SVLK

Kembali, Dua UMHR Lulus Sertifikasi PHBML LEI

Kembali, Dua UMHR Lulus Sertifikasi PHBML LEI 150 150 lei

Unit manajemen hutan rakyat lestari yang lulus sertifikasi LEI semakin meluas. Sebanyak dua unit manajemen hutan rakyat di Pacitan, Jawa Timur dan Boyolali, Jawa Tengah dinyatakan lulus dalam penilaian sertifikasi dengan skema Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Lestari Lembaga Ekolabel Indonesia. Penilaian sertifikasi dilakukan oleh panel pakar dari PT Mutu Agung Lestari, yaitu Teguh Yuwono (Aspek Produksi), Djuwadi (Aspek Sosial) dan Artamur (Aspek Ekologi).

Dua unit manajemen hutan rakyat tersebut masing-masing adalah UMHR Ganyar Wana Lestari, Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan dan UMHR Tunas Sari Mulyo, Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali. UMHR Ganyar Wana Lestari Kabupaten Pacitan mengelola areal seluas 502.784 Ha, Sedangkan UMHR Tunas Sari Mulyo Kabupaten Boyolali mengelola areal seluas 475.846 Ha. Dua unit manajemen hutan rakyat tersebut dinyatakan lulus pada pengambilan keputusan sertifikasi oleh panel pakar pada tanggal 3 Juni 2012 di Wisma MM UGM Yogyakarta.

Dengan keberhasilan dua unit manajemen hutan rakyat mendapatkan sertifikasi PHBML, maka hingga saat ini telah terdapat 15 unit manajemen hutan rakyat, HKm dan hutan adat telah bersertifikat hutan lestari dengan skema PHBML LEI dan meliputi areal seluas lebih dari 26 ribu hektar. Sekaligus kelulusan dalam sertifikasi PHBML LEI menjadikan dua unit manajemen hutan rakyat tersebut memenuhi Sistem Verifikasi Legalitas Kayu di hutan rakyat yang menjadi kewajiban dari Kementerian Kehutanan. Keberhasilan dua unit manajemen tersebut tidak terlepas dari kerjasama berbagai pihak dari Lembaga Arupa (Pendamping UMHR Boyolali), PERSEPSI (Pendamping UMHR Pacitan), Dispertanbunhut Kabupaten Boyolali, Dishutbun Kabupaten Pacitan, Pemerintah Desa terkait dan juga Uni Eropa.

Dengan semakin meningkatnya areal hutan rakyat bersertifikat PHBML LEI, menunjukkan semakin tingginya kesadaran masyarakat untuk melakukan pengelolaan sumberdaya secara lestari melalui kerjasama dengan berbagai pihak terkait. Keberhasilan ini diharapkan semakin memperkuat posisi hutan rakyat sebagai pemasok hasil hutan yang lestari yang dapat dimanfaatkan untuk peningkatan perekonomian daerah dan nasional melalui cara yang bertanggung jawab dan kedepan bisa memperkuat posisi hutan rakyat menjadi posisi utama dalam pengelolaan hutan lestari di Indonesia.

Diklat Auditor SVLK

Diklat Auditor SVLK 150 150 lei

Latar Belakang
Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai inisiatif terkait dengan tata kelola kehutanan yang baik dan pemberantasan pembalakan liar, termasuk upaya perbaikan peraturan di bidang pengelolaan hutan produksi dan penegakan hukum di bidang kehutanan di dalam negeri maupun melaksanakan kerjasama dengan negara-negara sahabat.

Pada tahun 2003 Pemerintah berinisiatif untuk bersama-sama para pemangku kepentingan kehutanan di Indonesia menyusun definisi legalitas kayu.

Melalui proses yang panjang dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan kehutanan sejak tahun 2003, maka pada tanggal 12 Juni 2009 Menteri Kehutanan telah menerbitkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38/Menhut-II/2009 tentang Standard dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak, yang dalam hal standard dan pedoman penilaiannya ditetapkan melalui Peraturan Dirjen. BPK No. P.6/VI-Set/2009 tanggal 15 Juni 2009 dan Peraturan Dirjen. BPK No. P.02/VI-BPPHH/2010 tanggal 10 Februari 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.

Implementasi dari peraturan Departemen Kehutanan tersebut diharapkan akan mampu meningkatkan kredibilitas produk perkayuan Indonesia dan pada saat yang bersamaan akan memperbaiki harganya sehingga pengusaha hutan Indonesia akan lebih mampu melaksanakan pengelolaan hutan lestari. Agar dapat implementasi dengan baik, maka diperlukan upaya-upaya peningkatan kapasitas dan kompetensi dari semua sumberdaya manusia dan lembaga yang terlibat, satu diantaranya adalah Auditor Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI) yang berperan sebagai penilai kinerja VLK terhadap pemegang IUIPHHK dan IUI Lanjutan. Oleh karena itu perlu dirancang sebuah kegiatan diklat auditor untuk memfasilitasi maksud dan tujuan tersebut.

Deskripsi Singkat Diklat
Dalam diklat ini para peserta dibekali pengetahuan, keterampilan dan wawasan, serta sikap dan perilaku sebagai calon Auditor VLK untuk mengambil peran utama dalam penilaian terhadap para pemegang ijin. Sebagai pelatihan bagi auditor VLK, maka muatan utama pada bangun kurikulum berbasis kompetensi adalah sebagai berikut:
• Pemahaman Kontekstual Sertifikasi Kehutanan.
• Kompetensi Dasar Auditor.
• Sertifikasi Wajib Berbasis ISO.
• Kompetensi Pilihan Auditor VLK.
• Kesiapan Uji Kompetensi.

Tujuan Diklat
Setelah mengikuti program diklat auditor VLK diharapkan peserta mampu mendemonstrasikan pemahaman dan keterampilan sesuai dengan unit-unit kompetensi yang dipersyaratkan sebagai auditor verifikasi legalitas kayu, serta mampu menjaga sikap profesi sebagai auditor.

Sasaran Diklat
Setelah mengikuti pelatihan ini peserta diharapkan mampu :
a. Memahami konteks sertifikasi hutan dan VLK
b. Memahami kompetensi dan etika seorang auditor
c. Merencanaan audit SVLK
d. Melaksanakan audit SVLK
e. Menindaklanjuti hasil audit SVLK

Kelompok Sasaran Diklat
a. Jumlah peserta: maksimal 30 orang per kelas
b. Asal peserta: Calon Auditor LVLK
c. Persyaratan peserta :
Pendidikan D3 dengan pengalaman minimal 5 tahun bidang keahlian Kehutanan/ Teknik Industri/ Teknik Mesin, atau S1 dengan pengalaman minimal 3 tahun bidang keahlian Kehutanan/Teknik Industri/Teknik Mesin.

Pelaksanaan Diklat
Bekerjasama MFP dan LEI, Pusdiklat Kehutanan akan mengadakan pelatihan auditor VLK yang akan diselenggarakan pada tanggal 1 – 11 Maret 2011 dengan menggunakan kurikukulum dan silabus dari Pusdiklat Kehutanan (setara dengan 74 jpl), bertempat di Pusdiklat Kementerian Kehutanan, Gunung Batu, Bogor, Jawa Barat.

Untuk informasi pendaftaran maupun detail informasi terkait pelaksanaan diklat, bisa melalui:
Dwiyana Hendrawati
Email: yana@lei.or.id
Telp: 0251 8 340 744 Ext 805
HP: 0813 8931 0666.

Retno Proborini
Email: retno@lei.or.id
Telp: 0251 8 340 744 Ext 806
HP: 0812 1042 8663.

Tanggapan LEI terhadap Permenhut P 38

Tanggapan LEI terhadap Permenhut P 38 150 150 lei

Tanggapan LEI Seputar Dianulirnya LEI sbg Lembaga Akreditasi SVLK dalam Permenhut P.38/Menhut-II/2009 tentang SVLK

(Bogor, 16 Juli 2009): Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) Nomor P.38/Menhut-II/2009 tentang SVLK dan LPI telah terbit. Rencananya Departemen Kehutanan mulai memberlakukan SVLK pada September 2009.

Atas keputusan pemberlakuan Permenhut tersebut dimana LEI dianulir dari usulan sebagai Lembaga Akreditasi SVLK, Direktur Eksekutif LEI, Agung Prasetyo menyampaikan, ” Munculnya gagasan voluntary certification (LEI, FSC, PEFC) sebagai akibat adanya deficit trust dari publik terhadap self declare dan mandatory certification. Voluntary certification ada karena adaya dukungan publik untuk perubahan ke arah pengelolaan sumberdaya yang lebih lestari. Dalam konteks ini LEI percaya bahwa P.38/Menhut-II/2009 adalah paket dari Mandatory Certification (PHPL dan SVLK) by government, yang nantinya akan tergantung dari para pelaku (penjual dan pembeli, publik) untuk menyikapinya, apakah akan menjadi instrumen yang bisa diterima sebagai alat untuk mengikis deficit trust tersebut, atau hanya akan menjadi bussines as usual.”

Mengenai peran LEI terdahulu dalam SVLK, Agung Prasetyo berujar, ”LEI berterima kasih telah diberi peran besar dalam memfasilitasi pengembangan sistem ini. Ini bagian dari kontribusi LEI terhadap penguatan kapasitas para pihak.”

Tentang kontroversi adanya penurunan standard SVLK, Agung mengatakan bahwa itu akan menjadi ujian tersendiri bagi sistem SVLK oleh publik. Seperti disebutkan dalam pasal 14 Permenhut tersebut bahwa dimungkinkan adanya partisipasi publik sebagai pemantau independen dalam prosesnya nanti.

SVLK akan digunakan sebagai salah satu bahan negosiasi yang utama dengan Uni Eropa terkait Voluntary Partnership Agreement (VPA) yang telah memasuki putaran kedua pada bulan Juli 2007 lalu.

Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (Versi Stakeholder)

Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (Versi Stakeholder) 150 150 lei

Sistem verifikasi legalitas kayu (SVLK) merupakan sistem pelacakan yang disusun secara multistakeholder untuk memastikan legalitas sumber kayu yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia. Sistem verifikasi legalitas kayu dikembangkan untuk mendorong implementasi peraturan pemerintah yang berlaku terkait perdagangan dan peredaran hasil hutan yang legal di Indonesia.

SVLK_versi_Stakeholder

Verifikasi Kayu Atasi Illegal Logging

Verifikasi Kayu Atasi Illegal Logging 150 150 lei

Jakarta, 15/9 (BISNIS INDONESIA): Pengembangan kelembagaan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) perlu dukungan dari para pemangku kepentingan bidang kehutanan dan sektor terkait sehingga keinginan untuk pengelolaan hutan lestari dapat dicapai.

“Pengembangan kelembagaan SVLK perlu kita dukung dan segera dituntaskan untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia memiliki komitmen yang tinggi dalam memerangi kegiatan illegal logging (Illog), dan mewujudkan pengelolaan hutan lestari,” kata Dirjen Bina Produksi Kehutanan Dephut, Hadi Pasaribu, di Jakarta, pekan lalu.

Sementara itu, jurubicara Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI), Indra Setia Dewi menjelaskan, dalam konteks kebutuhan untuk mengatasi pembalakan liar itulah maka pada 13 April 2002, pemerintah Indonesia dan Inggris menandatangani nota kesepahaman (MoU) dalam pengatasan pembalakan liar. (Bisnis/et)

Aturan Verifikasi Legalitas Kayu Mulai 2009

Aturan Verifikasi Legalitas Kayu Mulai 2009 150 150 lei

Jakarta, 12/9 (BISNIS INDONESIA): Pemerintah akan memberlakukan sistem verifikasi legalitas Kayu (SVLK) mulai awal 2009, yang draf akhirnya diserahkan oleh tim Kerja Pengembangan dan Perumusan SVLK kepada Departemen Kehutanan awal Februari 2007.

“Ya. Diharapkan, awal 2009 ketentuan itu bisa diberlakukan,” ujar Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan (Dirjen BPK) Departemen Kehutanan, Hadi Pasaribu di Jakarta, kemarin.

Menurut dia, pembentukan lembaga ini sangat dibutuhkan, yakni untuk menguji kelayakan kinerja pengelolaan hutan yang lestari sesuai dengan standar sertifikasi berstandar internasional.

Pembentukan lembaga ini, katanya, bukan karena tekanan negara lain sebagaimana kesepakatan perjanjian dengan Uni Eropa (UE) maupun negara lain.

Standar Verifikasi Legalitas Kayu untuk menentukan legal tidaknya produk kayu. Aturan ini akan ditetapkan melalui surat keputusan bersama menteri kehutanan, menteri perdagangan dan menteri perindustrian.

Sekretaris Direktorat Jenderal (Sesditjen) Bina Produksi Kehutanan (BPK) Departemen Kehutanan, Hadi Daryanto mengatakan SVLK merupakan perpanjangan sementara Badan Revitalisasi Industri Kayu (BRIK) yang akan dibubarkan.

“Tapi bentuknya masih menunggu usulan dari berbagai pihak, baik pemerintah, asosiasi, lembaga swadaya masyarakat, maupun perguruan tinggi,” ujarnya. Lembaga pelaksana SVLK itu selain independen, a.l. berfungsi untuk melakukan endorsement, memberi lisensi dan memantau.

Biaya tinggi
Namun, para pengusaha panel kayu di Indonesia mengingatkan agar SVLK tidak memperpanjang birokrasi.

“Apkindo mengkhawatirkan SVLK memperpanjang rantai birokrasi. Itu bisa menimbulkan ekonomi biaya tinggi,” ujar juru bicara Asosiasi Pengusaha Panel Kayu Indonesia (Apkindo), Robianto, yang menyampaikan pendapatnya dalam konsultasi publik final bertema Kelembagaan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu yang diselenggarakan Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI), Rabu.

Mereka juga mengusulkan agar SVLK tidak diintepretasikan berbeda-beda, terutama oleh kepala daerah. “Akan menambah kerumitan,” ujarnya.

Pembalakan Akibatkan Kayu Indonesia Sulit Dipasarkan

Pembalakan Akibatkan Kayu Indonesia Sulit Dipasarkan 150 150 lei

Jakarta, 10/9 (KOMPAS.COM): Maraknya pembalakan liar di Indonesia mengakibatkan produk kayu asal Indonesia sulit diterima di pasar global. Untuk itu dibentuk suatu Sistim Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) yang akan memberikan keabsahan terhadap produk kayu asal Indonesia sehingga dapat diterima di pasar dunia.

Hal itu diungkap dalam Konsultasi Publik Kelembagaan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu : Bagaimana Menjamin Legalitas Produk Kayu dari Indonesia, di Hotel Santika, Jakarta, Rabu (10/9).

Taufiq Alimi, Direktur Eksekutif Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) mengatakan bahwa produk kayu asal Indonesia sulit masuk ke negara-negara pengimpor kayu seperti Jepang, Amerika, Mexico, dan negara-negara Eropa. Mereka mengganggap kayu-kayu Indonesia dari penebangan liar. Biar bisa masuk produk kayu Indonesia diberi label dari negara lain seperti Vietnam, ujarnya.

Oleh karena itu diperlukan suatu lembaga yang efisien, kredibel, dan adil yang dapat meyakinkan negara pengimpor bahwa Indonesia dapat menghasilkan produk kayu legal.

Nantinya akan jelas bahwa produk yang tidak berlabel SLVK asal Indonesia adalah barang haram dan itu akan menguntungkan pengusaha, ujarnya.

Ia mengatakan dengan penerapan standar legalitas diharapkan berbagai pungutan liar terhadap pengusaha bisa dihilangkan sehingga produksi bisa lebih efisien. Selain itu nantinya akan ada pengawasan secara terus menerus dari masyarakat sipil terhadap pelaksanaan verifikasi legalitas.

Senada dengan Taufiq, Direktur Jendral Bina Produksi Departemen Kehutanan, Dr. Ir. Hadi S. Pasaribu mengatakan dengan adanya lembaga yang memberikan legalitas dapat menghilangkan keraguan negara pengimpor terhadap produk kayu asal Indonesia. Setiap negara mempunya i standar aturan masing-masing dan mereka hanya menerima kayu yang legal atau berasal dari hutan yang dkelola secara lestari, ujarnya.

Hadi yang juga wakil ketua Pengarahan Nasional Pengembangan Kelembagaan SVLK menambahkan dengan adanya SVLK tersebut diharapkan akan mengurangi kerusakan hutan dari pembalakan liar. “Kita berharap lembaga ini sudah terbentuk akhir tahun ini sehingga tahun depan sudah bisa berjalan,” tambahnya.

Sedangkan Robianto Koestomo dari Asosiasi Panel kayu Indonesia be rharap lembaga ini nantinya tidak menambah birokrasi dan biaya sehingga tidak mengganggu dunia usaha. “Intinya kita mengapresiasi lembaga ini,” ujarnya.

Pembentukan standar legalitas kayu tersebut bermula dari MoU antara pemerintah Indonesia dan Inggris pada 9 Agustus 2002 untuk mengatasi pembalaka n liar dimana didalamnya ada rencana kegiatan mengembangkan standar legalitas kayu di Indonesia. Proses penyusunan berlangsung melalui banyak tahap dan melibatkan banyak pihak antara lai LEI, Telapak, AMAN, Depertemen Kehutanan, BRIK, dan APHI.
M15-08

Standar Legalitas Kayu Hilangkan Biaya Siluman

Standar Legalitas Kayu Hilangkan Biaya Siluman 150 150 lei

Jakarta, 10/9 (MEDIA INDONESIA): Penerapan sistem verifikasi legalitas kayu (SVLK), dengan penerapan standar legalitas yang efisien, kredibel dan adil, secara ekonomi diharapkan bisa menghilangkan biaya siluman.

“Dengan begitu produksi bisa lebih efisien, dan dengan kredibilitas sistem verifikasi legalitasnya, produk kehutanan kita bisa lebih kompetitif,” kata Direktur Eksekutif Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI), Taufiq Alimi di Jakarta, Rabu (10/9).

Pada acara konsultasi publik final kelembagaan SVLK yang dibuka Dirjen Bina Produksi Dephut, Hadi Pasaribu dan diikuti para pemangku kepentingan kehutanan itu, ia mengemukakan bahwa ada beberapa alasan yang menguatkan perlunya standar legalitas ini segera diadopsi oleh Departemen Kehutanan (Dephut).

Alasan tersebut yakni standar yang dihasilkan dari proses ini memiliki kelengkapan dan kejelasan yang meniadakan ruang abu-abu. Selain itu standar ini dihasilkan melalui proses yang melibatkan parapihak, karena itu pelaksanaan verifikasi yang akan dilakukan senantiasa diawasi parapihak itu.

Alasan lain, dalam tatanan kelembagaan yang diusulkan akan ada pengawasan secara terus menerus dari masyarakat sipil terhadap pelaksanaan verifikasi legalitas dengan menggunakan standar hasil harmonisasi ini, sehingga kredibilitas sistem ini bisa lebih diandalkan.

“Dan yang lebih penting juga karena bisa menghilangkan biaya siluman tadi,” kata anggota Panitia Pengarah Tim Kerja Kelembagaan SVLK itu.

Sementara itu, Ketua Tim Kerja Pengembangan SVLK, Aditya Bayunanda mengatakan, sistem tersebut memberi fondasi aturan yang mendorong pemanfaatan hutan semakin dekat pada kelestasrian dan semakin jauh dari praktek tebang berlebih.

“Perhatian kepada kelestarian ini akan menjamin terjaganya fungsi ekologis dan sosial hutan. Secara ekonomi aturan ini akan memberi koreksi pada fungsi produksi yang berdampak pada pengurangan volume produksi,” katanya.

SVLK itu juga diharapkan menjadi “satu-satunya” sistem legalitas untuk kayu yang berlaku di Indonesia. “Sistem ini diharapkan memberi kepastian bagi semua pihak yakni pembeli, pemilik industri, pengusaha, penegak hukum, pemerintah dan masyarakat,” katanya.

Manajer Komunikasi LEI, Indra SB Dewi menambahkan bahwa pemerintah Indonesia dan Inggris pada 9 Agustus 2002 menandatangani nota kesepahaman (MoU) untuk mengatasi pembalakan liar. Dengan dasar MoU itu, berbagai kegiatan untuk menyusun standar legalitas kayu Indonesia dilakukan, dimana proses penyusunan berlangsung melalui beberapa tahap dan melibatkan banyak pihak, antara lain LEI, AMAN, Telapak, Dephut, BRIK dan APHI.

Sebelum di Jakarta, konsultasi publik telah dilakukan di Samarinda, Yogyakarta, Jambi dan Papua. (Ant/OL-2). Diunduh dari : http://mediaindonesia.com/index.php?ar_id=MjkzMzI=

Indonesia Tunjukkan Komitmen Perangi Illog dengan SVLK

Indonesia Tunjukkan Komitmen Perangi Illog dengan SVLK 150 150 lei

Jakarta, 10/9 (ANTARA News): Pengembangan kelembagaan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) perlu dukungan dari para pemangku kepentingan bidang kehutanan dan sektor terkait sehingga keinginan untuk pengelolaan hutan lestari dapat dicapai.

“Pengembangan kelembagaan SVLK perlu didukung dan dituntaskan untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia memiliki komitmen yang tinggi dalam memerangi kegiatan illegal logging (Illog), dan mewujudkan pengelolaan hutan lestari,” kata Dirjen Bina Produksi Kehutanan Dephut, Hadi Pasaribu, di Jakarta, Rabu.

Selain itu, katanya, pada acara Konsultasi Publik Kelembagaan SVLK yang digagas Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI), kelembagaan SVLK juga merupakan “competitive advantage” (keunggulan kompetitif) bagi Indonesia dalam memasuki pasar global yang semakin kompetitif.

Meski begitu, kata dia, meski implementasi SVLK akan meningkatkan daya saing produk kayu Indonesia di pasar global, di sisi lain pada awalnya akan berdampak pada biaya produksi.

Karena itu, implementasi SVLK, termasuk kelembagaannya perlu dilakukan secara bertahap dan selektif, dimulai dengan ujicoba di lapangan, katanya.

Sementara itu, jurubibara LEI, Indra Setia Dewi menjelaskan, dalam konteks kebutuhan untuk mengatasi pembalakan liar itulah maka pada 13 April 2002, pemerintah Indonesia dan Inggris menandatangani nota kesepahaman (MoU) dalam pengatasan pembalakan liar.

Dalam butir-butir rencana kegiatan yang ditandantangani tanggal 9 Agustus tahun yang sama tertuang rencana untuk mengembangkan standar legalitas kayu Indonesia.

Bermula dari MoU ini maka berbagai kegiatan untuk menyusun standar legalitas kayu Indonesia dilakukan. Proses-proses penyusunan berlangsung melalui banyak tahap, dan melibatkan banyak pihak. Pada tahap awal penyusunan standar satu tim konsultan bekerja mengembangkan standar yang kemudian diujicobakan di Kalimantan Timur.

Sebelum dan sesudah ujicoba itu, konsultasi publik dilakukan. Pada konsultasi publik di Bogor pada tanggal 30 Mei 2005, para pihak mengusulkan agar proses pelembagaan dan pengembangan standar lebih lanjut dilakukan dengan lebih memberi ruang dan peran bagi para pihak.

Standar yang diharapkan akan menjadi “satu-satunya” standar yang berlaku di Indonesia diharapkan memberi kepastian bagi semua pihak, yakni pembeli, pemilik industri, pengusaha, penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat.(*)

COPYRIGHT © 2008 ANTARA

SVLK Untuk Antisipasi Syarat Pasar Internasional

SVLK Untuk Antisipasi Syarat Pasar Internasional 150 150 lei

Jakarta, 10/9 (ANTARA) – Pengembangan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) dibutuhkan untuk mengantisipasi persyaratan pasar internasional yang menginginkan produk kayu ramah lingkungan.

“Jadi pengembangan SVLK bukanlah mengada-ada, melainkan karena memang kita butuhkan, baik dalam konteks nasional maupun global,” kata Dirjen Bina Produksi Kehutanan Dephut, Hadi Pasaribu di Jakarta, Rabu.

Mewakili Sekretaris Jenderal (Sesjen) Dephut, Boen Purnama saatmembuka acara Konsultasi Publik Kelembagaan SVLK, ia mengatakan globalisasi telah merasuk ke dalam perekonomian setiap negara di dunia.

“Interdependensi ekonomi antarnegara menjadikan kita tidak dapat begitu saja mengabaikan isu global dalam pembangunan ekonomi nasional, termasuk sektor kehutanan,” katanya.

Untuk memenuhi syarat ramah lingkungan atas produk kayu, menurut dia, Indonesia harus menanggapinya melalui upaya menuju pengelolaan sumberdaya hutan lestari. “Pengabaian hal tersebut akan merugikan, karena produk-produk kita tidak akan diterima di pasar global,”katanya.

Dari sisi kepentingan nasional Indonesia sendiri, katanya, kelestarian sumberdaya hutan diperlukan untuk mendukung pembangunan ekonomi, sosial dan lingkungan yang berkelanjutan.

Karena itu, pemerintah Indonesia memiliki komitmen yang kuat terhadap kelestarian sumberdaya hutan yang diwujudkan melalui pengelolaan sumberdaya hutan yang mengacu pada prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari (PHL).

Ia mengemukakan, pada prinsipnya SVLK telah diterapkan sejak lama, meski belum sempurna sebagaimana yang diharapkan negara pengimpor kayu.

Penilai independen
Hadi Pasaribu mengemukakan, kriteria dan indikator pengelolaan hutan lestari telah dipergunakan untuk menilai kinerja para pemegang izin usaha pemanfaatan hutan produksi secara transparan.

Penilaian kinerja para pemegang izin, baik Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam (IUPHHK-HA) maupun Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT), menggunakan kriteria indikator PHL dilakukan Lembaga Penilai Independen (LPI).

“Hasil tersebut dipergunakan untuk melakukan pembinaan secara efektif dan efisien,” katanya. Sementara itu, Direktur Eksekutif LEI, Taufiq Alimi menambahkan bahwa sistem SVLK yang dikembangkan di Indonesia lebih baik dari TLAS (Timber Legality Assurance System) yang dikembangkan di Malaysia dan Ghana, karena merupakan harmonisasi dari berbagai sistem yang sudah dikembangkan di tingkat internasional.

“Kelebihan dari SVLK adalah adanya mekanisme konsultasi publik dan lembaga penyelesaian keberatan, sehingga parapihak bisa menyelesaikan masalah dengan baik,” katanya.