LEI – Lembaga Ekolabel Indonesia

Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) merupakan organisasi berbasis konstituen, dengan keanggotaan yang terbagi dalam 4 (empat) kamar konstituen, yaitu kamar swasta, masyarakat, pemerhati, dan eminent person. Selengkapnya tentang keanggotaan LEI dapat dibaca pada Anggaran Dasar LEI mulai pasal 10 seperti terlihat di bawah ini. Untuk menjadi anggota LEI, pertama harus mendaftar kepada LEI dengan mengisi formulir keanggotaan.

Formulir pendaftaran disertai CV dan/atau profil Lembaga dan perusahaan, serta rekomendasi dari anggota yang sudah ada (rekomendasi anggota dapat disusulkan kemudian) dapat dikirimkan melalui email lei@lei.or.id atau melalui pos ke alamat LEI di Taman Bogor Baru Blok B4 No. 12 Bogor.

Berikut pasal-pasal anggaran dasar LEI tentang keanggotaan LEI :

  1. Keanggotaan LEI terdiri dari perorangan dan organisasi/lembaga yang bukan penyelenggara negara dan/atau partai politik.
  2. Keseluruhan anggota LEI dikelompokkan kedalam 4 (empat) kelompok anggota, yaitu masing-masing adalah kelompok: (1) Masyarakat; (2) Bisnis; (3) Pemerhati; dan (4) Eminent persons.
    a. Kelompok masyarakat meliputi individu dan utusan-utusan lembaga/organisasi rakyat yang mempunyai interaksi langsung dan atau merupakan pihak penerima dampak pertama atas pengelolaan sumberdaya alam.
    b. Kelompok bisnis meliputi utusan-utusan badan usaha yang melakukan pengelolaan sumberdaya alam untuk tujuan komersial.
    c. Kelompok pemerhati meliputi individu dan utusan-utusan lembaga/ organisasi yang memiliki kepedulian dan keprihatinan terhadap persoalan-persoalan pengelolaan sumberdaya alam,
    d. Kelompok Eminent Persons meliputi individu-individu yang telah terbukti dan diakui secara luas memliki kapasitas dan kemampuan berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi organisasi. Keanggotaan Kelompok eminent persons adalah atas permintaan LEI berdasarkan usulan dari anggota, yang persyaratan dan proses rekruitmennya akan ditentukan dalam aturan tersendiri.
  3. Keanggotaan masing-masing kelompok diupayakan mencerminkan pemahaman kepentingan aspek sosial, ekonomi dan lingkungan.
  4. Organisasi/lembaga yang menjadi anggota LEI harus menunjuk personal perwakilan tetapnya pada LEI dengan surat penugasan yang sah.
  5. Masing-masing pihak sah menjadi anggota LEI setelah memenuhi persyaratan tertentu yang diatur dalam Pasal 18
  6. LEI dapat menetapkan Anggota Luar Biasa berdasarkan pertimbangan tertentu.
  1. Keanggotaan LEI terdiri dari (1) Anggota Biasa; dan (2) Anggota Luar Biasa
  2. Anggota Luar Biasa adalah para pihak yang juga berkepentingan dengan masalah pengelolaan sumberdaya alam, namun karena sesuatu dan lain hal dan untuk menghindarkan terjadinya konflik kepentingan, tidak dapat menjadi Anggota Biasa.
  3. Keanggotaan Anggota Luar Biasa didasari oleh adanya kebutuhan Lembaga untuk saling berkomunikasi dan berkonsultasi dengan pihak yang bersangkutan, dan ditetapkan berdasarkan permintaan Lembaga.
  4. Dalam hal Anggota Luar Biasa berasal dari organisasi tertentu, organisasi pemerintahan maupun non-pemerintahan, Anggota Luar Biasa bertindak atas nama organisasi masing-masing.
  1. Seluruh anggota, baik Anggota Biasa maupun Anggota Luar Biasa, memiliki hak mengikuti Kongres, kecuali diatur lain dalam Tata laksana Penyelenggaraan Kongres.
  2. Seluruh anggota, baik Anggota Biasa maupun Anggota Luar Biasa, memiliki hak memberikan usul dan saran yang berkaitan dengan kegiatan Lembaga, demi tercapainya visi, misi, dan tujuan LEI.
  3. Seluruh anggota, baik Anggota Biasa maupun Anggota Luar Biasa, memiliki hak menerima informasi yang berkaitan dengan seluruh aktivitas LEI.
  4. Anggota Biasa memiliki hak suara dalam proses pengambilan keputusan, serta hak memilih dan dipilih dalam proses penyusunan struktur organisasi LEI.
  5. Anggota Luar Biasa hanya memiliki hak bicara, dan tidak memiliki hak suara dalam proses pengambilan keputusan.
  6. Anggota Luar Biasa tidak memiliki hak memilih dan hak dipilih.

Setiap Anggota, baik Anggota Biasa maupun Anggota Luar Biasa, berkewajiban atas terselenggaranya hal-hal berikut:

  1. Aktif terlibat dalam kegiatan-kegiatan organisasi untuk memajukan organisasi.
  2. Menjaga nama baik LEI dengan tidak melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan visi, misi, dan tujuan LEI, serta tidak melakukan tindakan-tindakan lain yang melanggar hukum.
  3. Membayar iuran tetap dan iuran tidak tetap.
  4. Tatalaksana pembayaran iuran-iuran ini akan diatur dalam aturan tersendiri, yang disusun oleh Badan Eksekutif dan disetujui oleh Majelis Perwalian Anggota.

Setiap calon anggota, baik Anggota Biasa maupun Anggota Luar Biasa, harus memenuhi sejumlah persyaratan berikut:

  1. Individu warga negara Indonesia atau lembaga yang berbadan hukum Indonesia, yang dibuktikan dengan keberadaan dokumen pembuktian yang sah secara hukum dan/atau surat keterangan yang dapat dipertanggung-jawabkan di depan pengadilan.
  2. Khusus untuk kelompok masyarakat maka keberadaan lembaga/ organisasi cukup dibuktikan dengan dokumen organisasi.
  3. Mengajukan aplikasi tertulis kepada Badan Eksekutif yang dilengkapi dengan penjelasan alasan-alasan mendukung LEI, dan memahami visi, misi, dan tujuan LEI.
  4. Dalam hal keanggotaan dari organisasi, visi, misi, dan tujuan organisasi yang bersangkutan tidak bertentangan dengan visi, misi, dan tujuan LEI.
  5. Bagi organisasi/lembaga yang mempunyai kegiatan-kegiatan komersial, dokumentasi tambahan diperlukan yang berkaitan dengan kegiatan komersial yang dilakukan dan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya alam.
  6. Bagi lembaga komersial seperti disebut pada ayat (5) yang mengajukan aplikasi harus melampirkan informasi dan dokumentasi legal, ijin operasi dan laporan tahunan yang secara berkala akan dievaluasi oleh Badan Eksekutif.
  7. Aplikasi tertulis yang diajukan harus mendapatkan rekomendasi setidak-tidaknya oleh tiga anggota LEI untuk calon organisasi dan dua rekomendasi untuk calon individu.
  8. LEI berhak meminta informasi tambahan lainnya jika dianggap perlu.

Anggota akan kehilangan status keanggotaannya karena hal-hal berikut ini :

  1. Mengundurkan diri, di mana harus diberitahukan secara tertulis dua bulan sebelum tanggal efektif pengunduran diri tersebut.
  2. Meninggal dunia untuk anggota individu atau adanya pembubaran untuk anggota lembaga/organisasi.
  3. Dalam hal adanya kematian seorang anggota, kapasitas anggota tersebut tidak bisa dipindahkan kepada orang lain, meskipun ada surat wasiat atau bentuk dokumen hukum lain. Semua kontribusi yang telah diberikan oleh Anggota selama hidupnya akan dianggap sebagai warisan yang diberikan kepada LEI.
  4. Keluarnya keputusan ketidakaktifan anggota tertentu oleh Kongres berdasarkan alasan-alasan yang dinilai memadai bagi Kongres.
  5. Hal-hal berikut ini bisa dipertimbangkan sebagai penyebab ketidakaktifan:
    a. berpartisipasi dalam kegiatan yang berlawanan dengan kepentingan Organisasi.
    b. bahwa Anggota tidak lagi memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk menjadi seorang Anggota,
    c. bahwa pembayaran kewajiban tahunan tidak dilakukan tepat waktu, dan oleh karenanya hak Anggota tersebut dibekukan, termasuk hak memilih hingga kontribusinya ini dibayarkan.
    d. telah melakukan perbuatan melawan hukum yang dibuktikan oleh keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
  6. Dalam hal seperti yang dirujuk dalam Ayat 5 sebagaimana permintaan oleh Majelis Perwalian Anggota, maka Badan Eksekutif akan meminta Anggota yang bersangkutan untuk menyampaikan pernyataan dalam waktu 4 (empat) bulan sejak tanggal pengumuman ketidakaktifan tersebut dikirimkan, untuk memberikan Majelis Perwalian Anggota dengan alasan-alasan yang tidak mengkonfirmasi proses ketidakaktifan. Begitu Majelis Perwalian Anggota telah memeriksa pernyataan ini, maka MPA harus memberi saran kepada Anggota pada saat Kongres untuk memberhentikan anggota ini atau tidak. Jika dalam waktu 2 (dua) bulan, terhitung sejak Anggota menerima saran ini, Anggota tidak menyampaikan keberatan untuk ini, maka Badan Eksekutif, sebagaimana permintaan Majelis Perwalian Anggota, akan mengirimkan semua informasi yang relevan kepada sidang Majelis Perwalian Anggota, untuk mengadopsi keputusan akhir.
Scroll to Top