Telah diluncurkan: Aliansi Pendukung Sertifikasi PHBML

Telah diluncurkan: Aliansi Pendukung Sertifikasi PHBML

Telah diluncurkan: Aliansi Pendukung Sertifikasi PHBML 150 150 lei

(Bogor, 29 November 2006): Pengelolaan hutan berbasis masyarakat (PHBM) telah menjadi keniscayaan. Hutan rakyat sebagai salah satu bentuk pengelolaan hutan berbasis masyarakat telah menampakkan peran yang signifikan baik dalam penambahan luas tutupan hutan maupun penyediaan bahan baku kayu, seiring semakin menipisnya persediaan kayu dari hutan alam. Tekanan terhadap hutan rakyat pun telah mulai mengemuka, sehingga idea untuk mengoptimalkan pengelolaan hutan rakyat menjadi lebih adil dan lestari telah menjadi cita bersama para pihak pendukung PHBM.

Pengelolaan hutan rakyat disatu sisi memang menunjukkan potensi hasil hutan kayu dan non kayu yang besar, peningkatan nilai ekologis kawasan, dan tentu saja peningkatan pendapatan masyarakat pengelola hutan. Akan tetapi disisi lain masih ditemui beberapa permasalahan, misalnya keterbatasan akses dan pengetahuan pasar masyarakat, penebangan yang masih dilakukan dengan sistem ”tebang butuh”, kualitas kayu dari hutan rakyat yang belum optimal akibat kurangnya pengetahuan tentang teknik silvikultur, serta masih lemahnya pengetahuan pengelola hutan terkait dengan penaksiran dan perhitungan volume pohon maupun teknik pemotongan log, yang berakibat pada rendahnya harga jual kayu jika dibandingkan dengan harga pasar.

Untuk menjembatani permasalahan-permasalahan diatas beberapa pihak telah melakukan kegiatan seperti inisiasi kelembagaan unit manajemen hutan rakyat yang dapat melakukan pengelolaan hutan lestari sampai pada melakukan penilaian sertifikasi ekolabel pada unit manajemen hutan rakyat yang dipandang telah dapat melakukan pengelolaan hutan lestari. Pendampingan untuk peningkatan kapasitas bagi masyarakat dan para pihak lain di daerah juga telah banyak dilakukan. Saat ini telah ada 5 (lima) unit manajemen hutan rakyat di Kabupaten Wonogiri dan Gunung Kidul yang telah mendapatkan sertifikat ekolabel yang dikembangkan Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI). Kelima unit manajemen tersebut adalah pengelola hutan rakyat di desa Selopura dan Sumberrejo (Kabupaten Wonogiri), Desa Dengok, Kedung Keris, dan Giri Sekar ( Kabupaten Gunung Kidul). Saat ini beberapa unit manajemen hutan rakyat di Wonogiri, Gunung Kidul dan beberapa daerah lain juga sedang berproses untuk mendapatkan sertifikat ekolabel, sebagai wahana pengakuan bahwa unit manajemen tersebut telah mampu mengelola hutannya secara lestari.

Untuk semakin membumikan implementasi sertifikasi PHBML, dan untuk mempertemukan kepentingan kelompok pemasok, pengolah, pemasar dan pengembang hutan bersertifikat ekolabel yang berasal dari areal pengelolaan hutan berbasis masyarakat maka beberapa pihak telah sepakat untuk membentuk Aliansi Pendukung Sertifikasi Hutan berbasis Masyarakat Lestari . Aliansi ini dibentuk di Solo pada tanggal 23 November 2006 melalui penandatanganan nota kesepahaman oleh para pendukung aliansi, yaitu ASMINDO Komda Surakarta, Lembaga Ekolabel Indonesia, Persepsi, Arupa, Shorea, Pusat Kajian Hutan Rakyat UGM, Forum Komunikasi Petani Sertifikasi (FKPS) Sumberrejo, FKPS Selopura, Perkumpulan Pelestari Hutan Rakyat (PPHR) Catur Giri Manunggal Wonogiri, Gabungan Organisasi Pelestari Hutan Sukoharjo, dan Koperasi Wana Manunggal Lestari Gunung Kidul.

Aliansi ini didirikan dengan tujuan :
1. Meningkatnya kemitraan dalam menambah nilai produk hutan bersertifikat ekolabel dalam pasar dalam dan luar negeri. Dalam hal ini Aliansi akan menyediakan akses pasar dan menjaga kesinambungan supply dan demand bagi produk-produk kayu dari hutan berbasis masyarakat, baik bagi produk yang sudah bersertifikat maupun yang masih dalam proses mendapatkan sertifikat ekolabel.
2. Penguatan kapasitas pengelola hutan berbasis masyarakat menuju praktek pengelolaan hutan secara lestari. Aliansi akan membantu meningkatkan kapasitas masyarakat produsen terutama produsen menengah ke bawah baik dalam menanam hutan maupun mengolah kayu menjadi produk jadi maupun setengah jadi yang berkualitas baik.
3. Mendorong dukungan kebijakan pemerintah yang mengarah pada perdagangan produk hutan bersertifikat ekolabel.
4. Meningkatkan nilai tambah ,harga, volume, serta perluasan produk bersertifikat ekolabel .
5. Menambah luas areal pengelolaan hutan berbasis masyarakat yang mendapatkan sertifikat ekolabel.

Kelembagaan aliansi dijalankan oleh sebuah presidium yang terdiri dari perwakilan dari pendukung aliansi. Presidium terdiri dari 4 (empat) orang yaitu JB Susanto (ASMINDO KOMDA Surakarta), R Ronald Muhammad Firdaus (ARUPA), Taryanto Wijaya (Persepsi), dan Gladi Hardiyanto (LEI). Untuk tahun pertama jangka waktu nota kesepahaman, presidium menyepakati Gladi Hardiyanto sebagai koordinator presidium Aliansi. Dalam waktu dekat Aliansi akan melakukan aktifitas-aktifitas seperti penyusunan data base UM hutan rakyat bersertifikat, penetapan harga jual kayu bersertifikat ekolabel, dan memastikan terjadinya transaksi antara produsen (masyarakat pengelola hutan rakyat) dan industri (khususnya yang menjadi anggota ASMINDO).

Pada dasarnya Aliansi ini bersifat terbuka bagi bergabungnya lembaga, organisasi, dan pihak-pihak lain dari kalangan produsen, pembeli, dan pemakai hasil hutan kayu dan non kayu, khususnya yang berasal dari areal yang telah mendapatkan sertifikat ekolabel. Informasi lebih lanjut tentang Aliansi dapat menghubungi Presidium Aliansi :
1. Gladi Hardiyanto (LEI), Telp/Faks. 0251-340744, HP : 08157921593, email : yayan@lei.or.id
2. JB Susanto (ASMINDO Komda Surakarta), Telp 0271-623233, Faks. 0271 – 731041,email : info@wisanka.com
3. Taryanto Wijaya (Persepsi) , Telp : 08122601623, Email : yantwijaya@yahoo.com
4. Ronald Muhammad Firdaus (AruPA), Telp. 0816676870, email : ronald@arupa.or.id