standar

LEI Kembangkan Standar Sertifikasi Karbon

LEI Kembangkan Standar Sertifikasi Karbon 150 150 lei

Jakarta, 16/04 (Bisnis Indonesia): Skema pengurangan emisi dari degradasi dan deforestasi (Reduction Emission from Degradation and Deforestation/REDD) yang digagas dalam mengatasi perubahan iklim, belum tentu akan menguntungkan Indonesia.

“Untuk itu, perlu dicari alternatif skema penggalangan dana untuk perdagangan karbon di luar REDD,” kata Menhut M.S. Kaban seusai membuka seminar nasional bertema Menggalang Inisiatif Perdagangan Karbon Sukarela, di Manggala Wanabakti, kemarin.

Skema alternatif itu, katanya, sudah harus disusun dari sekarang mengingat skema REDD belum tentu menguntungkan Indonesia. “Jujur saja, kita terkesima dengan REDD yang bagus, tetapi eksekusinya sulit dan tidak terlalu menguntungkan. Kita harus cari skema yang simple, murah, dan bisa selamatkan hutan. Selain itu, mencegah deforestasi, tetapi masyarakat dapat manfaatnya,” kata Kaban.

Dengan skema REDD, menurut Kaban, Indonesia berharap bisa mendapat suntikan dana asing sampai US$3,75 miliar (Rp33,75 triliun) per tahun. Meskipun demikian, dia tetap tidak bisa menjelaskan berapa nilai riil yang bisa didapat masyarakat Indonesia yang sudah menjaga hutannya.

“REDD memang bisa jadi jalan kita dapat dana asing untuk kelola hutan. Istilahnya, hutan kita nyerap karbon, tapi kita gak dapat upahnya karena skema yang rumit tadi,” tuturnya.

“Kita juga mendesak negara maju yang selama ini diuntungkan oleh keberadaan hutan Indonesia, yang menyerap emisi mereka, untuk memberikan insentif. Masalahnya, kita tidak bisa menunggu. Oleh Karena itu, kita harus cari skema alternatif yang lebih simple dan murah,”tutur Kaban.

Skema alternatif yang murah, kata dia, tidak hanya datang dari pemerintah, seperti REDD, tetapi juga dari lembaga lain seperti Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) yang diharapkan mampu menyusun skema perdagangan karbon secara sukarela (voluntary carbon trade).

Selain itu, menurut dia, LEI juga diminta menyiapkan tata aturan dalam sertifikasi kawasan hutan milik negara ataupun rakyat sebelum memasuki pasar perdagangan karbion internasional.

“Dengan kita coba skema alternatif yang mengarah pada perdagangan karbon sukarela, kawasan hutan bisa dijaga utuh dengan libatkan masyarakat. Saya rasa LEI bisa menyusun skema perdagangan karbon sukarela,” katanya.

Menurut dia, kerja sama LEI dengan Koperasi Perumahan Wana Nusantara (KPWN), yang mengelola penanaman berdasarkan prinsip pengelolaan batang tanaman, bisa menjadi plot atau contoh riil skema perdagangan karbon sukarela.

Sertifikasi karbon
Ahli Kehutanan dari Institut Pertanian Bogor (IPB), Teddy Rusolono, mengatakan skema perdagangan karbon yang sekarang berlaku melibatkan paling tidak sepuluh pihak, sejak dari penjual sampai pembeli. “Karena itu, skema perdagangan karbon secara sukarela ini harusnya bisa ikut memperpendek birokrasi dan menurunkan biaya administrasi,” ujarnya.

Plt Direktur Eksekutif LEI, Daru Asycarya, mengatakan LEI sedang menyusun skema alternatif perdagangan karbon sukarela yang disebut Menhut Kaban. Selain itu,LEI juga mengembangkan standar sertifikasi karbon pada hutan berbasis masyarakat. (erwin.tambunan@bisnis.co.id)

Standar Legalitas Kayu Hilangkan Biaya Siluman

Standar Legalitas Kayu Hilangkan Biaya Siluman 150 150 lei

Jakarta, 10/9 (MEDIA INDONESIA): Penerapan sistem verifikasi legalitas kayu (SVLK), dengan penerapan standar legalitas yang efisien, kredibel dan adil, secara ekonomi diharapkan bisa menghilangkan biaya siluman.

“Dengan begitu produksi bisa lebih efisien, dan dengan kredibilitas sistem verifikasi legalitasnya, produk kehutanan kita bisa lebih kompetitif,” kata Direktur Eksekutif Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI), Taufiq Alimi di Jakarta, Rabu (10/9).

Pada acara konsultasi publik final kelembagaan SVLK yang dibuka Dirjen Bina Produksi Dephut, Hadi Pasaribu dan diikuti para pemangku kepentingan kehutanan itu, ia mengemukakan bahwa ada beberapa alasan yang menguatkan perlunya standar legalitas ini segera diadopsi oleh Departemen Kehutanan (Dephut).

Alasan tersebut yakni standar yang dihasilkan dari proses ini memiliki kelengkapan dan kejelasan yang meniadakan ruang abu-abu. Selain itu standar ini dihasilkan melalui proses yang melibatkan parapihak, karena itu pelaksanaan verifikasi yang akan dilakukan senantiasa diawasi parapihak itu.

Alasan lain, dalam tatanan kelembagaan yang diusulkan akan ada pengawasan secara terus menerus dari masyarakat sipil terhadap pelaksanaan verifikasi legalitas dengan menggunakan standar hasil harmonisasi ini, sehingga kredibilitas sistem ini bisa lebih diandalkan.

“Dan yang lebih penting juga karena bisa menghilangkan biaya siluman tadi,” kata anggota Panitia Pengarah Tim Kerja Kelembagaan SVLK itu.

Sementara itu, Ketua Tim Kerja Pengembangan SVLK, Aditya Bayunanda mengatakan, sistem tersebut memberi fondasi aturan yang mendorong pemanfaatan hutan semakin dekat pada kelestasrian dan semakin jauh dari praktek tebang berlebih.

“Perhatian kepada kelestarian ini akan menjamin terjaganya fungsi ekologis dan sosial hutan. Secara ekonomi aturan ini akan memberi koreksi pada fungsi produksi yang berdampak pada pengurangan volume produksi,” katanya.

SVLK itu juga diharapkan menjadi “satu-satunya” sistem legalitas untuk kayu yang berlaku di Indonesia. “Sistem ini diharapkan memberi kepastian bagi semua pihak yakni pembeli, pemilik industri, pengusaha, penegak hukum, pemerintah dan masyarakat,” katanya.

Manajer Komunikasi LEI, Indra SB Dewi menambahkan bahwa pemerintah Indonesia dan Inggris pada 9 Agustus 2002 menandatangani nota kesepahaman (MoU) untuk mengatasi pembalakan liar. Dengan dasar MoU itu, berbagai kegiatan untuk menyusun standar legalitas kayu Indonesia dilakukan, dimana proses penyusunan berlangsung melalui beberapa tahap dan melibatkan banyak pihak, antara lain LEI, AMAN, Telapak, Dephut, BRIK dan APHI.

Sebelum di Jakarta, konsultasi publik telah dilakukan di Samarinda, Yogyakarta, Jambi dan Papua. (Ant/OL-2). Diunduh dari : http://mediaindonesia.com/index.php?ar_id=MjkzMzI=