TUV

Pelestarian Lingkungan Hutan Rakyat Bersertifikasi

Pelestarian Lingkungan Hutan Rakyat Bersertifikasi 150 150 lei

(Yogyakarta, 08 Juli 2008-Kompas): Koperasi Wana Manunggal Lestari di Gunung Kidul memperoleh sertifikasi pengelolaan hutan berbasis masyarakat lestari dari Lembaga Ekolabel Indonesia dan TUV Jerman, Kamis (21/9), dalam acara Pekan Raya Hutan dan Masyarakat 2006 di Grha Sabha Pramana UGM.

Sertifikasi itu akan menaikkan harga jual produksi kayu jati dari hutan rakyat seluas 815,18 hektar yang dikelola tiga sub-unit kelompok tani di bawah Koperasi Wana Manunggal Lestari yaitu Desa Girisekar (Panggang) yang dikelola Paguyuban Kelompok Tani Sekar Pijen, Desa Dengok (Playen) yang dikelola Paguyuban Kelompok Tani Ngudi Lestari, dan Desa Kedungkeris (Nglipar) yang dikelola Paguyuban Kelompok Tani Margo Mulyo.

Direktur Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) Taufig Alimi mengatakan, melalui sertifikasi itu semua produk kayu akan mendapat label sebagai kayu legal dan ramah lingkungan, karena diperoleh bukan dengan merusak hutan. “Gunung Kidul ini merupakan yang kedua mendapat sertifikasi dari LEI setelah Wonogiri. Melalui label itu, petani diharapkan punya daya tawar untuk menaikkan harga,” ujar dia.

Sebagai lembaga sertifikasi, LEI menentukan standardisasi terhadap kualitas hutan rakyat melalui tiga kriteria. Pertama, aspek ekologi yang mencakup kemampuan petani mempertahankan kelestarian fungsi-fungsi hutan sebagai penyerap air dan rumah satwa. Kedua, aspek produksi meliputi kemampuan hutan berproduksi secara berkelanjutan. Ketiga, aspek sosial yang berkaitan dengan pengelolaan oleh masyarakat secara berkeadilan.

Berdasarkan pengukuran lapangan yang dilakukan TUV, lembaga sertifikasi dari Jerman yang diakreditasi LEI, hutan rakyat di tiga desa itu memenuhi ketiga persyaratan. (RIS)

Harga Jual Kayu Jati Diperkirakan Naik

Harga Jual Kayu Jati Diperkirakan Naik 150 150 lei

(Yogyakarta, 26 September 2006-Kompas): Koperasi Wana Manunggal Lestari di Gunung Kidul memperoleh sertifikasi pengelolaan hutan berbasis masyarakat lestari dari Lembaga Ekolabel Indonesia dan TUV Jerman, Kamis (21/9), dalam acara Pekan Raya Hutan dan Masyarakat 2006 di Grha Sabha Pramana UGM. Oleh Ari Susanto Sertifikasi itu akan menaikkan harga jual produksi kayu jati dari hutan rakyat seluas 815,18 hektar yang dikelola oleh tiga sub-unit kelompok tani di bawah Koperasi Wana Manunggal Lestari, yaitu Desa Girisekar (Panggang) yang dikelola Paguyuban Kelompok Tani Sekar Pijen, Desa Dengok (Playen) yang dikelola Paguyuban Kelompok Tani Ngudi Lestari, dan Desa Kedungkeris (Nglipar) yang dikelola Paguyuban Kelompok Tani Margo Mulyo.

Direktur Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) Taufiq Alimi menuturkan, melalui sertifikasi itu, semua produk kayu akan mendapat label sebagai kayu legal dan ramah lingkungan karena diperoleh bukan dengan merusak hutan. “Gunung Kidul ini merupakan yang kedua mendapat sertifikasi dari LEI setelah Wonogiri. Melalui label itu, petani diharapkan punya daya tawar untuk menaikkan harga,” ujarnya. Sebagai lembaga sertifikasi, LEI menentukan standardisasi terhadap kualitas hutan rakyat melalui tiga kriteria, yaitu aspek ekologi yang mencakup kemampuan petani mempertahankan kelestarian fungsi- fungsi hutan sebagai penyerap air dan rumah satwa, aspek produksi meliputi kemampuan hutan berproduksi secara berkelanjutan, dan aspek sosial yang berkaitan dengan pengelolaan oleh masyarakat secara berkeadilan.

Berdasarkan pengukuran lapangan yang dilakukan oleh TUV, lembaga sertifikasi dari Jerman yang diakreditasi LEI, hutan rakyat di tiga desa itu memenuhi ketiga persyaratan. Ketua Kelompok Kerja Hutan Lestari Gunung Kidul M Joko Sasono mengungkapkan, ketiga desa itu merupakan pilot project untuk mengawali tercapainya visi Gunung Kidul sebagai kawasan hutan rakyat lestari yang berbasis pemberdayaan masyarakat. Karenanya, untuk tahun-tahun selanjutnya, seluruh kawasan hutan rakyat di Gunung Kidul yang tersebar di 144 desa akan disertifikasi bertahap.

Produksi Sementara itu, produksi kayu jati dari hutan rakyat di Gunung Kidul terus mengalami kenaikan setiap tahun, 36.669 m3 (2002), 51.167 m3 (2003), 66.101 m3 (2004), dan 86.633 m3 (2005). Produksi itu lebih banyak untuk mencukupi kebutuhan industri kayu di DIY dan Jawa Tengah.

Tingginya permintaan bahan baku kayu dari hutan, menurut Joko, dinilai positif bagi petani untuk mengembangkan tanaman kayu-kayuan dengan harapan meningkatkan pendapatan mereka. Nurcahyo Adi dari World Wild Fund menilai, sertifikasi hutan rakyat merupakan bentuk komitmen masyarakat terhadap pembangunan berkelanjutan.

Koperasi Wana Manunggal Lestari Mendapat Sertifikat Ekolabel

Koperasi Wana Manunggal Lestari Mendapat Sertifikat Ekolabel 150 150 lei

(Bogor, 22 September 2006): Hari kamis, 21 September 2006 merupakan hari bersejarah bagi pengurus dan anggota Koperasi Wana Manunggal Lestari Gunung Kidul. Hari itu, bersamaan dengan acara Pekan Raya Hutan dan Masyarakat 2006 di Grha Sabha Pramana UGM Yogyakarta telah diserahkan sertifikat pengelolaan hutan berbasis masyarakat lestari dari lembaga sertifikasi PT TUV International Indonesia kepada koperasi. Sertifikat ini merupakan bentuk pengakuan bahwa masyarakat anggota koperasi tersebut telah terindikasi melakukan pengelolaan hutan rakyat secara lestari.

Untuk diketahui Koperasi Wana Manunggal Lestari saat ini mengelola hutan rakyat seluas 815, 18 hektar di 3 (tiga) desa, yaitu Desa Girisekar (Kecamatan Panggang), Desa Dengok (Kecamatan Playen),dan Desa Kedungkeris (Kecamatan Nglipar). Di ketiga desa tersebut terdapat paguyuban-paguyuban kelompok tani yang beranggotakan petani-petani pemilik hutan rakyat. Proses penyiapan menuju penilaian sertifikasi ekolabel sudah cukup lama dilakukan. Dengan didampingi lembaga pendamping PKHR UGM, Yayasan Shorea, dan lembaga Arupa, pada awalnya di tiap desa tersebut dilakukan kegiatam penyiapan rancang bangun unit manajemen hutan rakyat lestari. Setelah dirasa siap kemudian dilakukan juga penyiapan untuk proses penilaian sertifikasi PHBML yang dikembangkan Lembaga Ekolabel Indonesia(LEI).Penilaian sertifikasi terhadap UM Koperasi Wana Manunggal Lestari oleh PT TUV International Indonesia menghasilkan keputusan LULUS dengan catatan.

Keberhasilan unit manajemen ini memperoleh sertifikat ekolabel menjadi pijakan dan semangat bagi stakeholders pendorong hutan rakyat lestari di Kabupaten Gunung Kidul. Kelompok Kerja Hutan Rakyat Lestari Kabupaten Gunung Kidul yang terdiri dari berbagai stakeholders telah sepakat mendorong perluasan sertifikat ekolabel untuk hutan rakyat di Kabupaten Gunung Kidul. Diharapkan dengan sertifikasi ekolabel disamping merupakan bentuk pengakuan terhadap pengelolaan hutan rakyat lestari juga dapat meningkatkan nilai tambah hasil hutan kayu bersertifikat yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. @yan