UMHR

Hutan Rakyat di Jombang dan Magetan Lulus Sertifikasi Ekolabel

Hutan Rakyat di Jombang dan Magetan Lulus Sertifikasi Ekolabel 150 150 lei

Kelulusan sertifikasi PHBML bagi UMHR KRJL merupakan yang pertama kali di Kabupaten Jombang, dan akan terus didorong ke wilayah-wilayah lain.

Bogor (ANTARA News) | Jumat, 12 Juli 2013 – Hutan rakyat di Kabupaten Jombang dan Magetan, Jawa Timur dinyatakan lulus sertifikasi Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Lestari (PHBML) yang dikembangkan oleh Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI).

“Dengan kelulusan Unit Manajemen Hutan Rakyat (UMHR) di Jombang dan Magetan itu, maka luas areal hutan berbasis masyarakat yang telah mendapatkan sertifikat PHBML di Indonesia hingga 2013 ini seluas lebih kurang 32,000 hektare,” kata Kepala Komunikasi Indra Setiadewi kepada Antara di Bogor, Jawa Barat, Jumat.

LEI adalah organisasi nirlaba berbasis konstituen bertujuan mengembangkan sistem sertifikasi hutan yang mempromosikan misi untuk pengelolaan sumber daya hutan yang adil dan berkelanjutan di Indonesia.

Indra yang hadir pada proses pengambilan keputusan tersebut menjelaskan bahwa potensi hasil hutan tidak hanya kayu sebagai bahan baku industri furnitur, dan lain-lain.

“Tetapi juga hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan yang sangat bermanfaat bagi penghidupan keseharian masyarakat,” katanya.

Sertifikasi PHBML itu, akhirnya diperoleh 2.960 petani hutan rakyat anggota Koperasi Rimba Jaya Lestari (KRJL) Kabupaten Jombang, setelah berjuang dan menata diri selama 2,5 tahun mengelola area hutan rakyat seluas 1.029 hektare.

Sedangkan UMHR Argo Mulyo di Kabupaten Magetan seluas 966 hektare juga dinyatakan lulus penilaian sertifikasi PHBML LEI.

Ia menjelaskan dalam prosesnya, persiapan sertifikasi dilakukan bersama oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Jombang, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Magetan, serta lembaga pendamping dari Perhimpunan untuk Studi dan Pengembangan Ekonomi dan Sosial (Persepsi).

Penilaian, katanya, dilakukan melalui tiga tahapan, yakni penilaian lapangan oleh Persepsi, penapisan dokumen oleh lembaga sertifikasi, dan pengambilan keputusan oleh Tim Panel Pengambil Keputusan (TPPK) pada 9 Juli 2013.

“Dan akhirnya kedua unit manajemen hutan rakyat tersebut dinyatakan lulus,” katanya.

Penilaian sertifikasi tersebut dilakukan oleh pihak ketiga independen, yakni Lembaga Sertifikasi PT Mutuagung Lestari, dengan menggunakan standar PHBML yang dikembangkan oleh LEI.

Pengambilan keputusan dilakukan oleh terdiri atas pakar produksi Teguh Yuwono, pakar ekologi Artamur, dan pakar sosial Djuwadi.

“Kelulusan sertifikasi PHBML bagi UMHR KRJL merupakan yang pertama kali di Kabupaten Jombang, dan akan terus didorong ke wilayah-wilayah lain,” kata Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Jombang Jufri.

Ia mengatakan Pemkab Jombang memberikan perhatian serius agar prestasi para petani hutan rakyat itu diimbangi adanya hubungan dengan industri pengolahan kayu.

Kepala Bidang Kehutanan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Magetan Sunarto menyatakan siap untuk menindaklanjuti kepemimpinan Magetan dalam ekolabeling hutan rakyat melalui koordinasi dan konsolidasi dengan industri pengolahan serta instansi terkait.

Tim ahli Persepsi Teguh Suprapto dan Taryanto Wijaya membenarkan bahwa kelulusan UMHR Koperasi Rimba Jaya Lestari maupun UMHR Argo Mulyo telah memenuhi standar PHBML LEI.

Penilaian itu didukung kuat oleh Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang Hasan dan dari Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Timur yang diwakili oleh Dody Ary Sarwono yang menyatakan pengelolaan hutan lestari sebagai langkah awal penting untuk menata pengelolaan sumber daya alam guna peningkatan kesejahteraan masyarakat petani hutan rakyat khususnya, dan Jombang umumnya.

Seorang petani hutan rakyat anggota KRJL Kabupaten Jombang, Solikhin dan perwakilan UMHR Argo Mulyodi Kabupaten Magetan Puguh menyatakan kelulusan sertifikasi itu harus mendorong peningkatan pendapatan dan taraf hidup petani.

(A035/M029).
Editor: B Kunto Wibisono
COPYRIGHT © 2013

Sumber:Klik Disini

Tiga Hutan Rakyat Jatim Lulus Sertifikasi Ekolabel

Tiga Hutan Rakyat Jatim Lulus Sertifikasi Ekolabel 150 150 lei

Blitar (ANTARA News) | Kamis, 17 Januari 2013 – Tiga unit manajemen hutan rakyat di Jawa Timur, Kamis sore dinyatakan lulus dalam penilaian sertifikasi pengelolaan hutan berbasis masyarakat lestari skema Lembaga Ekolabel Indonesia atau LEI di Blitar.

Tiga unit manajemen hutan rakyat (UMHR) yang dinyatakan lulus penilaian sertifikasi pengelolaan hutan berbasis masyarakat lestari (PHBML) itu, adalah Kasreman Lestari di Kecamatan Kasreman, Kabupaten Ngawi, yang mengelola hutan rakyat seluas 694,5 hektare.

Kemudian UHMR Giri Lestari di Kecamatan Ngrayun, Kabupaten Ponorogo, yang mengelola seluas 1.448,2 hektare, dan UHMR Jati Mulya Lestari di Kecamatan Panggungrejo, Kabupaten Blitar, yang mengelola 805,3 hektare.

Penilaian kelulusan yang disaksikan Kabid Bina Produksi Kehutanan Dinas Kehutanan Jatim Dody Arif Sarwono dan Kadishut Blitar Supandi itu, disampaikan oleh Artamur dari lembaga sertifikasi Mutu Agung Lestari (MAL) yang ditunjuk LEI, setelah disampaikan penilaian oleh tiga panel pakar.

Tiga panel pakar tersebut yaitu Ir Teguh Yuwono, MSc dari aspek produksi, Ir Wibowo Djatmiko dari aspek lingkungan, dan Ir Djuwadi dari aspek sosial.

Kepala Komunitas Kehutanan LEI Gladi Hardiyanto di sela-sela penilaian tersebut menjelaskan bahwa inisiasi penilaian itu mendapat dukungan parapihak.

Parapihak tersebut mulai pemerintah daerah setempat, pemerintah provinsi, Pusat Standarisasi dan Lingkungan Kehutanan (Pustanling) Kemenhut, dan dan LSM pendamping Persepsi.

Kepala Bidang Lingkungan Pustanling Kemenhut Purwoto menjelaskan bahwa dalam upaya pengembangan program kehutanan yang prorakyat, projob, dan prolingkungan, pihaknya telah mengembangkan hutan rakyat dengan pola kemitraan, dan pola swadaya masyarakat/mandiri.

Dalam perkembangannya, kata dia, hutan rakyat menunjukan bertambahnya potensi dan luasan kawasan hutan rakyat khususnya di Pulau Jawa, peningkatan pendapatan masyarakat, penyediakan penawaran (supply) bahan baku industri.

Selain itu, Kemenhut telah mendorong industri perkayuan di Pulau Jawa bermitra dengan rakyat.

Ia juga menjelaskan bahwa Pustanling Kemenhut bekerja sama dengan Pemdan dan LSM telah memfasilitasi UMHR hingga memperoleh sertifikat pengelolaan PHBML dengan skema LEI sebanyak enam unit.

Sejak 2008 Pustanling telah melakukan kegiatan fasilitasi persiapan penerapan pengelolaan hutan berbasis masyarakat lestari di 21 UMHR.

Target 2013
Menurut Purwoto, dalam tahun anggaran 2013 direncanakan fasilitasi pendampingan PHBML untuk 10 UMHR dengan tentatif lokasi.

Daerah itu adalah di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, Kabupaten Tegal, Kabupaten Magelang, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Sragen di Provinsi Jawa Tengah, dan Provinsi Lampung.

Ia menjelaskan keterbatasan sumber daya yang ada menyebabkan pengembangan hutan rakyat di Indonesia masih terpusat di Pulau Jawa.

Di sisi lain, keberhasilan pengelolaan hutan rakyat lestari di Indonesia membuktikan bahwa rakyat Indonesia dengan kearifan lokalnya dapat menjaga kelestarian hutan.

“Dukungan untuk pengembangan hutan rakyat oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, LSM, maupun pihak swasta, harus terus disinergikan bersama agar cita-cita luhur tercapainya hutan rakyat lestari di seluruh Indonesia dapat terwujud,” katanya. (A035/M008)
Editor: B Kunto Wibisono
COPYRIGHT © 2013

Sumber: Klik Disini

Wonogiri Padukan Manfaat Ekonomi-Ekologi Hutan Rakyat

Wonogiri Padukan Manfaat Ekonomi-Ekologi Hutan Rakyat 150 150 lei

Wonogiri (ANTARA Kalbar)  |  Jumat, 23 November 2012 – Bupati Wonogiri Danar Rahmanto mengatakan pihaknya terus berupaya memadukan program pembangunan yang memberi manfaat ekonomi, dan sekaligus ekologi untuk hutan rakyat di daerah itu, dan sudah mendapatkan sertifikasi ekolabel.

“Tentu kami tidak ingin masyarakat petani yang telah menanam, memelihara dan menjaga hutan dengan prinsip pengelolaan lestari sehingga lingkungan terjaga, kemudian tidak mndapat manfaat ekonomi secara maksimal dan optimal,” katanya di Wonogiri, Jawa Tengah, Jumat.

Memberikan penjelasan pada kunjungan lapangan media massa ke hutan rakyat di Kabupaten Wonogiri yang difaslitasi Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI), ia menjelaskan bahwa daerah yang dipimpinnya adalah pertama di Indonesia yang mendapatkan sertifikat ekolabel untuk hutan rakyat.

“Tahun 2004 hutan rakyat di Kabupaten Wonogiri telah mempoleh sertifikasi ekolabel hutan lestari LEI, yang merupakan kerja sama pendampingan LSM Perhimpunan Untuk Studi dan Pengembangan Ekonomi Sosial (Persepsi), dan Pemkab,” katanya didampingi Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan setempat Sri Jarwadi.

Untuk itulah, kata dia, dalam konteks memadukan manfaat ekonomi dan ekologi, maka dirinya sedang menyiapkan sebuah Instruksi Bupati mengenai “Pengendalian Penebangan Pohon, Peredaran Kayu Rakyat, dan Penggunaan Kayu Dari Hutan Lestari”

Landasannya, menginstruksikan kepada Kepala Dishutbun Kabupaten Wonogiri melakukan langkah-langkah pengendalian penebangan pohon di luar kawasan hutan Kabupaten Wonogiri guna pencegahan penurunan kualitas sumberdaya alam yang dapat mengakibatkan kerusakan atau terjadinya bencana alam, erosi, banjir, kekeringan dan tanah longsor.

Kemudian, melakukan inventarisasi tegakan pohon/potensi hutan rakyat, kebutuhan rehabilitasi lahan, keberadaan Kelompok tani hutan (KTH)  di wilayah Kabupaten Wonogiri sebagai data dasar sekaligus arah untuk pembinaan KTH menuju pengelolaan hutan secara lestari.

Selanjutnya, memantau keseimbangan antara kebutuhan bahan baku kayu bulat bagi industri dan potensi kemampuan produksi lestari hutan rakyat di dalam Kabupaten Wonogiri serta menggalakkan penanamannya  dengan cara tebang satu, tanam 10 batang.

Di samping itu, mencegah dan mengendalikan pengiriman kayu bulat ke luar Kabupaten Wonogiri untuk menjaga keseimbangan pemenuhan bahan baku kayu bulat bagi industri pengolahan, mendorong tumbuhnya industri pengolahan di wilayah setempat, dan menambah nilai hasil kayu dan penambahan lapangan pekerjaan.

Selain itu, mengutamakan penggunaan kayu legal dan/atau lestari untuk penggunaan mebeler, kerajinan dan bahan bangunan pada lingkup Dinas Kehutanan dan Perkebunan dalam rangka penghargaan dan untuk memberikan nilai tambah kepada petani pengelola hutan rakyat lestari.

Sedangkan untuk kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) diminta melakukan langkah-langkah pengelolaan lahan atau Ruang Terbuka Hijau (RTH) di lingkungan kerja dengan tanaman penghijauan atau tanaman produktif  untuk  menciptakan lingkungan yang sejuk dan nyaman serta mengurangi emisi karbon sebagai pencemar udara.

Kemudian, mendukung kebijakan dalam rangka meningkatkan investasi daerah melalui  peningkatan industri pengolahan  hasil kayu di Kabupaten Wonogiri  dalam rangka meningkatkan nilai  hasil kayu dan penambahan lapangan pekerjaan di Kabupaten Wonogiri.

Selain itu, mengutamakan penggunaan kayu legal dan/atau berasal dari hutan rakyat yang dikelola bagi penggunaan mebeler, kerajinan dan  bahan bangunan dalam lingkup SKPD Kabupaten Wonogiri dalam ikut menjaga kelestarian lingkungan dan penggunaan bahan berbasis sumberdaya lokal berkelanjutan.

Bagi camat, kepala desan, kelapa kelurahan se-Kabupaten Wonogiri, diminta melakukan langkah-langkah pengelolaan lahan atau RTH di lingkungan kerja, sempadan jalan dan sungai serta pada lahan masyarakat  dengan tanaman penghijauan atau tanaman produktif  untuk  menciptakan lingkungan yang sejuk dan nyaman, meningkatkan pendapatan  serta mengurangi emisi karbon sebagai pencemar udara.

Kemudian, melakukan langkah-langkah pengendalian penebangan pohon pada hutan rakyat (hutan hak) serta penerapan kebijakan dimana tebang 1 pohon menanam 10 pohon guna pencegahan penurunan kualitas sumberdaya alam yang dapat mengakibatkan kerusakan atau terjadinya bencana alam, erosi, banjir, kekeringan dan tanah longsor.

Selanjutnya, mencegah dan mengendalikan pengiriman kayu bulat  ke luar Kabupaten Wonogiri untuk menjaga keseimbangan pemenuhan bahan baku kayu bulat bagi industri pengolahan, menambah nilai hasil kayu dan penambahan lapangan pekerjaan di Kabupaten Wonogiri.

Terakhir, mengutamakan penggunaan kayu legal dan/atau lestari untuk penggunaan mebeler, kerajinan dan  bahan bangunan dalam rangka penghargaan dan untuk memberikan nilai tambah kepada petani pengelola hutan lestari.

Kepala Dishutbun Wonogiri Sri Jarwadi menambahkan, kayu bulat yang telah diurus izin legalitas pada 2010 saja mencapai 118 juta meter kubik (m3).

“Namun, sebanyak 94 juta m3 atau 80 persennya keluar dari Wonogiri dalam bentuk kayu bulat. JIka tidak dibatasi penggunaannya, maka lama kelamaan masyarakat petani hutan dan Wonogiri umumnya hanya menjadi penonton dan tidak ada pertumbuhan ekonomi yang berarti, padahal Wonogiri itu sentra kayu,” katanya.

Sedangkan Direktur Eksekutif Persepsi Teguh Suprapto melihat kebijakan itu dapat memicu konflik bila tidak diantisipasi sejak awal. (A035)

Sumber: Klik Disini

Hutan Rakyat di Probolinggo dan Bangkalan lulus Sertifikasi PHBML LEI

Hutan Rakyat di Probolinggo dan Bangkalan lulus Sertifikasi PHBML LEI 150 150 lei

Pengelolaan hutan rakyat lestari yang lulus sertifikasi LEI semakin meluas. Sebanyak dua unit manajemen hutan rakyat di Bangkalan dan Probolingo, Jawa Timur dinyatakan lulus dalam penilaian sertifikasi dengan skema Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Lestari Lembaga Ekolabel Indonesia. Penilaian sertifikasi dilakukan oleh panel pakar dari PT Mutu Agung Lestari, yaitu Teguh Yuwono (Aspek Produksi), Djuwadi (Aspek Sosial) dan Siswoyo (Aspek Sosial).

Dua unit manajemen hutan rakyat tersebut masing-masing adalah UMHR Gerbang Lestari Kabupaten Bangkalan dan UMHR Alas Makmur Kabupaten Probolinggo. UMHR Gerbang Lestari Kabupaten Bangkalan yang mengelola areal hutan rakyat seluas 2.889,29 Ha dinyatakan lulus dengan catatan pada tanggal 20 Juni 2010. Sedangkan UMHR Alas Makmur Kabupaten Probolinggo dinyatakan lulus dengan catatan pada tanggal 22 Juni 2010 mengelola areal seluas 995 ha yang tersebar di dua desa di Kecamatan Tiris.

Dengan keberhasilan dua unit manajemen hutan rakyat tersebut maka hingga saat ini telah terdapat 12 unit manajemen hutan rakyat dan hutan adat telah bersertifikat hutan lestari dengan skema PHBML LEI dan meliputi areal seluas lebih dari 24 ribu hektar . Keberhasilan dua unit manajemen tersebut tidak terlepas dari kerjasama berbagai pihak dari NGO, Pemda, dan Kemenhut yaitu Persepsi sebagai lembaga pendamping, Pustanling Kemenhut, Dishut Prov Jatim, Dishut Kab Bangkalan, dan Dishut Kabupaten Probolinggo.

Meningkatnya areal hutan rakyat yang bersertifikat LEI menunjukkan semakin tingginya kesadaran masyarakat dan pemerintah daerah untuk melakukan pengelolaan sumberdaya secara lestari. Potensi hutan rakyat yang cukup besar di Indonesia diharapkan mampu menjadi sumber hasil hutan yang lestari yang dapat dimanfaatkan untuk peningkatan perekonomian daerah dan nasional melalui cara yang bertanggung jawab.

Sebagai gambaran, bahwa dari sekitar 24 ribu hektar hutan rakyat yang mendapatkan sertifikat PHBML LEI, memiliki potensi kayu sebesar 278.694 m3 (Potensi total untuk jenis Jati, Mahoni, Akasia, Trembesi), dengan etat tebang lestari sebesar 44.705 m3/tahun. Apabila seluruh hutan rakyat swadaya seluas 966 ribu hektar telah dikelola secara lestari melalui instrumen sertifikasi ekolabel, maka hutan rakyat akan menempati posisi utama dalam pengelolaan hutan lestari di Indonesia.

Dua Hutan Rakyat Jatim Lulus Sertifikasi Ekolabel

Dua Hutan Rakyat Jatim Lulus Sertifikasi Ekolabel 150 150 lei

Bogor, (ANTARA) – Sebanyak dua unit manajemen hutan rakyat (UMHR) di Kabupaten Pacitan dan Kabupaten Lumajang, Jatim dinyatakan lulus dalam penilaian sertifikasi Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Lestari Lembaga Ekolabel Indonesia (PHBML-LEI).

Manajer Komunikasi LEI Indra Setia Dewi kepada ANTARA di Bogor, Selasa menjelaskan, penilaian terhadap dua UMHR tersebut dilakukan oleh tim pakar pengambil keputusan dari PT Mutu Agung Lestari, yang terdiri atas Teguh Yuwono dari aspek produksi, Siswoyo dari aspek ekologi dan Djuwadi dari aspek sosial.

LEI adalah organisasi berbasis konstituen yang mempunyai misi untuk mewujudkan pengelolaan hutan yang adil dan lestari di Indonesia.  Sistem sertifikasi LEI ditujukan untuk mewujudkan pengelolaan hutan yang adil dan lestari di Indonesia, dan saat ini lebih dari 1,5 juta hektare hutan di tanah air telah mendapatkan sertifikat hutan lestari dari LEI.

Indra Setia Dewi menjelaskan, UMHR “Rimba Sari” Kabupaten Pacitan yang dinyatakan lulus dengan catatan oleh tim pakar pengambil keputusan pada tanggal 3 Maret 2010 mengelola areal hutan rakyat seluas 1.073 hektare, yang didominasi oleh tegakan tanaman jati, mahoni, dan akasia yang tersebar di 13 desa.  Sedangkan UMHR “Wana Lestari” yang dinyatakan lulus pada tanggal 5 Maret 2010 mengelola areal seluas 3.077 hektare dengan dominasi tegakan tanaman sengon yang tersebar di sembilan desa.

Menurut dia, keberhasilan kedua UMHR di Jatim tersebut menambah jumlah unit manajemen hutan berbasis masyarakat yang telah mendapat sertifikat hutan lestari dengan skema LEI menjadi 10 unit manajemen hutan rakyat dan hutan adat dengan total luasan mencapai lebih dari 20 ribu hektare.

“Ini membuktikan bahwa hutan rakyat di Indonesia sebenarnya cukup banyak yang telah dikelola secara lestari dan rakyat telah mampu mengelola hutan secara lestari,” katanya. Hanya saja, kata Indra Setia Dewi , pemahaman ini kurang berkembang dan diakui baik oleh publik maupun pemerintah karena kurangnya prakondisi yang mendukung hutan yang lestari. “Bila semua pihak dari pihak pemerintah, pemilik hutan rakyat, bisnis, dan pendamping dapat bekerja sama maka prakondisi yang mendukung hutan rakyat yang lestari amatlah sangat mungkin dapat terwujud dimana pun,” katanya.

Dikemukakannya bahwa contoh keberhasilan dua UMHR ini merupakan hasil kerja sama berbagai pihak, mulai dari komitmen masyarakat yang mengelola hutan rakyat, lembaga Perhimpunan untuk Studi dan Pengembangan Ekonomi dan Sosial (PERSEPSI) sebagai penjamin dan pendamping.

Selain itu, dinas kehutanan (dishut) kabupaten sebagai pendamping dan fasilitator, Dishut Provinsi Jawa Timur, Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Solo dan Pusat Standardisasi dan Lingkungan (Pustanling) Kementerian Kehutanan, yang membantu dalam bentuk pendanaan maupun dukungan lainnya.

Berbagai pihak tersebut, katanya, bekerja sama untuk mendorong potensi hutan rakyat sebagai sumber hasil hutan yang lestari di Indonesia sehingga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian daerah dan nasional secara bertanggung jawab.

Ke depan, katanya, diharapkan areal pengelolaan hutan berbasis masyarakat yang lain seperti hutan adat, hutan kemasyarakatan (HKm), hutan tanaman rakyat (HTR), dan hutan desa juga dapat menggunakan skema sertifikasi PHBML LEI yang dapat digunakan sebagai instrumen pengakuan pasar atas kemampuan rakyat dalam mengelola hutan.
“Setelah penilaian lulus, maka “public summary” dan penetapan keputusan sertifikasi kedua UMHR di Jatim itu akan diumumkan oleh PT Mutu Agung Lestari sebagai Lembaga Sertifikasi dalam waktu dekat,” kata Indra Setiadewi.

Perusahaan Prancis
Sementara itu, Manajer Akreditasi LEI Gladi Hardiyanto menambahkan, “Maisons du Monde” (MdM), sebuah perusahaan berbasis di Prancis, berkomitmen untuk memanfaatkan produk-produk furnitur berbahan baku kayu dengan sertifikat ekolabel dari Indonesia.

Produk-produk tersebut, katanya, termasuk dari hutan rakyat di Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang telah mendapat sertifikat ekolabel dari LEI.

Ia menjelaskan, PT Jawa Furni Lestari atau yang sering dikenal dengan “Rumah Jawa” telah berhasil lulus dalam penilaian sertifikasi lacak balak (chain of custody) skema LEI dan telah mendapatkan sertifikat lacak balak dari PT TuV International Indonesia.

“Dengan demikian, “Rumah Jawa” menjadi perusahaan furnitur dan kerajinan pertama yang mendapat sertifikat lacak balak dengan skema LEI yang sebagian produk-produknya berbahan baku kayu. Bahan itu berasal dari areal hutan rakyat di Kabupaten Gunung Kidul yang telah mendapatkan sertifikat PHBML (Sertifikasi Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Lestari),” katanya.

Jajag Suryoputro dari PT Jawa Furni Lestari, pelaku bisnis furnitur berbasis ekolabel mengatakan, hingga kini telah berkembang bermacam-macam skema sertifikasi hutan yang diakui dan sudah dilaksanakan di lapangan, baik yang dikembangkan sebagai suatu inisiatif nasional, regional, maupun internasional.

Beberapa skema sertifikasi hutan tersebut adalah yang dikembangkan oleh FSC (Forest Stewardship Council), PEFC (Pan-European Forest Certification), CSA (Canada’s National Sustainable Forest Management Standard), SFI (Sustainable Forest Initiative), American Tree Farm System, LEI (Lembaga Ekolabel Indonesia), dan yang lainnya.

Jajag Suryoputro mengatakan, berdasarkan pengalaman memasarkan produk furnitur ke pasar dunia ia mendapati fakta bahwa “end-user” sama sekali tidak mempermasalahkan skema maupun akreditasi dari mana pun,karena yang paling penting produk hasil hutan itu diperoleh dari sistem yang benar dengan adanya sertifikasi ekolabel itu.

“Jadi kalau saya jualan produk (furnitur) tidak pernah ditolak, karena produk adalah produk, dan sertifikasi adalah pembungkus, karena membeli produk (yang dikelola) dengan benar,” katanya. (*/ril)

Hutan di Jatim tersertifikasi ekolabel

Hutan di Jatim tersertifikasi ekolabel 150 150 lei

BOGOR: Dua unit manajemen hutan rakyat (UMHR) di Pacitan dan Lumajang, Jatim dinyatakan lulus dalam penilaian sertifikasi Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Lestari Lembaga Ekolabel Indonesia (PHBML-LEI).

Manajer Komunikasi LEI Indra Setia Dewi kepada Antara menjelaskan penilaian terhadap dua UMHR tersebut dilakukan oleh PT Mutu Agung Lestari.

LEI adalah organisasi berbasis konstituen yang mempunyai misi untuk mewujudkan pengelolaan hutan yang adil dan lestari di Indonesia.

”Ini membuktikan bahwa hutan rakyat di Indonesia sebenarnya cukup banyak yang telah dikelola secara lestari dan rakyat telah mampu mengelola hutan secara lestari,” katanya.

Sistem sertifikasi LEI ditujukan untuk mewujudkan pengelolaan hutan yang adil dan lestari di Indonesia. Saat ini lebih dari 1,5 juta hektare hutan di Tanah Air telah mendapatkan sertifikat hutan lestari dari LEI. (Bisnis/arh)

Profil hutan lestari
Unit Rimba Sari Wana Lestari
Lokasi Pacitan Lumajang
Luas areal (ha) 1.073 3.077
Jenis tegakan Jati, Mahoni, Akasia Sengon

Sumber: Lembaga Ekolabel Indonesia