Wana Rejo Asri

Sertifikasi, Tantangan untuk Kelestarian Hutan

Sertifikasi, Tantangan untuk Kelestarian Hutan 150 150 lei

Masyarakat di wilayah selatan Jawa, mulai dari Gunungkidul, Yogyakarta, Batuwarno di Wonogiri serta Pacitan, Jatim, sungguh beruntung karena berhasil mengubah tanah gersang, tandus dan berbatu menjadi kawasan hutan yang tidak hanya bermanfaat dari segi ekonomis, tak hanya sebagai tabungan dan sumber penghasilan, tapi juga dari segi ekologis.

Munculnya banyak sumber air bersih, lahan hijau dan udara bersih serta membantu pencegahan pemanasan global adalah beberapa di antara keuntungan ekologis tersebut.

Setelah semua itu, masih ada satu tantangan lebih berat yang menghadang di depan, yaitu bagaimana mempertahankan hutan itu agar tetap lestari. Terlebih jika kayu-kayu yang dihasilkan hutan itu akan dijual ke pasar ekspor.

Pasar dunia, terutama Eropa, sangat berhati-hati terhadap produk kayu tak bersertifikat. Pada 1990-an, atas dorongan para pemerhati lingkungan, produk kayu dan mebel dari Indonesia pernah diboikot karena diambil dari hutan yang tidak dijamin kelestariannya. Kelestarian itu dibuktikan dengan adanya sertifikat pengelolaan hutan lestari.

Ada beberapa lembaga yang bergerak di bidang sertifikasi pengelolaan hutan rakyat lestari. Salah satunya adalah Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) yang berkedudukan di Bogor. Berdiri pada 1998, LEI telah melakukan sertifikasi pengelolaan hutan meliputi 1,1 juta ha hutan alam, 453.000 ha hutan tanaman, 21.000 ha hutan rakyat dan hutan adat di seluruh Indonesia, termasuk Wonogiri dan Pacitan.

Untuk mendapatkan sertifikat sebagai hutan lestari, masyarakat pemilik hutan harus membentuk sebuah unit pengelola hutan (forest management unit/FMU). Misalnya di Batuwarno ada Forum Komunikasi Petani Sertifikasi (FKPS) Selopura dan FKPS Sumberejo. Di Pacitan ada FMU Rimba Sari, di Sragen ada Kelompok Wana Rejo Asri dan lain-lain. Syarat mendapatkan sertifikat adalah melalui sejumlah tes dan peninjauan lapangan.

Meski menggunakan standar yang sudah diakui di tingkat internasional, sertifikat itu saat ini memang belum terlalu memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat pemilik hutan. Pertama, karena tanaman masih cukup muda, belum saatnya ditebang. Kedua, luasnya masih kurang sehingga belum berani diekspos karena dikhawatirkan akan terjadi permintaan dalam jumlah besar dan membahayakan kelestarian hutan.

Tapi ke depan, potensi pasar hutan ini akan sangat menjanjikan. Terutama dengan semakin tingginya kesadaran masyarakat dunia akan kelestarian lingkungan dan legalitas produk kayu itu sendiri. ”Tantangan lainnya adalah menciptakan sumber penghasilan lain bagi pemilik hutan rakyat agar tidak tergantung pada hutan rakyat untuk hidup. Pengalaman selama ini, masyarakat masih suka tebang butuh. Kebiasaan ini harus diubah,” ungkap Gladi Hariyanto dari LEI.

Wakil Direktur Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan LSM Persepsi, Taryanto Wijaya, yang selama ini mendampingi masyarakat Batuwarno dan Pacitan, mengakui kebiasaan tebang butuh memang menjadi ancaman yang tak boleh diremehkan dalam mewujudkan hutan rakyat lestari. – Oleh : Suharsih

Sumber: Klik Di Sini

Dua Hutan Rakyat Lulus Sertifikasi Ekolabel

Dua Hutan Rakyat Lulus Sertifikasi Ekolabel 150 150 lei

(Selasa, 28 Juli 2009) Metrotvnews.com, Bogor: Dua unit manajemen hutan rakyat di Jawa Timur dan Jawa Tengah lulus sertifikasi Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBML) skema Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI). Penilaian kelulusan dilakukan pakar dari PT Mutu Agung Lestari, 26 Juli lalu.

Manajer Komunikasi Lembaga Ekolabel Indonesia Indra Setia Dewi di Bogor, Jawa Barat, Selasa (28/7), mengatakan, dua hutan yang lulus adalah hutan rakyat Argo Bancak, Lembeyan, Magetan, Jawa Timur, dan Wana Rejo Asri di Sambirejo, Sragen, Jawa Tengah.

Tim penilai menyatakan, kedua unit manajemen hutan itu berhak mendapat sertifikat ekolabel. Pencapaian ini menunjukkan kedua uni manajemen mampu mengelola hutannya dengan baik dan lestari.

Lembaga Ekolabel Indonesia adalah organisasi berbasiskan konstituen yang mempunyai misi untuk mewujudkan pengelolaan hutan yang adil dan lestari di Indonesia. Sistem Sertifikasi Lembaga Ekolabel Indonesia bertujuan mewujudkan misi itu. Sejauh ini, lebih dari 1,5 juta hektare hutan di Indonesia telah mendapatkan sertifikat hutan lestari dari lembaga ini.

Unit manajemen Argo Bancak mengelola hutan rakyat seluas 600 hektare di tiga desa. Sementara unit manajemen Waras mengelola hutan rakyat di delapan desa dengan luasan mencapai 1.404 hektare. Hutan rakyat tumbuh pada lahan-lahan petani anggotanya dengan didominasi tanaman jati, mahoni, sengon, dan akasia.(Ant/****)

http://www.metrotvnews.com/index.php/metromain/news/1289/28/7/2009/Dua-Hutan-Rakyat-Lulus-Sertifikasi-Ekolabel

Dua Hutan Rakyat Lulus Sertifikasi Ekolabel

Dua Hutan Rakyat Lulus Sertifikasi Ekolabel 150 150 lei

Bogor, 28 Juli 2009 (ANTARA News) – Dua unit manajemen (UM) hutan rakyat di Jawa Timur dan Jawa Tengah setelah mengikuti proses penilaian sertifikasi ekolabel, dinyatakan lulus dalam penilaian sertifikasi Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBML) skema Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI).

Manajer Komunikasi LEI Indra Setia Dewi kepada ANTARA di Bogor, Selasa, menjelaskan, dua UM itu adalah hutan rakyat Argo Bancak, Kecamatan Lembeyan, Kabupaten Magetan, Jatim dan Wana Rejo Asri (Waras) di Kecamatan Sambirejo, Sragen, Jateng serta pendukungnya.

Keduanya dinyatakan lulus setelah dilakukan penilaian kelulusan oleh tim pakar pengambil keputusan PT Mutu Agung Lestari pada tanggal 26 Juli 2009.

“Tim penilai menyatakan kedua unit manajemen tersebut lulus sehingga berhak mendapat sertifikat ekolabel, yang mengindikasikan bahwa kedua UM tersebut mampu mengelola hutannya dengan baik dan lestari,” katanya.

LEI adalah organisasi berbasiskan konstituen yang mempunyai misi untuk mewujudkan pengelolaan hutan yang adil dan lestari di Indonesia.

Sistem Sertifikasi LEI ditujukan untuk mewujudkan pengelolaan hutan yang adil dan lestari di Indonesia, dan saat ini lebih dari 1,5 juta hektare hutan di Indonesia telah mendapatkan sertifikat hutan lestari dari LEI.

Ia menjelaskan, UM Argo Bancak mengelola hutan rakyat seluas 600 hektare yang berada di tiga desa, sementara UM Waras mengelola hutan rakyat di delapan desa dengan luasan mencapai 1,404 hektare.(*)

UMHR di Sragen dan Magetan Lulus Penilaian Sertifikasi Ekolabel

UMHR di Sragen dan Magetan Lulus Penilaian Sertifikasi Ekolabel 150 150 lei

Tanggal 26 Juli 2009 menjadi waktu yang istimewa bagi unit manajemen hutan rakyat Argo Bancak, Kecamatan Lembeyan, Kabupaten Magetan dan Wana Rejo Asri (WARAS) di Kecamatan Sambirejo, Sragen, serta para pendukungnya.

Betapa tidak, setelah mempersiapkan diri cukup lama untuk mengikuti proses penilaian sertifikasi Ekolabel, akhirnya kedua unit manajemen tersebut dinyatakan lulus dalam penilaian sertifikasi Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBML) skema Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) oleh Tim pakar pengambil keputusan PT Mutu Agung Lestari. Tim penilai menyatakan kedua unit manajemen tersebut lulus sehingga berhak mendapat sertifikat Ekolabel, yang mengindikasikan bahwa kedua UM tersebut mampu mengelola hutannya dengan baik dan lestari.

Unit manejemen Argo Bancak mengelola hutan rakyat seluas 600 hektar yang berada di 3 desa, sementara UM WARAS mengelola hutan rakyat di 8 desa dengan luasan mencapai 1,404 hektar. Hutan rakyat tersebut tumbuh pada lahan-lahan milik petani anggotanya di pekarangan, tegalan, dan wono.
Kondisi tegakan didominasi oleh tanaman Jati, Mahoni, Sengon, dan Akasia, dengan etat tebang tahunan di UM Argo Bancak mencapai 1,572 m3/tahun dan di UM Waras mencapai 5,056 m3/tahun.

Keberhasilan kedua unit manajemen tersebut tidak terlepas dari dukungan para pihak. Penyiapan unit manajemen menuju penilaian sertifikasi dilakukan oleh tim kabupaten masing-masing yang bekerjasama dengan Lembaga PERSEPSI, dengan dukungan Dinas kehutanan Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah, serta Pusat Standarisasi dan Lingkungan Departemen Kehutanan.

Dukungan tidak hanya berupa komitmen tetapi sampai pada dukungan pendanaan bagi proses penyiapan dan penilaian sertifikasi ekolabel. Pada saat proses penilaian pun para pendukung ini bersama-sama mengikuti proses penilaian mulai dari survai lapangan sampai dengan pengambilan keputusan. Dukungan langsung para pihak yang lebih luas, khususnya dari pemerintah daerah dan pusat (melalui Pustandling Departemen Kehutanan) menjadi langkah awal untuk semakin mempercepat perluasan areal hutan rakyat yang tersertifikasi menuju kelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Ir. Tirsan Yusuf, Kepala Dinas Kehutanan Magetan, dengan lulusnya UM Argo Bancak menjadi pemicu untuk terus melakukan pengelolaan hutan rakyat yang lestari. Demikian juga menurut Ir. Wakidi, Kepala Dinas Kehutanan Sragen, yang mengatakan bahwa setelah kedua UM ini lulus maka Dinas Kehutanan akan kembali melakukan penyiapan areal hutan-hutan rakyat lainnya agar dapat mengikuti penilaian sertifikasi ekolabel, dan dari sisi pemasaran akan menjalin kerjasama dengan para pihak lainnya. Menurut Bibit, ketua UM Waras dan wakil UM Argo Bancak, pada awalnya mereka tidak menyangka jika unit manajemennya dapat lulus penilaian karena memang cukup berat hal-hal yang dinilai. Maka ketika kelompoknya dinyatakan lulus, disamping merasa senang dan bersyukur, hasil ini juga menjadi amanah untuk terus bekerja melestarian hutan-hutan rakyat yang berada dalam wilayah kelolanya.

Akhirnya, kelulusan kedua UM ini semakin melengkapi dan memperluas jumlah areal hutan yang dikelola masyarakat yang mendapat sertifikat ekolabel dengan skema LEI. Tercatat sudah lebih dari 16,700 hektar areal hutan rakyat dan hutan adat yang telah mendapat sertifikat ekolabel, yang dikelola oleh 8 (delapan) unit manajemen hutan rakyat. Sebaran arealnya juga semakin meluas, meliputi wilayah provinsi Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Kalimantan Barat, dan Jawa Timur. Saat ini beberapa areal hutan rakyat di kabupaten lain di Jawa Timur, Jawa Tengah, DIY, dan Jawa Barat juga sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti penilaian sertifikasi ekolabel.

Sehingga diharapkan kedepan diharapkan akan semakin luas hutan-hutan yang dikelola masyarakat yang dapat dikelola secara baik dan lestari.