan (TPPK) yang terdiri dari Ir. Djuwadi, MS untuk aspek sosial, Ir. Sugianto untuk aspek produksi dan Ir. Wibowo Djatmiko untuk aspek ekologi. TPPK ini bekerja mulai tanggal 15 – 17 Oktober 2004. Pada tanggal 17 Oktober 2004, TPPK memutuskan bahwa 2 FKPS telah dinyatakan LULUS sertifikasi PHBML.

Penyerahan sertifikat PHBML kedua UM tersebut dilaksanakan bertepatan dengan acara Kongres LEI menuju Organisasi Berbasis Konstituen pada tanggal 22 Oktober 2004 di Hotel Bidakara – Jakarta oleh Direktur PT MAL. Penyerahan sertifikat ini disaksikan oleh banyak pihak yang menjadi peserta Kongres dan disaksikan langsung pula oleh Bapak Prof. Emil Salim, Bapak Djamaluddin Suryohadikusumo, dan Bapak Ismid Hadad.

DUKUNGAN LEMBAGA-LEMBAGA
Sampai saat ini, 2 unit manajemen hutan rakyat tersebut telah mendapatkan dukungan atas usaha mengelola hutan dan penguatan kelembagaan kelompok dari berbagai pihak diantarnya PERSEPSI, WWF, LEI, GTZ, pemerintahan desa, Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertambangan (LHKP) Wonogiri, Balai Pengelola DAS Solo, kalangan industri pengolahan kayu, Depperindagkopendal, Koperasi Agro Niaga Jaya (ANJ) Wonogiri, Pusat Kajian Hutan Rakyat (PKHR) UGM, Pemda Kabupaten Wonogiri, Paguyuban Pedagang Kayu Wonogiri, dan Forum Peduli DAS Solo(meliputi 14 kabupaten di Jateng, DI Yogyakarta dan Jatim).

HARAPAN BERSAMA
Saat ini 2 UM yang terletak di 2 desa tersebut sudah mendapatkan sertifikasi PHBML yang telah dikembangkan oleh LEI. Sudah saatnya petani menuai hasil dari jerih payahnya selama ini untuk mendapatkan sertifikat ekolabel. Tetapi perjuangan tidak berhenti disini. Jalan masih panjang. Dukungan dan masukan dari para pihak masih terus dan akan terus dinantikan demi terwujudnya cita-cita kita bersama : Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Lestari di Indonesia.

Menuju Sertifikasi Kelautan: Refleksi Perjalanan Lima Tahun Inisiasi

Menuju Sertifikasi Kelautan: Refleksi Perjalanan Lima Tahun Inisiasi 150 150 lei

Oleh : Wahyu F Riva

Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) sebagai independent third-party mempunyai visi menyelenggarakan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan melalui sistem sertifikasi ekolabel yang kredibel. Dalam salah satu misinya, LEI akan mengembangkan sistem sertifikasi pengelolaan sumberdaya alam diantaranya adalah di bidang kehutanan, kelautan, perkebunan, dan lain-lain. Sejak tahun 1993 sampai dengan pertengahan tahun 2004 ini, sertifikasi bidang kehutanan mendominasi perjalanan LEI sebagai pengembang sistem sertifikasi ekolabel. Meskipun demikian, bidang kelautan sebenarnya telah dimulai inisiasinya sejak akhir tahun 1998 oleh LEI dengan dukungan stakeholder kelautan sampai saat ini.

SEJARAH INISIASI

Terdapat 2 (dua) NGO internasional yang concern terhadap pelestarian sumberdaya laut, Marine Aquarium Council (MAC) yang lebih memfokuskan pada marine aquarium fish and corals dan Marine Stewardship Council (MSC) yang lebih memfokuskan pada isu fish for food menjadi reference bagi LEI. Sejak bulan Oktober 1998, beberapa stakeholder di bidang ekspor produk kelautan dan organisasi internasional seperti MAC telah melakukan pendekatan dan dukungan kepada LEI untuk memulai menggarap isu tersebut.

Pada tanggal 14 Desember 1998, LEI telah memulai langkah awal dengan mengadakan pertemuan dengan stakeholders sebagai a preliminary brainstorming mengenai sistem sertifikasi produk kelautan yang waktu itu diharapkan bahwa LEI akan menjadi the lead dalam pengembangan inisiatif sertifikasi ekolabel produk kelautan.

Seiring dengan perkembangannya, bersama dengan Proyek Pesisir/CRMP dan Kehati, LEI mengadakan lokakarya yang bertema ‘Menuju perancangan sistem sertifikasi produk kelautan’ pada tanggal 30 – 31 Maret 1999 di Jakarta. Banyak pihak yang hadir dalam lokakarya tersebut diantaranya Ditjen Perikanan, PHPA, LIPI, IMA, MAC, Gappindo, NOAA, MSC, dan masyarakat Taka Bonarate. Lokakarya ini membahas 3 isu besar yaitu isu tentang kebijakan untuk pemanfaatan sumber daya laut lestari, inisiatif sertifikasi, dan perspektif pasar.

Beberapa point penting hasil diskusi selama 2 hari itu diantaranya :

1. Diperlukan desain awal sertifikasi, dimana ranangan sertifikasi tersebut harus dikaitkan dengan manajemen produksi serta mempertimbangkan market place
2. Lebih difokuskan pada pembuatan framework dalam kerangka satu pikiran dengan pertimbangan bahwa pembagian fish for food dan fish for fun secara otomatis akan masuk dalam kriteria dan indikator yang dibangun dalam framework tersebut.
3. Mengidentifikasi beberapa permasalahan yang terjadi yang hal ini tergantung pada produk apa yang akan disertifikasi.
4. Perlu dilakukan identifikasi terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan langsung dengan produk yang akan disertifikasi.

Setelah lokakarya tersebut, hampir 2,5 tahun posisi LEI dalam kevakuman, tidak ada tindak lanjutnya. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh kurang seriusnya LEI dalam menentukan posisinya untuk mengembangkan sertifikasi kelautan. Selain itu juga kemungkinan belum ada staf di LEI yang secara khusus menangani isu sertifikasi kelautan ini.

KETERLIBATAN LEI DAN DUKUNGAN PARA PIHAK

Keterlibatan para pihak sangat penting peranannya didalam pengembangan, pelaksanaan dan pengawasan sistem sertifikasi produk kelautan. Hal ini dikarenakan sistem sertifikasi produk kelautan mempunyai tujuan untuk mewujudkan pengelolaan produk kelautan yang lestari dan adil melalui proses penerapan prinsip transparansi maksimum, partisipatif, bertanggung gugat, dan tidak diskriminatif.

Dengan dukungan para pihak (stakeholders ), semangat untuk menginisiasi sertifikasi kelautan bangkit kembali. Diawali dengan ‘Pertemuan Antar Pakar Sistem Sertifikasi Produk Ornamen Laut’ yang diselenggarakan oleh LEI dan WWF pada tanggal 26 – 27 Februari 2001 di Bogor. Pertemuan ini mengundang beberapa pakar dibidangnya yaitu Prof. Hasyim Djalal (ahli hukum lingkungan dari UI), Dr. Neviaty P Zamani (ahli ekosistem terumbu karang dari IPB), Fredinan Yulianda, MSc (ahli ekosistem terumbu karang dari IPB), Dr. Achmad Fauzi (ahli ekonomi perikanan dari IPB), dan Arif Satria, MSc (ahli sosial perikanan dari IPB).

Pertemuan ini diantaranya membahas tentang :

1. Kondisi terumbu karang di Indonesia dari sudut pandang produksi, ekologi/lingkungan, sosial-ekonomi dan hukum lingkungan.
2. Identifikasi masalah dalam pengelolaan dan pemanfaatan terumbu karang di Indonesia.
3. Perumusan model sistem untuk menjawab permasalahan terumbu karang di Indonesia.
4. Tinjauan sistem sertifikasi produk ornamen laut yang dikembangkan oleh Lembaga Pengembang Internasional berdasarkan Garis Besar Sistem yang telah dirumuskan.

Pada pertengahan tahun 2001, mulailah LEI membangun jaringan (networking ) dengan berbagai pihak. Keterlibatan LEI sebagai bagian dari perjalanan menuju sertifikasi kelautan nampaknya memang memerlukan dukungan dan semangat yang lebih besar dari stakeholder . Berikut ini disampaikan beberapa keterlibatan LEI secara aktif dalam menginisiasi sertifikasi kelautan di Indonesia.

Jaringan Kerja Sertifikasi Kelautan (JKSK)

Jaringan ini dibentuk pada tanggal 27 Agustus 2001 di Bogor dengan sekretariat di LEI. Latar belakang berdirinya jaringan ini adalah melihat kenyataan di bidang kelautan yang sampai saat ini masih terjadi peningkatan ekspoitasi yang mengancam kerusakan ekosistem terumbu karang dan upaya yang dilakukan belum memberikan hasil yang optimal. Selain itu juga telah terjadi ketidakadilan distribusi hasil bagi nelayan atau komunitas lokal. Untuk itulah maka perlu jaringan yang khusus menangani sertifikasi kelautan.

Visi JKSK adalah pengelolaan sumberdaya pesisir dan kelautan yang berkelanjutan dan berkeadilan. Sedangkan misi JKSK adalah kerja sama dalam proses pengembangan, penguatan, dan pengawasan sistem sertifikasi ekolabel yang mendorong distribusi hasil yang adil bagi masyarakat lokal. Sedangkan ruang lingkup kerja JKSK adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pengembangan, penguatan, pengawasan sistem sertifikasi ekolabel untuk produk ikan karang konsumsi dan ornamen.

Anggota jaringan ini adalah LEI, WWF, Telapak, Yayasan Terangi, Yayasan Tennela (Semarang), Yayasan Mitra Bentala (Lampung), Yayasan Mattirotasi (Makasar), dan Yayasan Bahtera Nusantara (Bali) dan Yayasan Minang Bahari (Padang), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pedalaman /LEPMIL (Makasar), Yayasan Konservasi Laut (Kendari) dan Yayasan Laksana Samudera (Riau). Tiga lembaga terakhir baru bergabung pada tanggal 12 September 2002 di Bali.

Agenda JKSK diantaranya adalah menyusun MoU, menyusun proposal bersama dan menyusun program kerja yang terdiri atas dukungan untuk pengembangan, pengawasan dan penguatan sistem sertifikasi kelautan.

Beberapa pertemuan/kegiatan yang telah diadakan JKSK adalah :

1. Pertemuan di Bali pada tanggal 24 Mei 2002. Pertemuan ini membahas program kerja tahun 2002. Dalam pertemuan ini disepakati bahwa pada tahap awal JKSK akan mengangkat isu pengelolaan ikan hias laut. Kegiatan yang disepakati berkaitan dengan isu tersebut adalah mengumpulkan data base tentang pengelolaan ikan hias laut. Data base tersebut dikumpulkan di LEI sebagai sekretariat JKSK. Rencananya, dari data base tersebut akan dilokakaryakan sekaligus untuk inventarisasi permasalahan dan pengelolaan ikan hias laut di Indonesia.
2. Capacity Building anggota JKSK di Bali pada tanggal 9–12 September 2002. Kegiatan ini merupakan sharing informasi tentang sistem sertifikasi yang telah dikembangkan oleh Marine Aquarium Council (MAC) dan pengalaman kerja anggota JKSK di lokasinya masing-masing.
3. Pertemuan di Bali pada tanggal 12 September 2002. Pertemuan ini membahas MoU dan program kerja. Draf MoU sudah final dan telah siap untuk ditandatangai oleh semua lembaga. Program kerja yang telah disepakati adalah membentuk Tim Proposal yang terdiri atas Wahyu (LEI), Imran dan Ghonjess (Telapak), Fini (WWF) dan Silvianita (Terangi). Tim ini bertugas untuk menyusun proposal JKSK yang akan menjadi program bersama mulai tahun 2003.
4. Pertemuan Tim Proposal di Bogor pada tanggal 4 November 2002. Dalam pertemuan ini disepakati bahwa proposal berisi 4 program yang terdiri atas program Feasibility Study (Terangi), Program Pengembangan Sistem Sertifikasi (LEI), Capacity Building (Telapak) dan Campaign (WWF). Sistem sertifikasi yang akan dikembangkan adalah Sistem Sertifikasi Pengelolaan Ikan Hias Laut Lestari. Tim akan bertemu kembali pada bulan Januari 2003 untuk membahas draf proposal lebih lanjut.

Sampai saat ini, baru 2 proposal yang telah diselesaikan yaitu dari LEI dan Terangi. Kendala utama dalam penyusunan ini adalah kesulitan sekretariat dalam berkomunikasi dengan anggota Tim. Kesulitan ini disebabkan kesibukan beberapa Tim yang mereka lebih banyak bekerja di lapangan serta ada anggota Tim yang telah keluar dari lembaganya.

KESEPAKATAN HASIL PERTEMUAN DENGAN LSM KELAUTAN

Pertemuan ini diselenggarakan oleh LEI pada tanggal 25 Oktober 2001 di Kantor LEI Bogor. Peserta yang hadir adalah LEI, IMA, Telapak, WWF, Kehati, Terangi, Palung, Paramitra Jatim, Tennela, dan Minang Bahari. Dalam pertemuan ini dihasilkan kesepakatan sebagai berikut :

Para pihak sepakat untuk memberikan mandat kepada LEI dalam mengembangkan Sistem Sertifikasi Perikanan Karang yang terdiri dari, namun tidak terbatas pada :
Menyusun rencana umum pengembangan sistem
Mendesiminasikan minute of meeting hasil pertemuan ini
Menugaskan 1 orang yang akan bertugas penuh menangani sistem sertifikasi
Membentuk Tim Independen (Januari 2002)

Perkembangan terakhir dari kesepakatan ini masih belum jelas kemana arah selanjutnya. Hal ini disebabkan isu perikanan karang untuk sertifikasi masih menjadi perdebatan yang cukup serius diantara beberapa pihak. Beberapa pihak menginginkan ditunda dulu sampai terjadi kesepakatan semua pihak. Untuk itu, LEI mengambil sikap untuk tidak melanjutkan program ini sampai terjadi kebulatan kesepakatan semua pihak.

INDONESIA CORAL REEF WORKING GROUP (ICRGW)

Pemanfaatan perdagangan terumbu karang di Indonesia, khususnya karang hidup untuk ekspor perlu dikaji lebih dalam, berdasarkan isu-isu negatif yang terbentuk diberbagai kalangan baik dalam dan luar negeri. Untuk memulai proses pengkajian maka dilaksanakan temu teknis dengan sasaran untuk mendapatkan suatu kesepakatan terhadap perdagangan karang yang diselenggarakan oleh Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) dan Depperindag di Bali pada tanggal 31 Oktober – 2 November 2001 yang dihadiri oleh berbagai pihak termasuk LEI. Kesepakatan yang dicapai dalam acara ini adalah bahwa pemanfaatan perdagangan karang hidup dapat dilanjutkan dengan mengacu pada prinsip-prinsip ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Langkah stategis untuk melaksanakan kesepakatan tersebut adalah dengan membentuk Coral Reef Working Group (CRWG) yang anggotanya terdiri atas perwakilan LSM, pemerintahan, perguruan tingi dan industri yang dikoordinir oleh Terangi dan difasilitasi oleh DKP. Pertemuan pertama dilakukan pada tanggal 20 November 2001 di kantor DKP.

Agenda utama pertemuan CRWG adalah menyusun dokumen Pola Pemanfaatan Karang Hias secara Lestari (PPKHL). Sampai saat ini, CRWG telah mengadakan 10 kali pertemuan yang membahas dokumen PPKHL. Pada tanggal 8 Juni 2002 telah dibentuk Tim Perumus PPKHL yang bertugas menyempurnakan dokumen PPKHL. Anggota Tim Perumus berasal dari beberapa perwakilan institusi anggota CRWG.

Pertemuan berikutnya tanggal 28 Juni 2002 di Ruang Rapat UNESCO, Jakarta yang membahas lanjutan hasil perumusan Tim Perumus PPKHL untuk mendapatkan masukan dari anggota. Pada bulan Juli 2002, CRWG juga telah membentuk dan memberangkatkan Tim Survei ke Rembang, Jawa Tengah dan Lampung untuk mensurvei dan meneliti kondisi dan cara pemanfaatan karang hias guna penyempurnaan dokumen PPKHL.

Pertemuan tanggal 24 – 27 Agustus 2002 di Lampung dalam bentuk Lokakarya. Lokakarya ini bertujuan untuk mendapatkan masukan dari stakeholder terutama nelayan dan pengusaha (eksportir) yang terlibat langsung dalam perdagangan karang hias. Lokakarya ini juga merupakan kegiatan finalisasi dokumen PPKHL.

Perkembangan terakhir ICRWG diantaranya adalah :
1. Telah diterbitkan buku Pola Pemanfaatan Karang Hias Lestari (PPKHL)
2. ICRWG dibagi menjadi 2 sub grup pembahasan yaitu sub grup sertifikasi dan sub grup transplantasi. Hal ini didasarkan pada kebutuhan yang mendesak akan kedua isu tersebut agar dapat diselesaikan dengan cepat dengan waktu yang bersamaan.

Untuk sub grup sertifikasi, LEI menjadi koordinatornya. Sub grup sertifikasi telah melakukan satu kali pertemuan pada tanggal 28 Agustus 2003 di Jakarta. Pertemuan ini dihadiri oleh perwakilan dari Menko Perekonomian, AKKI, Terangi, DKP dan Kehati.

Hasil pertemuan ini berupa beberapa rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti oleh ICRWG yaitu :

1. Sebelum melangkah lebih jauh mengenai pengembangan sistem sertifikasi, maka perlu dilakukan yaitu studi tentang praktek pengelolaan SDA terutama karang hias di Indonesia
2. Studi tentang kebijakan pemerintah dalam pengelolaan karang hias di Indonesia
3. Kedua studi bertujuan untuk melihat kaitannya dengan sistem sertifikasi yang akan dikembangkan
4. Perlu perencanaan kegiatan program sub grup sertifikasi yang lebih matang

Rencananya kedua sub grup (transplantasi dan sertifikasi) akan bertemu (diplenokan) tetapi sampai saat ini belum ada informasi dari TERANGI yang akan memfasilitasi poertemuan tersebut. Hingga saat ini belum ada perkembangan dari terangi sebagai koordinator ICRWG.

PROGRAM KERJA SAMA LEI DENGAN IMA-INDONESIA

Sejak Februari 2002, LEI juga bekerja sama dengan International Marinelife Alliance-Indonesia (IMA-Indonesia) untuk melaksanakan rangkaian proses menuju pengelolaan sumberdaya laut yang lestari.

Diskusi pertama dengan IMA telah dimulai pada tanggal 15 Februari 2002 di kantor IMA Bogor yang membahas isu-isu strategis dalam bidang kelautan dan dan rencana kegiatan bersama. Pertemuan lanjutan di adakan pada tanggal 26 Maret 2002 di Kantor LEI yang membahas rencana mengadakan Lokakarya yang bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan di bidang kelautan dan menginventarisasi kebutuhan stakeholder dalam pengelolaan sumber daya laut.

Pertemuan terakhir pada tanggal 5 Agustus 2002 yang membahas rencana pertemuan dengan kelompok stakeholder kelautan. Sebelum dilakukan kegiatan tersebut LEI akan membuat backround paper sebagai bahan diskusi sekaligus menjelaskan kepada publik tentang posisi LEI dalam pengelolaan sumber daya laut lestari. Program kerja sama ini masih dalam proses/sedang berjalan.

SEAFOOD ECOLABEL WORKING GROUP (SEWG)

SEWG Jakarta terbentuk pada tanggal 26 Maret 2003 di Jakarta. Cikal bakal SEWG adalah pertemuan para pihak yang diinisiasi oleh WWF dan Yayasan Unilever Peduli (ULI) pada tanggal 3 April 2002 di Jakarta dengan tema Sertifikasi Ekolabel Perikanan Konsumsi Laut. Peserta yang diundang diantaranya adalah DKP, Depperindag, KLH, Pusat Studi Kelautan UI, ALSI, PKSPL-IPB, FORKERI, LEI, dan Terangi. Pada pertemuan ini membahas secara umum tentang isu sertifikasi dan identifikasi permasalahan dalam perikanan konsumsi laut.

Pertemuan demi pertemuan telah diselenggarakan dengan isu sentral sertifikasi perikanan laut. Hingga terbentuklah SEWG Jakarta dengan tujuan membangun pengertian yang sama diantara stakeholder dalam pengembangan sertifikasi, meningkatkan kesadaran dan pengertian semua pihak akan insentif yang diperoleh dengan melestarikan lingkungn laut, sebagai wadah berbagi informasi, dan mendiskusikan bagaimana pengembangan sertifikasi kelautan di Indonesia.

Saat ini telah terbentuk 6 Kelompok Kerja (Pokja) di Jakarta, Jateng, Cirebon, Sulteng, Sulut, dan Sulsel. Pokja-pokja ini mempunyai misi yang hampir sama dengan SEWG Jakarta. Hanya saja penekanan isu-isunya lebih banyak menyentuh permasalahan dan kondisi di daerah masing-masing. SEWG Jakarta sendiri telah melakukan pertemuan sebanyak 4 kali dan terakhir pada tanggal 21 Januari 2004 di Jakarta.

Pertemuan seluruh SEWG kemudian diadakan dengan tema Workshop Nasional SEWG di Bali, 9 – 10 Februari 2004. Dalam workshop ini panitia (WWF dan Yayasan ULI) mengundang stakeholder kelautan mulai dari perwakilan dari pemerintah, LSM, pengusaha, akademisi dan masyarakat. Workshop ini bertujuan untuk menyamakan persepsi bersama-sama tentang permasalahan yang terjadi di perikanan laut dan membahas isu sertifikasi perikanan laut secara nasional.

Hasil workshop diantaranya adalah terbentuk Tim Perumus yang bertugas merumuskan hasil workshop dan mengidentifikasi permasalahan berkaitan dengan perikanan laut (konsumsi). Anggota Tim Perumus terdiri dari perwakilan tiap Pokja. Posisi LEI sebagai advisor. Hingga saat ini belum ada informasi dari koordinator sudah sejauh mana Tim Perumus bekerja.

PERTEMUAN TINGKAT NASIONAL

LEI juga terlibat aktif dalam berbagai kegiatan atau pertemuan tingkat nasional diantaranya Konferensi Nasional III Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Lautan Indonesia di Bali, 21- 24 Mei 2002 dengan tema Membangun Kemitraan dan Keterpaduan Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan lautan Indonesia dan Lokakarya Penyusunan RUU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 20 Mei 2002, Hotel Radison Bali.

Keterlibatan dalam berbagai pertemuan baik tingkat nasional maupun internasional sangat penting bagi perkembangan LEI. Oleh karena itu, LEI perlu mengembangkan jaringan yang lebih luas lagi. Selain untuk mempromosikan sertifikasi ekolabel kelautan juga dapat dijadikan wahana untuk mempromosikan posisi dan perkembangan LEI kepada stakeholders kelautan baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional.

TIGA INISIASI BESAR

Melihat progress dari rangkaian kegiatan yang telah diikuti oleh LEI secara aktif berkaitan dengan inisiasi sertifikasi kelautan, sebenarnya telah banyak pelajaran dan infromasi selama ini. Dari rangkaian kegiatan tersebut, LEI telah mencatat bahwa saat ini terdapat 3 inisiasi besar untuk mengembangkan sistem sertifikasi produk kelautan yaitu :

1. Pengelolaan Ikan Hias Laut Lestari. Program ini diinisiasi oleh JKSK dan merupakan hasil kesepakatan anggota. Secara khusus, pengembangan sistemnya diserahkan kepada LEI dan anggota JKSK lainnya membantu dalam bidang feasibility study, persiapan capacity buiding nelayan (pendampingan nelayan oleh anggota) dan campaign terhadap sistem sertifikasi yang akan dikembangkan oleh LEI. Sampai saat ini, status program ini masih dalam penyusunan proposal bersama dan penjajagan kerja sama dengan donatur dalam operasioanlnya.
2. Pengelolaan Karang Hias Lestari. Program Sertifikasi ini diinisiasi oleh Pokja Terumbu Karang (Indonesian Coral Reef Working Group/ICRWG). Program pertama dari Pokja ini adalah merevisi dokumen Pola Pemanfaatan Karang Hias Lestari yang telah disusun oleh LIPI. Program ini telah selesai dan dokumennya telah dicetak. Selanjutnya telah dibentuk 2 sub grup yaitu sub grup sertifikasi dan sub grup transplantasi. LEI menjadi koordinator dalam sub grup sertifikasi. Saat ini, sub grup sertifikasi telah melaksanakan satu kali pertemuan pada tanggal 28 Agustus 2003 dan telaha merumuskna beberapa rekomendasi yang akan dipresentasikan pada anggota ICRWG. Hingga saat ini belum ada pertemuan lanjutan.
3. Pengelolaan Perikanan Laut Konsumsi Lestari. Inisiasi untuk mengembangkan sistem ini muncul dari rangkaian pertemuan yang difasilitasi WWF dan Yayasan ULI. Saat in telah terbentuk Pokja Perikanan Laut (SEWG) di 6 propinsi besar yaitu di Jakarta, Jateng, Cirebon, Sulteng, Sulut, dan Sulsel. Pertemuan seluruh SEWG dalam bentuk Workshop Nasional pada tanggal 9 – 10 Februari 2004 di Bali merupakan pertemuan terakhir yang diikuti oleh LEI. Hingga saat ini belum ada tindaklanjut dari pertemuan ini.

Tiga inisiasi besar telah dicatat dan ditangkap oleh LEI. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana LEI menyikapi peluang sekaligus tantangan ke depan berkaitan dengan ide sertifikasi kelautan di Indonesai ini ?

MEMBANGUN KAPASITAS NASIONAL

Membangun sertifikasi bukanlah hal yang mudah. Perangkat-perangkatnya harus dipenuhi dan struktur-strukturnya harus dilaksanakan. Perangkat tersebut diantaranya adalah adanya Lembaga Akreditasi (LA), Lembaga Sertifikasi (LS), Lembaga Sertifikasi Personel (LSP), Lembaga Pelatihan (LP), Forum Komunikasi Daerah (FKD), dan Dewan Pertimbangan Sertifikasi (DPS) yang satu dengan lainnya saling terkait.

LA adalah lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan akreditasi terhadap badan atau badan hukum yang melaksanakan program sertifikasi dan kegiatan pendukungnya, dalam hal ini adalah LEI. LS adalah badan atau badan hukum yang memiliki kompetensi untuk memberikan jasa sertifikasi yang telah diakreditasi oleh LA. LSP adalah badan atau badan hukum yang memiliki kompetensi untuk melakukan sertifikasi personel program sertifikasi ekolabel dan telah diakreditasi oleh LA. LP adalah badan atau badan hukum yang memiliki kompetensi untuk melakukan kegiatan pelatihan sertifikasi ekolabel dan telah diakreditasi oleh LA. FKD adalah tata laksana verifikasi, pengabsahan dan/atau penyelesaian keberatan atas keputusan sertifikasi melalui forum diskusi kelompok dengan pihak-pihak terkait. Sedangkan DPS adalah suatu dewan yang dibentuk dan diberi mandat khusus kepada pihak-pihak yang terkait dalam sistem sertifikasi untuk menyelesaikan persengketaan yang muncul sehubungan dengan adanya keputusan dan ketetapan sertifikasi.

Dalam pelaksanaannya, LS akan bekerja sesuai dengan kompetensi untuk memberikan jasa sertifikasi sesuai dengan produk/bidang yang akan disertifikat, seperti LS Hutan Produksi, LS Hutan Tanaman, LS untuk Hutan Berbasis Masyarakat, LS Lacak Balak dan LS sumberdaya alam lainnya. Begitu juga dengan LSP, lembaga ini akan melakukan pelatihan sertifikasi ekolabel untuk panel pakar (expert panel) dan penilai lapangan (assesor)

Selain itu diperlukan perangkat lunaknya berupa sistem sertifikasi kelautannya. Ada beberapa tahapan dalam penyusunan sistem sertifikasi, diantaranya adalah :

1. Menyusun Naskah Akademis mengenai relevansi dari sistem sertifikasi yang akan dikembangkan dengan menganalisis dan mengkaji berbagai model-model dan inisiatif pengelolaan dan pemanfaatannya beserta logical framework-nya.
2. Melakukan review dan analisis atas dokumen-dokumen yang telah ada mengenai kriteria dan indikator pengelolaan dan pemanfaatan produk yang akan disertifikasi baik di tingkat nasional maupun internasional.
3. Menyusun sistem sertifikasi yang terdiri atas : kriteria dan indikator, termasuk verifier, Metode Penilaian Lapangan, Prosedur pelaksanaan sertifikasi, Persyaratan bagi pelaksana sistem sertifikasi, Prosedur pengambilan data lapangan dan sistem pengambilan keputusan sertifikasi
4. Melaksanakan konsultasi publik dan uji coba lapangan atas sistem sertifikasi yang telah dikembangkan untuk menghimpun masukan dan rekomendasi atas berbagai masalah dan kendala dalam pengembangan sistem sertifikasi agar credible dan dapat diterima serta dipertanggungjawabkan kepada publik.
5. Menetapkan standar dan pedoman sistem sertifikasi yang telah siap untuk diimplementasikan.

Membangun kapasitas nasional merupakan keharusan dalam pelaksanaan sistem sertifikasi. Selain sebagai penguatan kelembagaan dan sistem sertifikasinya, kapasitas nasional juga berfungsi sebagai kontrol publik atas proses penilaian sampai pengambilan keputusan yang transparan, bertanggung jawab, dan bebas dari konflik kepentingan.

PENUTUP

Kesulitan yang dihadapi dalam proses pengembangan sistem sertifikasi adalah karena sertifikasi dibangun dengan melibatkan multistakeholders maka semua pihak yang relevan dan concern terhadap sistem sertifikasi yang akan dikembangkan harus dilibatkan. Selain itu, pengembangan sistem sertifikasi memerlukan waktu yang agak lama, adanya perbedaan-perbedaan persepsi di tingkat penyusunan sistem terutama dalam kerangka ilmiah, kesulitan dalam menentuan sistem pengambilan keputusan dan pemahaman masyarakat yang masih kurang di tingkat substansi dan implementasinya.

Perlu disadari bahwa sertifikasi ekolabel merupakan salah satu alat dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang lestari dan bersifat voluntary (suka rela). Untuk itu diperlukan keseriusan, komitmen dan kapasitas nasional yang tinggi dalam mengembangkan sistem sertifikasi sehingga sistem sertifikasi yang dibangun akan kredibel, diterima oleh semua pihak dan dapat dipertanggungjawabkan.

Terakhir, selamat merayakan HUT RI ke-59. Mudah-mudahan semangat juang 45 dapat kita teladani guna mendorong semangat yang lebih tingi untuk terus memperjuangkan kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup melalui sertifikasi ekolabel yang kredibel. Semoga.