Verified Legal Origin is A Must

Verified Legal Origin is A Must

Verified Legal Origin is A Must 150 150 lei

(Jakarta, 20 Juni 2008): Pembahasan sertifikasi Verified Legal Origin (VLO), atau yang juga dikenal dengan Legal Origin Verification (LOV), tidak bisa lepas dari kebobolan Negara yang bertubi-tubi akibat praktek penebangan liar yang semakin ‘menggila’ pasca era reformasi. Ini berakibat semakin diperketatnya syarat legalitas kayu yang berasal dari Indonesia .

Standar legalitas tersebut muncul, atau lebih tepatnya dimunculkan oleh Lembaga akrediasi dan sertifikasi dunia untuk menopang lambatnya kemajuan sertifikasi hutan lestari dan perusahaan penghasil produk berbahan baku kayu di Negara-negara produsen kayu tropis yang hanya mencapai 6%; kendati telah diyakini sebagai sebuah keniscayaan, sertifikasi merupakan sebuah sarana praktis dan realistis untuk memverifikasi asal usul legal produk kayu dengan cara yang dapat dipercaya dan diterima pasar. Maka Forest Stewarship Council membahasakannya dengan “Certification is not Enough”.

Illegal logging menjadi perhatian dunia sejak akhir 1990-an dan menjadi komponen penting dalam G8 Action Plan of Forest, dan menjadi isu utama dalam konfrensi FLGT yang dikoordinasikan oleh World Bank yang diselenggarakan di Bali, September 2001 dan di Afrika (Yaounde, Oktober 2003). Dalam keputusannya, perlu dilakukan tindakan serius, termasuk mengadakan kerjasama di antara otoritas-otoritas hokum di dalam atau antara Negara untuk mencegah pergerakan kayu-kayu illegal, dan sekaligus mengeksplorasi bagaimana mangeliminir upaya-upaya kegiatan ekspor impor yang mengarah pada pemanenan kayu illegal. Berdasarkan FLEGT Action Plan, diperlukan sebuah system untuk menilai lisensi dalam meluluskan kayu legal yang dipersyaratkan bagi negara-negara pengekspor kayu (producer countries) yang ditujukan ke Negara-negara pengimpor kayu (Uni Eropa). Standar penilaian ini juga harus memperhatikan ketentuan internasional lain semacam CITES yang harus menjadi rujukan penilaian lolos tidaknya lisensi. Dari hasil pertemuan FLEGT di Bali itu, Pemerintah Inggris menginginkan adanya perjanjian bilateral dengan Indonesia dan telah ditandatangani MOU pada bulan April 2002. Pada MOU tersebut berisi elemen-elemen penting seperti : melakukan identifikasi kunci pada reformasi badan legislatif dan multistakeholder consultation yang dibangun untuk memberikan support yang luas terhadap penanggulangan IL.

Mengutip tulisan Daru Asycarya, samapai sekarang ada 2 pandangan yang terpecah di negara-negara importir kayu, yaitu : 1) menekankan pada bukit bahwa kayu yang diperodukis sudah sesuai dengan regulasi negara tempat kayu asal. Namun celakanya apa yang disebut legal bagi negara yang satu belum tentu legal bagi negara-negara yang lain sehingga pendekatan ini tidak mudah diterapkan pada level playing field. Bahkan di negara-negara yang berdekatan seperti Indonesia dan Malaysia memiliki aturan yang sangat berbeda dalam konteks legalitas ini. 2) Pandangan yang lebih moderat, beberapa negara tidak terlalu berpegang pada regulasi mereka (baca : negara-negara produsen), yang penting asal pasar di Eropa menerima produk mereka. Konsekwensinya, mereka berarti telah melanggar komitmen untuk mendukung penggunaan kayu yang berasal dari sumber yang sustainable.

Uni Eropa sebagai negara importir lebih menaruh perhatian pada pendapat pertama. Uni Eropa (EU) melalui bendera FLEGT telah melakukan finalisasi FLEGT Action Plan. Action Plan tersebut menekankan perjanjian bilateral negara-negara yang melakukan kerjasama mengisukan adanya ijin legalitas untuk semua ekspor kayu ke Uni Eropa. Yang menjadi landasannya adalah deklarasi yang dibuat di Bali dan The Hague yang menyuarakan bahwa permintaan produk yang sustainable merupakan high priority dalam agenda politik. Negara-negara Uni Eropa yang lebih menghendaki green procurement ini adalah : UK, Denmark, Belanda, Perancis, Jerman, dan Swedia. Saat ini FLEGT sedang merekomendasikan bahwa EU menakan pemerintah untuk mendukung ECAs (Export Credit Agencies) untuk melakukan pemeriksaan yang lebih teliti dan benar mengenai legalitas dari para pelanggan pengelola Sumberdaya Hutan.

Definisi Legal
Daru menambahkan, sebelum pengembangan sistem LOV menurut mereka, pertanyaan yang paling mendasar yang harus dijawab adalah : ”How to define legality in the context of curning illegal timber ? ”. Bila itu sudah terjawab, maka ada tiga tahap untuk melakukan verifikasi kayu :
1. Legal,
2. Legal and implementing a program to achieve sustainibility
3. Legal dan sustainable (SFM Certification).

“Prinsip legalitas bisa dijalankan berdasar pada : criteria legalitas yang dapat diaudit, menggambarkan peraturan dan perundangan nasional atau prinsip-prinsip yang disepakati secara internasional, dan diakui oleh stakeholder, “ papar Antoine de La Rochefordiere.

Taufiq Alimi, Direktur Eksekutif Lembaga Ekolabel Indonesia menegaskan, “Definisi legalitas harus tetap mengarah pada sustainability, bukan hanya sebatas pernyataan dan bukti legal.”

Prinsip sustainability berarti menjamin keberlangsungan fungsi produksi, fungsi ekologi, dan fungsi social. Dalam konteks ini, katagori kayu yang berasal dari industri pengolahan kayu yang tidak mendukung sustainability, tidak berasda dalam katagori legal”.

“Perlu diingat, pada prateknya Legal Origin Verification (LOV) tidak hanya bermain di areNA industri saja, tetapi konteks Sustainable Forest Management, dalam unit manajemen, LOV sangat penting dilakukan degan apa yang disebut “LHC” atau Legal Harvesting Compliance. LHC harus memperhatikan beberapa criteria seperti internal Chain of Custody. Penetapan panen lestari, dan kepastian hokum pada penggunaan lahan.” Tambah Taufiq.
Tulisan ini Diunduh dari WoodBiz Edisi Juni 2008